Menurut saya karena common sense kita tidak sama dg definisi kemiskinan versi BPS. Mereka pakai angka statistik dg sampel panel data, sedangkan kita pakai feeling.
Definisi yang jadi acuan sudah berbeda. Makanya saya bilang sebelumnya, kalau mengritik perlu menjelaskan dan konsisten dg apa yang dikritik. Jika saya tidak sepakat dg definisi kemiskinan BPS yang rp 166 ribu/bulan/kapita itu, maka saya tidak percaya bahwa jumlah orang miskin kita "hanya" 37 juta. That's fine. Kemudian kalau saya serius mengritik, mungkin bisa menjelaskan definisi miskin dan jumlah estimasi menurut saya. Atau pake saja estimasi WB yang < $2/day, lebih dahsyat angkanya. And that's completely fine as well. Tapi kalau kita ambil angka tsb atau sepakat dg definisi tsb kemudian menuduh bahwa BPS merekayasa data, maka itu yang saya sebut tuduhan serius dan harus dibuktikan secara ilmiah juga. Modul konsumsi tidak terlalu tepat? Mungkin, tetapi hey.. perhatikan definisi BPS lagi: "Penduduk dikategorikan miskin jika rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan." Jadi IMHO, perdebatan lebih baik pada domain: orang miskin itu siapa? Dan ini yang akan lebih berguna bagi policy-making. Kalau membawa isu pada "BPS merekayasa perhitungan data", itu beda domain. Dan ini lebih mudah dibantah sebenarnya. Tunggu saja beberapa bulan lagi, modul data Susenas siap dibeli. Yang menuduh seharusnya bisa menghitung ulang sesuai definisi yang diklaim BPS dan tunjukkan kalau angka tsb beda. Kalau benar terbukti, bisa somasi BPS tuh... Yang saya protes adalah kritikan yang mencampuradukkan antara dalil ekonomi sbg scholars, perasaan, dan kepentingan politik. Seperti membandingkan apel saya yang segar dg jeruk BPS yang dituduh busuk. Ya jaka sembung.. Kalau politisi protes, ya pake aja dalil bahwa definisi BPS tidak sesuai dg yang diharapkan publik/policy makers. So your figures mean nothing dude, goodbye. Kalau rakyat yang protes misal spt mas Irwan tulis, ya wajar.. sah2 saja kalau pake common sense. Kalau yang katanya ekonom scholar protes, tapi mencampur adukkan antara perbandingan definisi dan metode yang beda, dan hasil yang beda... ya gimana toh? perdebatan panggung akademisi kok dicampur dg perasaan. Kemudian sedikit tanggapan buat Mas Ikhsan: 1% kelihatan banyak, tetapi saya kira masih dalam batas wajar. Karena tingkat kemiskinan (versi BPS) yang ada 2 tahun yl sudah cukup tinggi. Kecuali negara kita sama spt negara2 sub-sahara afrika yg hopeless, maka wajar kalau saat2 ini kita mulai bounce back menuju titik sebelum krisis (yang kita sudah ketinggalan dg negara2 tetangga). Lihat data kemiskinan thn 1981-1984, maka terjadi pengurangan 5.3% atau rata2 1.7%/tahun. Atau 1984-1987 yang berkurang 4.2%. Fluktuasi jangka pendek mungkin bisa cukup tinggi. Selain itu (ini baru dugaan saya): Askeskin turut berpengaruh. Askes untuk orang miskin dimana para insured tidak perlu bayar premi untuk 60 juta penduduk miskin (2006) atau 76.4 juta (2007). Saya ada survey kecil2an ke beberapa daerah, dan mendapati tingkat berobat ke RS dg kartu Askeskin ini meningkat tajam. Mungkinkah sebagian penduduk miskin mengalihkan biaya berobat untuk konsumsi yg lain, atau tingkat kesehatan membaik sehingga lebih produktif? Sekali lagi, ini baru dugaan saya, will be glad if anyone can provide better argument/data. Again, kerangka tsb masih pake definisi BPS. Buat Mas Irwan: "Bukankah pendapatan juga terkait dengan 'pengangguran' & ketersedian/daya serap lapangan kerja?" kembali ke soal definisi yang dipakai BPS. Sampel itu sama dg RT yang disampel Maret 2006. Sebagian besar adalah orang2 yang ada diluar sektor formal. Sehingga argumen lapangan kerja dan pengangguran menjadi tidak relevan. Yang disampel bukan orang2 seperti anda atau saya. Juga definisi BPS pada modul konsumsi bukan pendapatan. cmiiw. salam, fau On 7/11/07, IrwanK <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Wah, makin seru nih rasanya (buat yang awam seperti saya). :-) Faktanya kan: - Nilai batas (pendapatan) sebagai acuan/patokan kemiskinan ditingkatkan.. - Rata" Pendapatan meningkat(?).. boleh sangsi gak nih? :-p Bukankah pendapatan juga terkait dengan 'pengangguran' & ketersedian/daya serap lapangan kerja? - Harga" barang (sudah jelas) meningkat tajam. Kesimpulannya: - Tingkat kemiskinan menurun(?).. Mungkin jalan tengahnya (biar semua pihak puas): - Lembaga yang meragukan bisa memberikan data pembanding (sampel). Kalau bisa dari wilayah yang sama dengan yang diambil BPS. Kendala: SDM, dana(?), perijinan&kewenangan(?), waktu. - Lembaga resmi (BPS) membuka/bedah data yang mereka ambil.. BPS bersama lembaga" terkait melakukan verifikasi ulang atas data yang mereka gunakan. Kendala: gengsi donk ah(?) karena menyangkut kredibilitas. Apakah data yang mereka ambil itu memang layak untuk dijadikan patokan? (kalau enggan dikatakan mewakili kondisi aktual di Indonesia).. Benarkah data yang diambil bisa 'mewakili' Indonesia secara umum.. atau yang diambil hanya area tertentu yang dapat mendukung 'hipotesis' awal atau 'tujuan akhir' saja? Apakah common sense tidak bisa (sama sekali) menjadi salah satu acuan/hipotesis? Kalau 'menerima' conspiracy theory dianggap sexy, apakah menolaknya bukan hal yang sama? Padahal di dunia ini gak semua orang baik" lho.. ada (banyak?) orang yang jahat & manipulatif.. Kalau semua orang baik" & tidak nyeleneh, kita tidak perlu hukum.. Begitu yang pernah saya dengar dari Yusril dalam salah satu khutbah Jum'at di UI.. karena hukum dibuat/ diturunkan Allah untuk mengatur sebagai respon atas 'ketidak-percayaan' bahwa semua orang akan baik" saja.. :-) Jadi, posti (positif tinking) itu boleh, dan neti (negatif tinking) juga wajar.. yang penting punya landasan/tidak.. termasuk fakta & indikator di lapangan.. CMIIW.. Wassalam, Irwan.K On 7/6/07, mikhsan_modjo <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > Mbak Fau saya sedikit komen. > > Saya pikir angka 1 persen atau 2.13 juta orang dalam satu tahun > adalah cukup besar. Bahkan bisa dibilang fantastik. Kalau > dibandingkan dengan angka historis perhitungan BPS, saya pakai period > 1987-1996 Orba dimana jumlah orang miskin berkurang dari 30 ke 22.5 > juta, atau sekitar 833 ribu pertahun, maka angka 2.13 adalah sangat- > sangat luar biasa. > > Jadi penurunan ini, kalau benar, bisa dibilang sebuah prestasi. > Persoalannya belum ada yang mengklaimnya sebagai sebuah prestasi. > Karena memang sulit untuk menjustifikasi dari fakta-fakta yang bisa > diobservasi sambil lalu. > > Bukan saya membela TIB, tapi saya pikir sikap skeptis dan apriori > mereka adalah wajar. Pendapatan sedikit meningkat, akan tetapi harga > juga naik. Loh kok bisa kemiskinan turun dengan lumayan drastis. > Padahal pendapatan yang meningkat itu masih lebih kecil dari masa > Orba yang diatas 7% itu. > > Masak karena BLT sih, seperti yang dikatakan Arizal itu..? Apalagi > kalau mengukurnya pakai data konsumsi - yang biasanya lebih stabil > dari pendapatan karena ada proses smoothing dan insurance. > > Ringkasnya, saya pikir ini bukan conspiracy, tapi sekedar common > sense saja. Menarik kalau ada ekonom "pemerintah", yang berani tentu > saja, urun rembuk menjelaskan angka-angka yang lumayan puzzling > ini.... > > Salam, > > > fau swasono <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > Saya sendiri -saat ini- menilai bahwa -tampaknya- data BPS masih > dalam range of acceptance. Asumsinya berdasarkan apa yang diungkapkan > oleh BPS mengenai sampling dan metodologi. Tetapi apakah saya > bergembira ria? Hmmm... menurut saya, penurunan sekitar 1% angka > kemiskinan ini dalam waktu satu tahun masih sangat kecil, seharusnya > bisa menurunkan lebih banyak. > > ............ > > > Jadi menurut saya, assuming bahwa data BPS itu within the > acceptance range, maka pemerintah terlalu berlebihan untuk bergembira > atau tergesa2 mencatatkan hal itu sebagai prestasi. Sebaliknya > tuduhan bahwa BPS pembohong oleh Indef ini patut disikapi kritis > pula, walau saya yakin sebentar lagi koran2 dan milis akan berhias > berita yang berdasarkan tuduhan Indef ini. Conspiracy theory is > always sexy. >
