Mengubah perilaku memang agak sulit apalagi jika merasa menjadi anggota wali karena'kabaikan'partai. betul kiranya apa yang dikatakan Eros Djarot mencari wali orang Indonesia digedung DPR/MPR RI sulit sekali, yang ada adalah orang-orang dari Partai!
Mencari-cari alasan yang mengada-ada dan diada-adakan untuk dijadikan pembenaran adalah tidak dibenarkan oleh hati nurani! Makanya, ketika adanya permintaan seperti pengadaan laptop dari DPR RI untuk para anggota(katanya)yang terhormat telah banyak menuai protes ketidak-setujuan dari masyarakat sebagai pemilik uang yang sekarang ini sedang di himpit masalah depresi ekonomi berkepanjangan,sulitnya tamatan SMA mencari pekerjaan,bencana alam,musibah transportasi,sekolah dan pendidikan telah menjadi sesuatu yang serba mahal di republik ini, dsb,dsb. Kebodohan perilaku DPR RI ini sebenarnya tidak harus terjadi dan diperlihatkan kepada masyarakat,jika masing-masing mau berbicara dengan hati nurani ketika menginginkan sesuatu dari rakyatnya! Indonesia is my life! Bobby V. Pattiasina. --- In [email protected], "loekyh" <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > Mas Kukuh dan semua rekan2, setiap anggota DPR itu terikat oleh satu > aturan hukum (tak tertulis): dilarang bicara di luar ttg sesuatu > yang berpotensi menjatuhkan citra 'harum' parpol/daerah (untuk > anggota DPD) ybs :-) > > Btw, saya gregetan sekali melihat 'keentengan bicara' para pembela > kebijakan 'laptop untuk kita :-)' pada salah satu acara dialog di TV > dengan argumentasi-argumentasi yg menonjolkan formalitas hitam- > putih, tetapi sebenarnya merupakan argumentasi yang tidak logis > bahkan menggambarkan pola pikir 'ignorant' thd kemiskinan yang > menimpa mayoritas rakyat Indonesia. Argumentasi semacam juga > dinyatakan oleh Bpk Agung Laksono yth sendiri. > > Alasan formalitas hitam putih yang saya maksud contohnya adalah > sbb: "Pembelian laptop tak bisa dibatalkan sebab anggarannya sudah > dianggarkan dan disepakati lewat rapat antara BURT dengan ... ". > Alasan formalitas hitam-putih DPR ini bak penyakit menular yang > sudah turun mewabah ke tingkat DPRD. > > Sudah sejak jaman keberadaan DPR reformasi, taktik formalitas hitam- > putih sangat terlihat sebagai taktik yang paling sering dilakukan > oleh DPR sebagai alasan pembelaan diri/ pembenaran untuk segala > macam prilaku PEMBOROSAN NEGARA, termasuk prilaku jalan2 ke LN > yang 'sudah diprogramkan'. atau yang sudah 'disetujui', juga > termasuk berbagai macam usulan kenaikan anggaran/ tunjangan/ gaji > yang sudah 'disetujui dan disyahkan oleh rapat', dsb. > > Salam
