Pungutan liar (pungli) terjadi karena adanya kesepakatan.Dan, seperti peninggalan lain, Jokowi harusnya tidak lagi menggunakan istilah 'pungli' yang lahir di jaman Orba. Gunakan saja istilah yang mutakhir, yang lebih cocok dijaman ini. Ini Bukan Barter Tapi...
- Marak Pungli danPerizinan Sulit, Jokowi Jengkel ke Gubernur KAMIS, 20OKTOBER 2016 | 16:25 WIB TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menunjukkankejengkelan kepada kepala-kepala daerah. Di depan puluhan kepala daerah diIstana Kepresidenan, dari gubernur sampai wakil gubernur, Jokowi mengaku kesalkarena kasus pungutan liar dan sulitnya perizinan masih marak di daerah. "Keluhan soal pungli masih banyak ke saya. Ini persoalan yang harusdiselesaikan. Pungli telah membuat masyarakat kita susah untuk mengurussesuatu," ucap Jokowi saat membuka rapat koordinasi kepala daerah diIstana Kepresidenan, Kamis, 20 Oktober 2016. Terkait dengan pungli, tutur Jokowi, kepala daerah tidak boleh melihat kasusdari besar pungutannya. Jokowi berujar, mau pungutan itu bernilai ribuan ataujutaan, itu tetap harus dibasmi. Sebab, jika dibiarkan, akan semakin parah dansemakin dianggap wajar oleh masyarakat. Jokowi berharap tiap kepala daerah memiliki terobosan atau strategi untukmengurangi pungli. Jika inovasi itu dipadukan dengan operasi Saber (SapuBersih) Pungli, Jokowi yakin pungli tidak akan ada lagi di lembaga-lembagapemerintah. "Apa pun yang berkaitan denganpungutan tidak resmi, mulai kurangi dan hilangkan. Kalau kita bersatu padu,operasi Saber Pungli bisa efektif," ujar Jokowi. Terkait dengan sulitnya perizinan, Jokowi mengklaim ada ribuan keluhan daribanyak pihak. Keluhan terbaru datang tadi pagi ketika sejumlah pebisnis dariAmerika Serikat berkunjung ke Istana Kepresidenan untuk menjajaki kerja samabaru. Keluhan terbaru yang ia terima, kata Jokowi, adalah banyaknya izin yang harusdiurus untuk hal yang sederhana. Bahkan, ucap dia, syarat dan rekomendasi punsampai dijadikan izin. "Tadi ada yang ngeluh hitung izin sampai 2.000 lembar. Kalau daripusat hingga daerah, totalnya bisa sampai 20 ribu. Lama-lama investor enggakakan tahan," ujar Jokowi. Jokowi meminta para kepala daerah memanggil para kepala dinas dan menegaskankembali perlunya penyederhanaan perizinan. Jika hal itu dibiarkan, tutur ia,peringkat Ease of Doing Business Indonesia, yang sempat naik sebelas peringkatdari posisi 120 menjadi 109, bisa turun lagi. "Thailand sekarang peringkatnya 49, Malaysia 18. Perlu saya ingatkan soalitu agar kembali lihat diri sendiri, izinnya sudah disederhanakan atau belum,"tutur Jokowi. Jokowi mengaku masih punya banyak keluhan lain selain dua hal itu yangberpotensi mengganggu daya saing ekonomi Indonesia. "Saya akan blakblakankalau wartawan sudah enggak ada," ujarnya. ISTMAN M.P.
