Nasionalisme Sejati dengan diplomasi sebagai senjata. Sayang JFK Di bunuh
Dan Soekarno dikudeta.
On Apr 10, 2012 11:52 PM, "Bandono Salim" <bandon...@gmail.com> wrote:

> **
> Kebanggaan semu dan pura2 kaya?
> Powered by Telkomsel BlackBerry(R)
> ------------------------------
> *From: * "Sugeng Hartono" <sugeng.hart...@petrochina.co.id>
> *Date: *Tue, 10 Apr 2012 20:52:58 +0700
> *To: *<iagi-net@iagi.or.id>; <iagi-net@iagi.or.id>
> *ReplyTo: * <iagi-net@iagi.or.id>
> *Cc: *<airia...@calmarine.ptc.co.id>
> *Subject: *[iagi-net-l] Artikel: Kontrak migas jaman Bung Karno
>
> Selamat malam semuanya.
> Artikel ini saya temukan di tumpukan koran yg baru saya buka setelah
> pulang dari rig.
> Semoga bermanfaat bagi kita semua.
> Salam,
> sugeng
>
>
> Ketidakpastian: Tragedi
> Budiarto Shambazy, Wartawan Senior KOMPAS
> 07 April 2012
>
>
>
> Di awal 1960-an, minyak mencakup seperempat dari total ekspor yang
> didominasi multinational corporations yang menanam modal 400 juta dollar AS
> dan diperkirakan melonjak 1 miliar dollar AS tahun 1965.
> Caltex (AS) menguasai 85 persen ekspor, Stanvac (AS) 5 persen, dan Permina
> 10 persen. Tahun 1963 total ekspor 94 juta barrel per tahun atau 1,7 persen
> dari konsumsi dunia.Ekspor minyak dikuasai Shell (Belanda) yang per
> tahunnya 43 juta barrel, Stanvac 10 juta barrel. Penerima terbesar AS,
> Jepang, dan Australia.
>
> Sejak 1951, Bung Karno (BK) membekukan konsesi bagi multinational
> corporations (MNC) dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960. UU
> ini menegaskan,  Seluruh pengelolaan minyak dan gas alam dilakukan negara
> atau perusahaan negara. 
>
> Sejak merdeka, MNC berpegang pada  let alone agreement . Cara ini
> menghindari nasionalisasi, tetapi mewajibkan MNC mempekerjakan mayoritas
> SDM lokal. Pembekuan konsesi membuat MNC kelabakan karena laba menurun dan
> produksi terhambat.  Tiga Besar  (Stanvac, Caltex, dan Shell) langsung
> minta negosiasi ulang.
>
> BK menjawab, kalau MNC, ia akan jual konsesi ke Jepang. Maret 1963, BK
> menegaskan,  Saya berikan Anda waktu beberapa hari untuk berpikir dan saya
> akan batalkan seluruh kontrak lama jika tuan-tuan tak mau terima tuntutan
> saya. 
> BK menuntut Caltex menyuplai 53 persen dari kebutuhan domestik yang harus
> disuling Permina. Surplus produksi Tiga Besar harus dipasarkan ke luar
> negeri dan hasilnya diserahkan kepada kita.
>
> Caltex wajib menyerahkan fasilitas distribusi dan pemasaran dalam negeri
> dan biaya prosesnya diambil dari laba ekspor. Caltex menyediakan valuta
> asing yang dibutuhkan untuk biaya pengeluaran dan investasi modal yang
> dibutuhkan Permina.
> BK menuntut Caltex menyuplai kebutuhan minyak tanah dan bahan bakar minyak
> (BBM) dalam negeri. Formula pembagian laba 60 persen untuk kita dalam mata
> uang asing dan 40 persen untuk Caltex dalam rupiah.
>
> Caltex panik dan minta bantuan Presiden John F Kennedy. Mereka menilai,
> tuntutan BK tidak masuk akal dan bisa membuat Caltex bangkrut.
> Washington DC sempat anggap BK gertak sambal. Namun, waktu Presiden China
> Liu Shaoqi dan menteri Uni Soviet ke Jakarta membahas penjualan konsesi,
> mereka sadar BK tidak main-main.
>
> Duta Besar AS di Jakarta Howard Jones pusing.  Jika Tiga Besar keluar, AS
> tidak punya pilihan kecuali membatalkan bantuan ekonomi. Jangan mengancam
> BK,  lapor Jones ke Kennedy.
> Saat itu RI ingin ikut program paket stabilisasi IMF yang ditawarkan
> Kennedy. Sehari setelah penandatanganan paket itu, BK menerbitkan  Regulasi
> 18  yang isinya tuntutan dia.
>
> BK tidak mau paket stabilisasi dikaitkan dengan Regulasi 18. Kennedy
> ketar-ketir dan segera mengirimkan utusan khusus, Wilson Wyatt, ke Tokyo,
> mencegat BK di Jepang.
>
> Lewat negosiasi alot, BK dan Wyatt menyepakati sistem  kontrak karya  yang
> disahkan DPR, 25 September 1963. Intinya, RI memiliki kedaulatan atas
> kekayaan minyak dan gas sampai point of sales.
> MNC cuma kontraktor: Stanvac untuk Permina, Caltex untuk Pertamin, dan
> Shell untuk Permigan. Jangka waktu dan area konsesi dibatasi dibandingkan
> dengan kontrak-kontrak lama.
>
> MNC menyerahkan 25 persen area eksplorasi setelah lima tahun dan 25 persen
> lainnya setelah 10 tahun. Pembagian laba tetap 60:40, MNC wajib menyediakan
> kebutuhan untuk pasar domestik dengan harga tetap dan menjual aset
> distribusi/pemasaran setelah jangka waktu tertentu.
>
> MNC menerima karena yang penting batal kehilangan konsesi. Kennedy dan
> Kongres menyetujui paket stabilisasi IMF, yang oleh BK diselaraskan dengan
> Rencana Pembangunan Nasional Ketiga yang berlaku delapan tahun sejak 1961.
> Bandingkan kontrak karya dengan profit-sharing agreement (PSA) ala Orde
> Baru yang justru antinasionalisasi. PSA seolah menempatkan kita sebagai
> pemilik, MNC hanya kontraktor.
>
> Namun, pada praktiknya, MNC yang mengontrol ladang yang mendatangkan laba
> berlipat ganda yang mirip kolonialisme. PSA  pernikahan ideal  antara
> kontrak bagi hasil yang seolah menempatkan negara menjadi majikan dan
> sistem kontrak berbasis konsesi/lisensi yang profit oriented.
>
> Kita seakan pegang kendali, padahal MNC-lah yang punya kedaulatan.
>  Klausul stabilisasi  PSA mengatakan, UU kita tidak berlaku bagi setiap
> kegiatan MNC dan tidak bisa menjadi rujukan jika terjadi sengketa yang
> berlaku hukum internasional yang tidak kenal kepentingan nasional.
>
> Ironisnya,  cerita sukses  PSA ini yang dipakai MNC untuk menguras minyak
> Irak.
> Lebih ironis lagi, sikap BK ditiru Presiden Bolivia Evo Morales.
>
> Namun, dulu ekonomi bangsa ini kuat karena lebih dari 50 persen GNP
> berasal dari pertanian dan dari industri 15 persen. Utang luar negeri cuma
> 2,5 miliar dollar AS dan TNI kita disegani.
> Kini, ekonomi kita morat-marit walau bangga menjadi anggota G20 karena
> setiap sebentar dikait-kaitkan dengan proyeksi Bank Dunia, IMF, atau harga
> BBM di Nymex. Utang luar negeri sudah mencapai Rp 1.800 triliun, TNI-nya
> low battery.
> Tak salah belajar dari sejarah: negosiasi ulang tidak mustahil, perubahan
> UU bukan barang haram. Jika kepemimpinan nasional seperti Morales, kemelut
> anggaran/kenaikan harga BBM selesai.
>
> Keputusan mengambangkan kenaikan harga BBM membuat ketidakpastian yang
> menimbulkan kerugian sosial, politik, dan ekonomi yang semakin besar. Tugas
> kepemimpinan nasional ialah melindungi rakyat dari situasi serba tidak
> pasti itu.
> Jika pemimpin nasional memperlihatkan sikap tidak pasti, kita akan
> mengalami tragedi. Setiap pemimpin selayaknya berani bilang,  Saya tak akan
> biarkan bangsa kita tenggelam ke jurang tragedi. 
>
>
> "Save a Tree" - Please consider the environment before printing this email.
>
>  ------------------------------
> "Save a Tree" - Please consider the environment before printing this email.
>
>
> ====================================================================================================================================================================================
> DISCLAIMER : This e-mail and any files transmitted with it ("Message") is
> intended only for the use of the recipient(s) named above and may contain
> confidential information. You are hereby notified that the taking of any
> action in reliance upon, or any review, retransmission, dissemination,
> distribution, printing or copying of this Message or any part thereof by
> anyone other than the intended recipient(s) is strictly prohibited.
> If you have received this Message in error, you should delete this Message
> immediately and advise the sender by return e-mail. Opinions, conclusions
> and other information in this Message that do not relate to the official
> business of PetroChina International Companies In Indonesia or its Group of
> Companies shall be understood as neither given nor endorsed by
> PetroChina International Companies In Indonesia or any of the companies
> within the Group.
>
> ==============================================================================================================================================================
>

Kirim email ke