============================================
Mailinglist debritto : [EMAIL PROTECTED]
============================================
Memang benar Kementrian Penerangan masih dibutuhkan itu kalau masyarakatnya
masih seperti jaman Pra Kemerdekaan itu, dan eforia kemerdekaan masih
menggebu gebu dengan idealis yang muluk muluk. Nah sekarang memang jaman
sudah berubah, kita semua sudah menjadi pintar, anakke Pakde Karto di
nDeles sana juga sudah jadi Doktorandus , jadi tentunya penerangan sudah
bisa diprediksi menembus ndeso, dan pedalaman. Lha wong Parabola itu yang
memiliki sekarang justru petani kopi dan cengkeh dipedalaman lho. Orang
kota sudah ndak perlu lagi Parabola. Orang ndeso dan pedalaman sudah tidak
bisa dibohongi lagi,tidak mau dibodohi lagi. Mereka sudah maju cara
berpikirnya, sudah bisa menilai baik dan buruknya suatu pendapat. Jadi
memang saya pikir dengan mendalam , sudah tidak diperlukan Dep Pen. Sebab
akan memboroskan anggaran negara.JB72
"Hardjono. Rayner"
<[EMAIL PROTECTED] To: <[EMAIL PROTECTED]>
ic.edu.au> cc:
Sent by: Subject: RE: [debritto]
Apakah Kementerian
[EMAIL PROTECTED] Penerangan masih diperlukan?
08/03/01 12:01 PM
Please respond to debritto
===========================================Mailinglist debritto :
[EMAIL PROTECTED]
===========================================
-----Original Message-----
From: bardhono linknetuser [mailto:[EMAIL PROTECTED]]
Sent: Thursday, 2 August 2001 4:27 PM
To: [EMAIL PROTECTED]
Subject: RE: [debritto] Apakah Kementerian Penerangan masih diperlukan?
>R Hardjono
AB:
Nha, ketemu Pak Ray.
Yang menjadi pertanyaan: apakah Deppen itu didirikan untuk menyampaikan
informasi dsb (tugas2 nya) yang seharusnya bermanfaat bagi seluruh
rakyat, atau memang didesain untuk "mengendalikan
terselenggaranya pendapat bebas" yang tidak bermanfaat bagi rakyat
banyak? Siapa tahu asal-usulnya!
Komentar:
Untuk masyarakat yang lebih agraris dan relatif buta huruf, Kempen
kiranya berguna sebagai perpanjangan alat pendidikan. Tetapi untuk
masyarakat yang lebih canggih (kan sudah banyak orang yang bergelar S-1,
S-2, S-3, S-lilin!), kiranya tugasnya hanya akan "membodohin"
orang-orang yang punya cukup informasi. Kelihatannya keinginan
menghidupkan Deppen seolah-olah mau kembali kepada jaman "menyampaikan
informasi", yang sering ditunggangi oleh "pengendalian terselelnggaranya
pendapat bebas" (entah apapun design semulanya, anda dan saya sama-sama
tidak tahu, itu mungkin urusan "politik kotor").
AB:
Saya lebih menghargai alasan Gus Dur waktu membubarkan Deppen: informasi
sebaiknya dikelola oleh
masyarakat bukan oleh pemerintah. Walaupun dalam praktek harus
dibuktikan kelancaran pengelolaan ini, dari semua aspek. Apakah
partikelir semesta memang mampu mengelolanya atau tidak dengan hasil
yang mencapai merata sak negara. Kalau memang bisa ya nggak
perlu pemerintah turut campur dengan institusinya, tapi kalau
tidak ya apa boleh baut.Gitu, lho.
Komentar:
Karena AB sudah menghargai alasan GD, maka soalnya sudah beres!
Tambahan lagi, kalau alat media selalu ada di tangan, atau dikendalikan
oleh, Pemerintah, maka pendewasaan pembentukan pendapat bebas khalayak
ramai dan penyaluran informasi terbuka (yang kelihatannya tak akan dapat
dibendung) akan tersendat, dan akibatnya tidak baik bagi mereka yang
sudah mampu mencernakan informasi dan opini publik.
R Hardjono
http://www.geocities.com/hardray/default.html
