Sejak kapan status peserta pemilu (caleg, capres, cagub,
dan ca-ca lain) menjadi jabatan? Lalu, kira-kira, apa tugas
para "pejabat" itu dan siapa yang menggaji?
Yang di bawah mah namanya laporan harta kekayaan calon /
peserta pemilu. Sedangkan LHKPN adalah laporan harta
kekayaan penyelenggara negara. Terhitung sejak ybs
menduduki jabatan barunya. Kemudian diperiksa ulang
selama dan setelah menjabat.
--- djiekh@... wrote:
Jelang Pilpres, Capres & Cawapres Umumkan Harta Kekayaan Hasil Klarifikasi dan
Verifikasi KPK
-
-
-
- Detail
- Dibaca: 21733
SocButtons v1.5Jakarta, 1 Juli 2014. Sebagai salah satu upaya mendorong
terciptanya pemilu presiden dan wakil presiden yang bersih dan bebas dari
korupsi melalui transparansi kekayaan calon presiden (capres) dan calon wakil
presiden (cawapres) periode 2014-2019, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) capres dan
cawapres yang telah diverifikasi dan diklarifikasi kepada Komisi Pemilihan Umum
(KPU) untuk diumumkan kepada publik, hari ini (1/7) di Gedung KPU,
Jakarta.Sebelumnya, klarifikasi harta kekayaan kedua pasangan calon telah
dilakukan di Gedung KPK, Jakarta pada 25 Juni 2014 untuk pasangan kandidat
presiden dan wakil presiden nomor urut 1, yakni Prabowo Subianto dan Ir. M.
Hatta Rajasa, serta pada 26 Juni 2014 untuk pasangan kandidat nomor urut 2,
yakni Ir. H. Joko Widodo dan Drs. H. M. Jusuf Kalla. Berikut daftar LHKPN
capres dan cawapres Republik Indonesia periode 2014-2019 sebagaimana diumumkan
secara langsung oleh PN yang bersangkutan:
| NO URUT | NAMA | JABATAN | JUMLAH KEKAYAAN | TANGGAL PELAPORAN |
| 1 | PRABOWO SUBIANTO | Calon Presiden RI
Periode 2014-2019 | Rp 1.670.392.580.402
USD 7.503.134 | 20 Mei 2014 |
| Ir. M. HATTA RAJASA | Calon Wakil Presiden
Periode 2014-2019 | Rp 30.234.920.584
USD 75.092 | 20 Mei 2014 |
| 2 | Ir. H. JOKO WIDODO | Calon Presiden RI
Periode 2014-2019 | Rp 29.892.946.012
USD 27.633 | 14 Mei 2014 |
| Drs. H. M. JUSUF KALLA | Calon Wakil Presiden
Periode 2014-2019 | Rp 465.610.495.057
USD 1.058.564 | 19 Mei 2014 |
Pemeriksaan terhadap harta kekayaan yang dilaporkan tersebut dilakukan secara
uji petik sesuai dengan yang ditetapkan KPK dengan menggunakan kriteria, antara
lain laporan dari masyarakat, hubungan antara kewenangan PN dengan fenomena
yang terjadi di masyarakat, serta analisis kekayaan dan penghasilan.
Upaya pelaporan harta kekayaan ini, merupakan amanat dan kewajiban bagi para
pasangan calon sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 42
tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan pasal 24 ayat
1 Tata cara pengumuman peraturan KPU No.15/2014 tentang Pencalonan dalam
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.Download Lampiran Ringkasan LHKPN
Capres - Cawapres 2014 - 2019
Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:Johan Budi SP
Hubungan Masyarakat
Komisi Pemberantasan Korupsi
Jl. HR. Rasuna Said Kav C-1
Jakarta Selatan
(021) 2557-8300
www.kpk.go.id | Twitter: @KPK_RI
2016-10-25 16:09 GMT+02:00 ajeg :
Capres & cawapres itu bukan jabatan.
Laporan kekayaan capres dan calon-calon lain
merupakan syarat dari KPU. Sedangkan yang
diminta Rakyat melalui undang-undang adalah
LHKPN sejak menduduki jabatan baru.
--- djiekh@... wrote:
http://www.tribunnews.com/pemi lu-2014/2014/07/02/harta-jokow
i-naik-dari-rp-98-m-jadi-rp- 30-m-dalam-9-tahunTRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dua
capres-cawapres yang bertarung dalam Pilpres 2014, Prabowo Subianto-Hatta
Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla, mengumumkan laporan harta kekayaannya di
kantor KPU, Jakarta, Selasa (1/7/2014), sebagaimana laporan harta kekayaan yang
telah diperiksa KPK sebelumnya.Dari laporan harta kekayaan yang disampaikan,
diketahui jumlah harta kekayaan capres Prabowo Subianto adalah yang paling
tinggi di antara tiga calon lainnya.Jumlah harta kekayaan Prabowo per 20 Mei
2014 adalah sebesar Rp 1.670.392.580.402 dan 7.503.134 Dollar AS atau total
mencapai lebih dari Rp 1,7 triliun.Jumlah tersebut meningkat tajam jika
dibandingkan laporan harta kekayaan Prabowo pada 11 tahun silam atau sewaktu
menjabat Komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI pada pelaporan 23 Juli 2003.
Saat itu, jumlah harta kekayaan Prabowo hanya sebesar Rp 10,653 miliar dan
4.216.135 Dollar AS.Bagaimana dengan capres Joko Widodo?Di hadapan puluhan awak
media yang meliput serta jajaran komisiner KPK dan KPU, capres yang akrab
disapa Jokowi itu menyatakan total harta kekayaannya per 14 Mei 2014 adalah
sebesar Rp 29.892.946.012 dan 27.633 Dollar AS atau Rp 327.451.050
(Rp11.850/Dollar AS). Total harta kekayaan Jokowi terkini sebesar Rp 30,2
miliar.Jumlah harta kekayaan Jokowi itu meningkat jika dibandingkan pada saat
akan menjadi Wali Kota Surakarta pada April 2005 atau 9 tahun lalu.
2016-10-25 15:31 GMT+02:00 ajeg :
Transparansi memang harusnya dipelopori para petinggi.Tanpa keteladanan yang
baik dari petinggi maka yang di bawah
tinggal meneladani mental bobrok atasan.
Teladan keterbukaan bisa dimulai dari ketertiban dan kedisiplinan
melaporkan harta kekayaan. Cilakanya, sampai hari ini belum ada
yang mengaku pernah melihat laporan harta kekayaan presiden 2014.
Padahal, di tahun kedua jabatannya sekarang presiden sudah harus
mengumumkan lagi harta kekayaannya yang mutakhir.
--- lusi_d@... wrote :
Atau selamat jalan transparansi?
Am Mon, 24 Oct 2016 12:14:26 +0200
schrieb Sunny :
> Apakah kemarahan Jokowi adalah solusi melawan pungli?
>
> Pada Minggu, 23 Oktober 2016 19:07, ajeg menulis:
>
> Pungutan liar (pungli) terjadi karena adanya kesepakatan.
> Dan, seperti peninggalan lain, Jokowi harusnya tidak lagi
> menggunakan istilah 'pungli' yang lahir di jaman Orba.
>
> Gunakan saja istilah yang mutakhir, yang lebih cocok di
> jaman ini.
>
>
> Ini Bukan Barter Tapi...
> >
> -
>
> Marak Pungli dan Perizinan Sulit, Jokowi Jengkel ke Gubernur
>
> KAMIS, 20 OKTOBER 2016 | 16:25 WIB
>
> TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menunjukkan kejengkelan
> kepada kepala-kepala daerah. Di depan puluhan kepala daerah di Istana
> Kepresidenan, dari gubernur sampai wakil gubernur, Jokowi mengaku
> kesal karena kasus pungutan liar dan sulitnya perizinan masih marak
> di daerah.
>
> "Keluhan soal pungli masih banyak ke saya. Ini persoalan yang harus
> diselesaikan. Pungli telah membuat masyarakat kita susah untuk
> mengurus sesuatu," ucap Jokowi saat membuka rapat koordinasi kepala
> daerah di Istana Kepresidenan, Kamis, 20 Oktober 2016.
>
> Terkait dengan pungli, tutur Jokowi, kepala daerah tidak boleh
> melihat kasus dari besar pungutannya. Jokowi berujar, mau pungutan
> itu bernilai ribuan atau jutaan, itu tetap harus dibasmi. Sebab, jika
> dibiarkan, akan semakin parah dan semakin dianggap wajar oleh
> masyarakat.
>
> Jokowi berharap tiap kepala daerah memiliki terobosan atau strategi
> untuk mengurangi pungli. Jika inovasi itu dipadukan dengan operasi
> Saber (Sapu Bersih) Pungli, Jokowi yakin pungli tidak akan ada lagi
> di lembaga-lembaga pemerintah.
>
> "Apa pun yang berkaitan dengan pungutan tidak resmi, mulai kurangi
> dan hilangkan. Kalau kita bersatu padu, operasi Saber Pungli bisa
> efektif," ujar Jokowi.
>
> Terkait dengan sulitnya perizinan, Jokowi mengklaim ada ribuan
> keluhan dari banyak pihak. Keluhan terbaru datang tadi pagi ketika
> sejumlah pebisnis dari Amerika Serikat berkunjung ke Istana
> Kepresidenan untuk menjajaki kerja sama baru.
>
> Keluhan terbaru yang ia terima, kata Jokowi, adalah banyaknya izin
> yang harus diurus untuk hal yang sederhana. Bahkan, ucap dia, syarat
> dan rekomendasi pun sampai dijadikan izin.
>
> "Tadi ada yang ngeluh hitung izin sampai 2.000 lembar. Kalau dari
> pusat hingga daerah, totalnya bisa sampai 20 ribu. Lama-lama investor
> enggak akan tahan," ujar Jokowi.
>
> Jokowi meminta para kepala daerah memanggil para kepala dinas dan
> menegaskan kembali perlunya penyederhanaan perizinan. Jika hal itu
> dibiarkan, tutur ia, peringkat Ease of Doing Business Indonesia, yang
> sempat naik sebelas peringkat dari posisi 120 menjadi 109, bisa turun
> lagi.
>
> "Thailand sekarang peringkatnya 49, Malaysia 18. Perlu saya ingatkan
> soal itu agar kembali lihat diri sendiri, izinnya sudah
> disederhanakan atau belum," tutur Jokowi.
>
> Jokowi mengaku masih punya banyak keluhan lain selain dua hal itu
> yang berpotensi mengganggu daya saing ekonomi Indonesia. "Saya akan
> blakblakan kalau wartawan sudah enggak ada," ujarnya.
>
> ISTMAN M.P.
>
