Kalau boleh saya ikut nimbrung, memberikan sedikit pendapat, ya. Untuk
dipikirkan bersama:
1. Lebih baik kita tidak mempersoalkan munculnya SBKRI ditahun 58 ada tidak
latar belakang CIA. Katakanlah itu muncul dari pemerintah RI sendiri saja;
2. Bagaimanakah sebaiknya kita memperlakukan jutaan etnis Tionghoa yang sudah
hidup ratusan tahun di Nusantara ini? Sebanyak mungkin bisa diperlakukan
sebagai warganegara Indonesia atau sebanyak mungkin dijadikan warganegara asing
(Tiongkok)? Pertentangan pendapat ini, semula pejuang-kemerdekaan RI telah
menetapkan jawaban pertama, yaitu menghendaki sebanyak mungkin etnis Tionghoa
menjadi warganegara Indonesia, dengan prosedur yang paling sederhana. UU
Kewarganegaraan tahun 46 telah menetapkan berasaskan ius Soli, tempat kelahiran
yang menentukan seseorang sebagai warganegara Indonesia. Dan yang dijalankan
adalah stelsel pasif, artinya, semua etnis Tionghoa yang lahir di Indonesia
dinyatakan otomatis menjadi warganegara Indonesia, kecuali menggunakan hak
repudiatie yang diberi waktu 2 tahun untuk menolak warganegara Indonesia dan
menjadi warganegara Tiongkok, atau setelah dewasa mengajukan penolakan
warganegara Indonesia dan menyatakan menjadi warganegara Tiongkok.
Tapi, pihak pemerintah Tiongkok Nasionalis ketika itu yang berasaskan ius
Sanguinus, berkeras mengklaim etnis Tionghoa, orang-orang yang berdarah
Tionghoa juga sebagai warganegara Tiongkok. Dan adanya sementara pejabat
pemerintah RI yang juga berkeinginan lebih banyak etnis Tionghoa menjadi
nasing, maka keputusan UU No.3 tahun 46 itu selalu dimentahkan kembali, dan
akhirnya dikeluarkan UU No.62 tahun 58 itu, yang menuntut etnis Tionghoa lebih
dahulu memilih menjadi warganegara Indonesia, diberlakukan stelsel aktif. Jadi,
etnis Tionghoa di Indonesia baru menjadi warganegara Indonesia setelah maju
kedepan pengadilan negeri dan mendapatkan SBKRI!
PM Zhou En-lai yang mewakili RRT dalam perundingan Dwi Kewarganegaraan
RI-RRT, sudah dengan tegas menyatakan: sepenuhnya menyerahkan kebijaksanaan
pada Pemerintah RI untuk menetapkan siapa yang diharuskan memilih kembali
kewarganegaraan Indonesia, dan sepenuhnya memberikan hak pada setiap etnis
Tionghoa untuk menentukan pilihannya. Bahkan secara tidak resmi, PM Zhou
menganjurkan etnis Tionghoa menjadi warganegara Indonesia, yang baik-baik yang
patuh dan mentaati UU pemerintah RI. Jadi, saat itu, Pemerintah Tiongkok juga
sudah tidak berkeras mengklaim etnis Tionghoa sebagai warganegara Tiongkok
lagi, sepenuhnya menyerahkan kebijaksanaannya pada pemerintah RI!
Banyak masalah yang timbul dengan diberlakukannya stelsel aktif,
diharuskannya etnis Tionghoa lebih dahulu maju kedepan pengadilan negeri untuk
mendapatkan SBKRI. Karena semua oarang dari golongan etnis Tionghoa segera
berubah menjadi asing, sebelum mendapatkan SBKRI! Pemerintah RI tidak
memperhitungkan begitu banyaknya, jutaan orang harus maju seketika kedepan
pengadilan negeri baru bisa jadi warganegara RI, dalam waktu berapa lama baru
bisa selesai. Dan selama peralihan yang berkepanjangan, tentu bisa timbul
persoalan seperti hak-milik tanah, dimana sebagai orang asing tidak berhak
memiliki tanah. Terjadilah persengketaan tanah perkebunan kopi di Bali milik
etnis Tionghoa yang seketika dianggap orang asing.
Kedua, tidak memperhitungkan begitu banyaknya, jutaan etnis Tionghoa yang
tergolong miskin, yang hidup sebagai petani seperti dikenal Cina-Bentengdi
Tanggerang, diperkebunan Lampung dan Kalimantan, yang nelayan di
Bagansiapi-api, buruh tambang timah di Bangka Belitung, tidak akan mungkin
diminta datang kekota mengurus SBKRI. Lha, surat lahir, surat kawin saja mereka
tidak pernah punya, kok! Lalu, orang-orang seperti ini mau diperlakukan sebagai
orang asing, bukan warganegara Indonesia lagi, sekalipun sudah hidup ratusan
tahun, turun temurun entah berapa generasi sudah?!
Ketiga, dengan ketentuan stelsel aktif, orang harus maju kedepan pengadilan
negeri untuk dapat SBKRI lebih dahulu, terjadilah kenyataan adanya warganegara
Indonesia yang lebih dahulu dan belakangan. Padahal, deengan UU tahun 46,
setiap orang menjadi warganegara Indonesia dalam waktu bersamaan, menghindari
adanya Indonesia asli dan non-asli. Dan, yang terjadi seharusnya pengalaman
bung Rinto itu, cukup dengan surat Lahir membuktikan dirinya sebagai
Warganegara Indonesia, kecuali dia menggunakan hak repudiatie, menolak
kewarganegaraan Indonesia untuk menjadi warganegara asing. Jadi tidak
membedakan yang etnis Tionghoa dengan yang dikatakan "pribumi", sama-sama
dilahirkan di Indonesia dan bersamaan waktu menjadi warganegara Indonesia yang
sah. Itulah orang Indonesia asli!
Yah, mudah-mudahan perubahan UU Kewarganegaraan yang anti-diskriminasi
rasial itu bisa cepat menyelesaikan masalah SBKRI yang dikriminatif dan sangat
tidak menguntungkan persatuan bangsa Indonesia itu.
Salam,
ChanCT
----- Original Message -----
From: Nasir Tan
To: budaya_tionghua@yahoogroups.com
Sent: Monday, March 13, 2006 3:05 PM
Subject: Re: [budaya_tionghua] SBKRI: Selayang pandang (Menyongsong UU
Kewarganegaraan yang Baru).....apa kiatnya?
Rinto Jiang <[EMAIL PROTECTED]> wrote: Lucas Ony menulis:
Mudah2an ada rencana penghapusan peraturan buatan CIA dalam UU No 62 Tahun
1958 ini...
Saya sudah bosan dengar kata SBKRI... kalau orang yang baru datang dari luar
negri lalu ganti warga negara di sini, masih cengli pakai SBKRI, tapi kalau
yang sudah 7 turunan tinggal di sini apa perlu lagi ya pakai peraturan
buatan CIA ini?
Rinto Jiang:
Saya ingin meluruskan salah kaprah tentang SBKRI ini. Saya rasa, SBKRI
memang mutlak diperlukan buat pemerintah untuk mengatur masalah
kependudukan, dalam hal ini warga negara lain yang menjalani naturalisasi.
Memang pada dasarnya, keharusan memiliki SBKRI ini cuma pada warga
negara lain yang menjalani naturalisasi, jadi tidak ada yang salah pada
keharusan ini. Masalahnya yah di situ, penyimpangan yang kemudian
terjadi adalah bahwa SBKRI lalu disalahgunakan menjadi objek pemerasan,
karena ada peraturan setingkat menteri yang memutuskan anak2 dari warga
keturunan yang memiliki SBKRI harus membuktikan orang tuanya adalah WNI
yang memiliki SBKRI. Mengapa harus ada peraturan seperti ini? Ini muncul
karena di Indonesia kira2 ada jutaan orang Tionghoa yang tidak memiliki
SBKRI, tidak menjalani naturalisasi sehingga dianggap sebagai WN asing,
dalam hal ini Tiongkok. Celakanya, setelah 1966, Tiongkok juga tidak
otomatis memberikan kewarganegaraan buat orang asing yang diklaim
sebagai WN Tiongkok ini, bila mau, harus mengajukan naturalisasi
kembali, masalahnya, orang Tionghoa di desa2 mana mungkin tahu ketentuan
ini, dan bilapun tahu, ke mana mereka harus mengurus? Wong, kedubes RRT
sudah ditutup.
Kembali kepada ketentuan mengharuskan anak membuktikan orang tuanya
punya SBKRI, bayangkan saja, bila saya punya 12 anak, dan tiap2 anak
sudah tinggal merantau ke mana2, apakah SBKRI saya perlu dikoyak2
menjadi 12 bagian dan dibagi2kan ke anak saya, biar mereka tidak perlu
meminjam SBKRI ke saya bila ingin mengurus surat2? Tidak mungkin bukan,
makanya mereka kemudian terpaksa mengurus sendiri SBKRI sendiri walaupun
mereka resmi sudah WNI. Ini penyimpangan terbesar dan yang dimaksud oleh
Bung Ony dengan "SBKRI 7 turunan". Celakanya, ini didukung
"legalisasi"-nya oleh para calo2 Pengadilan Negeri yang mayoritas juga
orang Tionghoa sendiri. Calo2 ini berkongkalingkong dengan oknum2
pengadilan negeri buat bagi hasil uang mengurus SBKRI. Ironis bukan, ini
namanya Cina makan Cina. Saya sendiri tidak pernah punya SBKRI, ada calo
yang sering "memperingati" orang tua saya agar membuatkan SBKRI untuk
saya, artinya saya punya SBKRI terpisah dari orang tua, namun saya
berkeras tidak mau, karena akte kelahiran saya sudah seperti halnya WNI
biasa, tidak seperti akte kelahiran orang tua saya yang masih ada
tulisan besar2 "Catatan Besar Kelahiran Orang Tionghoa", artinya
pemerintah Indonesia cuma membantu mencatat, namun tidak otomatis
memberikan status kewarganegaraan. Cuma SBKRI-lah yang membuktikan bahwa
mereka telah menjadi WNI.
Jadi, tidak ada yang salah dengan peraturan "diskrimintatif" ini, yang
salah itu pelaksanaannya di lapangan juga oknum2 yang berusaha
melestarikannya.
Terus, kalau mau ditarik kembali mengapa SBKRI cuma dikenakan pada orang
Tionghoa, ini yah dikarenakan klaim Tiongkok atas status kewarganegaraan
orang Tionghoa di Indonesia. Arab, India dan Belanda tidak mengklaim,
maka tidak ada masalah dengan kewarganegaraan mereka. Makanya, saya
sangat mendukung kebijakan Deng Xiaoping meng-amandemen UU
kewarganegaraan mereka pada tahun 1980, yang tidak serta merta mengklaim
status seorang anak dari keturunan Tionghoa.
Sebenarnya, kebijakan Tiongkok untuk mengklaim status orang Tionghoa di
Indonesia ini juga bersumber dari duta besar RRT untuk Indonesia saat
itu (saya lupa namanya), yang bersikeras mengklaim status
kewarganegaraan orang Tionghoa di Indonesia. Setahu saya, Zhou Enlai
memarahi duta besar mereka ini setelah persetujuan ditetapkan antara RRT
dan Indonesia. Kemarahan Zhou Enlai ini wajar, karena klaim RRT ini
dapat menjadikan orang Tionghoa di Indonesia macam buah simalakama, maju
tak bisa mundur tak mampu karena terjepit di tengah. Terus terang saja,
RRT juga tidak sepenuhnya mempercayai orang Tionghoa di Indonesia,
karena Mao pernah melontarkan ucapan bahwa orang Tionghoa yang merantau
di LN perlu dicurigai karena dapat membahayakan ideologi komunisme
mereka. Juga karena mayoritas orang Tionghoa di LN adalah pendukung KMT
nasionalis yang waktu itu sudah mundur ke Taiwan.
Bayangkan saja, bila RRT dari dulu tidak mengklaim ini dan itu, saya
rasa, SBKRI pasti bukan masalah pelik dan utama buat isu Tionghoa di
Indonesia sekarang ini. Untung saja, mulai 1980, RRT sudah mengganti
kebijakannya. Makanya, beberapa waktu lalu, saya sangat2 tidak setuju
dengan pendapat Bung Li Tianci yang masih merasa bangga dengan klaim
kewarganegaraan RRT itu.
Demikian dulu penjelasan saya.
Rinto Jiang
hehehe....:-))
Jadi persoalannya adalah karena penyimpangan dari pelaksanaan SKBI nya
toh....berarti SKBI sendiri bukan masalah yah..!! Nah sekarang "wa" mau nanya
sama Ko Rinto nih, : Apa kira-kira kita yang kami harus upayakan agar
penyalahgunaan dilapangan tidak terjadi lagi ( minimal menimize)sehingga
kalaupun kita2 ini harus mengurus SKBI tidak bertele-tele atau dipersulit lagi?
salam,
Nasir Tan
__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
http://mail.yahoo.com
[Non-text portions of this message have been removed]
.: Forum Diskusi Budaya Tionghua dan Sejarah Tiongkok :.
.: Kunjungi website global : http://www.budaya-tionghoa.org :.
.: Untuk bergabung : http://groups.yahoo.com/group/budaya_tionghua :.
.: Jaringan pertemanan Friendster : [EMAIL PROTECTED] :.
Yahoo! Groups Links
[Non-text portions of this message have been removed]
.: Forum Diskusi Budaya Tionghua dan Sejarah Tiongkok :.
.: Kunjungi website global : http://www.budaya-tionghoa.org :.
.: Untuk bergabung : http://groups.yahoo.com/group/budaya_tionghua :.
.: Jaringan pertemanan Friendster : [EMAIL PROTECTED] :.
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/budaya_tionghua/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
