Quoting amat <[EMAIL PROTECTED]>:
> untuk yang belum baca dan menginginkan teks ruu pkb
yang sebelumnya disebut ruu kkn. mudah mudahan ini bisa
membantu dalam diskusi.
Semmy:
Thanks berat kang Amat. Teks ini sangat membantu
memahami UU PKB ini.
Berikut komentar saya:
Bagaimanapun bagusnya UU ini, saat ini yang dibutuhkan
bukan UU PKB, tapi pengunduran diri TNI/POLRI dari
jabatan2 di luar tugas mereka. Saya kira itulah maksud
mahasiswa2 menolak UU PKB. Jadi, bukan UU-nya yang
tidak perlu, tapi adanya TNI/POLRI di DPR jelas
menimbulkan \'conflict of interest\' dan melanggar UUD
1945. Bagaimana dalam keadaan inkonstitusional dan
non-ethical itu, DPR-RI bisa dipercaya mengeluarkan UU
yang bisa dipakai untuk menggencet suara rakyat?
> KEADAAN KHUSUS
> Pasal 9 ayat 2: Keadaan sebagaimana dimaksud dalam
ayat 1 dilaporkan oleh Gubernur setelah mendapat
persetujuan DPRD kepada presiden tentang terjadinya
kerusuhan yang disertai dengan tindak kekerasan dan atau
terjadinya suatu keadaan yang berakibat fungsi
pemerintahan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya
dan atau kegiatan kehidupan perekonomian dan kehidupan
masyarakat terganggu.
Semmy:
Dalam pasal ini TIDAK JELAS, berapa lama jangka waktu
kerusuhan terjadi sebelum Gubernur dan DPRD menyatakan
keadaan tidak normal? Sehari? Seminggu? Sebulan????
Juga TIDAK JELAS, tindakan2 apa saja yang harus
dilakukan oleh Gubernur sebelum dia meminta persetujuan
DPRD untuk menyatakan \'keadaan khusus\'? Misalnya, kalau
Gubernur dan aparatnya ternyata tidak melakukan tugas2
yang seharusnya, bisa saja dia langsung minta ke DPRD
untuk berlakukan keadaan khusus. Atau, Gubernur dan
aparat keamanan bisa saja membiarkan kerusuhan (seperti
di Ambon) terus berlangsung supaya ada alasan menyatakan
\'keadaan khusus\' tersebut.
> Pasal 11 ayat 1: Dalam melaksanakan keadaan khusus
tersebut, Gubernur berwenang melakukan tindakan:
> a. pelarangan sementara orang memasuki atau
meninggalkan kawasan tertentu,
Semmy:
\"Sementara\" itu berapa lama? Lalu, bagaimana dengan
organisasi2 atau badan2 bantuan atau junalis yang ingin
membantu dan memantau keadaan? Siapa yang bisa menilai
secara obyektif kondisi keamanan setempat jika ada
LARANGAN bagi orang luar memasuki daerah tersebut?
Contohnya kondisi di Aceh dan AMbon bisa diketahui
secara luas sebab badan2 bantuan darurat, LSM-LSM dan
wartawan2 bisa masuk-keluar bebas ke dan dari Aceh dan
Ambon. Nah, kalau kondisi Aceh atau Ambon dinyatakan
dalam \'keadaan khusus\', tidak ada jaminan ada pemantau
independen yang dapat melaporkan kejahatan2 kemanusiaan
di sana. Pengalaman dengan TNI dan milisi di Timtim
sudah cukup jelas.
> Pasal 12 ayat 1: dalam penanggulangan keadaan khusus
tersebut, gubernur dibantu oleh tim pengendali yang
tediri atas Kapolda, Komanadan tertinggi di suatu
daerah, Kajati, unsur DPRD dan unsur masyarakat.
Semmy:
Siapa itu \"unsur masyarakat\"? \"Unsur Masyarakat\" itu
ditentukan oleh siapa? Apa lingkup wewenang tim ini?
Menurut pengalaman di AMbon, unsur masyarakat yang
dilibatkan dalam tim bentukan pemerintah terdiri dari
beberapa orang2 yang tidak memiliki kredibilitas, dan
malah sering mengeluarkan pernyataan2 yang memutar-
balikkan keadaan yang sebenarnya. Misalnya, keadaan
aman terkendali, padahal di lapangan keadaan \'aman
terkecuali\' atau \'rawan terkendali\'. Si A yang
menyerang, diumumkan si B yang salah. Akibatnya, makin
hari rayat makin panas dan pesta perang jalan terus.
Baaimana kedudukan dan fungsi LSM dan partai2 politik
dalam keadaan khusus ini?
> KEADAAN DARURAT
>
> Pasal 17 ayat 1: Dalam hal keadaan negara terancam
bahaya karena terjadi pemberontakan dan/atau terjadi
usaha-usaha nyata dengan kekerasan untuk memisahkan
sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI), berdasarkan laporan gubernur setelah mendapat
persetujuan DPRD dan setelah berkonsultasi dengan
DPR, presiden dapat menyatakan keadaan perang.
Semmy:
Apa batasan pemberontakan? Jangan2 mengeluarkan
pernyataan ingin merdeka langsung dicap pemberontakan.
> Ayat 2: Dalam hal gubernur dan/atau DPRD tidak dapat
melaksanakan fungsinya atau terlibat dalam kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), presiden setelah
berkonsultasi dengan DPR menyatakan keadaan darurat.
Semmy:
Apa batasan \"tidak dapat melaksanakan fungsinya\"?
Mengapa tidak dilakukan penggantian Gubernur, seandainya
yang bersangkutan \'tidak dapat melaksanakan fungsinya\',
koq langsung diambil alih oleh Presiden dan DPR? Ayat
ini sangat membuka peluang terjadinya rekayasa untuk
melumpuhkan Gubernur dan DPRD sehingga Presiden dan DPR
bebas mengambil keputusan. Urusan rekayasa begini sudah
biasa dilakukan oleh TNI dan elit politik/pemerintahan,
jadi siapa yang mau percaya mereka?
> Ayat 2: Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1)
apabila diperlukan, dapat diperpanjang oleh presiden
setelah berkonsultasi dengan DPR berdasarkan laporan dan
usul gubernur dengan persetujuan DPRD.
Semmy:
Lho, kalau Gub dan DPRD \'tidak dapat melaksanakan
fungsinya\', lalu Gub dab DPRD yang mana yang dimaksud
dalam ayat ini? Bukankah itu berarti sudah ada Gub dan
DPRD baru? Lalu, kenapa Presiden dan DPR yang
menyatakan keadaan darurat kalau ternyata Gub dan
DPRD-nya masih ada?
Ayat 3:
> Pelaksanaan penanggulangan keadaan darurat
sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) wajib
dievaluasi, dilaporkan dan diusulkan tindak lanjutnya
oleh gubernur dengan persetujuan DPRD kepada presiden
paling lama setiap tiga bulan.
Semmy:
Kalau Gub dan DPRD-nya terlibat pemberontakan, maka Gub
dan DPRD mana yang dimaksud di sini?
> Pasal 20 ayat 3: Atas perintah Penguasa Darurat
Pusat, panglima TNI dengan pertimbangan keamanan
nasional, ketertiban umum dan kesejahteraan umum dapat:
Semmy:
Dari poin-poin wewenang panglima TNI, tidak disebutkan
apa sanksi hukum bagi militer dan polisi yang melanggar
HAM dalam menjalankan wewenang ini.
> Pasal 23 ayat (1): penguasa darurat daerah di daerah
>adalah komandan satuan TNI yang tertinggi di daerah,
>serendah-rendahnya setingkat komandan resort militer.
Semmy:
Kenapa penguasa darurat daerah harus ditetapkan oleh
pemerintah pusat, bukannya oleh DPRD setempat? Kenapa
yang bisa menjadi penguasa darurat dari satuan TNI,
bukan dari satuan POLRI? Kalau TNI yang merekayasa
kerusuhan tersebut, maka apa jaminan independensi TNI
dalam hal ini? Contohnya di Timtim, TNI ternyata
mendukung milisi bersenjata, lalu siapa bisa menjamin
independensi TNI?
> Pasal 26 ayat 1: Dalam hal keadaan darurat telah
dapat ditanggulangi, berdasarkan laporan gubernur dengan
persetujuan DPRD, presiden setelah berkonsultasi dengan
DPR menyatakan pencabutan keadaan darurat.
Semmy:
Kalau aparat keamaanan (dalam hal ini TNI/Polri) sengaja
membiarkan kekacauan (seperti di Timtim), maka mana
mungkin Gub dan DPRD dapat menyatakan keadaan darurat
sudah teratasi. Oleh sebab itu, harus ada Komite
Independen Pemantau Keadaan Darurat yang beranggotakan
orang2 di luar pemerintahan dan TNI/POLRI untuk menilai
cara kerja TNI/Polri dan Pemda dalam keadaan darurat.
Ayat 2:
> Apabila gubernur dan/atau DPRD tidak dapat
melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam pasal
17 ayat (2) berdasarkan laporan penguasa darurat daerah,
presiden setelah berkonsultasi dengan DPR dapat
menyatakan pencabutan keadaan darurat.
Semmy:
Kalau TNI yang merekayasa keadaan darurat, mana mungkin
dia mau menyatakan keadaan sudah aman. Buktinya di
Aceh, begitu TNI diminta mempertanggungjawabkan
kebusukan operasi DOM, langsung terjadi kekacauan di
mana-mana sehingga ada alasan TNI mengirim tentara PRRM.
Nah, siapa yang bisa menjamin TNI tidak akan melakukan
hal-hal tersebut di seluruh Indonesia? Mengapa dalam
keadaan darurat itu tidak dilakukan pemilihan anggota
DPRD baru yang bisa memilih Gub baru?
> KEADAAN PERANG
>
> Pasal 29: Dalam hal terjadi perang atau ancaman
perang dengan negara asing atau suatau pemberontakan
dan/atau usaha-usaha nyata memisahkan sebagian wilayah
NKRI melibatkan dukungan asing secara nyata, presiden
dengan persetujuan DPR menyatakan keadaan perang.
Semmy:
Siapa yang berhak menentukan adanya \"dukungan asing
secara nyata\"? Pengadilankah? Mahkamah Agung kah?
DPR-RI kah? Jangan sampai propaganda TNI seperti dalam
kasus Timtim bisa dipakai menjadi acuan untuk menyatakan
perang. Wah....bisa jadi bangsa militeristik kita.
Bagaimana jika rakyat di suatu daerah, misalnya Aceh
atau Irian Jaya, melalui DPRD setempat meminta bantuan
PBB untuk menjamin hak-hak mereka untuk melaksanakan
referendum (sesuai dengan kecenderungan hukum
internasional seperti dikatakan dalam pembukaan UU ini),
apakah dengan serta merta Indonesia menyatakan perang
terhadap semua anggota PBB yang mendukung permintaan
daerah tersebut?
> (2) Keadaan keselamatan dan keamanan negara
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan oleh
Gubernur kepada Presiden tentang terjadinya kerusuhan
antar suku, agama, ras, atau antar golongan atau
kerusuhan lainnya yang disertai dengan tindak kekerasan
yang berakibat :
Semmy:
Mengapa kerusuhan didefinisikan berdasarkan SARA?
Kenapa tidak disebutkan saja bahwa \"kerusuhan apapun\",
sebab dengan meyebutkan kata SARA, maka terbuka peluang
bagi TNI untuk merekayasa kerusuhan antar SARA yang
akhir-akhir ini sudah tidak dipercaya oleh masyarakat
luas. Lalu, penguasa yang tidak disukai rakyat
dapat memakai kondisi konflik itu untuk menyatakan
keadaan darurat dst.
> (4) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1)tidak mengurangi tugas dan wewenang
Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Semmy:
Tapi dalam UU ini tidak jelas apa peran dan kedudukan
Polri dalam keadaan khusus tersebut. Malah yang
ditonjolkan adalah peran dan kedudukan militer.
> Pasal 10
>
> (1 Dalam rangka melaksanakan penanganan secara khusus
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (10, atas
perintah Presiden, Panglima dapat menggunakan kekuatan
Tentara Nasional Indonesia dan melakukan tindakan,
berupa :
>
> a. pelarangan sementara seseorang memasuki atau
meninggalkan suatu wilayah tertentu;
Semmy: Wah, persis kayaq di Timtim.
> b. penempatan sementara seseorang di luar wilayah
tempat tinggalnya;
Semmy: ...seperti pengungsi di Timor barat atau di
Aceh, tanpa ada jaminan kesejahteraan mereka.
> c. pembatasan dan atau penutupan wilayah;
Semmy: supaya bisa membunuh orang atau membakar gedung2
tanpa ada pemantau.
> d. membatasi orang berada di luar rumah.
Semmy: Lalu dibakar hidup2 dengan rumahnya.
> Pasal 11
>
> Pelarangan sementara seseorang memasuki atau
meninggalkan suatu wilayah tertentu sebagaimana dimaksud
dalam pasal 10 ayat (1) huruf a, hanya dapat dilakukan
terhadap seseorang yang menurut bukti permulaan yang
cukup, patut diduga melakukan perbuatan yang dapat
mengganggu, menghalangi, atau menghambat upaya
pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman yang
membahayakan keselamatan dan keamanan negara.
Semmy:
Lembaga mana yang eberhak menetapkan kebenaran bukti2
itu? Wah, bisa di-abuse dong sama TNI yang sukar
dipegang kata2nya. Lihat saja, milisi2 berkeliaran di
Dili bawa senjata, Kapuspen TNI bilang tidak ada. Dalam
keadaan aman saja sudah menipu, apapula kalau dalam
keadaan darurat atau perang....bisa langsung membunuh
tanpa cari tahu duduk perkara sebenarnya.
KESIMPULAN:
UU PKB tidak diperlukan saat ini karena adanya anggota2
TNI/POLRI di legislatif jelas melanggar UUD 1945, sumpah
prajurit (yang katanya sebagai pelindung konstitusi) dan
konflik kepentingan (conflict of interest) TNI.
===================
