Dibenak saya eKTP kok spt ATM, begitu masuk mesin, kita bisa ngapa2in. Teknologinya nggak tinggi2 amat alias remeh-temeh, wong banyak dr kita yg sdh terbiasa. meskipun demikian, saya nggak setuju kalau eKTP akan direalisasikan dalam waktu dekat. Masalahnya, soal budaya alias change culture.
Apa aparat yg berkecimpung dgn eKTP sdh siap? Termasuk siap mental utk tdk memanfaatkannya spt keproyekan yg lain, atau sdh siap utk tidak melakukan hit and run? Menurutsaya, lanjutkan dulu masalah SIN dan integrasi datanya. Setelah ini jalan dengan baik dalam arti sistem, aparat serta masyarakat sudah siap, baru kita tingkatkan dengan eKTP. BTW, saya "punya" Kartu PNS Elektronik yg dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara. Kartu ini ada CHIPnya, Barcode dan Foto saya. Kayaknya canggih deh. Namun nasib kartu ini hanya "nyempil" di Dompet saja. Wong saya nggak ngerti gunanya kartu ini. Saya yakin proyek ini juga menggunakan anggaran pemerintah yg cukup gede? Wah perlu audit TI nih. --- Pada Sel, 29/12/09, hnoe...@indonet <[email protected]> menulis: Yrh Rekan2, Kunci masalah SIN adalah pada validasi pencegahan duplikasi data kependudukan dan relasi , dan ini semua lebih bergantung kepada prioritas dan strategi implementasi yang dipergunakan. Karena data kependudukan sebenarnya sudah ada dan data tersebut merupakan object utama yang harus di verifikasi. sehingga SIN bisa dilaksanakan tanpa harus investasi besar namun bisa dengan hasil besar. Sebagaimana dilaksanakan oleh TimNas INSW, kegiatan dilaksanakan mulasi dari harmonisasi data hingga terlaksana integrasi sistem multi entitas tanpa membongkar sistem yang sudah ada, investasi ada hanya unfuk tambahan aplikasi dan hardware yang diperlukkan. yang lain lebih banyak kepada beban tambahan biaya komunikasi antar goverment agency. Dalam SIN menurut pendapat saya yang penting dilaksanakan agar data bisa valid adalah konsolidasi informasi, bukan membongkat semua dan melaksanakan terapan biometric. Terapan biometric dilaksanakan bertahap bila diperlukan. Lain halnya kalau ternyata kita ikuti arahan konsultan asing, yang dari beberapa pengalaman sy pribadi selalu menganggap indonesia merupakan negara terbelakang yang sistem dan sarana ICTnya tidak layak guna, sehingga dalam perencanaannya di asumsikan semuanya dibuat dari awal , ya pasti akan terjadi belanja besar tanpa karena semua asset dan sistem yang sudah dibangun dan dimiliki tidak akan dipergunakan lagi. Sudah saatnya Menkominfo melakukan uji konsep secara publik, agar tidak terjeblos dalam kolusi internasional untuk mendorong kebijakan yang salah dan akan menjerumuskan Indonesia dalam penambahan jumlah hutang luar negeri. Sudah waktunya kita tidak gegabah membuat solusi yang salah, yang pasti kebijakan SIN tetap akan bisa jalan tanpa belanja besar dan diyakini bisa dilakukan tanpa membeli Hardware dan software baru. Saya yakin potensi nasional kita mampu melaksanakan sehingga alokasi anggaran lebih banyak dimanfaatkan untuk meningkatkan value added dari jasa lokal , sehingga mendorong perekonomian dalam negeri. Wass. Hari S,noegroho "Coba Yahoo! Mail baru yang LEBIH CEPAT. Rasakan bedanya sekarang! http://id.mail.yahoo.com"
