lihat #
----------
From: Yap C. Young
To: [EMAIL PROTECTED]
Subject: Re: [Kuli Tinta] Pendapat Rakyat Ingusan
Date: Wednesday, August 04, 1999 8:25PM
Menurut etika demokrasi, pemenang Pemilu (sekalipun nggak mayoritas) diberi
kesempatan pertama untuk membentuk Pemerintahan. Lalu diberi tengat waktu
tertentu. Kalau berhasil, Pemerintahannya disahkan, kalau gagal, kesempatan
diberikan kepada pemenang kedua dst.
Begitu cara masyarakat demokrasi menghargai suara rakyat.
# pemikiran seperti ini merupakan salah satu proses 'pembodohan kepada
rakyat', hal ini digambarkan seakan-akan bahwa pemenang pemiliu berapapun
prosentasenya, mutlak atau tidak bahwa pemenang pemilu 'harus' memimpin atau
memerintah atas negara ini. Jika kita simak kalo suatu partai politik
menang mutlak (mis 51%) memang seharusnya partai politik tersebut akan
memimpin pemerintahan, apa yang terjadi jika suatu partai politik menang
mayoritas sederhana mis 33% tentunya partai tsb harus proaktif untuk mencari
dukungan dari partai lain baik dalam bentuk Koalisi, bisa juga Aliansi atau
dlsb untuk mencari dukungan untuk mengamankan suaranya agar tercapai 51% .
Bagaimana seandai jika partai politik tersebut tidak didukung oleh partai
lain, ya ini tentunya berkonsekwensi bisa-bisa partai tersebut kalah oleh
partai lain dalam pemunguta suara, hal ini bisa kita lihat di Australia dan
Jepang pemenang pemilu tidak selalu mutlak memimpin pemerintahan hal ini
disebabkan karena suaranya adalah 'mayoritas sederhana'.
Yang menjadi kontroversi disini, mengapa kita tidak berani memberi
kesempatan itu, sementara kita cukup sabar dengan molor-molornya kerja KPU,
atau pemberantasan KKN. Saya kira cukup fair memberi kesempatan membentuk
Pemerintahan itu kepada pemenang Pemilu, misalnya seminggu atau dua minggu,
sementara Pemerintah lama berstatus demisioner. Kalau terbukti gagal
membentuk Pemerintahan, baru kesempatannya diberikan kepada yang lain.
Saya kira dengan demikian tidak ada hati yang terluka, dan tidak ada yang
bisa mencap akal-akalan, sehingga dampak kekerasan dapat diredusir.
Banyak bukti pemenang pemilu tidak berhasil membentuk Pemerintahan. Yang
lagi ngetop misalnya Partainya Ehud Barak (Israel). Partai ini hampir setiap
Pemilu selalu memenangkannya, tetapi juga hampir selalu gagal membentuk
pemerintahan. Baru kali ini dia berhasil. Di Thailand lebih sering lagi.
Juga di India. Begitulah demokrasi menurut pemahaman dunia.
Kalau kesempatan ini tidak pernah diberikan, tentu ada yang berpandangan
bahwa hal itu sengaja dilakukan untuk menjegal satu pihak untuk mendukung
pihak lainnya. Atau untuk interest tertentu. Atau apalah. Dengan demikian
Pemerintah yang terbentuk bukan sepenuhnya bekerja untuk memajukan bangsa,
melainkan lebih sibuk mengatasi komplain pihak yang merasa dirugikan.
Hal ini sangat mudah dilakukan, dan sudah sangat dipahami para elit politik
kita, tetapi anehnya belum pernah ada niatan untuk menjalankannya. Malah
muncul istilah istilah baru yang lama lama Negara ini nampak menjadi
Fakultas Sospol Terebuka. Tiap hari melahirkan pengamat politik baru yang
semakin membingungkan rakyat.
Kalau sudah begini, kapan membangun Negaranya? Kapan kita bisa berharap
keluar dari krisis?
Yap
(terbawa tahu tentang politik)
>From: Abdur Rahim <[EMAIL PROTECTED]>
>Reply-To: [EMAIL PROTECTED]
>To: [EMAIL PROTECTED]
>CC: [EMAIL PROTECTED]
>Subject: Re: [Kuli Tinta] Pendapat Rakyat Ingusan
>Date: Wed, 4 Aug 1999 05:41:57 +0700 (JAVT)
>
>
>PDIP menang pemilu. Sudah pasti memang demikian, karena faktanya suara
>yang diraih PDIP di Pemilu memang yang terbesar. Argumen apapun akan
>mentah berhadapan dengan fakta ini. Dan rasanya tidak ada politisi yang
>menyangkal fakta ini, kecuali memang dia berani 'mati'.
>
>Megawati menjadi presiden. Hal ini bukan suatu implikasi dari menangnya
>PDIP di Pemilu. Sayang memang Pemilu kita hanya memilih anggota MPR, bukan
>memilih Presiden (suka atau tidak demikianlah faktanya). Namun dengan
>persentase suara yang paling banyak, kemungkinan Megawati menjadi presiden
>tentu juga paling besar. Tapi tidak tertutup kemungkinan Megawati gagal
>menjadi presiden. Dan hal ini tidak dapat dikatakan pemaksaan kehendak.
>Sebenarnya lidah ini malas mengatakan bahwa hal ini konstitusional (bosen
>banget), tapi memang demikian halnya. Fakta ini juga belum bisa diubah.
>
>Apapun yang terjadi hendaknya semua pihak mempersiapkan diri dan
>lingkungannya. Menjadi presiden ataupun menjadi oposisi toh katanya sama2
>terhormat, & sama2 bisa mengabdi pada bangsa ini. Jadi yang punya akses ke
>mana2, baik ke kalangan elite maupun ke masyarakat, tolong persiapkan
>mereka untuk menerima kekalahan maupun kemenangan dalam pemilihan
>Presiden nanti. Bukankah ada do'anya (siapa ya, udah lupa gue), "terhadap
>segala sesuatu, jadikan kita bersyukur".
>
>Jadi stop aja pembicaraan 33,3 % , tunggu SU MPR dan terima hasilnya. Atau
>mungkin pembicaraan 33,3 % di sini bagian dari psy war, atau strategi
>kampanye salah satu capres. Rasanya tidak. So.... udah lah, dibolak-balik
>memang demikian faktanya. Kalau kalangan elite masih melakukan manuver2,
>hal itu memang strategi mereka mengkampanyekan capres tertentu.
>Kalau kita memang bagian dari strategi itu, pantes aja diskusi masalah
>33,3 persen tidak kunjung berakhir di milis ini.
>
>beDoer
>
> > Banyak elite politik itu juga mengatakan bahwa karena yang mendukung
>Mega
> > hanya 33,3 persen, berarti sisanya tidak memilih Mega. Karena itu Mega
> > tidak bisa begitu saja diklaim sebagai capres yang memenangkan pemilu.
> > Mereka lupa bahwa di manapun di dunia ini, dalam iklim yang demokratis,
>di
> > mana ada lebih dari satu calon pimpinan bangsa, tidak ada yang bisa
>meraih
> > 100 persen suara rakyat. Mereka yang tidak memilih pimpinan yang menang
>itu
> > tidak berarti otomatis anti terhadapnya. Dan sebagai bangsa yang dewasa
> > harus menghormati suara yang lebih banyak memilih si calon pimpinan
>dengan
> > memberi kesempatan kepadanya untuk memimpin. Kalau ada dua partai, yang
> > satu meraih 55 persen, yang lain 45 persen. Maka wajar kalau yang 45
>persen
> > menghormati dan mengaku kalah terhadap yang 55 persen.
> >
> > Setelah rakyat begitu antusias menggunakan hak pilihnya, dan hasil
>pemilu
> > sudah seperti sekarang, saya tidak habis pikir, banyak elite politik
> > tersebut masih sibuk terus bermanuver sana-sini, memasalahkan, mengatur,
> > membentuk ini dan itu. Seolah-olah semua keputusan akhir merekalah yang
> > paling tahu, semua ada di tangan mereka, dan yang berhak mengatur
>semuanya.
> > Kalau jadinya seperti ini, pemilu terasa mubazir. Untuk apa kita
> > capek-capek menyelenggarakan pemilu?. Mereka (yang haus kekuasaan) itu
>saja
> > yang mengatur semuanya (kalau mau demokrasi hanya tetap menjadi slogan
>dan
> > lips service).
> >
> > Jadi, siapa sebenarnya yang disebut pemaksa kehendak?
> >
> > Daniel H.T.
> >
> >
> >
> >
> > Daniel H.T.
> >
> >
> >
> > ______________________________________________________________________
> > If you want to subscribe or unsubscribe, send an empty email;
> > To subscribe: [EMAIL PROTECTED]
> > To unsubscribe: [EMAIL PROTECTED]
> >
> > Sambut MASA DEPAN BARU Indonesia!
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
>
>
>______________________________________________________________________
>If you want to subscribe or unsubscribe, send an empty email;
>To subscribe: [EMAIL PROTECTED]
>To unsubscribe: [EMAIL PROTECTED]
>
>Sambut MASA DEPAN BARU Indonesia!
>
>
>
>
>
>
>
>
______________________________________________________
Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com
______________________________________________________________________
If you want to subscribe or unsubscribe, send an empty email;
To subscribe: [EMAIL PROTECTED]
To unsubscribe: [EMAIL PROTECTED]
Sambut MASA DEPAN BARU Indonesia!
______________________________________________________________________
If you want to subscribe or unsubscribe, send an empty email;
To subscribe: [EMAIL PROTECTED]
To unsubscribe: [EMAIL PROTECTED]
Sambut MASA DEPAN BARU Indonesia!
