Response yang menarik Pak Hari... Benar-benar faktual.... Semoga kita bisa belajar dari masa lalu ya, Pak... Sebenarnya Bangsa kita sendiri memang mampu, hanya butuh faktor tambahan--Konsisten. Konsisten dari-waktu-ke-waktu..., Konsisten di Hati Nurani, luar-dalam...
Kalau melihat Change Management pembuatan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah, sepertinya konsepnya sudah bagus. Hanya saja, mungkin yang sering ngga nyambung adalah Penyediaan/Penggalian Data untuk "Dasar dari Perubahan" itu. Kalau Data-nya sudah salah, bagaimana-pun baiknya Algoritma Pengolahan Data, hasilnya tentu berbeda. Saya sampai hari ini masih kagum dengan McDonald di Sarinah Thamrin. Sudah hampir 20 tahun ini, demikian bagusnya pengambilan Data, "rasanya" belum pernah kelihatan ada orang yang tidak kebagian tempat duduk pada saat jadwal makan paling sibuk sekali-pun. Diluar bulan Puasa--terutama Berbuka Puasa. Saya tahu mereka punya sistem untuk menentukan kombinasi jumlah meja, kursi dan jenis makanan yang dievaluasi dari waktu-ke-waktu. Perbankan kita sudah memulai Change Management cukup lama, walaupun masih dalam "Mode Copy-Paste". Terkadang tidak punya jiwa untuk melakukan perubahan kepada Change Management Proses mereka sendiri. Nuansa Top-Down masih sangat kental. Muaranya..., Profit Oriented vs Development Agent tidak imbang. Namun, dari semua itu Saya yakin, kita belum terlambat melakukan persiapan untuk setiap transisi yang terstruktur. Sukses ya Pak Hari dan Rekan.... Salam buat Bung Putra di Batam, semoga sukses juga. Ada pepatah, katanya; "Tidak Hanya Satu Jalan ke Roma" Tidak hanya satu jalan ke Batam, bisa Harbour Bay, Batam Centre, Sekupang, Punggur dan Pelabuhan Tikus... :) :D Salam, Sulzer Jusman ________________________________ From: "hnoe...@indonet" <[email protected]> To: [email protected] Sent: Wednesday, August 26, 2009 9:09:26 AM Subject: Re: [eGovIndonesia] layanan single Window dalam terapan e-Gov dan dampaknya (1) Bener pak Sulzer, Namun kalau boleh saya koreksi, hal tersebut bukan lagi gelombang CHAOS atas e-Gove Indonesia dimasa yang akan datang , tetapi sudah terjadi puluhan tahun, namun tidak pernah di ungkap secara publik. Kegagalan Manajemen Perubahan dapat dibuktikan bila pemerintah melaksanakan analisa kinerja atas seluruh aplikasi yang pernah dibeli oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, minimal 5 tahun terakhir, saya yakin pasti jumlahnya akan sangat besar dan mengejutkan, Dan bila diusut penyebabnya diyakini sebagian besar diakibatkan oleh kegagalan implementasi akibat ketidak mampuan para pejabat negara pengguna sistem dalam melaksanakan Change Management secara bersama-sama. Fakta tersebut sebenarnya baru saya ketahui sejak saya terlibat dalam kegiatan pemerintahan di tahun 2001, sehingga akhirnya mendorong saya sejak 3 tahun lalu fokus membantu mendampingi beberapa kegiatan reformasi birokrasi berbasis TIK secara non komersial untuk beberapa proyek pemerintah, Semuanya diawali keprihatinan saya melihat kenyataan banyak uang rakyat dan hutang rakyat yang terhambur sia sia akibat kesalahan tersebut dan juga bukan karena faktor korupsi, dan lebih banyak kegagalan terjadi akibat belum memahami manajemen risiko atas perubahan dan tidak memahami bagaimana melaksanakan Manajemen Perubahan. Ketidak pahaman tersebut menyebabkan selama ini banyak Pejabat yang masih berpendapat bahwa manajemen perubahan bisa dilakukan oleh pihak lain dan Vendor banyak mengecoh mereka dengan memberikan solusi TurnKey. Untuk itu saya melakukan kegiatan pendampingan selama ini semata untuk mendorog dan menyadarkan bagaimana pentingnya Manajemen Perubahan harus dilakukan dalam melaksanakan reformasi birokrasi pemerintahan. Masalahnya dalam implementasi INSW yang saya hadapi saat ini, dapat dinyatakan 80 % adalah masalah non teknis, dan semuanya tergantung solusinya kepada keberhasilan manajemen perubahan, Padahal dalam terapan INSW tersebut pada awalnya tidak ada perubahan proses internal pada masing masing Instansi peserta, yang berubah lebih kepada proses baru antar instansi yang belum pernah ada sebelumnya. Hal tersebut yang menyebabkan saya selama ini menolak pendapat konsultan asing bahwa untuk memenuhi standar single window dan effisiesnsi layanan maka arsitektur sistem harus di ubah dengan menyatukan seluruh entitas dalam kesatuan sistem, karena menurut mereka kurang layak bila untuk melaksanakan single window hanya dilaksanakan dengan membuat penghubung antar pulau sietem antar instansi yang sudah ada sebagaimana kita terapkan saat ini. Meski mereka anggap apa yang kita lakukan bertentangan dengan best-practice, saya bisa bayangkan kalau semua sistem layanan publik harus diganti, siapa yang mampu menjalankan maanjemen perubahan sekaligus minimal di 8 kementerian /lembaga peserta NSW. Bila kita urai perubahan dibalaik INSW sebagai contoh, akan terlihat banyak sekali perubahan yang harus di Manage oleh para Pejabat, yang semuanya membutuhkan kewenangan dan tidak mungkin diserahkan kepada Vendor, dan harus berjalan baik, tidak boleh gagal karena bisa menyebabkan disaster dalam layanan publik meski baru dalam lingkup terbatas.. Mulai dari perubahan akibat standarisasi data yang digunakan bersama, berlanjut ke perubahan prosedur yang ujungnya bisa membutuhkan perubahan atas Undang Undang yang berlaku. Mempersiapkan prosedur test dan kasus2 transaksi untuk proses user acceptance langsung oleh pengguna yang dianggap sangat mengetahui kebutuhan operasi, untuk kemudian menjadi nara sumber analisas perubahan dan antisipasi dampak teknis terapan.. Dilanjutkan dengan sosialisasi setelah perubahan disetujui, yang tidak bisa hanya dengan mengumpulkan para karyawan dan pejabat untuk diberikan arahan saja, tapi harus dilengkapi dengan sarana simulasi untuk bisa langsung hans-on bagaimana cara kerja baru mereka, sekaligus menyerap apa saja perubahan peraturan yang harus di ubah akibat perubahan cara proses tersebut, Untuk kelayakan penggunaan, diperlukan pengujian bagi para calon pengguna yang sudah dilatih sebelum, sebelum mereka dapat menerima password yang akan menjadi indentitas pribadi secara hukum daru setiap pejabat dalam melaksanakan operasi, dengan kemungkinan risiko adanya karyawan yang tidak mampu untuk mendapat tugas dengan mempergunakan sistem yang baru (alhamdullilah karena rata2 pengguna terbanyak usia muda jadi prosentasinya sangat kecil). Selanjutnya perencanaan proses implementasi dari proses paralel, disaster recovery procedure, dalam lingkup terapan terbatas, untuk melihat dampak perubahan dan antisipasi peraturan baru yang harus dibuat. Dan setelah proses trial terbatas dan dapat diperkirakan dampaknya, maka mulai ada kebutuhan perubahan baru, mulai dari jam kerja layanan yang bisa menjadi 24 jam, terapan tingkat layanan bagi setiap tahap proses yang harus ditaati oleh pengguna (standard service level by Task), terapan manajemen kinerja untuk pengukuran effisiensi berdasar data operasi, sebagai dasar untuk menerapkan kebijakan Reward (perubahan sistem renumerasi & penilaian prestasi) & terapan Penalty (dasar sanksi atas penyimpangan yang bisa dibuktikan dengan data) bila terjadi penyimpangan proses & prosedur. Belum lagi timbul banyak kebijakan baru setelah sistem baru mulai diaplikasikan, yang untuk perubahannya harus bisa diselesaikan dan dijalankan sesuai yang tertulis dalam kebijakan tersebut. Wah pokoknya banyak sekali perubahan yang harus di Manage, sangat menantang, dan merupakan sesuatu yang tidak mudah dan tidak dapat dijalankan oleh satu atau sekelompok kecil orang yang ditugasi, namun harus dilaksanakan secara bersama oleh seluruh pejabat di semua lini. Dari hasil penelitian saya atas aplikasi yang telah di buat oleh pemerintah, dimana banyak diantaranya telah dibeli mahal dari kontraktor asing dengan pinjaman luar negeri, ternyata banyak sekali yang tidak berhasil di implementasikan. Hal tersbeut terjadi bukan karena softwarenya tidak baik, tetapi karena dalam kontrak dapat diartikan seakan akan implementor yang harus melakukan manajemen perubahan, padahal mereka memang melakukan hanya sebatas wilayah teknologi saja, Susahnya banyak Pejabat para pemberi kerja yang masih berpikir bahwa dengan turnkey project keberhasilan implementasi merupakan tanggung jawab Vendor, Dan atas pekerjaan tersebut, bila kita periksa pada kontrak kerja (umumnya dengan Vendor asing), akan banyak ditemukan kalusula tersembunyi yang bisa melepaskan tanggung jawab Vendor atas keberhasilan implementasi, sehingga meski sistem tidak jalan , mereka bisa melenggang pulanhg ke negaranya tanpa bisa dikenakan Penalty. Kiranya Bahasan ini bisa menjadi inspirasi bagi rekan rekan yang menyusun beberapa petunjuk pelaksana tata kelola TIK maupun mereka yang harus melaksanakan reformasi Birokrasi, agar bisa memasukkan unsur kewajiban melaksanakan manajemen perubahan dan protap minimal yang harus dilakukan dalam pelaksanaanya. Wass, Hari S.noegroho Sulzer wrote: > > Yup..., Gelombang Chaos berikutnya di eGov Indonesia itu -- "CHANGE > MANAGEMENT" > Ini yang selalu 'coba' saya ingatkan.... :) > > Mudah-mudah- an Rekan-rekan di Pemerintahan sudah mulai memikirkan > mengenai hal ini... > Jangan sampai terjadi Disaster... > > IT MATURITY MODEL di Indonesia itu tidak unik..., bahkan sangat sama > dan kongruen dengan yang telah ada selama ini.... Mudah-mudah- an juga, > dari IT Maturity Model itu, kita bisa meng-antisipasi apa yang ada di > depan.... > > > Salam, > Sulzer Jusman > > ------------ --------- --------- --------- --------- --------- - > *From:* putra <pu...@batam. go.id> > *To:* egov-indonesia@ yahoogroups. com > *Sent:* Monday, August 24, 2009 11:49:26 PM > *Subject:* Re: [eGovIndonesia] layanan single Window dalam terapan > e-Gov dan dampaknya (1) > > > > Yth Bpk Hari S Noegroho, > > Kalau baca p > > . > > > ------------ --------- --------- --------- --------- --------- - > > > No virus found in this incoming message. > Checked by AVG - www.avg.com > Version: 8.5.409 / Virus Database: 270.13.65/2324 - Release Date: 08/24/09 > 12:55:00 > >
