PDI Perjuangan (PDIP) di mata lawan-lawannya selalu salah. Bahkan
seolah-olah menang pemilu juga merupakan bagian dari kesalahan PDIP. Pada
konteks ini yang "salah" adalah rakyat pemilih parpol tersebut. Seorang
ketua parpol yang gagal total dalam pemilu ini alias tak memperoleh satupun
kursi, sampai mengatakan bahwa rakyat yang memilih PDIP terkecoh oleh
banyaknya bendera PDIP dan bahkan karena masih bodoh-bodoh.
Yang berpendirian bahwa karena PDIP sudah berhasil meraih 33,3 persen suara
dalam pemilu ini, berarti parpol itu sudah menang telak juga terkena
kecaman. Dituding sebagai bodoh, tidak mengerti demokrasi, dan pemaksa
kehendak. Yang tak kalah memprihatinkan adalah kalimat yang digunakan oleh
Amien Rais, ketika diwawancarai D&R (edisi 26-31 Juli). Di situ Amien
mengatai rakyat yang berpandangan seperti itu adalah rakyat yang masih
belajar demokrasi dan masih ingusan. Menurut dia, sebuah parpol baru boleh
dikatakan benar-benar menang apabila berhasil memperoleh 50 persen plus 1.
Benar, rakyat (termasuk saya) masih belajar demokrasi. Mungkin Pak Amien
bisa menjadi guru kami, tetapi menurut saya guru yang baik, tidak akan
melecehkan murid-muridnya dengan menyebut mereka masih ingusan.
Menurut saya, pada prinsipnya apa yang dikatakan Pak Amien tentang
mayoritas sederhana itu adalah benar. Tetapi apakah bijaksana, kalau
prinsip itu dipakai juga pada situasi seperti ini? Yakni peserta pemilunya
ada 48 parpol? Apakah mungkin sebuah parpol benar-benar bisa mampu
memperoleh hasil 50 persen lebih di antara 47 parpol lain? Karena
suara-suara itu semua terbagi untuk 48 parpol, maka sebuah parpol hampir
mustahil meraih mayoritas sederhana itu. Lain kalau peserta pemilu hanya
sedikit, misalnya 2-3 parpol. Kalau rata-rata suara terbagi yang diperoleh
47 parpol pesaing berhasil meraih minimal 2 persen suara saja, jumlah suara
yang sudah "diambil" sudah 94 persen, yang tersisa tinggal 6 persen suara.
Jadi, prestasi PDIP meraih sampai 33,3 persen suara di tengah-tengah isu
kecurangan partai Golkar, sebenarnya sudah merupakan prestasi tersendiri.
Apalagi dibandingkan dengan parpol-parpol di bawahnya yang terpaut sangat
jauh.
Amien Rais berkata di D&R itu bahwa dia akan menghilangkan reservasinya
terhadap Megawati, kalau Mega segera tampil, bicara, dan dalam waktu tiga
bulan ini meyakinkan orang bahwa dia adalah pilihan yang lumayan bagus
dibandingkan yang lain. Dengan tampil dan bicaranya Mega pada tanggal 27
Juli dan pidato politiknya selama sekitar 80 menit pada tanggal 29 Juli
lalu, banyak orang tentu berharap, kali ini, Pak Amien bisa konsisten dan
konsekuen dengan apa yang diucapkan ini. Kecuali kalau "bisa meyakinkan
orang" itu ditafsir sedemikian rupa, sehingga bisa menjadi alasan agar
tetap bersikap reservasi terhadap Mega.
Banyak elite politik itu juga mengatakan bahwa karena yang mendukung Mega
hanya 33,3 persen, berarti sisanya tidak memilih Mega. Karena itu Mega
tidak bisa begitu saja diklaim sebagai capres yang memenangkan pemilu.
Mereka lupa bahwa di manapun di dunia ini, dalam iklim yang demokratis, di
mana ada lebih dari satu calon pimpinan bangsa, tidak ada yang bisa meraih
100 persen suara rakyat. Mereka yang tidak memilih pimpinan yang menang itu
tidak berarti otomatis anti terhadapnya. Dan sebagai bangsa yang dewasa
harus menghormati suara yang lebih banyak memilih si calon pimpinan dengan
memberi kesempatan kepadanya untuk memimpin. Kalau ada dua partai, yang
satu meraih 55 persen, yang lain 45 persen. Maka wajar kalau yang 45 persen
menghormati dan mengaku kalah terhadap yang 55 persen.
Setelah rakyat begitu antusias menggunakan hak pilihnya, dan hasil pemilu
sudah seperti sekarang, saya tidak habis pikir, banyak elite politik
tersebut masih sibuk terus bermanuver sana-sini, memasalahkan, mengatur,
membentuk ini dan itu. Seolah-olah semua keputusan akhir merekalah yang
paling tahu, semua ada di tangan mereka, dan yang berhak mengatur semuanya.
Kalau jadinya seperti ini, pemilu terasa mubazir. Untuk apa kita
capek-capek menyelenggarakan pemilu?. Mereka (yang haus kekuasaan) itu saja
yang mengatur semuanya (kalau mau demokrasi hanya tetap menjadi slogan dan
lips service).
Jadi, siapa sebenarnya yang disebut pemaksa kehendak?
Daniel H.T.
Daniel H.T.
______________________________________________________________________
If you want to subscribe or unsubscribe, send an empty email;
To subscribe: [EMAIL PROTECTED]
To unsubscribe: [EMAIL PROTECTED]
Sambut MASA DEPAN BARU Indonesia!
