Pak Menteri KK yang saya hormati; Satu hal yang membuat saya terus bertanya2, mengapa pemerintah terus saja mengambil fiskal perjalanan ke luar negeri? Kalau dipikir2, hasil yang diperoleh pemerintah sangat tidak sebanding dengan kerugian rakyat negeri kita. Kalau akses ke luar negeri tidak dipersulit dengan biaya fiskal, saya yakin akan sangat banyak rakyat kita yang bisa bepergian ke manca negara, sekaligus akan menambah wawasan dan memperluas pola berpikir mereka. Hal mana tentu kita harapkan juga berkorelasi positif terhadap perilaku mereka sehari2, mis dalam hal kedisiplinan, semangat juang, budaya unggul dalam mengerjakan segala sesuatu,dsb. Dalam beberapa perjalanan saya ke luar negeri, percakapan dengan beberapa teman dari negara bersangkutan juga menunjukkan keheranan mereka atas apa yang pemerintah kita lakukan dalam hal fiskal ini. Tambahan lagi, fiskal juga tidak diberlakukan bagi mereka yang berpaspor luar Jawa dan berangkat ke luar negeri dari luar Jawa juga. Bukankah ini satu praktek diskriminasi? Bingung juga saya pak KK. [:-/] [:-?]
tabik, jonas --- In [email protected], Suhardiman Supandi <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > Slogan birokrasi kita kita " KALAU BISA DIPERSULIT KENAPA HARUS DIPERMUDAH..?? Tapi kita musti ingat bahwa Singapura tidak kurang brengseknya dengan kita, banyak pendatang-pendatang dari Indonesia dipersulit ketika masuk Singapura, seringkali kita di interogasi di kamar khusus hingga berjam-jam. Jadi kalau mau hitung-hitungan sebenarny keduanya, tapi saya setuju hal ini diteruskan ke dirjen bea cukai agar mereka buka mata benar bahwa pejabatnya banyak yang brengsek, perampok halus, dll. Dan saya kira tidak ingat nama nggak masalah yang penting ingat wajah itu sudah sangat membantu, namun itu harus terus ditindak lanjuti dan di buru. > > Suhardiman Supandi
