Nuwun sewu mbak yu .. Kalau kita lihat di negara-negara yang "tertib", apakah ke tiga faktor: tugas pemerintah, hak warganegara dan simpati sosial juga saling berbenturan? Engga kan? Padahal "fundamen hitam diatas putih" nya untuk negara yang "kurang tertib" ini tidak bisa dikatakan mendukung benturan seperti itu. Ternyata memang masalah ini sangat komplex, bagi negara tertib sekalipun. Saya sangat setuju dengan uraian anda yang menurut saya tepat sasaran dan sangat jelas, juga kata kunci sebagai salah satu akar permasalahan pun telah terucap, yaitu "ketidak merataan pembangunan yang notabene pendapatan". Menurut saya ini point yang terpenting, tanpa memprioritaskan itu maka mengikis kemiskinan akan sia-sia. Namun, bila negara kita ini benar-benar ingin bergerak menuju kearah mengupayakan itu, maka permasalahannya akan jauh lebih komplex, malah mungkin untuk sekarang ini nyaris mustahil terwujud. Buktinya, seperti yang anda katakan, masih begitu banyak orang-orang "terkemuka" yang sangat berminat menjadi Gubernur DKI. Mereka bukan golongan IQ rendah, berarti mustahil mereka tidak paham akan hal ini, tapi mereka jauh lebih paham bagaimana cara "menggaruk sampah masyarakat" itu nantinya. Istilah apa lagi yang lebih pantas selain .. memalukan .. Salam prihatin, Bodo
--- In [email protected], "fauziah swasono" <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > Salam, > Persoalan orang miskin di urban adalah persoalan kompleks. Benturan > antara tugas pemerintah (which level?), hak warganegara, dan simpati > sosial sangat kental. > > Saya kutip dulu dari Musgrave (klasik) tugas pemerintah itu ada 3: > stabilitas, pemerataan pendapatan, dan alokasi. Tugas pertama dan > kedua hanya bisa dilakukan oleh pemerintah pusat. Tugas ketiga bisa > dilakukan keduanya tetapi desentralisasi menjadikan tugas ini lebih > banyak diemban oleh pemda. > > Mengapa tugas pertama dan kedua hanya bisa dilakukan pempus? Saya > langsung contohkan saja. Misalnya pemda DKI berusaha keras agar warga > Jakarta tidak ada yang miskin. Yang penghasilannya dibawah UMR diberi > santunan sosial sehingga minimal penghasilannya mencapai UMR. Lapangan > pekerjaan yang diciptakan dari uang APBD pun dibuat, sehingga > pengangguran di DKI menyusut tajam. Gelandangan disediakan rumah > penampungan, diberi makan gratis. Jalananpun "bersih" dari pengamen > dan pengemis. > > Selesaikah? Belum. Karena ini akan menjadikan Jakarta magnet yang > lebih kuat lagi bagi daerah2 yang tidak melakukan hal yang sama. Akan > semakin banyak orang2 yang tidak punya pekerjaan di daerah muncul di > Jakarta dg "Jakartan dreams". Tentu saja, Jakarta tidak akan mampu > menampung semua ini. Istilah ekonominya: ada eksternalitas dan daerah > tidak akan mampu meng-internalisasinya (piye toh istilahnya..). > Pemerataan pendapatan adalah tugas pemerintah pusat. Dia yang punya > akses dan kekuatan legal untuk menjangkau seluruh daerah. Pempuslah > yang bisa melakukan transfer pajak dan pendapatan dari daerah kaya ke > daerah miskin. > > Selain itu akan menginduksi orang miskin untuk tidak berusaha keras, > krn sudah ada jaminan sosial. Ini dikenal sebagai Good Samaritans > Paradox. Dan ini sudah terjadi di banyak negara dg sistem jaminan > sosial yang generous. > > Bagaimana dg usulan Bung John Simon ttg entry barrier? Sebagai suatu > negara, kondisi ini ilegal, CMIIW. Setahu saya, tidak boleh ada > hambatan mobilitas penduduk, barang dan jasa antar daerah. Ini akan > menambah distorsi. Ditambah lagi dalam era desentralisasi, kompetisi > antar pemda tidak membolehkan adanya hambatan antar daerah. Orang > boleh pilih mau tinggal dimana saja. "Voting with feet" kata Tiebout. > > Jadi, memang tidak mudah menyelesaikan persoalan kemiskinan di > perkotaan. Kalau pemda cuek dg pengemis, pengamen, dsb.. maka dia juga > akan dikecam oleh sebagian warga lainnya. Pasti sering dengar atau > malah mengalami sendiri kejadian2 pengemis atau pengamen yang > melanggar hak orang lain dg cara memaksa, menggores kendaraan, > mengancam, bahkan menodong. Salahkah juga kalau pemilik mobil atau > penumpang bis yang biasanya kelas menengah itu mengeluh dan protes? > Mereka bayar pajak, mereka berhak juga atas keamanan dan kenyamanan > dijalan. Bukan salah mereka kalau mereka tidak miskin. > > Saya sama sekali tidak setuju dg cara kekerasan dalam menangani > masalah orang miskin. Petugas yang melakukan kekerasan selayaknya > mendapat hukuman juga. Tetapi menyuruh pemda (dalam hal ini DKI) > bertanggungjawab penuh atas orang2 miskin kota juga adalah berlebihan. > Jakarta tidak akan sanggup menyejahterakan semua orang miskin yang > datang kesini. Selama kemiskinan dan ketidakmerataan > pembangunan/pendapatan masih jadi persoalan besar di RI, selama itu > pula persoalan kemiskinan dan urbanisasi akan ada. Apakah pembayar > pajak di Jakarta harus "dihukum" dg menanggung arus orang miskin > melalui urbanisasi? > > Makanya, saya heran kalau orang menggebu2 ingin jadi Gubernur DKI.. > hehehe... apa gak pecas ndahe... :P > > salam, > > fau
