Interupsi Dana otsus Papua berlangsung sejak jaman Gus Dur. Dimulai dengan 1,5 triliun dan terus meningkat setiap tahun hingga 8 triliunan sekarang. Jadi, 62 triliun itu (atau 67?) adalah total dana yang sudah diserahkan ke Papua. Konon lebih dari setengahnya sudah berhasil dikorupsi dengan selamat oleh pejabat setempat. Selama ini kan setiapkali ada pemeriksaan dari BPK pasti disusul dengan munculnya isu maupun aksi separatisme. Karena itu, usulan untuk membagikan langsung dana otsus ke penduduk lewat ATM bagus juga untuk memperkecil kemungkinan dikorup pejabat lokal. Sekaligus menggugah kesadaran anggota OPM bahwa selama ini mereka dikadali pejabat-pejabat korup Papua. Saya kira dengan pegang uang sendiri saudara/i Papua bisa punya kepercayaan diri untuk menghadapi dunia yang kapitalistik begini. Bisa sedikit leluasa untuk belanja kebutuhan secara otonom. Tidak minder atau hanya telan ludah melihat anak-anak pegawai kelurahan dll pada jajan bakso dan teh botol. Jajan beneran, bukan jajan yang lain. Lanjut. -- SADAR@... wrote:
Ingat, yang namanya rakyat pekerja adalah juga manusia-manusia normal saja yang bisa ada yg baik, jelek bahkan jahat. TIDAK ada yg bisa menjamin yang dinamakan rakyat pekerja PASTI baik-baik, ... Manusia pada umumnya, kalau cuma dikasih duit (bukan pekerjaan dan usaha) hanya akan menjadi parasit saja! Setelah dana Otsus yg 62T dibagikan pada setiap warga menjadi 17,7 juta/bulan. Tentu tergantung pada setiap orang yang menerimanya, ... kalau saja kesadaran rakyat masih terbelakang, yaa hanya untuk makan saja dan merasa sudah cukup nyaman! Mungkin saja diantara mereka ada juga yg agak cerdas dan sedikit pengetahuan usaha bisa memulai usaha kecil-kecilan dan akhirnya membawa kemajuan. Tapi, kalau dana 62T itu bisa digunakan utk kembangkan usaha, entah menanam apa yang sesuai dengan alam di Papua, atau memelihara ternak, ikan, ayam, kambing, sapi, ... bukankah jauh akan lebih baik bagi rakyat Papua secara keseluruhan? Lusi D. 於 27/8/2019 16:32 寫道: Apa argumen bung menghakimi rakyat Papua biasa dng kesimpulan "habis dimakan dan akan menjadikan mereka parasit saja." spt uraian bung dibawah? Dalam hal ini saya sangat-sangat berbeda dengan bung. Dimana saja rakyat pekerja itu tidak punya moral parasit. Moral parasit itu adalah ideologi borjuis kecil keatas. Bung berargumen "Ditelan oleh pejabat koruptor, ... Lalu?", tapi tidak mempercayai jalan keluar untuk menghapus kemungkinan saluran korupsi. Mengapa bung menutup mata bahwa selama ini dana itu tidak sampai kepada mereka yang berhak? Karena itu langkah pertama menghapus penghalang penyaluran dana, kemudian setelah sama-sama tegak berdiri bebaskan kearifan kegiatan perekonomian kepada masyarakatnya dan sesuai dengan hukum perkembangan perekonomian pasti akan bergerak dengan peningkatan dayabeli itu. Masyarakat akan berkembang dan meningkat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hukum ekonomi pasar seperti yang sering digembar-gemborkan kan yah begitu jalannya. Saya memandang penerimaan uang "bantuan" sbg syarat minimal hidup normal itu adalah hak minimal rakyat Papua yang selama ini kekayaan tanahairnya dijuali oleh kakitangan imperialis, kaum spekulan dan penguasa negara RI ini. Am Tue, 27 Aug 2019 08:11:55 +0800 schrieb ChanCT: Problem yang dihadapi, bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua yang terbelakang dan miskin itu lebih baik??? Kenyataan selama ini Otsus 62Triliun sebegitu BESAR, tidak sampai dan bisa dirasakan rakyat Papua! Ditelan oleh pejabat koruptor, ... Lalu? Dengan bagikan rata pada rakyat, barangkali bisa menyenangkan mereka, ..... tapi menurut saya, tidak memecahkan masalah kecuali habis dimakan dan akan menjadikan mereka parasit saja. Dana itu akan jauh lebih baik digunakan untuk membangun usaha di daerah Papua itu, dan dari hasil usaha yang dijalankan rakyat Papua itulah yg akan meningkatkan i pemalas itu kesejahteraan rakyat dengan sebaik-baiknya! Lusi D. 於 27/8/2019 3:41 寫道: Berikut tambahan uraian RR untuk menjawab problem yang bung Chan persoalkan, termasuk contoh kongkrit yang sudah dipraktekkan maupun hasilnya dalam mempercepat dan meningkatkan hubungan kebudayaan antar bangsa-bangsa seperti di Kanada. Lusi. Subsidi Pemerintah ke Warga Papua Tak Sampai, Rizal Ramli: Kasih Lewat ATM Oleh: Pebriansyah Ariefana | Muhammad Yasir Senin, 26 Agustus 2019 | 12:48 WIB Rizal Ramli pun menuturkan bahwasanya pada Pilpres 2019 lalu dirinya telah mengusulkan agar subsidi tersebut diberikan langsung kepada warga Papua. Suara.com - Mantan Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli mengusulkan pemerintah Indonesia memberikan subsidi kepada warga Papua lewat kartu anjungan tunai mandiri (ATM). Sebab, hal itu dinilai Rizal Ramli akan lebih efektif. Rizal Ramli mengungkapkan kekinian setidaknya subsidi yang diberikan pemerintah terhadap warga Papua itu berkisar Rp 62 triliun. Hanya, uang tersebut tidak pernah sampai ke tangan warga Papua lantaran banyak dikorupsi baik oleh pejabat pemerintah pusat maupun daerah. Untuk itu, Rizal Ramli pun menuturkan bahwasanya pada Pilpres 2019 lalu dirinya telah mengusulkan agar subsidi tersebut diberikan langsung kepada warga Papua baik di pegunungan maupun di pedesaan lewat ATM. Hal itu kata Rizal Ramli telah diterapkan seperti di Alaska. "Di Alaska itu, penduduk aslinya Indian, ternyata banyak gas, banyak minyak bumi, akhirnya setiap penduduk Alaska di berikan ATM, setiap bulan langsung ditransfer subsidinya dari pemerintahan," kata Rizal Ramli dalam acara 'Ngobrol Bareng tentang Papua', di Tebet, Jakarta Selatan, Senin (26/8/2019). Berkenaan dengan itu, Rizal Ramli mengatakan pihaknya akan meminta kepada pemerintah untuk menerapkan sistem subsidi yang sama dengan di Alaska untuk warga Papua. Berdasar, hitung Rizal Ramli, jika subsidi pemerintah sebesar Rp 62 triliun itu dibagi kepada 3,5 juta penduduk Papua, setidaknya setiap warga Papua akan menerima uang subsidi sebesar Rp 17,7 juta per bulan. "Hari ini kalau Rp 62 triliun dibagi 3,5 juta orang itu hampir Rp 17,7 juta per orang. Tapi rakyatnya (saat ini) tidak dapat apa-apa. Saya betul-betul tidak terima dan marah, ini sumber ketidakadilan luar biasa," ujarnya. "Jadi lebih bagus kita kasih ATM saudara-saudara kita di situ, setiap bulan terima subsidi berapa juta, sehingga mereka bisa hidup lebih baik," imbuhnya. +0800 schrieb ChanCT: Tentu, masalah serius dan mendesak yang dihadapi bangsa ini MENTAL manusia yang korup! Mau diapakan juga sulit mengatasinya, karena sudah bisa dikatakan membudaya dari atas sampai bawah, dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ... Namun usul RR, dana alokasi Otonomi Khusus (Otsus) yang 62 Triliun untuk Papua itu dibagikan pada 3,5juta warga Papua, juga tidak realistis! Hanya akan HABIS digunakan untuk makan saja, ... dan TIDAK jadi apa2 yang bisa mensejahterakan warga Papua. menemukan cara membangun daerah masing-masing sesuai dengan kondisi alam dan kesadaran warga setempat? Dorong mereka supaya keluarkan rencana pembangunan, mau bikin apa didaerahnya untuk berusaha, entah nanam apa, pelihara ternak apa, ... dan perkirakan butuh bantuan apa dari Pem. Pusat! Untuk itu Pem. Pusat juga harus siap membantu daerah bukan hanya kucurkan dana, tapi juga teknologi untuk berkarya, ... membangkitkan inisiatif dan kemampuan setiap daerah memperbaiki NASIB nya, meningkatkan kesejahteraan warga setempat! Lusi D. 於 26/8/2019 17:24 寫道: Nah bagaimana dng usul kongkrit Rizal Ramli berikut ini? 1. Kalau Kita Lewat Birokrasi, Birokrasi Kita Ini Korup Kok Agar terserap oleh Rakyat, Rizal Ramli Sarankan Skema Alokasi Dana Otsus Papua Diubah Oleh Muslimin Senin, 26 Agustus 2019 14:26 WIB AKURAT.CO, Ekonom senior Rizal Ramli menyarankan agar skema pemberian dana alokasi Otonomi khusus (Otsus) untuk Papua dan Papua Barat diubah, agar Dana Alokasi dana Otsus itu tepat sasaran. "Kita harus ubah, selama ini kan Rp 62 triliun tahun untuk 3,5 juta rakyat Papua tapi dalam prakteknya rakyat dikampung-kampung di gunung-gunung nyaris nggak terima apa-apa," kata Rizal Ramli dalam diskusi bertajuk Ngobrol Bareng RR bertajuk "Papua" di Kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (26/8/2019). Mantan menteri koordinator perekonomian era presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini menyarankan agar sistem penyalurannya diganti yakni bukan lagi melalui pemerintah pusat turun ke pemerintah daerah, namun langsung ke masyarakat Papua dan Papua Barat. Caranya, Bank Rakyat Indonesia (BRI) mencetak ATM untuk seluruh masyarakat bumi Cendrawasih yang penduduknya berjumlah 3,5 juta tersebut. Sebab, Otsus Rp 62 triliun dibagi perpenduduk Papua 3,5 juta jiwa maka mereka akan menerima dana Rp 17,7 juta perorang. Naasnya, uang Rp 17,7 juta itu belum dirasakan oleh masyarakat di Papua dan Papua Barat. "Sistemnya kita minta BRI kasih ATM sama semua rakyat di Papua pertama kasih sama ibu-ibunya, mama-mama, setiap bulan pemerintah ngasih 2,5 juta nggak ada masalah itu. Hari ini kan 17,7 juta perorang rakyat nggak dapat apa-apa," kata dia. Oleh karena itu, tegas RR, bila dibuat ATM dan diberi langsung ke perorang, masyarakat Papua akan langsung merima manfaat dari Otsus itu untuk keperluan mereka. "Mending Rp 2,5 juta, mereka bisa pakai buat makanan, pendidikan, Kesehatan dan itu cara yang lebih bagus. Kalau kita lewat birokrasi, birokrasi kita ini korup kok," tukasnya.[] 2. Aparat Kita Sadis Penyelesaian Persoalan Papua Jangan Lagi Pakai Militer EDITOR by EDITOR 48 mins ago in Nasional Kronologi, Jakarta – Penyelesaian persoalan di bumi Cendrawasih hendaknya menggunakan pendekatan kemanusian. Pendekatan melalui pengiriman militer seharusnya ditinggalkan. Demikian disampaikan oleh mantan menteri koordinator perekonomian era presiden Gus Dur, Rizal Ramli, di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (26/8/19). “Kita harus lebih mengutamakan pendekatan kemanusian, damai, dalam menyelesaikan mslh Papua jgn lagi menggunakan cara-cara kekerasan, cara militeristik,” tegas RR, sapaan karibnya. Menurut RR, jika pemerintah memakai pendekatan militer justru masyarakat akan semakin tidak percaya terhadap pemerintah pusat. Akibatnya, mereka berpotensi mendukung gerakan separatis. “Cara-cara militer justru memacu ketidakpuasan yang lebih besar. Akhirnya, malah mendorong rakyat mendukung gerakan militer (OPM/KKB dll),” paparnya. Sebaiknya, lanjut RR, Indonesia belajar dari peristiwa Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan lepasnya Timor Timor, yang sekarang lepas dan merdeka menjadi Timor Leste. Penyebab semuanya, karena pemerintah menggunakan pendekatan militer dalam penyelesaian persoalan. “Seperti terjadi di Aceh, Timor Leste, karena aparat kita sadis, hanya menggunakan kekerasan akhirnya rakat biasa bersimpati dengan gerakan kemerdekaan Timor Leste ataupun GAM, kita harus belajar,” tukasnya.s itu tepat sasaran.
