Bung Kicky, Tidak benar itu. PNS itu ya termasuk TNI, mereka terkena semua peraturan tentang rumah negeri ataupun kemudian Rumah Negara. Cuma karena sejarahnya, kondisinya berbeda-beda dan "anak-anak" sekarang (yang kini memimpin TNI) tidak mau tahu tentang sejarah itu. Misalnya, keluarnya UU tentang perumahan itu baru pada tahun 1957 (No 72/1957) judulnya pun "penjualan" rumah-rumah negeri. Tahukah mereka apa yang terjadi di tahun-tahun sebelum itu? Mereka tidak mau tahu. Ada delapan kategori yang menjadi penyebab para purnawirawan bertahan di rumah-rumah tersebut (baca Kompas 1/2/'10).
Sekedar pengetahuan. Di Jawa Barat (Siliwangi), sampai dengan tahun 1972 harus tinggal di Tepas Batur atau Serambi Rumah Penduduk karena anggaran pembuatan asrama digunakan untuk penyelesaian pemberontakan DI/TII. Itu termasuk para perwira yang di daerah kabupaten. Sedangkan yang di kota mereka tinggal di hotel-hotel. Pada tahun 50-an akhir, para perwira bersepakat untuk menggunakan dana-hotel untuk membangun rumah-rumah yang sampai kini ditempati(dengan tetap bangga menyebut KPAD, Kompleks Perwira AD) ...... eh kemudian berbagai peraturan muncul dan berubah pula status tersebut menjadi Rumah Dinas.... yang punya negara.... lucu kan..... salam, robama. --- In Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com, Kicky <mr.bela...@...> wrote: > > Pak Joko, > > Itu yang saya khawatirkan pak. Aturan itu hanya berlaku buat PNS > Karena menurut bagian legal TNI, memang secara legal posisi TNI jelas menang > pak. > Posisi TNI yang saya pahami juga tidak mau merampas hak orang lain. Mereka > juga takut dengan pelanggaran HAM. > > Salam > > > Kicky
