http://www.mediaindo.co.id/editorial.asp?id=2006031200514906
Menyongsong UU Kewarganegaraan yang Baru
SALAH satu tujuan negara didirikan adalah untuk melindungi
warganya. Selain itu, juga memberikan kemudahan sehingga hak-hak warga dapat
dipenuhi tanpa pandang bulu.
Namun, maksud yang indah-indah dalam filosofi berdirinya negara itu
tidak selamanya mulus dalam praktiknya. Bahkan negara justru menjadi bengis dan
menebar teror kepada warganya. Teror itu menjelma dalam berbagai bentuk, baik
langsung melalui aparaturnya maupun lewat perangkat aturan dan undang-undang
yang diskriminatif.
Itulah yang menimpa kita, bangsa Indonesia, selama beberapa
dasawarsa. Negara mengerangkeng hak-hak sipil warga. Akibatnya, sebagian warga
takut dan terkekang. Salah satu aturan yang membuat takut itu adalah UU No 62
Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan.
Dengan UU itu, negara menebarkan ketakutan bagi etnik tertentu. UU
yang seharusnya dibuat dengan semangat melindungi kepentingan warga negara itu
justru merampas hak warga dan meneror mereka.
Etnik Tionghoa, contohnya, hingga kini masih menjadi warga kelas
dua, bahkan baru menjadi setengah warga negara Indonesia (WNI). Warga etnik
Tionghoa yang lahir dan menghirup udara pertama kali di Indonesia, dengan
landasan UU itu, tetap dianggap sebagai WNI keturunan. Karena keturunan, mereka
harus memiliki surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI).
Jelas, aturan itu tidak hanya diskriminatif, tapi juga menjadi alat
pemerasan terhadap etnik Tionghoa. Bahkan, aturan itu telah memakan korban
manusia-manusia cemerlang pengharum bangsa.
Sebutlah sejumlah pebulu tangkis yang telah mengharumkan nama
Indonesia di pentas dunia seperti Susy Susanti, Hendrawan, dan Alan Budikusuma
yang begitu sulit mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Padahal, mereka lahir
dan besar di Tanah Air, bahkan telah berjasa mengibarkan Merah Putih. Kesulitan
serupa dialami ratusan ribu, bahkan jutaan etnik Tionghoa lainnya.
Semua perlakuan diskriminatif harus dihapus dari Bumi Pertiwi. UU
Kewarganegaraan yang lama harus segera diganti. Untuk itulah, DPR sedang
membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Kewarganegaraan yang diharapkan
memberikan jawaban revolusioner.
Misalnya, dengan tegas-tegas menyebut semua warga negara keturunan,
siapa pun dan dari etnik apa pun, apakah Tionghoa, Arab, India, dan lain-lain
yang lahir di Indonesia, semua dianggap Indonesia asli. Mereka adalah WNI.
Sebuah undang-undang yang menjunjung tinggi persamaan hak warga
negara, dan memberikan kemudahan kepada warga negara, sebentar lagi dihasilkan
DPR. Itulah UU Kewarganegaraan yang turut menunjukkan bangsa ini bangsa beradab.
[Non-text portions of this message have been removed]
.: Forum Diskusi Budaya Tionghua dan Sejarah Tiongkok :.
.: Kunjungi website global : http://www.budaya-tionghoa.org :.
.: Untuk bergabung : http://groups.yahoo.com/group/budaya_tionghua :.
.: Jaringan pertemanan Friendster : [EMAIL PROTECTED] :.
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/budaya_tionghua/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
