Djie: Jadi semua agama, ideologi, negara, pandangan hidup,
perusahaan besar semuanya tidak lolos dari hukum
perubahan, atau hukum Darwin Survival of the fittest ?
Nesare: agama, ideologinya itu kan tetap. Yang berubah itu
aplikasinya. Aplikasi ajaran teori dalam agama dan ideologi itu yg
akan harus berubah sejalan dgn jaman. Inilah yg disebut dinamika. Jadi
yg berubah itu aplikasinya bukan ajarannya. Ketika ajaran2nya yg
dirubah ya artinya agama dan ideologi itu sudah berubah, dalam kata
lain: agama dan ideologi itu berubah, misalnya: Kristen protestan
terjadi krn memprotes kebobrakan Katholik jaman itu dst. Jadi
dinamikanya itu ya orang2 yg memahami ajaran2nya itu dilapangan yg hrs
adaptasi.
Chan: Nampaknya di Indonesia belum nampak ada tokoh-tokoh besar
sekaliber Soekarno
Nesare: ya jelas landasan yg ditinggalkan founding fathers termasuk
Soekarno itu sudah jelas sekali. Sampai sekarangpun masih jelas.
Persoalannya pada aplikasi dilapangan. Betul mencari sosok seorang spt
Soekarno akan susah. Kenapa susah? Ya karena lapangannya sudah beda.
Kalau kita telusuri dgn hancurnya fondasi Nasakom dan Pancasila yg
telah dilakukan oleh penerusnya yaitu Orba/Soeharto. Sila ke 5
keadilan sosial itu diputer2 gimana pun tetap adalah hasil karya
Gerakan social di indonesia
Saya coba mengupas masalah agama dan ideologi yg masih relevan dan
penting di Indonesia dewasa ini. Kedua hal ini yg sdg bergejolak di
Indonesia skrg ini.. Yg agama bergerak semakin kekanan, sedangkan yg
kiri krn sdh dibredel sama Soeharto distigma sbg komunis yg mengerikan
msh tetap mati segan hidup pun susah bernapas.
Pertama, semua Isme harus dipahami dalam konteksnya. Isme itu bukan
agama yang ajarannya langsung dari sononya. Marx atau murid2nya bilang
begini, begitu, itu harus dipahami konteksnya apa? Dimana? Utk
masyarakat yg mana? Dll.
Kedua yg belajar marxisme juga bukan orang2 goblok yg ngikutin semua
ajaran dgn membabibuta. Marxisme itu bukan agama. Itu ilmu yang
mempelajari masyarakat. Dasarnya itu nalar, bukan wahyu dan bukan
iman. Jadi kalau org baca pikiran marx, atau mrk yang sangat diilhami
Marx seperti lenin, mao, chou, paman ho, fidel, dll itu tidak berarti
mereka hrs ikuti atau terima begitu saja pemikiran yang lahir dalam
konteks masyarakat dan sejarah yang berbeda.
Bung Karno itu salah satu org yang belajar dari Marx, tapi dia belajar
dengan selektif. Pidatonya yang paling beken “indonesia menggugat,"
itu diilhami cara berpikir Marx. Tokoh-tokoh kebangkitan nasional
seperti Cokro, Cipto, Misbach, Semaun, Tan Malaka, Ki Hajar, itu
semuanya belajar dari marx, ttp secara selektif! Salah satu sila dalam
Panca Sila, "keadilan sosial" itu diilhami oleh gerakan kiri di
Indonesia yang mulai berjuang sejak kebangkitan nasional. Mau dikorek
sampai manapun sejarah kita, keadilan sosial itu baru muncul dan
diperjuangkan setelah gerakan kiri muncul di Indonesia.
Saya itu dari dulu sudah menahan ketawa kalau ada golongan agamais yg
bilang komunisme itu ateis anti Tuhan. Lucu saja. Ajarannya marx itu
dipahami begitu oleh sebagian orang, sedangkan marx sendiri pada umur
hidupnya itu lebih cendrung ke agama.
Orang2 komunis Indonesia ya semuanya beragama atau bertuhan. Wong
orang Indonesia itu dari dulunya memang religious. Susah bikin orang
Indonesia itu utk tidak religious walaupun sampai sekarang.
Ini 2 persoalan mendasar Indonesia skrg ini. Kedua hal ini kalau tdk
selesai, ya jalan kedepannya akan tersendat2. Inilah masalah
kebangsaan Indonesia yg mau tdk mau selalu dan akan menantang. Masalah
Tionghoa Indonesia dan masalah kesukuan lainnya itu menjadi sekunder
Ketika kedua masalah ini dapat diselesaikan.
Kalau kita perhatikan yg menyerang Jokowi sekarang ini adalah kelompok
yg menggunakan kedua hal ini plus kesukuan dgn jualannya yg terkenal:
komunisme dan Cina.
Nesare
*From:* GELORA45@yahoogroups.com <GELORA45@yahoogroups.com>
*Sent:* Wednesday, May 20, 2020 3:25 AM
*To:* Gelora45 <GELORA45@yahoogroups.com>; ChanCT <sa...@netvigator.com>
*Subject:* Re: [GELORA45] HNW ingatkan RUU HIP jangan menanggalkan TAP
MPRS larangan komunisme
Jadi semua agama, ideologi, negara, pandangan hidup,
perusahaan besar semuanya tidak lolos dari hukum
perubahan, atau hukum Darwin Survival of the fittest ?
Organismen yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan
perubahan lingkungan akan punah. Dinosaurus yang
begitu besar dan kuat kalah dengan bakteri/virus, dan punah?
Tetapi Dinausaurus kan tidak akan menyesuaikan diri
jadi bakteri/virus?
Op wo 20 mei 2020 om 09:14 schreef ChanCT sa...@netvigator.com
<mailto:sa...@netvigator.com> [GELORA45] <GELORA45@yahoogroups.com
<mailto:GELORA45@yahoogroups.com>>:
Saya perhatikan setiap aliran ideologi dan Agama yang ada didunia
ini, sesuai dengan proses perkembangan masyarakat PASTI terjadi
perpecahan menjadi beberapa aliran, ... TIDAK ADA yang langgeng
tanpa ada perbedaan! Begitu juga dengan ajaran komunisme dari
Marisme-Leninisme dan kemudian Fikiran Mao Tsetung yang dimasa
RBKP, oleh Lin Piao pernah diagungkan menjadi "Puncak Tertinggi
Marxisme-Leninisme". Diakui atau tidak didunia, itu soal lain.
Saya hanya menganggap pengangkatan atau penyanjungan segitu
tingginya TIDAK ADA PERLUnya dan TIDAK ADA GUNAnya, ... Jauh lebih
baik pemikiran realis Deng Xiaoping yang berhasil menemukan jalan
keluar yang lebih baik deengan meluruskan KESALAHAN yang terjadi!
Dengan demikian ada pengamat politik yang mengajukan 3 titik balik
sejarah perjuangan rakyat Tiongkok yang BERHASIL menyelamatkan
RAKYAT Tiongkok dari penderitaan, pertama tahun 1935, Sidang Jun
Yi, dimana Mao Tsetung berhasil menangkan pemikiran "Perang
Rakyat", dengan "Perang Tahan Lama" dan Perang Gerilya" yang
genial itu menjadi GARIS PKT! Mao berhasil mengalahkan garis
oportunisme Wang Ming, Li Lishan. Dan lebih lanjut ditahun 1945,
Mao menangkan pemikiran Revolusi Demokrasi Baru menjadi Garis PKT!
Kedua, ditahun 1978, Deng Xiaoping berhasil menangkan kebijakan
"Reformasi dan Keterbukaan" dalam PKT, mengkritik kesalahan yang
terjadi, khususnya RBKP yang telah menjatuhkan banyak korban itu,
untuk TETAP menempuh Jalan Sosialisme Berkarakter Tiongkok yang
TEGUH berpegang pada 4 prinsip: 1. Menempuh jalan Sosialisme; 2.
Mempertahankan Diktatur Proletariat; 3. Dibawah pimpinan Partai
Komunis Tiongkok; dan 4. Mempertahankan Marxisme-Leninisme dan
Fikiran Mao Tsetung sebagai ideologi pembimbing Rakyat Tiongkok.
Disatu pihak tetap mempertahankan ekonomi-berencana yang dipadu
dengan berlakukan hukum PASAR, menjadi ekonomi Pasar sosialisme
inilah perkembangan ekonomi nasional Tiongkok mencapai kemajuan
yang menakjubkan dunia dan menjadi "ancaman berat" AS!
Ketiga, ditahun 2012, Xi Jinping begitu Kongres ke-18 PKT,
berhasil menetapkan sebagai ketua PKT, entah darimana dia
mempunyai kekuatan dan pengaruh begitu besar membersihkan
koruptor-koruptor kakap, termasuk jenderal2 dalam TPRT, Bo Xilai
(Sekjen Chong Qing); Xu Chaihou (Menteri Pertahanan, Wk. Ketua
Komisi Militer Sentral); Zhou Yongkang (Harian Politbiro CCPKT);
Ling Jihua (Ketua Front Persatuan Nasional); Guo Paxiong (Wk.
Ketua Komisi Militer Sentral) yang selama kekuasaan Jiang Zhimin
bercokol tidak terusik! Sungguh, RRT/PKT sudah bisa dinyatakan
terancam menempuh jalan Sovyet, roboh dengan sendirinya kalau
koruptor kakap itu tidak berhasil segera diringkus! Sedang dalam 8
tahun dimasa Xi Jinping inilah lebih digencarkan TUGAS membebaskan
kemiskinan, setiap tahunnya diatas 10 juta rakyat berhasil
dibebaskan dari kemiskinan, ...
Jadi, orang mengatakan rakyat Tiongkok sangat beruntung ada 3
pemimpin ini, Mao berhasil membebaskan rakyat Tiongkok dari
penindasa, dan meletakkan dasar ekonomi yang baik dengan semangat
BERDIKARI yang tinggi, kemudian berlanjut dengan Deng berhasil
membawa kesejahteraan rakyat Tiongkok lebih baik, sedang Xi
membawa rakyat Tiongkok memasuki masyarakat sedikit makmur, ...
Nampaknya di Indonesia belum nampak ada tokoh-tokoh besar
sekaliber Soekarno yang mampu membawa rakyat Indonesia membebaskan
diri dari kemiskinan, ... rakyat masih terpecah berpeking-keping
hanyut dalam arus tokoh-tokoh politik yang mengatasnamakan rakyat,
memperebutkan kekuasaan untuk kepeentingan kelopoknya sendiri!
Sedang partai yang benar-benar mewakili rakyat juga belum
berkemampuan menampilkan pimpinan nya sendiri! Nampaknya masih
jauh, ... entah kapan bisa muncul!
'nesare' nesa...@yahoo.com <mailto:nesa...@yahoo.com>[GELORA45]
於2020/5/16 下午10:12 寫道:
Nasakomnya bung Karno itu bagi saya adalah representasi dari 3
kekuatan bangsa Indonesia pada waktu itu. Partai2 politiknya
jelas ada mewakili ketiga kekuatan ini pada waktu itu.
Bung Karno maunya ketiga2nya bersatu. Dia selalu
menyeimbangkan ketiga kekuatan itu dalam seluruh hidup
perjuangannya. Sampai akhir keruntuhannya juga dia masih
bersikeras utk melihat NASAKOM ini.
Ini harus dilihat masih relevan sampai detik sekarang ini.
Hanya saja tingkat relevansinya sudah berubah krn dinamisme.
Yang agamais Islam krn dibredel Soeharto, sontak bergembira
setelah Soeharto memanfaatkan ICMI utk menghancurkan LB
Moerdani/nasionalis militer. Yang kiri terutama komunisme
memang sejak dulu sudah diberangus wajahnya dalam PKI walaupun
ideologinya masih ada terus. Tetapi tidak bisa dipungkiri
ideologi kiri ini sudah sangat berubah sejalan dgn dinamisme
dunia yg sgt ke kapitalisme.
Ini realitasnya.
Kalau kita ingin melihat didiskusi2 termasuk milis ini, yg
saya perhatikan ada kejanggalan dimana orang2 yg berfaham
sangat kiri bermusuhan dgn yg ditengah/moderat. Mereka2 ini
jarang berdebat dgn yg di kanan agama. Ini yg pengalaman
pribadi saya. Mungkin salah. Kalau yg kanan agama serangan2nya
jelas ke kapitalisme, sosialisme apalagi komunisme.
Ini konteksnya Indonesia. Kalau kita telusuri pan Islamisme yg
sdh bergerak sejak faham wahabi masuk keindonesia, akan sgt
mengerti masjid salman nya ITB adalah salah satu pilar pan
Islamisme dgn wajah baru. Wajahnya terjelma dalam PKS skrg ini.
Kalau kita mengikuti disosmed akan banyak kelihatan bgmn wajah
Islam dgn dinamikanya merubah jalannya bangsa Indonesia. Coba
ikuti salah satunya: macan idealis dgn pewawancaranya Vasco
Ruseymi orang padang. Orang2 yg diwawancarai adalah orang2 yg
berhaluan kanan agama/Islam spt: Ridwan Saidi, Ahmad Dhani,
Joko Santoso yg barusan meninggal dll.
Isi wawancaranya ya lumayan tendensius dari anti komunisme,
anti cukong s/d pro anies baswedan..
Ini salah satu videonya dgn pembicaranya Ridwan Saidi yg sgt
anti komunis:
https://www.youtube.com/watch?v=699MVM83VB8
Akhir kata kalau kitab oleh melihat bagaimana bangsa Indonesia
sekarang ini menyambut demokrasi terutama setelah jatuhnya
Orba, jelas tidak bisa dipungkiri jalannya demokrasi ini
tersendat2 disebabkan oleh 3 faktor kekuatan ini berjalan
sendiri2. Nasionalis militer mencoba tiarap krn sdh keenakan
dijaman Orba. Kelompok kiri masih dipasung dgn Tap MPRS
25/1966 yg dikeluarkan Soeharto dan mencoba bersuara. Kelompok
kanan agama/Islam yg paling aktif dalam memperjuangkan
kepentingannya.
Ya kita lihat bersama bagaimana nantinya wajah NKRI ini.
Semoga selanjutnya NKRI yg diperjuangkan dgn darah ini masih
bisa bertahan. Ini harapan saya. Ataukah akan harus bubar
seperti negara2 Balkan?
Nesare
*From:*GELORA45@yahoogroups.com
<mailto:GELORA45@yahoogroups.com> <GELORA45@yahoogroups.com>
<mailto:GELORA45@yahoogroups.com>
*Sent:* Friday, May 15, 2020 8:24 PM
*To:* GELORA_In <GELORA45@yahoogroups.com>
<mailto:GELORA45@yahoogroups.com>
*Subject:* Fwd: [GELORA45] HNW ingatkan RUU HIP jangan
menanggalkan TAP MPRS larangan komunisme
Seandainya saja yang dimaksudkan Haluan Ideologi Pancasila itu
berdasarkan ajaran Bung Karno, pencipta atau penggalinya,
bagaimana mungkin TIDAK MENCABUT TAP MPRS No-25/1966 yang
melarang ajaran Komunisme dan PKI itu? Bukankah sampai nafar
terakhir bung Karno TETAP pertahankan ide NASAKOM sebagai
DASAR KEKUATAN yang ada di masyarakat Nusantara ini, dimana
komunisme adalah satu kekuatan nyata yang ada dan berperan
positif dalam pembangunan bangsa ini, ... Jelas TAP MPRS
No.25/1966 itu BERTENTANGAN dengan ideologi PANCASILA,
BERTENTANGAN dengan Ajaran Bung Karno!
Justru selama lebih 1/2 abad ini tanpa ada PKI, partai yang
teguh membela rakyat Indonesia inilah perjuangan dan
pembangunan masyarakat adil dan makmur jadi terhambat!
-------- 轉寄郵件--------
*主旨: *
[GELORA45] HNW ingatkan RUU HIP jangan menanggalkan TAP MPRS
larangan komunisme
*日期: *
Fri, 15 May 2020 17:59:33 +0200
*從: *
'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl
<mailto:j.gedea...@upcmail.nl> [GELORA45]
<GELORA45@yahoogroups.com> <mailto:GELORA45@yahoogroups.com>
--
j.gedearka <j.gedea...@upcmail.nl> <mailto:j.gedea...@upcmail.nl>
https://www.antaranews.com/berita/1495028/hnw-ingatkan-ruu-hip-jangan-menanggalkan-tap-mprs-larangan-komunisme
*HNW ingatkan RUU HIP jangan menanggalkan TAP MPRS larangan
komunisme
*
Jumat, 15 Mei 2020 21:58 WIB
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (ANTARA/HO)
*Jangan sampai RUU ini justru digunakan oleh sebagian kalangan
untuk menegasikan ancaman komunisme*
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW)
mengingatkan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila
(RUU HIP) tak semestinya menanggalkan TAP MPRS tentang
Larangan Komunisme.
Hidayat Nur Wahid, di Jakarta Jumat, mengatakan RUU Haluan
Ideologi Pancasila (HIP) menjadi bermasalah karena tidak
memasukkan ketentuan hukum yang langsung terkait dengan
penyelamatan ideologi Pancasila.
Ketentuan hukum itu, seperti TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 yang
menyatakan PKI sebagai partai terlarang, dan melarang setiap
kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan ideologi atau
ajaran komunisme, Marxisme dan Leninisme.
Sementara dalam Rancangan RUU HIP, lanjut dia, malah
mencantumkan 8 TAP MPR lain sebagai dasar pembentukan, padahal
TAP-TAP tersebut tidak terkait langsung dengan (pengokohan dan
penyelamatan) haluan ideologi Pancasila.
"RUU HIP akan kehilangan rohnya apabila tidak mempertimbangkan
sejarah pembentukan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan
negara, hingga mencapai kesepakatan final PPKI pada 18 Agustus
1945. Semuanya menyebut sila ketuhanan, dan tidak satu pun
yang menyebut sila atheisme apalagi komunisme sebagai dasar
atau ideologi negara," kata dia.
Tetapi, lanjut dia, sudah terjadi dua kali pemberontakan
Partai Komunis Indonesia dengan ideologi komunismenya, pada
intinya bertujuan mengubah ideologi negara yaitu Pancasila.
"Padahal sekarang kembali bermunculan fenomena penyebaran
ideologi komunisme yang menjadi ancaman terhadap ideologi
Pancasila," kata Hidayat..
Hidayat menyayangkan tidak dimasukannnya TAP MPRS tentang
larangan ideologi komunisme sebagai dasar hukum RUU HIP..
Padahal, TAP MPRS masih berlaku bahkan ada turunannya,
beberapa di antaranya seperti Pasal 107a sampai 107e Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 4 ayat (3) UU
Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara,
secara spesifik menyebutkan komunisme sebagai salah satu
bentuk ancaman negara.
Kemudian, Pasal 59 ayat (4) huruf c juncto Pasal 82A ayat (2)
UU Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) yang memuat larangan
bagi ormas menyebarkan ajaran atheisme, komunisme,
Marxisme-Leninisme dan sanksi pidana bagi anggota ormas yang
melanggar larangan itu.
Anehnya, kata dia, perancang RUU malah memasukkan 8 TAP MPR
lainnya yang tak terkait langsung dengan ideologi Pancasila,
seperti TAP MPR tentang visi Indonesia masa depan, kemudian
tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan SDA, disebut secara
jelas sebagai dasar hukum.
"Ini aneh, ada 8 TAP MPR yang dijadikan dasar hukum
pembentukan RUU HIP, padahal tak terkait langsung dengan
ideologi Pancasila, tetapi ada TAP MPR yang sangat terkait dan
menjaga ideologi Pancasila malah tidak dimasukkan," ujarnya pula.
Kalau serius dan fokus ingin menghadirkan UU HIP dan
menghilangkan kecurigaan rakyat, kata Hidayat, semestinya TAP
MPR yang terkait langsung dengan penyelamatan haluan ideologi
Pancasila lebih layak dimasukkan.
Bahkan, dia menilai mestinya dicantumkan pada penyebutan awal,
perlu ditegaskan pula sejak awal bahwa yang dimaksud dengan
Pancasila adalah Pancasila dalam bentuk final sesuai
kesepakatan para founding fathers dalam Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (PPKI).
Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini
menuturkan pemilihan acuan hukum yang tepat sangat dibutuhkan
dalam memahami dan melihat arah suatu pengaturan RUU.
"Inisiator dan penyusun RUU HIP sudah diingatkan oleh anggota
FPKS pada saat rapat-rapat di Badan Legislasi DPR, soal
rasionalitas memasukkan TAP MPRS tentang larangan PKI dan
penyebaran ideologi komunis sejak dibahas di Badan Legislasi
DPR RI," katanya pula.
Baca juga: FPKS tolak tidak dimasukkannya TAP MPRS XXV dalam
RUU HIP
Namun, hingga ditetapkan sebagai RUU Usul Inisiatif DPR,
usulan-usulan itu, menurut dia, tidak juga dimasukkan sebagai
dasar hukum. Karena itu, wajar Fraksi PKS menyampaikan
penolakan RUU ini bila tidak memasukkan TAP MPRS Nomor 25/1966.
Padahal, lanjut Hidayat, beberapa fraksi juga sudah menyatakan
usulannya untuk dimasukkannya TAP MPRS No. 25/1966.
Masalah itu pun sudah menjadi perhatian publik, katanya lagi,
karena itu seharusnya RUU HIP bukan hanya perlu memasukkan TAP
MPRS tersebut, tapi juga memasukkan fenomena munculnya ajaran
ideologi komunisme pascareformasi sebagai pertimbangan
sosiologis dalam konsiderans “mengingat” pada RUU tersebut.
"Ini salah satu urgensi dari lahirnya RUU HIP. Sayangnya,
fenomena tersebut diabaikan dalam RUU ini, sekali pun bila
dibandingkan draf naskah awal RUU dengan draf RUU HIP yang
dimajukan ke rapat paripurna, memang sudah ada perbaikan,"
ujarnya lagi.
Namun, menurutnya lagi, perbaikan dari RUU tersebut justru
masih tidak memasukkan TAP MPRS yang seharusnya, tentang
mengawal Pancasila dari ideologi komunisme.
Bagi Hidayat, TAP MPRS No. 25 Tahun 1966 soal larangan
ideologi dan paham komunisme seharusnya menjadi salah satu
ketentuan yang menjadi jantung bagi RUU HIP untuk
menyelamatkan ideologi Pancasila, dan tak terulangnya tragedi
yang membahayakan Pancasila.
Baca juga: F-NasDem minta TAP MPRS No. XXV Tahun 1966 jadi
konsideran RUU HIP
Jadi RUU ini, kata dia, bukan hanya ditujukan untuk memperkuat
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ( BPIP) secara kelembagaan,
yang efektivitasnya untuk mengawal ideologi Pancasila masih
menjadi pertanyaan akibat laku dan pernyataan-pernyataan
sebagian pimpinannya yang kontroversial.
HNW mengatakan dalam rangka hadirnya UU Haluan Ideologi
Pancasila yang sebenarnya, nantinya pembahasan antara DPR dan
Pemerintah penting dikawal dan diawasi secara saksama oleh
semua komponen bangsa.
"Jangan sampai RUU ini justru digunakan oleh sebagian kalangan
untuk menegasikan ancaman komunisme dan mencoba mengebiri TAP
MPRS Nomor 25 Tahun 1966 yang masih berlaku sampai saat ini,"
ujarnya pula.
Baca juga: F-PPP usulkan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 jadi
landasan RUU HIP
Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2020
