Setuju banget mas, perlu Press release untuk membuka mata 'dunia' perbendaharaan ini. Setidaknya ada semacam 'debat' yang melibatkan para pejabat kita di TV nasional agar konsumen berita tidak memojokkan institusi kita (perlu diketahui banyak satker yang seperti "tepuk tangan" bersorak dengan 'kegagalan' ini, krn mereka menganggap kita tlah gagal dalam reformasi birokrasi tp "Menikmati" remunerasi yang oleh MEDIA dianggap SANGAT BESAR). Tapi saya ragu, akankah ada pejabat kita yg berani debat di depan publik mengenai masalah ini, seperti yg dilakukan para pejabat Pajak seputar kasus Gayus??????
________________________________ From: Ary Nugroho <[email protected]> To: [email protected] Sent: Tue, March 8, 2011 9:43:41 PM Subject: Re: Bls: Re: [Forum Prima] Re: Djpbn-ku Setelah Jkt-2 Yang ditunggu ada press release dari DJPB, karena beritanya sudah menyebar kemanamana, dikutip pula oleh koran daerah. Masalah ini bukan sekedar kriminalisasi pejabat perbendaharaan, lebih jauh lagi ada kelemahan pada sistem pencairan dana APBN. Perbaikan sudah dilakukan, dengan pembuatan Kartu pengenal, namun tidak cukup sampai disitu, pengamanan SPM dan ADKnya juga harus dibuat. Selanjutnya petugas FO juga harus dididik masalah pengenalan tandatangan, yang selama ini hanya diperoleh dari pengalaman saja. Perlu juga dipikirkan perbaikan prosedur penyampaian spesimen ttd. Selama ini hanya dikirim saja oleh satker. Penandatanganan spesimen hendaknya disaksikan oleh petugas dari KPPN. Selanjutnya perlu ada SOP, jika kejadian seperti ini terjadi, apa yang harus dilakukan, eskalasi permasalahan dan penanganannya. Demikian, sekedar pemikiran, mudahmudahan mencerahkan Powered by Telkomsel BlackBerry® ________________________________ From: "Sukarno" <[email protected]> Sender: [email protected] Date: Tue, 08 Mar 2011 10:16:33 -0000 To: <[email protected]> ReplyTo: [email protected] Subject: Bls: Re: [Forum Prima] Re: Djpbn-ku Setelah Jkt-2 Pak Gumontam, Mas Ary dan Pak Teguh.. dan teman2 yg sdh urun rembug di topik ini: Khabar hari ini (8 maret) dari teman2 ktr pusat: alhamdulillah Bapak2 kita dan sahabat2 kita di di ktr pusat komit utk membantu dua sahabat kita AIS dan ES. Rapat pembahasan dan pelaksanaan langkah2 pembelaan telah dilakukan dg sangat intens yg diwakili dari setditjen dan beberapa Direktorat teknis. Rapat dan langkah2 pun dilakukan terus hingga larut. Hal ini menenangkan kita, krn kantor pusat sungguh2 melakukan upayanya. Mereka juga minta agar kita di daerah tidak galau dan tetap turut mendoakan upaya pembelaan yg sdg dilakukan. Kita banyak berharap dari upaya tersebut, saya sendiri mendengar hal tersebut, paling tidak sudah tidak terlampau risau seperti saat pertama kejadian, Karena Bapak2 kita tersebut (dalam telp-nya), mereka sangat memahami bahwa kejadian ini akan menjadi preseden buruk bagi organisasi. Hal tersebut yang menjadi motivasi langkah2 pembelaan yang dilakukan dan mereka perjuangkan. Tentang keadaan 2 teman kita di tahanan, keadaannya saat ini membaik. Paling tidak, lebih baik perlakuan yg mereka terima dari pada saat pertama (hari senen) mereka di tahan, ini juga berkat upaya teman2 ktr pusat. Meskipun titik terang status hukum atas keduanya, sampai saat ini belum dapat kita dengar menjadi lebih baik. Kita terus berdoa, dan berfikir positif atas langkah2 yg sdh dilakukan. Adapun langkah yg diambil di KPPN kami saat ini, utk antisipasi adl: segera memastikan kelengkapan KIPS 2011 untuk semua satker dan memastikan semua SPM diterima setelah KIPS dipastikan benar. Paling tidak ini bisa dilakukan utk mencegah tjdnya hal buruk yg serupa. Pendapat kami, sebagai masukan untuk langkah ktr pusat: Menghadapi kasus yg sdg ditangani penyidik seperti ini, kita butuh dua hal: pertama keahlian dibidang substansi keuangan negara/perbendaharaan dan yang kedua adalah keahlian di bidang hukum pidana/peradilan. Untuk keuangan negara/perbendaharaan, kita banyak mpy Bapak2 yg aktif maupun yg sdh tdk aktif lagi ttg substansi ini. Keahlian ini penting utk menjelaskan kpd penyidik atau nanti setelah berada di persidangan, utk menjelaskan kpd majelis hakim duduk perkaranya. Adapun utk mslh berhadapan dg jaksa, pihak kepolisian dan proses peradilan berikutnya guna melakukan poembelaan thd hak2 saudara kita tsb, kita butuh lawyer. Kedua teman kita AIS dan ES mnr beberapa teman sdh membawa lawyer masing-masing. Namun kita bisa bayangkan, jika kasus ini tidak ditangani lawyer yg mumpuni, kita tdk bisa berharap banyak untuk pembebasan keduanya. Adapun Biro hukum maupun Biro bantuan Hukum, kita tidak bisa juga berharap banyak. Beberapa kasus yg ditangani kedua lembaga ini, nyatanya langkah mrk msh kurang bisa menandingi lawyer profesional. Jika kita sdh mendapatkan ahli utk substansi keuangan negara/perbendaharaan, kiranya Ktr pusat harus menghire lawyer sekelas OC Kaligis. Atau Adnan buyung & partners. Tidak berlebihan.. karena yg dipertaruhkan adalah masa depan lembaga dan kinerja organisasi sebesar DJPBN. Adapun pembiayaan yang pastinya akan menjadi masalah, kiranya pertimbangan bahwa: AIS dan ES adalah petugas negara (PNS) yg saat terjadinya peristiwa tsb adalah pihak yg sdg melakukan tugas negara. Jika terjadi hal yg tidak diinginkan, dan mereka memerlukan pembelaan semacam ini, harusnya negara dapat membiayainya. Seingat saya, negara dapat membiayai /mengganti ongkos Lawyer, jika pihak yg dijadikan tersangka dapat dibuktikan tidak bersalah atas suatu perkara. Demikian sementara. Kuatlah DJPBN-ku Terimakasih update teman2 yg lain ditunggu… wass
