Kalo di bilang kerusuhan May di tujukan ke ras TiongHua, saya kurang setuju,
Kalo di tujukan ke strata sosial orang kaya, saya setuju.
Di tempat saya mayoritas pemillik toko adalah non tionghua, 14 may 98 menulis
di tokonya "muslim pribumi", tetep aje di daerah tertentu toko2 itu jarah, ga
perduli muslim, ga perduli pribumi, ada yang mulai coba jarah, semua ikut2an.
Malahan di bukit duri puteran, kelurahan bukit duri, Jakarta-Selatan, banyak
toko terbakar, ntah milik "muslim pribumi" ataupun "tionghua", tapi ada satu
toko yang di bela mati oleh penduduk sekitar, baik perempuan, anak muda, orang
tua, semua berjejer di depan toko itu untuk melindungi, dan toko itu aman dari
amukan massa.
Knapa hanya satu yang di perhatikan & di lindungi? Pemilik toko tersebut sangat
baik & peduli terhadap penduduk sekitar yang miskin, suka nyumbang....
Pemilik toko yang di lindungi oleh penduduk situ adalah milik TIONGHUA,
keluarga saya kenal pemilik toko itu.....
Jika dilihat hanya rasisnya, ya emang banyak yang TiongHua karena mayoritas
pedagang itu kan TiongHua, saya sendiri mendengar koq orang bercerita bagaimana
dia membakar & menjarah cina-cina, ya emang kesempatan bagi segelintir orang
yang anti cina untuk melampiaskan kekesalan mereka terhadap etnis tionghua.
Soal pemerkosaan, saya ada temen kuliah di Untar, yang sodaranya di perkosa
secara beramai-ramai di depan tokonya, sampe sekarang satu keluarga pindah ke
Taiwan. Qurban pemerkosaan itu sampai 2 taon lalu yang saya dengar masih "GILA".
Bisakah orang gila bikin laporan pemerkosaan? Bisakah orang gila menuntut
secara hukum? Siapa yang percaya dengan ucapan & kesaksian orang gila walaupun
dia jadi gila karena di perkosa secara beramai-ramai???
Kasus May 98 tidak bisa masuk agenda HAM di Belanda karena tidak terbukti bahwa
peristiwa itu adalah kasus rasial, lagian mereka tidak lagi percaya ama
TiongHua Indonesia yang suka melebih-lebihkan cerita & mendramatisir cerita
tanpa suatu bukti, apalagi sebagian tionghua itu menjadikan kasus may 98 ini
sebagai keuntungan untuk mendapatkan suaka di luar negri, padahal mereka bukan
qurban.
Apalagi sejak kasus Hans Gouw di amerika yang justru menjadikan peristiwa may
98 untuk mencari uang, akhirnya kalangan international tidak percaya ama
tionghua indonesia karena ulah segelintir tionghua yang mencari keuntungan di
atas penderitaan orang laen, ga perduli apakah itu satu etnis atau bukan, yang
penting Cuaannn....
----- Original Message -----
From: TEd Poernomo
To: budaya_tionghua@yahoogroups.com
Sent: Saturday, 16 May, 2009 10:51
Subject: Re: [budaya_tionghua] Refleksi Tragedi 13-15 Mei 1998 - Kapan Ada
Keadilan untuk Korban?
Benar sekali, kerusuhan Mei ditujukan kepada ras chinese. Pemerkosaan
masal itu memang biadab direncanakan dan dilakukan oleh bukan org awam, tetapi
org ABRI, kayak yang terjadi di Timor.
Justru karena yang melakukan org tentara sendiri, menunjukkan
kebobrokan dan kebiadaban org2x tersebut.
Saya nggak ngikuti kasus pembunuhan Munir itu sampe dimana, apakah
lembaga HAM telah mencekal otak nya atau cuman kambing hitam saja seperti
biasanya, dan apakah kasus ini telah jadi perhatian pengadilan HAM di Eropa?
Kenapa kasus perkosaan dan pembunuhan Mei tidak juga masuk agenda HAM
di Belanda, anybody knows?
--- On Fri, 5/15/09, zho...@yahoo.com <zho...@yahoo.com> wrote:
From: zho...@yahoo.com <zho...@yahoo.com>
Subject: Re: [budaya_tionghua] Refleksi Tragedi 13-15 Mei 1998 -
Kapan Ada Keadilan untuk Korban?
To: budaya_tionghua@yahoogroups.com
Date: Friday, May 15, 2009, 7:29 PM
Bagaimana menjelaskaskan kalau wilayah kerusuhan mayoritas di kawasan
pecinan? Ingat! Bukan hanya di centra2 ekonomi, tapi juga kawasan perumahan
milik tionghoa, terutama yg agak minor, krn kawasan elite sanggup bayar
keamanan.
Untuk pemetaan wilayah kerusuhan,tim Ui bahkan telah membuat analogi
wilayah kerusuhan dng data agama penduduknya!
Pak Abs melihat tidak wajah2 cina yg berjibun di airport untuk siap
ngungsi keluar negeri? Apa mereka semua paranoid?
Mengapa tionghoa2 hrs dikawal pribumi untuk keluar rumah? Apakah
mereka paranoid?
Aksi kerusuhan berbau rasialis tdk hanya sekali ini terjadi, semasa
saya hidup di solo saja telah terjadi 4x. Termasuk Mei itu. Salah satunya
adalah kerusuhan anti arab, di kawasan arab, saat itu orang tionghoanya tenang2
sajakok, ini membuktikan, org tionghoa bisa membedakan mereka sasaran atau
tidak.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT
----------------------------------------------------------------------
From: "Akhmad Bukhari Saleh"
Date: Sat, 16 May 2009 02:11:42 +0700
To: <budaya_tionghua@ yahoogroups. com>
Subject: Re: [budaya_tionghua] Refleksi Tragedi 13-15 Mei 1998 -
Kapan Ada Keadilan untuk Korban?
Sebetulnya Wiranto dan Prabowo bukan penanggungjawab pengamanan
ibukota. Itu adalah Syafrie Syamsudin.
Kedua jenderal terdahulu itu pejabat di tingkat pusat. Tetapi memang
jabatan mereka, Pangab dan Pangkostrad, bisa punya pengaruh kalau mereka mau
ikut 'main' di level ibukota.
Namun jangan lupa, ada pejabat lain di tingkat pusat waktu itu yang
juga punya posisi untuk ikut 'bermain' di level ibukota, yaitu Kasospol, yang
tidak lain adalah SBY!
Sekarang mereka bertiga maju dalam pilpres!!
Jadi, sekali lagi, bisa dicerna dan dipahami bahwa kerusuhan Mei 1998
samasekali bukan soal rasial! Melainkan soal pergulatan kekuasaan di tingkat
elit!
Yang masih terus berlanjut sampai sekarang...
Wasalam.
------------ --------- --------- --------- -----
----- Original Message -----
From: zho...@yahoo. com
To: budaya_tionghua@ yahoogroups. com
Sent: Friday, May 15, 2009 11:25 PM
Subject: Re: [budaya_tionghua] Refleksi Tragedi 13-15 Mei 1998 -
Kapan Ada Keadilan untuk Korban?
Saat itu, Dua jenderal ini adalah pejabat yg paling berwewenang dlm
pengamanan ibukota. Tapi tak berbuat apa2. Kemungkinannya hanya 2: tidak mampu
atau sengaja membiarkannya.
Adakah kemungkinan lain???
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT
--------------------------------------------------------------------
From: "Akhmad Bukhari Saleh"
Date: Fri, 15 May 2009 21:05:06 +0700
To: <budaya_tionghua@ yahoogroups. com>
Subject: Re: [budaya_tionghua] Refleksi Tragedi 13-15 Mei 1998 -
Kapan Ada Keadilan untuk Korban?
Untuk klarifikasi mendampingi kata "gublokkkkk" itu, bisakah
Budi-heng menyebut satu nama, satu saja, tidak perlu 10, apalagi 100, nama
mereka yang keluarganya KENA jadi korban perkosaan??
Pasangan capres-cawapres JK-Boediono yang menjadi lawan dua
jenderal yang disebut Zhou-heng, sanggup bayar tinggi, tinggi sekali, untuk
info Budi-heng itu!!
Kalau Budi-heng tidak berani terbuka, saya siap mengantarkan
Budi-heng menyampaikan diam-diam info berharga tinggi itu kepada mereka! Ha ha
ha...
Wasalam.
------------ --------- --------- --------- --------
----- Original Message -----
From: budi anto
To: budaya_tionghua@ yahoogroups. com
Sent: Friday, May 15, 2009 8:12 PM
Subject: Re: [budaya_tionghua] Refleksi Tragedi 13-15 Mei 1998 -
Kapan Ada Keadilan untuk Korban?
wah itu cine gublokkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkk kk ,nga tau
sejarah ya mereka mentang2 keluarganya nga ada yang kena jadi korban perkosaan
jadinya mendukung mereka,
------------------------------------------------------------------
From: "agoeng_set@ yahoo.com" <agoeng_...@yahoo. com>
To: budaya_tionghua@ yahoogroups. com
Sent: Friday, May 15, 2009 8:08:54 PM
Subject: Re: [budaya_tionghua] Refleksi Tragedi 13-15 Mei 1998 -
Kapan Ada Keadilan untuk Korban?
Lebih ironis lg, banyak para " tokoh" tenglang berlomba2 dukung
mendukung mereka bahkan dengan bangganya ikut promosi n cari dukungan dr
tenglang laennya. Td di detik ada forum pemuda indo yg dukung JK-win, salah
satu unsurnya disebut pemuda tionghoa.
------------------------------------------------------------------
From: zho...@yahoo. com
Date: Fri, 15 May 2009 10:52:24 +0000
To: <budaya_tionghua@ yahoogroups. com>
Subject: Re: [budaya_tionghua] Refleksi Tragedi 13-15 Mei 1998 -
Kapan Ada Keadilan untuk Korban?
Dua jendral yg seharusnya paling bertanggung jawab sekarang telah
menjadi cawapres!
Ironi demokrasi..
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT
------------------------------------------------------------------
From: "sunny"
Date: Fri, 15 May 2009 11:13:31 +0200
To: <Undisclosed- Recipient: ;><Invalid address>
Subject: [budaya_tionghua] Refleksi Tragedi 13-15 Mei 1998 -
Kapan Ada Keadilan untuk Korban?
Jawa Pos
Rabu, 13 Mei 2009 ]
Refleksi Tragedi 13-15 Mei 1998
Kapan Ada Keadilan untuk Korban?
Oleh : Mustofa Liem
Para korban dan keluarganya pasti belum bisa melupakan Tragedi
13-15 Mei 1998 di Jakarta. Meski sudah 11 tahun berlalu, tragedi itu tetap
menjadi misteri yang menyisakan elegi bagi para korbannya.
Memang keberadaan negeri ini sudah lama kehilangan makna. Bagi
para korban HAM, negara sudah lama absen. Ketika tragedi kelabu itu terjadi,
tangisan, teriakan, dan jeritan frustrasi para korban tidak pernah didengar
oleh negara, oleh pemerintah waktu itu, pemerintah yang menyusulnya kemudian
sampai pemerintah di era sekarang.
Memang sudah dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
berdasarkan UU No 39/1999 tentang HAM dan UU No 26 Tahun 2000 tentang
Pengadilan HAM. Menurut Komnas HAM, telah terjadi perkosaan secara masal,
sistematis, biadab, dan keji terhadap para wanita etnis Tionghoa di tengah
kerusuhan 13-15 Mei 1998 di Jakarta. Pemerintah Habibie juga sudah membentuk
Tim Perlindungan Wanita terhadap Kekerasan, juga ada Tim Gabungan Pencari Fakta
yang dibentuk pada 23 Juli 1998. Rekomendasi kedua tim tersebut tidak pernah
ditindaklanjuti. Jadi, sampai sekarang para pelaku Tragedi Mei itu tak satu pun
yang ditangkap atau diadili.
Komnas HAM Tak Berdaya
Komnas HAM yang dulu atau sekarang telah berupaya memanggil para
mantan jenderal yang dianggap mengetahui atau bertanggung jawab atas beberapa
kasus pelanggaran HAM masa lalu, tapi pemanggilan itu selalu gagal. Polemik
antara para mantan jenderal dan Komnas HAM pun tak terelakkan. Semisal Menhan
Juwono Sudarsono malah balik "menggugat" kewenangan hukum Komnas HAM.
Pernyataan Menhan (yang mewakili pemerintah) menunjukkan bahwa
sesungguhnya komitmen pemerintah menegakkan HAM masih kecil, sementara iklim
politik masih didominasi spirit anti-HAM. Padahal, pengungkapan kasus
pelanggaran berat HAM yang terjadi di tanah air seperti "Tragedi Mei 1998"
memerlukan komitmen dari pemerintah. Tanpa ada komitmen dan good will langsung
dari presiden ,kasus tersebut bakal terkubur.
Para pelanggar HAM, apalagi dari kalangan militer, sudah bisa
dipastikan akan menolak dituduh sebagai penanggung jawab pelanggaran HAM dengan
beragam argumentasi dan rasionalisasi. Mereka akan mengatakan bahwa kesalahan
terletak bukan pada diri mereka.
Yang menyedihkan justru ada rasionalisasi bahwa para korban HAM
dalam peristiwa 13-15 Mei 1998 itu tidak pernah ada, karena tidak pernah bisa
dibuktikan. Apalagi, jika dikaitkan dengan perundang-undangan pemerkosaan di
negeri ini. Bagaimana membuktikan bahwa korban sungguh diperkosa?
Seperti dikatakan advokat senior Surabaya Trimoelja D. Soerjadi
dalam beragam kesempatan bahwa setiap kasus yang terindikasi melibatkan
militer, seperti Tragedi Mei, tidak pernah akan bisa diselesaikan dengan
memuaskan. Artinya, para pelaku tetap bisa mengirup udara kebebasan. Tak ada
keadilan bagi para korban. Hal ini juga terjadi pada kasus pelanggaran HAM
lain, mulai Peristiwa 1965 dan Tragedi Mei 1998.
Rekonsiliasi Sejati
Meski demikian, penulis menganjurkan para korban Tragedi Mei
untuk berani memaafkan, meskipun memaafkan bukan berarti harus melupakan. Harus
selalu dicari ruang untuk mengingat peristiwa buruk seperti Tragedi Mei 1998.
Dengan demikian, usul islah atau rekonsiliasi jangan pernah diabaikan meski ada
yang bertanya untuk apa rekonsiliasi.
Tentu ada beberapa hal yang perlu dilakukan agar rekonsiliasi
terwujud. Pertama, harus diakui adanya pelanggaran berat HAM dalam Tragedi Mei
1998. Itu berarti ada pelaku yang harus bertanggung jawab. Kedua, keadilan
harus ditegakkan. Artinya, pelaku harus mendapatkan sanksi hukum. Dengan
demikian, luka hati korban dan keluarganya mendapatkan pemulihan. Setelah
proses hukum ditegakkan, antara korban dan pelaku harus diupayakan perdamaian,
supaya kebencian dan dendam tidak hidup terus sepanjang tujuh turunan.
Uskup Desmond Tutu, ketua Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
Afrika Selatan, menulis bahwa rekonsiliasi sejati mengekspos kekejaman,
kekerasan, kepedihan, kebejatan, dan kebenaran, bahkan terkadang dapat
memperburuk keadaan. Ini adalah perbuatan berisiko. Meski begitu, pada akhirnya
akan ada pemulihan nyata setelah menyelesaikan situasi yang sebenarnya.
Rekonsiliasi yang palsu hanya dapat menghasilkan pemulihan palsu (Buku No
Future Without Forgivenes, 1999).
Akhirnya untuk negara dan pemerintah, sekali lagi utang-utang
pada para korban harus dilunasi. Tocqueville (1805-1859) mengingatkan: "Karena
masa lalu gagal menerangi masa depan, benak manusia mengelana di tengah kabut".
Kabut dari peristiwa gelap masa lalu itulah yang harus disingkap negara demi
keadilan pada para korban, termasuk korban Tragedi Mei.
Selama orang terus mencari alasan guna lari dari tanggung jawab
terhadap para korban HAM dan kekuasaan negara memberi perlindungan terhadap
sikap pengecut ini, sehingga para pelaku terus menikmati impunitas di atas
derita para korban HAM, negeri ini tetap akan susah mencapai masa depan. Sebab,
pelanggaran HAM di masa silam selama terus dibiarkan justru menjadi kabut yang
menghalangi perjalanan bangsa ini ke depan.
Kabut itu harus disingkap dan para korban dijamin mendapatkan
keadilan yang setimpal. Dengan demikian, kita bisa menyongsong masa depan tanpa
ada yang dikorbankan lagi.
*). Mustofa Liem PhD, Dewan Penasihat Jaringan Tionghoa untuk
Kesetaraan.
------------------------------------------------------------------
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com
Version: 8.5.329 / Virus Database: 270.12.30/2115 - Release Date:
05/14/09 17:54:00
--------------------------------------------------------------------
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com
Version: 8.5.329 / Virus Database: 270.12.30/2115 - Release Date:
05/14/09 17:54:00
