Ulil yang baik, Ini sahabatmu FADJROEL RACHMAN. 1. Negara kita sudah jadi negara predator bung, sekarang saya emoh negara, posisi kita sekarang tampak terbalik bung. Dulu bung yang emoh negara he2, sekarang bung pro-negara, saya emoh negara predator ini. Bagaimana mungkin saya bisa pro-negara bung karena negara sekarang dibajak para predator. Contoh utama saya adalah Aburizal Bakrie, pendana utama Freedom Institute dimana bung bekerja. Ical bung tahu adalah konglomerat hitam yang menggangsir Rp. 4,3 Triliun uang publik melalui program BLBI melalui 26 perusahaannya yang ambruk, lalu ditangani BPPN. Ini tindakan pidana sekaligus perdata bung! Berapa yang Ical bayar, menurut BPK, return dari seluruh uang publik sekitar Rp.600 triliun yang dicuri para konglomerat hitam seperti Ical hanya sekitar 30% (hanya tigapuluh persen bung). Jadi Ical besar kemungkinan hanya membayar Rp.1,5 Triliun lebih, sisanya ya tetap digangsir dalam kantongnya bung. Aneh bin ajaib, Ical menjadi Menko Ekuin, prestasinya 2 kali menaikkan BBM (Maret dan Oktober) dengan satu halaman iklan di kompas yang didukung Freedom Insitute (sekali lagi tempat bung berkiprah) dikomandani Rizal Mallarangeng. Idenya kenaikan BBM bakal menurunkan kemiskinan (lengkap dengan analisa dan tabel dari LPEM UI). Bukankah bung ikut menandatanganinya? Hasilnya apa bung? Kemiskinan meroket dengan data pemerintah dari 35 jutaan ke 39 jutaan, kalau data bank dunia 2 dolar as perhari per individu lebih gawat lagi bung hampir 120 jutaan. Empat juta hasil dua kali kenaikan BBM yang bung, freedom institute dan aburizal bakri dukung. Tolong tanya bung apakah termasuk keluarga bung dikampung, dan para nahdliyin cikal bakal bung. Jangan hina dan lupakan si lemah dan underdog cikal bakal bung. Apakah perlu pertanggungjawaban ilmiah, hukum dan moral. Ah, hati kecil bung yang perlu menjawabnya? 2. Lalu negara yang predator itu kembali edan sekarang, karena lumpur Lapindo perusahaan Ical, sekarang 13.000 kepala keluarga menderita, dan ribuan orang menganggur bung. Ical, pendana Freedom Insitute (sekali lagi tempat bung bekerja) kembali beraksi atas nama negara bung. Keluarlah perpres no.4/2007 tanpa konsultasi dengan 13.000 KK, ganti rugi 20% di awal, 80% sisanya selama 2 tahun, asal memiliki sertifikat (padahal ketika proyek lapindo dimulai, lapindo membeli tanah tersebut sebagian besar tanpa sertifikat he2). Negara bung tunduk pada kejahatan korporasi Ical, lalu melalui APBN keluarlah dana publik untuk perbaikan infrastruktur sidoarjo yang dirusak korporasi Ical senilai Rp.3,7 triliun. Artinya apa bung, anak saya mahatma dan krishna segera ikut menanggung kejahatan Ical (pendana Freedom Institute dan tempat bung bekerja) senilai Rp.17.300 apalagi bung bagi Rp3,7 triliun dengan 220 juta populasi. Berarti bung di harvard dengan isteri dan anak, dan saudara2 bung di kampung juga menaggung kejahatan korporasi Ical sebesar yang ditanggung anak saya, mahatma dan krishna. Begitulah bung kejahatan korporasi Ical sekarang ditanggung setiap warganegara Indonesia. 3. Dengan 2 hal di atas apakah saya sinis kepada negara? Bila tidak sinis, saya termasuk mereka2 yang merusak dimuka bumi ini bung. Sekarang saya emoh negara predator ini, apakah bung pro negara predator? Hanya tuhan yang maha tahu dan maha benar. 4. Sekian, selamat menuntut ilmu, salam untuk anak dan isteri
Tabik, Sahabatmu M. Fadjroel Rachman On 5/22/07, Ulil Abshar-Abdalla <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > Mbak Yuli, > Saya setuju dengan anda. Tapi, perkenankan saya > menceritakan sedikit soal kerumitan dalam pembiayaan > ormas dan orpol, terutama ormas Islam yang saya tahu > dengan baik. > > Kita semua tahu, terlalu banyak ormas Islam saat ini. > Ormas-ormas itu, bagaimanapun kan diperlukan juga, > sebagai bagian dari organisasi masyarakat sipil. Nah, > setiap ormas kan pasti punya acara rutin, yaitu > konferensi atau rapat besar atau apalah untuk > melakukan penggantian pengurus. Kalau di NU dan > Muhammadiyah disebut muktamar. Makin besar suatu > ormas, makin mahal biaya yang harus dikeluarkan untuk > membiayai acara-acara seperti itu. Kita semua tahu, > sumber keuangan di masyarakat kita kan terbatas > sekali. Satu muktamar bisa menghabiskan biaya satu > hingga dua milyar, itu minimal. Hampir semua ormas > Islam pasti mengajukan proposal ke departemen > pemerintah. Soal dikasih, itu urusan lain. Tentu > mereka juga minta dari para pengusaha. > > Saya bisa memaklumi jika sejumlah departemen membuat > pos non-bujeter untuk menanggulangi kalau-kalau ada > "proposal religius" seperti ini. Memang mestinya hal > ini tak boleh; tapi menteri-menteri di sejumlah > departemen tentu tak tega kalau Hasyim Muzadi atau Din > Syamsuddin mengajukan proposal untuk membiayai > muktamar. Masak ditolak. > > Saya tentu setuju bahwa membangun gedung sekolah > penting sekali, dan alangkah baiknya kalau dana-dana > "non-bujeter" dialokasikan ke sana. Saya kira sebagian > pasti juga sudah dilakukan. Tetapi kebutuhan sosial > kan banyak sekali. Sebagaimana saya katakan, ormas > juga penting, sebab mereka juga mengurus sekolah juga. > Jangan lupa, Muhammadiyah mengurus ribuan sekolah di > Indonesia ini. > > Poin saya: saya memandang bahwa Rakhimin Dahuri, > mantan menteri DKP, misalnya, secara "akuntansi" > salah; tetapi secara "sosial" sebetulnya dia hanya > melakukan sesuatu untuk merespon kebutuhan tertentu > yang buat saya sah dan masuk akal. Saya tak hendak > membenarkan korupsi, lho. Korupsi tetap korupsi. > Tetapi kita juga harus memahami konteks sosial juga. > Kalau kita paham konteks seperti ini, maka tindakan > yang harus diambil adalah bukan saja mengadili menteri > ini atau itu, tetapi membuat suatu peraturan yang > "melegalkan" dana-dana non-bujeter, dalam pengertian > dana-dana itu harus masuk dalam pengawasan auditor. > Jadi tidak menjadi praktek bawah tangan yang bisa > diselewengkan oleh siapa saja. > > Mungkin pendapat saya ini terlalu "lembek" dan tidak > "legally consistent". > > Ulil > > Ulil Abshar-Abdalla > Department of Religion > Boston University
