Bener duit 17.7 juta itu buat pemeratan dan pemerataan ini utk papua saja sbg alat utk membasuh luka dalam.
Kalau duit ini bisa membangun rasa percaya diri, ya jauhlah. Kalau NKRI bisa terus menerus kasih duit ini ya mungkin bisa membangun rasa percaya diri, tetapi ane yakin duit ini hanyalah incidental alias sekali2 saja. Mana ada duit NKRI ini. Wong masalah diluar Papua masih banyak yg ente suka kritik2 jokowi yg sdh kerja setengah mati merubah masalah structural NKRI ini. Disinilah kritik2an ente itu gak melihat structural reform dalam gebrakannya Jokowi. Ente hanya melihat sisi baik buruknya saja, yg tidak akan mencerminkan bgmn susahnya mengurus suatu masalah apalagi segede suatu negara seperti NKRI. Ente ini masih mimpi sama koperasi ya. Coba bikin ide, galang diskusi dan gebrak serta jalankan di lapangan. Kalau ente mampu sampai fase gebrak dilapangan, ane yakin ente akan melihat dimensi lain diluar dimensi ente sekarang ini. Nesare From: GELORA45@yahoogroups.com <GELORA45@yahoogroups.com> Sent: Monday, August 26, 2019 4:54 PM To: GELORA45 <gelora45@yahoogroups.com> Subject: Re: [GELORA45] Aparat Kita Sadis - Birokrasi Kita Ini Korup Boleh dicoba. Sekalipun pemerataan semacam ini perlu untuk semua orang saya kira masyarakat di daerah lain ikhlas untuk Papua terlebih dahulu. Bukan saja untuk membasuh luka dalam yang selama ini dialami tapi juga bisa membangun rasa percaya diri sdr/i Papua untuk menghadapi dunia yang masih kapitalistik begini. Bisa sedikit meringankan beban hidup. Yang penting setelah urusan perut tertangani, termasuk untuk OPM, tahap berikutnya boleh coba mengembangkan perkoperasian. Penasaran juga melihat jalannya koperasi secara adat, dengan kepala suku sebagai pengawas. Selama tidak melanggar hukum, semua cara untuk menyejahterakan Rakyat boleh dicoba. Jangan seperti sekarang, cuma mengandalkan satu cara (PMA) tapi perut baru bisa kenyang 10-15 tahun yad. Itu pun harus bersaing sepanjang waktu dengan para koruptor. --- lusi_d@... wrote: Nah bagaimana dng usul kongkrit Rizal Ramli berikut ini? 1. Kalau Kita Lewat Birokrasi, Birokrasi Kita Ini Korup Kok Agar terserap oleh Rakyat, Rizal Ramli Sarankan Skema Alokasi Dana Otsus Papua Diubah Oleh Muslimin Senin, 26 Agustus 2019 14:26 WIB AKURAT.CO, Ekonom senior Rizal Ramli menyarankan agar skema pemberian dana alokasi Otonomi khusus (Otsus) untuk Papua dan Papua Barat diubah, agar Dana Alokasi dana Otsus itu tepat sasaran. "Kita harus ubah, selama ini kan Rp 62 triliun tahun untuk 3,5 juta rakyat Papua tapi dalam prakteknya rakyat dikampung-kampung di gunung-gunung nyaris nggak terima apa-apa," kata Rizal Ramli dalam diskusi bertajuk Ngobrol Bareng RR bertajuk "Papua" di Kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (26/8/2019). Mantan menteri koordinator perekonomian era presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini menyarankan agar sistem penyalurannya diganti yakni bukan lagi melalui pemerintah pusat turun ke pemerintah daerah, namun langsung ke masyarakat Papua dan Papua Barat. Caranya, Bank Rakyat Indonesia (BRI) mencetak ATM untuk seluruh masyarakat bumi Cendrawasih yang penduduknya berjumlah 3,5 juta tersebut. Sebab, Otsus Rp 62 triliun dibagi perpenduduk Papua 3,5 juta jiwa maka mereka akan menerima dana Rp 17,7 juta perorang. Naasnya, uang Rp 17,7 juta itu belum dirasakan oleh masyarakat di Papua dan Papua Barat. "Sistemnya kita minta BRI kasih ATM sama semua rakyat di Papua pertama kasih sama ibu-ibunya, mama-mama, setiap bulan pemerintah ngasih 2,5 juta nggak ada masalah itu. Hari ini kan 17,7 juta perorang rakyat nggak dapat apa-apa," kata dia. Oleh karena itu, tegas RR, bila dibuat ATM dan diberi langsung ke perorang, masyarakat Papua akan langsung merima manfaat dari Otsus itu untuk keperluan mereka. "Mending Rp 2,5 juta, mereka bisa pakai buat makanan, pendidikan, Kesehatan dan itu cara yang lebih bagus. Kalau kita lewat birokrasi, birokrasi kita ini korup kok," tukasnya.[] 2. Aparat Kita Sadis Penyelesaian Persoalan Papua Jangan Lagi Pakai Militer EDITOR by EDITOR 48 mins ago in Nasional Kronologi, Jakarta – Penyelesaian persoalan di bumi Cendrawasih hendaknya menggunakan pendekatan kemanusian. Pendekatan melalui pengiriman militer seharusnya ditinggalkan. Demikian disampaikan oleh mantan menteri koordinator perekonomian era presiden Gus Dur, Rizal Ramli, di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (26/8/19). “Kita harus lebih mengutamakan pendekatan kemanusian, damai, dalam menyelesaikan mslh Papua jgn lagi menggunakan cara-cara kekerasan, cara militeristik,” tegas RR, sapaan karibnya. Menurut RR, jika pemerintah memakai pendekatan militer justru masyarakat akan semakin tidak percaya terhadap pemerintah pusat. Akibatnya, mereka berpotensi mendukung gerakan separatis. “Cara-cara militer justru memacu ketidakpuasan yang lebih besar. Akhirnya, malah mendorong rakyat mendukung gerakan militer (OPM/KKB dll),” paparnya. Sebaiknya, lanjut RR, Indonesia belajar dari peristiwa Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan lepasnya Timor Timor, yang sekarang lepas dan merdeka menjadi Timor Leste. Penyebab semuanya, karena pemerintah menggunakan pendekatan militer dalam penyelesaian persoalan. “Seperti terjadi di Aceh, Timor Leste, karena aparat kita sadis, hanya menggunakan kekerasan akhirnya rakat biasa bersimpati dengan gerakan kemerdekaan Timor Leste ataupun GAM, kita harus belajar,” tukasnya.
