Wahduh, filosopinya tinggi banget, Pak. Semoga ada perubahan, Pak. Meskipun sulit diharapkan cepat. Thanks
Sukses selalu, Ibenk On Dec 30, 2009, at 3:23 PM, Sulzer wrote: > > Satu lagi, inisiatif Adi Bing Slamet sejak 30 Tahun lalu..., "e-Copot Gigi > Mak Copot"... > > Mas Ibenk, > Kalau sekarang merasa bakal repot, yaahhh..., semua kembali lah ke "KELAS"... > Duduk sama-sama lagi... > Minta "Juragan dari Juragan"-nya bercerita tentang Visi-visi-nya... > Lalu saling bicarakan untuk buat Arsitektur Bersama, atau Renovasi Arsitektur > sebelumnya.... > ...Berbicaralah pada "Pasangan Hidup"-mu.... > ...Jangan hanya selalu bilang "Punya"-ku pasti Bagus... "Punya"-ku lebih > Besar.... > ..."e-Ternyata"-nya selama ini, dibuka sama-sama.... > > Mudah-mudah-an bisa jadi se-jiwa-se-penangungan.... > > e-Terima Kasih.... > > e-Salam, > Sulzer Jusman > > > From: ibenk <[email protected]> > To: [email protected] > Sent: Wed, December 30, 2009 11:17:47 AM > Subject: Re: [eGovIndonesia] Proyek e-KTP Habiskan Rp 60 Triliun! : jangan2 > "cuma" Rp 6 Triliun :D > > > Tenang, Pak. Sebentar lagi akan ada e-SIM A/B/C, e-KIS/M (kartu Identitas > Siswa/Mahasiswa) , e-NPWP, e-KIP (Kartu Identitas Pasien), e-Karpeg (Kartu > Pegawai PNS), e-Perpustakaan, e-Passport, e-KK (Kartu Keluarga), e-KIeN > (Kartu Identitas eks Narapidana), e-KIPM (Kartu Identitas Penduduk Miskin), > e-TKI (Tenaga Kerja Indonesia), e-NRP (Nomor Registrasi Prajurit), dan ber e- > e- lainnya. > > Pendukung dari itu, akan ada belanja network e-KTP, network e-SIM, network > e-KIS/M, dst. Kemudian, ada belanja biometrik dari setiap sektor itu. Lalu, > semua departemen akan sibuk ngurusi jaringan error, verifikasi data, belanja > TIK, dll. Duplikasi akan selalu berulang. > Seandainya semua itu bisa jadi satu, cukup satu team yang bekerja dan > sektor-sektor menjalankan operasionalnya, mungkin akan lebih efektif dan > efisien. Tidak seperti sekarang, Dinas P&K di daerah sibuk ngurusi tower > rubuh, DInas Kesehatan sibuk ngurusi server error, Bappeda sibuk ngurusi > database yang berbeda-beda hasil dari setiap sumber, Dinas Kependudukan dan > Capil sibuk "montang-manting" lantaran jaringan ke kecamatan dan kelurahan > putus, dll. Lupa bahwa TI merupakan pendukung dan sudah ada lembaga di pusat > & daerah yang mengurusinya. Setiap fungsi lembaga bisa konsen ke core > businessnya. > Sayangnya, kebijakan terintegrasi itu tidak masuk dalam program 100 hari KIB. > Apakah ini indikasi e-gov masih belum menjadi media populasi politis? Thanks > > Sukses selalu, > Ibenk > > > On Dec 30, 2009, at 9:54 AM, bachrudin effendi wrote: > >> >> Dibenak saya eKTP kok spt ATM, begitu masuk mesin, kita bisa ngapa2in. >> Teknologinya nggak tinggi2 amat alias remeh-temeh, wong banyak dr kita yg >> sdh terbiasa. meskipun demikian, saya nggak setuju kalau eKTP akan >> direalisasikan dalam waktu dekat. Masalahnya, soal budaya alias change >> culture. >> >> Apa aparat yg berkecimpung dgn eKTP sdh siap? Termasuk siap mental utk tdk >> memanfaatkannya spt keproyekan yg lain, atau sdh siap utk tidak melakukan >> hit and run? >> >> Menurutsaya, lanjutkan dulu masalah SIN dan integrasi datanya. Setelah ini >> jalan dengan baik dalam arti sistem, aparat serta masyarakat sudah siap, >> baru kita tingkatkan dengan eKTP. >> >> BTW, saya "punya" Kartu PNS Elektronik yg dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian >> Negara. Kartu ini ada CHIPnya, Barcode dan Foto saya. Kayaknya canggih deh. >> Namun nasib kartu ini hanya "nyempil" di Dompet saja. Wong saya nggak ngerti >> gunanya kartu ini. Saya yakin proyek ini juga menggunakan anggaran >> pemerintah yg cukup gede? Wah perlu audit TI nih. >> >> --- Pada Sel, 29/12/09, hnoe...@indonet <hnoe...@indo. net.id> menulis: >> >> Yrh Rekan2, >> Kunci masalah SIN adalah pada validasi pencegahan duplikasi data >> kependudukan dan relasi , dan ini semua lebih bergantung kepada >> prioritas dan strategi implementasi yang dipergunakan. Karena data >> kependudukan sebenarnya sudah ada dan data tersebut merupakan object >> utama yang harus di verifikasi. sehingga SIN bisa dilaksanakan tanpa >> harus investasi besar namun bisa dengan hasil besar. Sebagaimana >> dilaksanakan oleh TimNas INSW, kegiatan dilaksanakan mulasi dari >> harmonisasi data hingga terlaksana integrasi sistem multi entitas tanpa >> membongkar sistem yang sudah ada, investasi ada hanya unfuk tambahan >> aplikasi dan hardware yang diperlukkan. yang lain lebih banyak kepada >> beban tambahan biaya komunikasi antar goverment agency. >> >> Dalam SIN menurut pendapat saya yang penting dilaksanakan agar data bisa >> valid adalah konsolidasi informasi, bukan membongkat semua dan >> melaksanakan terapan biometric. Terapan biometric dilaksanakan bertahap >> bila diperlukan. >> >> Lain halnya kalau ternyata kita ikuti arahan konsultan asing, yang dari >> beberapa pengalaman sy pribadi selalu menganggap indonesia merupakan >> negara terbelakang yang sistem dan sarana ICTnya tidak layak guna, >> sehingga dalam perencanaannya di asumsikan semuanya dibuat dari awal , >> ya pasti akan terjadi belanja besar tanpa karena semua asset dan sistem >> yang sudah dibangun dan dimiliki tidak akan dipergunakan lagi. >> >> Sudah saatnya Menkominfo melakukan uji konsep secara publik, agar tidak >> terjeblos dalam kolusi internasional untuk mendorong kebijakan yang >> salah dan akan menjerumuskan Indonesia dalam penambahan jumlah hutang >> luar negeri. >> >> Sudah waktunya kita tidak gegabah membuat solusi yang salah, yang pasti >> kebijakan SIN tetap akan bisa jalan tanpa belanja besar dan diyakini >> bisa dilakukan tanpa membeli Hardware dan software baru. >> Saya yakin potensi nasional kita mampu melaksanakan sehingga alokasi >> anggaran lebih banyak dimanfaatkan untuk meningkatkan value added dari >> jasa lokal , sehingga mendorong perekonomian dalam negeri. >> >> Wass. >> Hari S,noegroho >> >> "Coba Yahoo! Mail baru yang LEBIH CEPAT. Rasakan bedanya sekarang! >> http://id.mail. yahoo.com& quot; >> > > > >
