Itu antara lain karena orang Tionghoa lah yang mampu ke airport dan lari ke
luarnegeri, Zhou-heng.
Ribuan non-tionghoa yang mati tertambus itu yang tidak bisa lari ke mana-mana...
Dan jangan lupa Zhou-heng, dari pemetaan team UI itu kita juga bisa melihat
data jumlah korban kematian, dan dari situ bisa memetakan profil etnisnya.
Pengemukaan data-data faktual ini samasekali tidak berarti saya mendorong
dilupakannya peristiwa ini, etnis apa pun korbannya!
Makanya saya bilang di posting sebelum ini bahwa Wiranto, Prabowo maupun SBY
sama saja, tangan-tangan mereka semuanya berlumuran darah korban kerusuhan Mei
'98.
Wasalam.
---------------------------------------------------------
----- Original Message -----
From: zho...@yahoo.com
To: budaya_tionghua@yahoogroups.com
Sent: Saturday, May 16, 2009 9:29 AM
Subject: Re: [budaya_tionghua] Refleksi Tragedi 13-15 Mei 1998 - Kapan Ada
Keadilan untuk Korban?
Bagaimana menjelaskaskan kalau wilayah kerusuhan mayoritas di kawasan
pecinan? Ingat! Bukan hanya di centra2 ekonomi, tapi juga kawasan perumahan
milik tionghoa, terutama yg agak minor, krn kawasan elite sanggup bayar
keamanan.
Untuk pemetaan wilayah kerusuhan,tim Ui bahkan telah membuat analogi wilayah
kerusuhan dng data agama penduduknya!
Pak Abs melihat tidak wajah2 cina yg berjibun di airport untuk siap ngungsi
keluar negeri? Apa mereka semua paranoid?
Mengapa tionghoa2 hrs dikawal pribumi untuk keluar rumah? Apakah mereka
paranoid?
Aksi kerusuhan berbau rasialis tdk hanya sekali ini terjadi, semasa saya
hidup di solo saja telah terjadi 4x. Termasuk Mei itu. Salah satunya adalah
kerusuhan anti arab, di kawasan arab, saat itu orang tionghoanya tenang2
sajakok, ini membuktikan, org tionghoa bisa membedakan mereka sasaran atau
tidak.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT
------------------------------------------------------------------------------
From: "Akhmad Bukhari Saleh"
Date: Sat, 16 May 2009 02:11:42 +0700
To: <budaya_tionghua@yahoogroups.com>
Subject: Re: [budaya_tionghua] Refleksi Tragedi 13-15 Mei 1998 - Kapan Ada
Keadilan untuk Korban?
Sebetulnya Wiranto dan Prabowo bukan penanggungjawab pengamanan ibukota. Itu
adalah Syafrie Syamsudin.
Kedua jenderal terdahulu itu pejabat di tingkat pusat. Tetapi memang jabatan
mereka, Pangab dan Pangkostrad, bisa punya pengaruh kalau mereka mau ikut
'main' di level ibukota.
Namun jangan lupa, ada pejabat lain di tingkat pusat waktu itu yang juga
punya posisi untuk ikut 'bermain' di level ibukota, yaitu Kasospol, yang tidak
lain adalah SBY!
Sekarang mereka bertiga maju dalam pilpres!!
Jadi, sekali lagi, bisa dicerna dan dipahami bahwa kerusuhan Mei 1998
samasekali bukan soal rasial! Melainkan soal pergulatan kekuasaan di tingkat
elit!
Yang masih terus berlanjut sampai sekarang...
Wasalam.
--------------------------------------------
----- Original Message -----
From: zho...@yahoo.com
To: budaya_tionghua@yahoogroups.com
Sent: Friday, May 15, 2009 11:25 PM
Subject: Re: [budaya_tionghua] Refleksi Tragedi 13-15 Mei 1998 - Kapan Ada
Keadilan untuk Korban?
Saat itu, Dua jenderal ini adalah pejabat yg paling berwewenang dlm
pengamanan ibukota. Tapi tak berbuat apa2. Kemungkinannya hanya 2: tidak mampu
atau sengaja membiarkannya.
Adakah kemungkinan lain???
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT
----------------------------------------------------------------------------
From: "Akhmad Bukhari Saleh"
Date: Fri, 15 May 2009 21:05:06 +0700
To: <budaya_tionghua@yahoogroups.com>
Subject: Re: [budaya_tionghua] Refleksi Tragedi 13-15 Mei 1998 - Kapan Ada
Keadilan untuk Korban?
Untuk klarifikasi mendampingi kata "gublokkkkk" itu, bisakah Budi-heng
menyebut satu nama, satu saja, tidak perlu 10, apalagi 100, nama mereka yang
keluarganya KENA jadi korban perkosaan??
Pasangan capres-cawapres JK-Boediono yang menjadi lawan dua jenderal yang
disebut Zhou-heng, sanggup bayar tinggi, tinggi sekali, untuk info Budi-heng
itu!!
Kalau Budi-heng tidak berani terbuka, saya siap mengantarkan Budi-heng
menyampaikan diam-diam info berharga tinggi itu kepada mereka! Ha ha ha...
Wasalam.
-----------------------------------------------
----- Original Message -----
From: budi anto
To: budaya_tionghua@yahoogroups.com
Sent: Friday, May 15, 2009 8:12 PM
Subject: Re: [budaya_tionghua] Refleksi Tragedi 13-15 Mei 1998 - Kapan
Ada Keadilan untuk Korban?
wah itu cine gublokkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk ,nga tau sejarah ya
mereka mentang2 keluarganya nga ada yang kena jadi korban perkosaan jadinya
mendukung mereka,
--------------------------------------------------------------------------
From: "agoeng_...@yahoo.com" <agoeng_...@yahoo.com>
To: budaya_tionghua@yahoogroups.com
Sent: Friday, May 15, 2009 8:08:54 PM
Subject: Re: [budaya_tionghua] Refleksi Tragedi 13-15 Mei 1998 - Kapan
Ada Keadilan untuk Korban?
Lebih ironis lg, banyak para " tokoh" tenglang berlomba2 dukung mendukung
mereka bahkan dengan bangganya ikut promosi n cari dukungan dr tenglang
laennya. Td di detik ada forum pemuda indo yg dukung JK-win, salah satu
unsurnya disebut pemuda tionghoa.
--------------------------------------------------------------------------
From: zho...@yahoo. com
Date: Fri, 15 May 2009 10:52:24 +0000
To: <budaya_tionghua@ yahoogroups. com>
Subject: Re: [budaya_tionghua] Refleksi Tragedi 13-15 Mei 1998 - Kapan
Ada Keadilan untuk Korban?
Dua jendral yg seharusnya paling bertanggung jawab sekarang telah menjadi
cawapres!
Ironi demokrasi..
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT
--------------------------------------------------------------------------
From: "sunny"
Date: Fri, 15 May 2009 11:13:31 +0200
To: <Undisclosed- Recipient: ;><Invalid address>
Subject: [budaya_tionghua] Refleksi Tragedi 13-15 Mei 1998 - Kapan Ada
Keadilan untuk Korban?
Jawa Pos
Rabu, 13 Mei 2009 ]
Refleksi Tragedi 13-15 Mei 1998
Kapan Ada Keadilan untuk Korban?
Oleh : Mustofa Liem
Para korban dan keluarganya pasti belum bisa melupakan Tragedi 13-15 Mei
1998 di Jakarta. Meski sudah 11 tahun berlalu, tragedi itu tetap menjadi
misteri yang menyisakan elegi bagi para korbannya.
Memang keberadaan negeri ini sudah lama kehilangan makna. Bagi para
korban HAM, negara sudah lama absen. Ketika tragedi kelabu itu terjadi,
tangisan, teriakan, dan jeritan frustrasi para korban tidak pernah didengar
oleh negara, oleh pemerintah waktu itu, pemerintah yang menyusulnya kemudian
sampai pemerintah di era sekarang.
Memang sudah dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berdasarkan UU No
39/1999 tentang HAM dan UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Menurut
Komnas HAM, telah terjadi perkosaan secara masal, sistematis, biadab, dan keji
terhadap para wanita etnis Tionghoa di tengah kerusuhan 13-15 Mei 1998 di
Jakarta. Pemerintah Habibie juga sudah membentuk Tim Perlindungan Wanita
terhadap Kekerasan, juga ada Tim Gabungan Pencari Fakta yang dibentuk pada 23
Juli 1998. Rekomendasi kedua tim tersebut tidak pernah ditindaklanjuti. Jadi,
sampai sekarang para pelaku Tragedi Mei itu tak satu pun yang ditangkap atau
diadili.
Komnas HAM Tak Berdaya
Komnas HAM yang dulu atau sekarang telah berupaya memanggil para mantan
jenderal yang dianggap mengetahui atau bertanggung jawab atas beberapa kasus
pelanggaran HAM masa lalu, tapi pemanggilan itu selalu gagal. Polemik antara
para mantan jenderal dan Komnas HAM pun tak terelakkan. Semisal Menhan Juwono
Sudarsono malah balik "menggugat" kewenangan hukum Komnas HAM.
Pernyataan Menhan (yang mewakili pemerintah) menunjukkan bahwa
sesungguhnya komitmen pemerintah menegakkan HAM masih kecil, sementara iklim
politik masih didominasi spirit anti-HAM. Padahal, pengungkapan kasus
pelanggaran berat HAM yang terjadi di tanah air seperti "Tragedi Mei 1998"
memerlukan komitmen dari pemerintah. Tanpa ada komitmen dan good will langsung
dari presiden ,kasus tersebut bakal terkubur.
Para pelanggar HAM, apalagi dari kalangan militer, sudah bisa dipastikan
akan menolak dituduh sebagai penanggung jawab pelanggaran HAM dengan beragam
argumentasi dan rasionalisasi. Mereka akan mengatakan bahwa kesalahan terletak
bukan pada diri mereka.
Yang menyedihkan justru ada rasionalisasi bahwa para korban HAM dalam
peristiwa 13-15 Mei 1998 itu tidak pernah ada, karena tidak pernah bisa
dibuktikan. Apalagi, jika dikaitkan dengan perundang-undangan pemerkosaan di
negeri ini. Bagaimana membuktikan bahwa korban sungguh diperkosa?
Seperti dikatakan advokat senior Surabaya Trimoelja D. Soerjadi dalam
beragam kesempatan bahwa setiap kasus yang terindikasi melibatkan militer,
seperti Tragedi Mei, tidak pernah akan bisa diselesaikan dengan memuaskan.
Artinya, para pelaku tetap bisa mengirup udara kebebasan. Tak ada keadilan bagi
para korban. Hal ini juga terjadi pada kasus pelanggaran HAM lain, mulai
Peristiwa 1965 dan Tragedi Mei 1998.
Rekonsiliasi Sejati
Meski demikian, penulis menganjurkan para korban Tragedi Mei untuk berani
memaafkan, meskipun memaafkan bukan berarti harus melupakan. Harus selalu
dicari ruang untuk mengingat peristiwa buruk seperti Tragedi Mei 1998. Dengan
demikian, usul islah atau rekonsiliasi jangan pernah diabaikan meski ada yang
bertanya untuk apa rekonsiliasi.
Tentu ada beberapa hal yang perlu dilakukan agar rekonsiliasi terwujud.
Pertama, harus diakui adanya pelanggaran berat HAM dalam Tragedi Mei 1998. Itu
berarti ada pelaku yang harus bertanggung jawab. Kedua, keadilan harus
ditegakkan. Artinya, pelaku harus mendapatkan sanksi hukum. Dengan demikian,
luka hati korban dan keluarganya mendapatkan pemulihan. Setelah proses hukum
ditegakkan, antara korban dan pelaku harus diupayakan perdamaian, supaya
kebencian dan dendam tidak hidup terus sepanjang tujuh turunan.
Uskup Desmond Tutu, ketua Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika
Selatan, menulis bahwa rekonsiliasi sejati mengekspos kekejaman, kekerasan,
kepedihan, kebejatan, dan kebenaran, bahkan terkadang dapat memperburuk
keadaan. Ini adalah perbuatan berisiko. Meski begitu, pada akhirnya akan ada
pemulihan nyata setelah menyelesaikan situasi yang sebenarnya. Rekonsiliasi
yang palsu hanya dapat menghasilkan pemulihan palsu (Buku No Future Without
Forgivenes, 1999).
Akhirnya untuk negara dan pemerintah, sekali lagi utang-utang pada para
korban harus dilunasi. Tocqueville (1805-1859) mengingatkan: "Karena masa lalu
gagal menerangi masa depan, benak manusia mengelana di tengah kabut". Kabut
dari peristiwa gelap masa lalu itulah yang harus disingkap negara demi keadilan
pada para korban, termasuk korban Tragedi Mei.
Selama orang terus mencari alasan guna lari dari tanggung jawab terhadap
para korban HAM dan kekuasaan negara memberi perlindungan terhadap sikap
pengecut ini, sehingga para pelaku terus menikmati impunitas di atas derita
para korban HAM, negeri ini tetap akan susah mencapai masa depan. Sebab,
pelanggaran HAM di masa silam selama terus dibiarkan justru menjadi kabut yang
menghalangi perjalanan bangsa ini ke depan.
Kabut itu harus disingkap dan para korban dijamin mendapatkan keadilan
yang setimpal. Dengan demikian, kita bisa menyongsong masa depan tanpa ada yang
dikorbankan lagi.
*). Mustofa Liem PhD, Dewan Penasihat Jaringan Tionghoa untuk Kesetaraan.
--------------------------------------------------------------------------
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com
Version: 8.5.329 / Virus Database: 270.12.30/2115 - Release Date:
05/14/09 17:54:00
----------------------------------------------------------------------------
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com
Version: 8.5.329 / Virus Database: 270.12.30/2115 - Release Date: 05/14/09
17:54:00
------------------------------------------------------------------------------
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com
Version: 8.5.329 / Virus Database: 270.12.32/2117 - Release Date: 05/15/09
17:55:00
