Assalamualaikum Wr.Wb. Selamat Siang Miliser di manapun anda berada. Senang akhirinya milis ini begitu semangat menyoroti `wacana' yang selalu hangat dan berhubungan dengan hajat hidup orang banyak seperti Remunerasi.
Miliser barangkali ada yang mengikuti kisah Pasar Keramik di Rawasari Jakarta Pusat yang beberapa hari lalu digusur oleh pemda DKI. Tidak berapa lama setelah digusur, beberapa kios yang belum sempat digusur dan masih melakukan perlawanan, tiba-tiba terbakar pada malam harinya. Duh, kasian sekali mereka. Apa yang menarik dari sedikit cerita saya soal pasar ini. Sehari setelahnya para pedagang keramik menjual obral barang dagangannya, mulai diskon 25% sampai 40% atas setiap jenis keramik. Masyarakat berbondong-bondong membeli, memborong, latah ikut-ikutan menawar keramik, padahal tidak hobi-hobi `amat' dengan barang seni tersebut. Menurut logika pasar, wajar kalau para pembeli berduyun-duyun datang untuk memborong, tetapi menurut logika moral apakah tega kita memborong dengan harga murah keramik-keramik dimaksud padahal kita punya opsi yang lebih baik dengan membeli di atas harga wajar karena `prihatin' akan munculnya banyak pengangguran baru bila pedagang-pedagang tersebut rugi dan tidak dapat melanjutkan usaha. Betulkah pembeli itu `senang melihat orang lain susah?' Balik ke soal Remunerasi, sebuah kata sakti yang tingkat populernya hanya bisa dikalahkan oleh kata KKN. Yang awal kemunculannya bisa membuat server milis ini begitu sesak oleh email-email peserta milis dari seluruh penjuru nusantara sampai Australia. Sebuah upaya terbaik dari pimpinan Departemen Keuangan untuk mewujudkan visi Aparatur Birokrasi yang Profesional. Profesional bukan hanya pada masalah pekerjaan, absensi, pakaian serta semua sesuatu yang melekat di raga, tetapi juga profesional dalam hal pemikiran dan hati. Teman-teman miliser Kalau anda pernah membuat rencana, sudah sangat wajar kalau suatu waktu anda akan meng-adjust nya sesuai kebutuhan factual. Kalau kantor anda membuat rencana kerja, sudah wajar kalau anda pernah merevisinya. Logika yang sama bisa anda tebak dan mengerti kalau pemerintah akhirnya menyesuaikan APBN itu karena desakan ekonomi membuat pemerintah harus memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Mulai dari kacang kedelai yang susah dicari karena ketergantungan impor, konversi minyak tanah ke gas yang mandek, rencana pembatasan penggunaan premium bagi kendaraan pribadi serta solusi-solusi lainnya (yang rata-rata solusi jangka pendek) Remunerasi, ehm Bisakah anda membayangkan bahwa gaji yang anda terima telah sesuai dengan tingkat pekerjaan yang anda hadapi setiap hari. Betul begitu? Dengan remunerasi baru, mestinya kita sudah tidak berpikir untuk hal-hal lain kecuali memberikan yang terbaik untuk stakeholder kita. Bukan tetap melanggengkan grey area di bawah casing budaya timur. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan, atau ada berseberangan. Saya setuju dengan apa yang pak Dirjen DJPB pernah sampaikan, bahwa role model memang harus dilakukan dari tingkat atas. Yang di bawah tidak punya pilihan selain menjadi follower atau kena kartu merah dan meninggalkan gelanggang. Kalau grey areas mau diputihkan, dibakukan saja. Dibuatkan peraturannya yang jelas dan tegas, misalnya, biaya menjamu tapi dialokasikan di DIPA (dengan lower dan upper limit) sehingga tidak ada lagi yang bermain-main ke kantor operasional dengan dalih apapun. Main-main dengan jabatan yang lansung berhubungan dengan stakeholder dipecat saja. Saya teringat sebuah cerita teman pegawai kantor wilayah yang datang ke sebuah kantor pelayanan untuk membetulkan data SABMN kantor tersebut. Ketika pulang, teman ini diberikan amplop (ucapan terima kasih) karena telah membantu membetulkan data SABMN nya dengan menggunakan Visual Fox Pro. Apa yang terjadi, si teman ini menolak, dia bilang, dia sudah dapat cukup SPPD ketika datang kekantor tersebut dan dia tidak ingin merubah pertemanan hanya karena sebuah amplop yang besarnya nggak seberapa. That's wonderful behavior. Kenapa? karena dia sudah berusaha memutus mata rantai budaya yang keliru. Siapa yang bisa menebak dua atau tiga tahun lagi teman saya mungkin pindah ke kantor pelayanan dan yang (mau) memberikan amplop menjadi pegawai kantor wilayah. Kembali ke analogi pembeli keramik. Kalau anda tetap bahagia dengan remunerasi baru dan tidak meningkatkan kinerja anda dari sekarang, betapa sedihnya masyarakat di luar sana. Mereka bekerja keras siang dan malam mencari sesuap nasi, memerah keringat sebesar jagung untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Pergi pagi pulang dinihari hanya untuk kehidupan yang lebih baik. Mereka semua tidak menggunakan fasilitas negara seperti kita, tetapi merekalah yang menyumbang porsi terbesar atas sumber dana remunerasi kita. Kita masih beruntung, siang hari merasakan AC, serta air dingin dari dispenser yang seluruh listriknya dibiayai APBN. Menggunakan kendaraan dengan bensin yang dibiayai APBN. Bahkan menggunakan telepon kesana-kemari dengan menggunakan dana APBN. Belum cukupkan jeritan mereka tentang sulitnya hidup di Indonesia, di saat yang sama kita petantang-petenteng sebagai PNS Departemen Keuangan dengan gaji yang sudah sangat cukup untuk ukuran Indonesia. Apa bedanya dengan analogi senang melihat orang lain susah untuk kita. Saya setuju apapun yang akan dilakukan oleh bu Menteri dalam menerapkan evaluasi kinerja yang modern. Balance scorecard dan Key Performance Indicator (KPI) atau apalah namanya, harus kita dukung. Sedikit yang mungkin ingin saya garis bawahi, bahwa KPI seharusnya juga berbanding lurus dengan Stakeholder Satisfaction Indicator (SSI), bagaimana pengukurannya? Mungkin teman-teman yang jago-jago dan pinter-pinter di pusat bisa ikut merumuskan. Kita juga bagian dari stakeholder. Kita adalah stakeholder dari Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan. Mereka adalah Pengawas Internal Kinerja kita di Departemen Keuangan. Mungkin dengan cara yang hampir serupa, kita bisa menilai bagaimana merumuskan SSI dari sudut Inward dan Outward. Focus. Bahwa kita juga sebenarnya stakeholder dari sisi internal. Tetapi kita adalah pemberi pelayanan dari sisi eksternal. Ada empat perspektif yang harus di-refresh kembali dalam penggunaan balance scorecard. Berturut-turut perspektif atau pandangan tersebut adalah (1) Finansial, (2) Stakeholder, (3) Proses Bisnis Internal, serta (4) Pembelajaran dan Pertumbuhan. Keempatnya harus berjalan paralel untuk mencapai visi menciptakan Aparatur Birokrasi yang Profesional dan Berhati Nurani. Lain waktu kita sambung lagi membahas persfektif ini. Aparatur pemerintah merupakan orang yang dipercaya dan diberi mandat oleh negara dan rakyat untuk mengelola pemerintahan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian efektivitasnya harus diukur sejauh mana kemampuan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Vincent Gaspersz, 2005) Lalu kalau ternyata aparaturnya malah lebih sejahtera (terus dan terus menjadi kaya) dibanding masyarakat yang dilayani (terus dan terus menjadi miskin) maka ancaman bu Menteri tentang penarikan kembali Remunerasi sepertinya suatu saat bisa terwujud. Mudah-mudahan ada manfaaatnya. Wassalamualaikum Wr.Wb. Acep Hadinata 060084387 --- In [email protected], "irhas" <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > > tetep semangat..tetep sehat..dan tetap jalan jalan (hehehe wisata > kuliner donk..mak nyussss :P ) > > wassalam > > --- In [email protected], "surya_panuntun" > <surya_panuntun@> wrote: > > > Sang Jin mepersilahkan masing- > > masing orang untuk mengajukan sebuah permintaan (saja) dan pasti akan > > mengabulkannya.. > > >
