Memangnya keharusan jokwo melapor kekayaannya ini sekarang? Apa peraturannya? Setiap tahu harus lapor, 2 tahun lapor sekali atau apa?
Eh ngomong2 ente sudah lapor belum penghasilan ente? Jangan2 ente juga gak punya NPWP! Dasar tukang bashing Jokowi saja! Nesare From: [email protected] [mailto:[email protected]] Sent: Tuesday, October 25, 2016 9:32 AM To: [email protected] Subject: Re: [GELORA45] Marak Pungli dan Perizinan Sulit, Jokowi Jengkel ke Gubernur Transparansi memang harusnya dipelopori para petinggi. Tanpa keteladanan yang baik dari petinggi maka yang di bawah tinggal meneladani mental bobrok atasan. Teladan keterbukaan bisa dimulai dari ketertiban dan kedisiplinan melaporkan harta kekayaan. Cilakanya, sampai hari ini belum ada yang mengaku pernah melihat laporan harta kekayaan presiden 2014. Padahal, di tahun kedua jabatannya sekarang presiden sudah harus mengumumkan lagi harta kekayaannya yang mutakhir. --- lusi_d@... wrote : Atau selamat jalan transparansi? Am Mon, 24 Oct 2016 12:14:26 +0200 schrieb Sunny : > Apakah kemarahan Jokowi adalah solusi melawan pungli? > > Pada Minggu, 23 Oktober 2016 19:07, ajeg menulis: > > Pungutan liar (pungli) terjadi karena adanya kesepakatan. > Dan, seperti peninggalan lain, Jokowi harusnya tidak lagi > menggunakan istilah 'pungli' yang lahir di jaman Orba. > > Gunakan saja istilah yang mutakhir, yang lebih cocok di > jaman ini. > > > Ini Bukan Barter Tapi... > <http://news.detik.com/wawancara/d-3214662/ahok-ini-bukan-barter-tapi-lebih-cocok-lu-sepakat-gue-todong> > > > > - > > Marak Pungli dan Perizinan Sulit, Jokowi Jengkel ke Gubernur > > KAMIS, 20 OKTOBER 2016 | 16:25 WIB > > TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menunjukkan kejengkelan > kepada kepala-kepala daerah. Di depan puluhan kepala daerah di Istana > Kepresidenan, dari gubernur sampai wakil gubernur, Jokowi mengaku > kesal karena kasus pungutan liar dan sulitnya perizinan masih marak > di daerah. > > "Keluhan soal pungli masih banyak ke saya. Ini persoalan yang harus > diselesaikan. Pungli telah membuat masyarakat kita susah untuk > mengurus sesuatu," ucap Jokowi saat membuka rapat koordinasi kepala > daerah di Istana Kepresidenan, Kamis, 20 Oktober 2016. > > Terkait dengan pungli, tutur Jokowi, kepala daerah tidak boleh > melihat kasus dari besar pungutannya. Jokowi berujar, mau pungutan > itu bernilai ribuan atau jutaan, itu tetap harus dibasmi. Sebab, jika > dibiarkan, akan semakin parah dan semakin dianggap wajar oleh > masyarakat. > > Jokowi berharap tiap kepala daerah memiliki terobosan atau strategi > untuk mengurangi pungli. Jika inovasi itu dipadukan dengan operasi > Saber (Sapu Bersih) Pungli, Jokowi yakin pungli tidak akan ada lagi > di lembaga-lembaga pemerintah. > > "Apa pun yang berkaitan dengan pungutan tidak resmi, mulai kurangi > dan hilangkan. Kalau kita bersatu padu, operasi Saber Pungli bisa > efektif," ujar Jokowi. > > Terkait dengan sulitnya perizinan, Jokowi mengklaim ada ribuan > keluhan dari banyak pihak. Keluhan terbaru datang tadi pagi ketika > sejumlah pebisnis dari Amerika Serikat berkunjung ke Istana > Kepresidenan untuk menjajaki kerja sama baru. > > Keluhan terbaru yang ia terima, kata Jokowi, adalah banyaknya izin > yang harus diurus untuk hal yang sederhana. Bahkan, ucap dia, syarat > dan rekomendasi pun sampai dijadikan izin. > > "Tadi ada yang ngeluh hitung izin sampai 2.000 lembar. Kalau dari > pusat hingga daerah, totalnya bisa sampai 20 ribu. Lama-lama investor > enggak akan tahan," ujar Jokowi. > > Jokowi meminta para kepala daerah memanggil para kepala dinas dan > menegaskan kembali perlunya penyederhanaan perizinan. Jika hal itu > dibiarkan, tutur ia, peringkat Ease of Doing Business Indonesia, yang > sempat naik sebelas peringkat dari posisi 120 menjadi 109, bisa turun > lagi. > > "Thailand sekarang peringkatnya 49, Malaysia 18. Perlu saya ingatkan > soal itu agar kembali lihat diri sendiri, izinnya sudah > disederhanakan atau belum," tutur Jokowi. > > Jokowi mengaku masih punya banyak keluhan lain selain dua hal itu > yang berpotensi mengganggu daya saing ekonomi Indonesia. "Saya akan > blakblakan kalau wartawan sudah enggak ada," ujarnya. > > ISTMAN M.P. >
