STPDN harus dire-organisasi karena kebanyakan siswa2 yang ada sekarang adalah
calon preman dan bukan calon pemimpin negara. Bisa hancur negara kita kalau
kekerasan ini dibiarkan yang justru mengakibatkan kematian para calon pemimpin
yang baik dan betul2 mengharapkan dengan kemampuan otak untuk memimpin negara
dan bukan dengan kemampuan finansial. Tindak mereka yang menyebabkan Cliff
Muntu wafat sesuai dengan peraturan dan kepada jaksa dan hakim jangan pilih2
kasih. Sudah bukan rahasia lagi kalau para mafia pengadilan juga main duit.
Salam
BS
Agus Hamonangan <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0704/05/opini/3429966.htm
==========================
Kematian Cliff Muntu (19), praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri
atau IPDN, Jatinangor, Sumedang, hari Selasa (3/4) sungguh
menyedihkan.
Almarhum tewas diduga kuat akibat penganiayaan. Indikasinya terkait
rencana penyerangan praja tingkat II terhadap praja tingkat III, yang
bersamaan waktu kematian Cliff Muntu.
Kekerasan antarpraja, terutama antara senior dan yunior, seolah-olah
akrab dengan IPDN. Tercatat sejak 1990 hingga 2004 setidaknya terjadi
35 penganiayaan berat yang berakibat kematian. Kekerasan terjadi
antara praja senior dan yuniornya.
Tahun 2003, Wahyu Hidayat tewas dianiaya seniornya. Tahun 2004,
Ichsan Suheri mengalami kekerasan praja senior, dan tahun 2005
sebanyak 11 praja dirawat menyusul perkelahian praja tingkat II dan
IV.
Data itu mengindikasikan IPDN akrab dengan tindak kekerasan.
Tergabungnya dua lembaga pendidikan, Sekolah Tinggi Pemerintahan
Dalam Negeri (STPDN) dan Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) menjadi
IPDN tahun 2004, tak mengubah perilaku. Ini kontradiktif, sebab
merekalah calon birokrat yang akan tampil sebagai pamong.
Tugas pamong adalah ngemong dan momong. Bukan pangreh yang
berkonotasi menguasai, ngereh. Pamong tampil dengan sosok dan
semangat asih, asah, asuh. Pangreh tampil dengan semangat otoriter.
Budaya kekerasan, mendidik praja jadi pangreh dan bukan pamong sudah
berlangsung sejak dalam proses pendidikan.
Padahal, IPDN diharapkan menghasilkan tenaga birokrat yang terampil
dan berkepribadian tangguh. STPDN yang dulunya leburan dari 10
akademi pemerintahan dalam negeri tahun 1990 menempatkan disiplin
sebagai salah satu cara menciptakan kepribadian tangguh. Rupanya
kultur itu berlanjut. Praksis pendidikan bergaya spartan antara lain
direpresentasikan dalam sosok penampilan mereka.
Kasus Cliff bisa saja dianggap ekses, bahkan kekecualian dari praksis
pendidikan IPDN. Namun, ketika hal itu terjadi di lembaga pendidikan
calon birokrat yang diharapkan sebagai pamong, ekses ini serius.
Ekses selalu merupakan bagian dari proses. Dalam konteks ini artinya
kebiasaan internal kampusbelum lagi kebiasaan di luar kampus yang
didominasi kekerasanjauh dari semangat asih, asah, asuh. Indikasi
rencana penyerangan praja tingkat II ke praja tingkat III menunjukkan
ada konflik, bibit tawuran yang biasa terjadi di kalangan anak
sekolah menengah.
Kalau asumsi itu benar, IPDNdalam hal ini Depdagriperlu mengusut
tuntas kasus Cliff. Jangan-jangan kultur dan praksis pendidikan IPDN
kini akrab kembali dengan budaya kekerasan. Membiarkan kasus sama
saja membiarkan dihasilkannya calon pemimpin yang bukan pamong,
tetapi pangreh.
Tenaga pamong yang terampil berkepribadian tangguh bisa dihasilkan
lewat praksis pendidikan yang jauh dari budaya kekerasan! Hasilnya,
birokrat yang punya hati dan cerdas, yang diwujudkan antara lain
dalam perilaku dan keputusan tidak asal main gusur dan main razia,
tanpa nurani dan tepa salira!
---------------------------------
We won't tell. Get more on shows you hate to love
(and love to hate): Yahoo! TV's Guilty Pleasures list.
[Non-text portions of this message have been removed]
