Yth Pak Ibenk & rekan2, Bila dilihat, manfaat TIK bagi layanan publik memang sangat menarik, namun implementasinya juga perlu lebih realistis sesuai dengan kebutuhan. Kita perlu teliti berapa % masyarakat yang pelu e-KTP, karena tidak semua penduduk republik Indonesia memerlukan KTP elektronik yang diperlukan untuk pengurusan perijinan, perjalanan, dll., tak semua penduduk RI mukim di daerah perkotaan atau bisa datang ke kota untuk mengurus KTP yang memerlukan fasilitas komputer dan komunikasi. atau tidak semua daerah bisa di jangkau oleh petugas kelurahan (bayangkan kalau penduduk desa di puncak gunung lawu atau jaya wijaya harus turun gunung untuk mengurus KTP elektronik). Yang pasti , seluruh penduduk perlu di Data dan bukti pengakuan kependudukan dan memiliki hak2 minimal bagi mereka. e-KTP hanya diperlukan oleh Penduduk perkotaan dan sekitarnya yang banyak memerlukan layanan publik dari pemerintah dan pembuktian layanan lainnya yang bisa dilaksanakan secara elektronik. sehingga bila para Pejabat pembuat keputusan di Indonesia mengerti manfaat dan mau melakukan effisiensi (bukan belanja) maka yang dilakukan adalah Opsi penggunaan e-Identity, jadi bukan e-KTP. Sehingga bila para pembuat keputusan bagi kepentingan Rakyat memamng mau membangun negeri, maka satu kartu CHIP yang digunakan sudah sejak awal direncanakan bukan hanya untuk kepentingan KTP saja, namun juga untuk kepentingan pencatatan data identitas sejak sidik jari, ciri2 tetap identitas pemilik, Surat Keterangan lahir, KTP, surat nikah, relasi ke kartu keluarga, SIM, NPWP, KIPM, relasi ke Passport, yaitu semua kebutuhan terkait dengan catatan hak dan kewajiban pribadi pemilik kartu.
Saya sedih banyak persetujuan pinjaman luar negeri untuk pembangunan di laksanakan sesuai arahan konsultan yang tidak menghargai hasil kerja anak bangsa yang sudah dijalankan sebelumnya, menganggap bahwa Negari kita belum memiliki apa apa bagi Layanan Publik, mereka membuat rencana semuanya beli baru, padahal kita sudah memiliki banyak sarana yang masih layak pakai dan software yang mampu memenuhi kebutuhan Nasional dan Daerah, yang bila semuanya digantikan dengan solusi proyek Nasional diyakini tidak akan mampu memenuhi kebutuhan daerah yang sangat beragam.dan sudah dipenuhio dengan solusi yang ada saat ini. Ini semua bila dilihat dari kasus kasus yang di putuskan oleh TIPIKOR pasti masuk kepada keteledoran terencana yang potensial dapat dihitung jumlah uang yang tidak perlu di keluarkan dan bisa dinyatakan sebagai tindakan merugikan negara. Siapapun yang mengerti ICT , tanpa konsultasi KPK pasti tahu bahwa semua proyek yang dilaksanakan dengan mengganti total apa yang sudah ada, dan dilakukan tanpa dibuktikan dengan Gap Analysis sebagai bukti bahwa investasi dan tambahan fasilitas yang diperlukan benar-benar belum pernah dimiliki dan memang diperlukan agar rencana kerja berjalan baik , dan dengan itu dapat dibuktikan bahwa semua recana mencapai tujuan memang telah dibuat dengan biaya se effisien mungkin. Kita harus ikut membantu menteri kominfo dan MenDagri, untuk meyakinkan bahwa SIN Dapat dilaksanakan tanpa investasi baru seluruhnya, kita bisa meyakinkan bahwa semua aplikasi informasi kependudukan yang sudah ada di Pusat dan Daerag dapat disempurnakan dengan tambahan sedikit biaya oleh para profesional ICT lokal, dan mampu memenuhi kebutuhan Data SIN secara nasional dengan cepat dan effisien , yang tentunya untuk itu diperlukan arahan yang tepat. Secara bersama para proffesional mitra Pemerintah di pussat dan daerah pasti bisa meyakinkan dan menjamin bahwa tanpa merubah seluruh sistem yang sudah ada maka sistem lokal yang sudah dijalankan dapat disempurnakan dengan standar format data kependudukan nasional, dapat dihubungkan ke pusat Data SIN Nasional secara mudah untuk membentuk SIN Nasional, dan dengan penambahan CHIP-Card Reader& Writer sesuai kebutuhan pengguna akan dapat dibuat all-in-one Identoty Card, yang digunakan bukan hanya untuk eKTP, tetapi juga untuk mencatat seluruh data identitas layanan publik pemerintah bagi pemegang kartu/ Semua upaya untuk mengingatkan Pemerintah ini harus kita laksanakan bersama-sama oleh komunitas profesional ICT sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan kebutuhan layanan Publik secara effisien, sekaligus dengan strategi yang tepat maka proyek ini bisa menjadi katalisator untuk meningkatkan penyebaran kemampuan dan pendapatan bagi para profesional ICT di seluruh Indonesia, sehingga dana yang dianggarkan akan menjadi katalisator peingkatan perekonomian Nasional dan Daerah. Jadi anggaran tersebut bukan untuk dihamburkan belanja barang modal dan membiayai jasa total solusi asing yang saya yakini bisa dibuktikan sebagai tindak yang merugikan kepentingan Bangsa, Memang bila solusi lokal dan effisien dijalankan untuk melaksanakan SIN dan e-Identity, maka akan ada pihak yang dirugikan, yaitu para pedagang yang tidak memiliki keahlian ICT dan hanya sekedar berdagang, dan juga para MARYEK (Makelar Proyek) yang keduanya sangat berkepntingan dalam upaya pemborosan uang negara dan umumnya menjadi proxy dalam kasus korupsi untuk disalurkan bagi keuntungan kelompoknya dan juga bagi negara lain produsen barang modal. Semoga dengan kebersamaan dan kesepakatan dari semua ICT profesional secara Nasional untuk membantu Pemerintah, maka dapat diyakini bahwa dalam waktu singkat kita sudah akan memiliki data SIN secara lengkap dan satu kartu CHIP all-in-one sebagai media pembuktian seluruh identitas penduduk yang layanan publik. Dan dalam waktu singkat Indonesia bisa membuktikan effisiensi pemanfaatan ICT karena tidak diperlukan banyak kartu Identitas, dan dalam waktu singkat pula, KTP non elektronik yang diperlukan bagi penduduk yang tidak memerlukan fasilitas tersebut dapat diterbitkan dan datanya di simpan secara nasional tanpa harus mempergunakan fasilitas Kartu Online. Semoga bermanfaat. Wass. Hari S.noegroho.. ibenk wrote: > > Tenang, Pak. Sebentar lagi akan ada e-SIM A/B/C, e-KIS/M (kartu > Identitas Siswa/Mahasiswa), e-NPWP, e-KIP (Kartu Identitas Pasien), > e-Karpeg (Kartu Pegawai PNS), e-Perpustakaan, e-Passport, e-KK (Kartu > Keluarga), e-KIeN (Kartu Identitas eks Narapidana), e-KIPM (Kartu > Identitas Penduduk Miskin), e-TKI (Tenaga Kerja Indonesia), e-NRP > (Nomor Registrasi Prajurit), dan ber e- e- lainnya. > > Pendukung dari itu, akan ada belanja network e-KTP, network e-SIM, > network e-KIS/M, dst. Kemudian, ada belanja biometrik dari setiap > sektor itu. Lalu, semua departemen akan sibuk ngurusi jaringan error, > verifikasi data, belanja TIK, dll. Duplikasi akan selalu berulang. > Seandainya semua itu bisa jadi satu, cukup satu team yang bekerja dan > sektor-sektor menjalankan operasionalnya, mungkin akan lebih efektif > dan efisien. Tidak seperti sekarang, Dinas P&K di daerah sibuk ngurusi > tower rubuh, DInas Kesehatan sibuk ngurusi server error, Bappeda sibuk > ngurusi d atabase yang berbeda-beda hasil dari setiap sumber, Dinas > Kependudukan dan Capil sibuk "montang-manting" lantaran jaringan ke > kecamatan dan kelurahan putus, dll. Lupa bahwa TI merupakan pendukung > dan sudah ada lembaga di pusat & daerah yang mengurusinya. Setiap > fungsi lembaga bisa konsen ke core businessnya. > Sayangnya, kebijakan terintegrasi itu tidak masuk dalam program 100 > hari KIB. Apakah ini indikasi e-gov masih belum menjadi media populasi > politis? Thanks > > Sukses selalu, > Ibenk > > > On Dec 30, 2009, at 9:54 AM, bachrudin effendi wrote: > >> Dibenak saya eKTP kok spt ATM, begitu masuk mesin, kita bisa >> ngapa2in. Teknologinya nggak tinggi2 amat alias remeh-temeh, wong >> banyak dr kita yg sdh terbiasa. meskipun demikian, saya nggak setuju >> kalau eKTP akan direalisasikan dalam waktu dekat. Masalahnya, soal >> budaya alias change culture. >> >> Apa aparat yg berkecimpung dgn eKTP sdh siap? Termasuk siap mental >> utk tdk memanfaatkannya spt keproyekan yg lain, atau sdh siap utk >> tidak melakukan hit and run? >> >> Menurutsaya, lanjutkan dulu masalah SIN dan integrasi datanya. >> Setelah ini jalan dengan baik dalam arti sistem, aparat serta >> masyarakat sudah siap, baru kita tingkatkan dengan eKTP. >> >> BTW, saya "punya" Kartu PNS Elektronik yg dikeluarkan oleh Badan >> Kepegawaian Negara. Kartu ini ada CHIPnya, Barcode dan Foto saya. >> Kayaknya canggih deh. Namun nasib kartu ini hanya "nyempil" di Dompet >> saja. Wong saya nggak ngerti gunanya kartu ini. Saya yakin proyek ini >> juga menggunakan anggaran pemerintah yg cukup gede? Wah perlu audit >> TI nih. >> >> --- Pada Sel, 29/12/09, hnoe...@indonet <[email protected] >> <mailto:hnoegro%40indo.net.id>> menulis: >> >> Yrh Rekan2, >> Kunci masalah SIN adalah pada validasi pencegahan duplikasi data >> kependudukan dan relasi , dan ini semua lebih bergantung kepada >> prioritas dan strategi implementasi yang dipergunakan. Karena data >> kependudukan sebenarnya sudah ada dan data tersebut merupakan object >> utama yang harus di verifikasi. sehingga SIN bisa dilaksanakan tanpa >> harus investasi besar namun bisa dengan hasil besar. Sebagaimana >> dilaksanakan oleh TimNas INSW, kegiatan dilaksanakan mulasi dari >> harmonisasi data hingga terlaksana integrasi sistem multi entitas tanpa >> membongkar sistem yang sudah ada, investasi ada hanya unfuk tambahan >> aplikasi dan hardware yang diperlukkan. yang lain lebih banyak kepada >> beban tambahan biaya komunikasi antar goverment agency. >> >> Dalam SIN menurut pendapat saya yang penting dilaksanakan agar data bisa >> valid adalah konsolidasi informasi, bukan membongkat semua dan >> melaksanakan terapan biometric. Terapan biometric dilaksanakan bertahap >> bila diperlukan. >> >> Lain halnya kalau ternyata kita ikuti arahan konsultan asing, yang dari >> beberapa pengalaman sy pribadi selalu menganggap indonesia merupakan >> negara terbelakang yang sistem dan sarana ICTnya tidak layak guna, >> sehingga dalam perencanaannya di asumsikan semuanya dibuat dari awal , >> ya pasti akan terjadi belanja besar tanpa karena semua asset dan sistem >> yang sudah dibangun dan dimiliki tidak akan dipergunakan lagi. >> >> Sudah saatnya Menkominfo melakukan uji konsep secara publik, agar tidak >> terjeblos dalam kolusi internasional untuk mendorong kebijakan yang >> salah dan akan menjerumuskan Indonesia dalam penambahan jumlah hutang >> luar negeri. >> >> Sudah waktunya kita tidak gegabah membuat solusi yang salah, yang pasti >> kebijakan SIN tetap akan bisa jalan tanpa belanja besar dan diyakini >> bisa dilakukan tanpa membeli Hardware dan software baru. >> Saya yakin potensi nasional kita mampu melaksanakan sehingga alokasi >> anggaran lebih banyak dimanfaatkan untuk meningkatkan value added dari >> jasa lokal , sehingga mendorong perekonomian dalam negeri. >> >> Wass. >> Hari S,noegroho >> >> "Coba Yahoo! Mail baru yang LEBIH CEPAT. Rasakan bedanya sekarang! >> http://id.mail.yahoo.com" <http://id.mail.yahoo.com"> >> > > > ------------------------------------------------------------------------ > > > No virus found in this incoming message. > Checked by AVG - www.avg.com > Version: 9.0.722 / Virus Database: 270.14.123/2593 - Release Date: 12/30/09 > 02:14:00 > > ------------------------------------ http://www.egovindonesia.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/egov-indonesia/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/egov-indonesia/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
