Interupsi saya untuk meluruskan bahwa 62 triliun itu jumlah
keseluruhan dana otsus selama ini (lk 16 tahun). Jadi dana otsus bukan
dana kagetan yang sekali pukul, melainkan sudah bagian dari program
percepatan pembangunan dengan sasaran utama peningkatan SDM. Niat
awalnya untuk meningkatkan layanan dokter terbang dan guru terbang
berikut daya dukungnya, sambil menyisihkan sekitar 10% untuk
infrastruktur rintisan (jalan, jembatan, MCK umum dsb). Tetapi
komposisi dana ini terus digeser hingga akhirnya terbalik. Sekarang
porsi terbesar justru untuk infrastruktur, alias proyek yang sangat
digemari koruptor. Padahal, selain dana otsus, 2 provinsi di Papua
juga menerima DTI (dana tambahan infrastruktur). Dengan kondisi
keuangan di tangan rezim oligarki ini, Jokowi dan menkeu terbaik
sedunia berencana menghapus dana otsus.
Lebih kurang begitulah jabaran dari interupsi saya semalam.
Nah, membaca tanggapan Anda di bawah, saya jadi nyengir sambil
memaklumi pandangan subyektif Anda. Tapi boleh jugalah Anda beberkan
maksud pernyataan soal sulitnya melawan korupsi pada masyarakat yang
budayanya belum meningkat. Seperti apa budaya yang belum meningkat dan
seperti apa yang sudah meningkat itu? Lalu, di posisi budaya mana
masyarakat Papua sekarang menurut Anda? Sebab, setahu saya, sdr/i
Papua yang telanjang dada, pandai melukis wajah hingga sekujur badan,
berkoteka, bawa busur tombak, dan tinggal dalam honai kayu atap
jerami, secara adat tidak mengenal tradisi korupsi.
--- SADAR@... wrote:
Dalam pemikiran saya yg sangat subjektif ini, dana Otsus 62 atau
67Triliun itu sangat besar dan akan jauh lebih baik kalau bisa
membuka usaha di Papua dan meningkatkan kesejahteraan warga Papua!
Problemnya, jangan biarkan dana Otsus 67T itu jatuh ditangan
koruptor saja! Bukan karena selama belasan tahun dikorupsi tidak
sampai ketangan warga, jadi membanting dibagikan seluruhnya pada
warga saja, 17,7 juta/warga! Itu namanya dari kanan banting
kekiri, ... jadinya tetap tidak membangun dan efektif!
Tentu mengatasi korupsi BUKAN hal yang gampang dan bisa
diselesaikan dalam hitungan sebulan setahun, bahkan mungkin tetap
saja akan terjadi sepanjang masa? Karena itulah mental manusia yg
sewaktu-waktu bisa berubah dikendalikan iblis, setan begitu
terjadi kesempatan! Lalu?
Korupsi itu hanya bisa terus dilawan didalam proses pembangunan
itu sendiri, seiring dengan makin meningkat KESADARAN warga
setempat! Pada saat tingkat kesejahteraan dan budaya warga masih
sangat rendah lebih-lebih SULIT mengatasi korupsi, dengan cara dan
sistem apapun mudah terjadi korupsi itu. Jalankan demokrasi,
pemilihan langsung, suara warga bisa dibeli, ... sedang pengamatan
warga setempat masih TAKUT mengadukan pejabat yg tidak adil dan
tercium berbau korupi. Apalagi ditengah warga masih hidup
berserakan sendiri-sendiri, belum ada kesadaran massa untuk
berorganisasi, belum menyatukan diri dalam organisasi
memperjuangkan keadilan dan kebenaran untuk memperbaiki nasibnya
sendiri!
Setelah massa terbentur berkali-kali, setelah terungkap
pejabat-pejabat korup itu bagaimana perkaya diri dan sangat
merugikan diri mereka, ... dan sadar ternyata selama ini dana
tunjangan dikorupsi dan hanya menguntungkan segelintir pejabat,
... barulah mereka akan menemukan cara dan jalan mengatasinya!
Sebaliknya, Pem.Pusat yg kucurkan dana itu juga sudah seharusnya
menemukan cara dan jalan lebih baik jangan sampai dana itu
tersangkut dan dikorup pejabat daerah! Bukan lalu dibagikan saja
seluruhnya pda warga orang perorang TANPA pembangunan usaha! Caranya?
Dari banyak tulisan-tulisan bagaimana Tiongkok bangkitkan dan
merubah desa-desa terbelakang menjadi desa maju dan makmur,
kesimpulan mereka: kunci utama ada pada organisasi basis PKT yg
kuat dan baik didesa itu! Artinya, tanpa ada komite PKT yg cukup
baik tidak akan berhasil merubah desa terbelakang itu menjadi desa
maju dan sejahtera! Tapi, ... karena di Indonesia selama ini,
komunis dilarang dan dijadikan momok yg ditakuti sampai sekarang,
boleh saja dicoba gunakan parpol-parpol yg ada, bahkan dibuat
kompetisi dalam membangun daerah terbelakang, siapa yang berhasil,
misalnya! Kalau setelah beberapa tahun GAGAL semua, dan dananya
tetap saja menguap dikorupsi! Yaa simpulkan saja kenyataan HARUS
beri kesempatan PKI hidup dan berkembang lagi!!! Bukankah
sepanjang perjalanan sejarah bangsa Indonesia, PKI telah
membuktikan diri adalah salah-satu Partai yang konsekwen dan teguh
berjuang untuk keadilan dan kebenaran, partai yang sepenuhnya
mengabdi RAKYAT!!! Itu kalau saja bangsa ini berani melihat
kenyataan sejarah apa adanya, ... sebagaimana dinyatakan bung
Karno dan dipegang TEGUH sampai nafas terakhirnya!
Kedua, merubah kesadaran massa dari hidup sendiri-sendiri menjadi
bergabung, bekerjasama dalam koperasi-desa. Memecahkan masalah
hidup, masalah kerja secara gotong-royong yang ditangani
koperasi-desa. Timbul masalah pemilihan dan menentukan pejabat yg
bisa dipercaya mengurus/menangani dengan baik koperasi-desa yg
dibentuk itu, ... inipun merupakan proses pengenalan tersendiri.
Ketiga, untuk mempercepat pembangunan, Pemerintah Pusat juga harus
bisa MEMBANTU tenagatenaga-ahli untuk pertanian, perkebunan,
peternakan yang dibutuhkan, ataupun membangun pabrik sesuai
kondisi setempat. Memberi rangsang dan tunjangan bagi anak-anak
muda ahli itu yang mau bekerja didaerah terbelakang, ...
ajeg 於 28/8/2019 0:11 寫道:
Interupsi
Dana otsus Papua berlangsung sejak jaman Gus Dur. Dimulai dengan
1,5 triliun dan terus meningkat setiap tahun hingga 8 triliunan
sekarang. Jadi, 62 triliun itu (atau 67?) adalah total dana yang
sudah diserahkan ke Papua. Konon lebih dari setengahnya sudah
berhasil dikorupsi dengan selamat oleh pejabat setempat. Selama
ini kan setiapkali ada pemeriksaan dari BPK pasti disusul dengan
munculnya isu maupun aksi separatisme..
Karena itu, usulan untuk membagikan langsung dana otsus ke
penduduk lewat ATM bagus juga untuk memperkecil kemungkinan
dikorup pejabat lokal. Sekaligus menggugah kesadaran anggota OPM
bahwa selama ini mereka dikadali pejabat-pejabat korup Papua.
Saya kira dengan pegang uang sendiri saudara/i Papua bisa punya
kepercayaan diri untuk menghadapi dunia yang kapitalistik begini.
Bisa sedikit leluasa untuk belanja kebutuhan secara otonom. Tidak
minder atau hanya telan ludah melihat anak-anak pegawai kelurahan
dll pada jajan bakso dan teh botol. Jajan beneran, bukan jajan
yang lain.
Lanjut.
-- SADAR@... wrote:
Ingat, yang namanya rakyat pekerja adalah juga manusia-manusia
normal saja yang bisa ada yg baik, jelek bahkan jahat. TIDAK ada
yg bisa menjamin yang dinamakan rakyat pekerja PASTI baik-baik, ...
Manusia pada umumnya, kalau cuma dikasih duit (bukan pekerjaan dan
usaha) hanya akan menjadi parasit saja! Setelah dana Otsus yg 62T
dibagikan pada setiap warga menjadi 17,7 juta/bulan. Tentu
tergantung pada setiap orang yang menerimanya, ... kalau saja
kesadaran rakyat masih terbelakang, yaa hanya untuk makan saja dan
merasa sudah cukup nyaman! Mungkin saja diantara mereka ada juga
yg agak cerdas dan sedikit pengetahuan usaha bisa memulai usaha
kecil-kecilan dan akhirnya membawa kemajuan..
Tapi, kalau dana 62T itu bisa digunakan utk kembangkan usaha,
entah menanam apa yang sesuai dengan alam di Papua, atau
memelihara ternak, ikan, ayam, kambing, sapi, ... bukankah jauh
akan lebih baik bagi rakyat Papua secara keseluruhan?
Lusi D. 於 27/8/2019 16:32 寫道:
Apa argumen bung menghakimi rakyat Papua biasa dng kesimpulan "habis
dimakan dan akan menjadikan mereka parasit saja." spt uraian bung
dibawah? Dalam hal ini saya sangat-sangat berbeda dengan bung.
Dimana saja rakyat pekerja itu tidak punya moral parasit. Moral parasit
itu adalah ideologi borjuis kecil keatas. Bung berargumen "Ditelan oleh
pejabat koruptor, ... Lalu?", tapi tidak mempercayai jalan keluar untuk
menghapus kemungkinan saluran korupsi.
Mengapa bung menutup mata bahwa selama ini dana itu tidak sampai kepada
mereka yang berhak? Karena itu langkah pertama menghapus penghalang
penyaluran dana, kemudian setelah sama-sama tegak berdiri bebaskan
kearifan kegiatan perekonomian kepada masyarakatnya dan sesuai
dengan hukum perkembangan perekonomian pasti akan bergerak dengan
peningkatan dayabeli itu. Masyarakat akan berkembang dan meningkat
dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hukum ekonomi pasar seperti yang
sering digembar-gemborkan kan yah begitu jalannya.
Saya memandang penerimaan uang "bantuan" sbg syarat minimal hidup
normal itu adalah hak minimal rakyat Papua yang selama ini kekayaan
tanahairnya dijuali oleh kakitangan imperialis, kaum spekulan dan
penguasa negara RI ini.
Am Tue, 27 Aug 2019 08:11:55 +0800
schrieb ChanCT:
Problem yang dihadapi, bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat
Papua yang terbelakang dan miskin itu lebih baik??? Kenyataan selama
ini Otsus 62Triliun sebegitu BESAR, tidak sampai dan bisa dirasakan
rakyat Papua! Ditelan oleh pejabat koruptor, ... Lalu?
Dengan bagikan rata pada rakyat, barangkali bisa menyenangkan mereka,
...... tapi menurut saya, tidak memecahkan masalah kecuali habis dimakan
dan akan menjadikan mereka parasit saja. Dana itu akan jauh lebih
baik digunakan untuk membangun usaha di daerah Papua itu, dan dari
hasil usaha yang dijalankan rakyat Papua itulah yg akan meningkatkan
i pemalas itu kesejahteraan rakyat dengan sebaik-baiknya!
Lusi D. 於 27/8/2019 3:41 寫道:
Berikut tambahan uraian RR untuk menjawab problem yang bung Chan
persoalkan, termasuk contoh kongkrit yang sudah dipraktekkan maupun
hasilnya dalam mempercepat dan meningkatkan hubungan kebudayaan
antar bangsa-bangsa seperti di Kanada.
Lusi.
Subsidi Pemerintah ke Warga Papua Tak Sampai,
Rizal Ramli: Kasih Lewat ATM
Oleh: Pebriansyah Ariefana | Muhammad Yasir
Senin, 26 Agustus 2019 | 12:48 WIB
Rizal Ramli pun menuturkan bahwasanya pada Pilpres 2019 lalu dirinya
telah mengusulkan agar subsidi tersebut diberikan langsung kepada
warga Papua.
Suara.com - Mantan Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman, Rizal
Ramli mengusulkan pemerintah Indonesia memberikan subsidi kepada
warga Papua lewat kartu anjungan tunai mandiri (ATM). Sebab, hal
itu dinilai Rizal Ramli akan lebih efektif.
Rizal Ramli mengungkapkan kekinian setidaknya subsidi yang diberikan
pemerintah terhadap warga Papua itu berkisar Rp 62 triliun. Hanya,
uang tersebut tidak pernah sampai ke tangan warga Papua lantaran
banyak dikorupsi baik oleh pejabat pemerintah pusat maupun daerah.
Untuk itu, Rizal Ramli pun menuturkan bahwasanya pada Pilpres 2019
lalu dirinya telah mengusulkan agar subsidi tersebut diberikan
langsung kepada warga Papua baik di pegunungan maupun di pedesaan
lewat ATM. Hal itu kata Rizal Ramli telah diterapkan seperti di
Alaska.
"Di Alaska itu, penduduk aslinya Indian, ternyata banyak gas, banyak
minyak bumi, akhirnya setiap penduduk Alaska di berikan ATM, setiap
bulan langsung ditransfer subsidinya dari pemerintahan," kata Rizal
Ramli dalam acara 'Ngobrol Bareng tentang Papua', di Tebet, Jakarta
Selatan, Senin (26/8/2019).
Berkenaan dengan itu, Rizal Ramli mengatakan pihaknya akan meminta
kepada pemerintah untuk menerapkan sistem subsidi yang sama dengan
di Alaska untuk warga Papua.
Berdasar, hitung Rizal Ramli, jika subsidi pemerintah sebesar Rp 62
triliun itu dibagi kepada 3,5 juta penduduk Papua, setidaknya setiap
warga Papua akan menerima uang subsidi sebesar Rp 17,7 juta per
bulan.
"Hari ini kalau Rp 62 triliun dibagi 3,5 juta orang itu hampir Rp
17,7 juta per orang. Tapi rakyatnya (saat ini) tidak dapat apa-apa.
Saya betul-betul tidak terima dan marah, ini sumber ketidakadilan
luar biasa," ujarnya.
"Jadi lebih bagus kita kasih ATM saudara-saudara kita di situ,
setiap bulan terima subsidi berapa juta, sehingga mereka bisa hidup
lebih baik," imbuhnya.
+0800 schrieb ChanCT:
Tentu, masalah serius dan mendesak yang dihadapi bangsa ini MENTAL
manusia yang korup! Mau diapakan juga sulit mengatasinya, karena
sudah bisa dikatakan membudaya dari atas sampai bawah, dari
pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ... Namun usul RR, dana
alokasi Otonomi Khusus (Otsus) yang 62 Triliun untuk Papua itu
dibagikan pada 3,5juta warga Papua, juga tidak realistis! Hanya
akan HABIS digunakan untuk makan saja, ... dan TIDAK jadi apa2
yang bisa mensejahterakan warga Papua.
menemukan cara membangun daerah masing-masing sesuai dengan
kondisi alam dan kesadaran warga setempat? Dorong mereka supaya
keluarkan rencana pembangunan, mau bikin apa didaerahnya untuk
berusaha, entah nanam apa, pelihara ternak apa, ... dan
perkirakan butuh bantuan apa dari Pem. Pusat! Untuk itu Pem.
Pusat juga harus siap membantu daerah bukan hanya kucurkan dana,
tapi juga teknologi untuk berkarya, ... membangkitkan inisiatif
dan kemampuan setiap daerah memperbaiki NASIB nya, meningkatkan
kesejahteraan warga setempat!
Lusi D. 於 26/8/2019 17:24 寫道:
Nah bagaimana dng usul kongkrit Rizal Ramli berikut ini?
1. Kalau Kita Lewat Birokrasi, Birokrasi Kita Ini Korup Kok
Agar terserap oleh Rakyat, Rizal Ramli Sarankan Skema Alokasi
Dana Otsus Papua Diubah
Oleh Muslimin
Senin, 26 Agustus 2019 14:26 WIB
AKURAT.CO, Ekonom senior Rizal Ramli menyarankan agar skema
pemberian dana alokasi Otonomi khusus (Otsus) untuk Papua dan
Papua Barat diubah, agar Dana Alokasi dana Otsus itu tepat
sasaran.
"Kita harus ubah, selama ini kan Rp 62 triliun tahun untuk 3,5
juta rakyat Papua tapi dalam prakteknya rakyat
dikampung-kampung di gunung-gunung nyaris nggak terima
apa-apa," kata Rizal Ramli dalam diskusi bertajuk Ngobrol
Bareng RR bertajuk "Papua" di Kawasan Tebet, Jakarta Selatan,
Senin (26/8/2019).
Mantan menteri koordinator perekonomian era presiden RI ke-4
Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini menyarankan agar sistem
penyalurannya diganti yakni bukan lagi melalui pemerintah pusat
turun ke pemerintah daerah, namun langsung ke masyarakat Papua
dan Papua Barat.
Caranya, Bank Rakyat Indonesia (BRI) mencetak ATM untuk seluruh
masyarakat bumi Cendrawasih yang penduduknya berjumlah 3,5 juta
tersebut. Sebab, Otsus Rp 62 triliun dibagi perpenduduk Papua
3,5 juta jiwa maka mereka akan menerima dana Rp 17,7 juta
perorang. Naasnya, uang Rp 17,7 juta itu belum dirasakan oleh
masyarakat di Papua dan Papua Barat.
"Sistemnya kita minta BRI kasih ATM sama semua rakyat di Papua
pertama kasih sama ibu-ibunya, mama-mama, setiap bulan
pemerintah ngasih 2,5 juta nggak ada masalah itu. Hari ini kan
17,7 juta perorang rakyat nggak dapat apa-apa," kata dia.
Oleh karena itu, tegas RR, bila dibuat ATM dan diberi langsung
ke perorang, masyarakat Papua akan langsung merima manfaat dari
Otsus itu untuk keperluan mereka.
"Mending Rp 2,5 juta, mereka bisa pakai buat makanan,
pendidikan, Kesehatan dan itu cara yang lebih bagus. Kalau kita
lewat birokrasi, birokrasi kita ini korup kok," tukasnya.[]
2. Aparat Kita Sadis
Penyelesaian Persoalan Papua Jangan Lagi Pakai Militer
EDITOR by EDITOR
48 mins ago in Nasional
Kronologi, Jakarta – Penyelesaian persoalan di bumi Cendrawasih
hendaknya menggunakan pendekatan kemanusian. Pendekatan melalui
pengiriman militer seharusnya ditinggalkan.
Demikian disampaikan oleh mantan menteri koordinator
perekonomian era presiden Gus Dur, Rizal Ramli, di kawasan
Tebet, Jakarta Selatan, Senin (26/8/19).
“Kita harus lebih mengutamakan pendekatan kemanusian, damai,
dalam menyelesaikan mslh Papua jgn lagi menggunakan cara-cara
kekerasan, cara militeristik,” tegas RR, sapaan karibnya.
Menurut RR, jika pemerintah memakai pendekatan militer justru
masyarakat akan semakin tidak percaya terhadap pemerintah pusat.
Akibatnya, mereka berpotensi mendukung gerakan separatis.
“Cara-cara militer justru memacu ketidakpuasan yang lebih besar.
Akhirnya, malah mendorong rakyat mendukung gerakan militer
(OPM/KKB dll),” paparnya.
Sebaiknya, lanjut RR, Indonesia belajar dari peristiwa Gerakan
Aceh Merdeka (GAM) dan lepasnya Timor Timor, yang sekarang
lepas dan merdeka menjadi Timor Leste. Penyebab semuanya,
karena pemerintah menggunakan pendekatan militer dalam
penyelesaian persoalan.
“Seperti terjadi di Aceh, Timor Leste, karena aparat kita sadis,
hanya menggunakan kekerasan akhirnya rakat biasa bersimpati
dengan gerakan kemerdekaan Timor Leste ataupun GAM, kita harus
belajar,” tukasnya.s itu tepat sasaran.
