Kita batasi dalam definisinya BPS ya.. bukan definisi yang beda, supaya ngga jaka sembung.
On 7/11/07, IrwanK <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Kenapa begitu? Ambil contoh, kenaikan gaji tahunan/massal di suatu perusahaan 5% sementara inflasi 10% (padahal kenaikan harga di pasar/warung jauh di atas angka inflasi tsb).. Artinya apa? IMHO, daya beli publik merosot.. Itu bagi mereka yang masih bisa bekerja/mendapat penghasilan bulanan rutin.. Anggaplah target survey BPS adalah para 'pekerja informal'.. Tetap saja mereka bisa dianggap sama dengan pekerja formal, karena yang disurvey angka pendapatan & konsumsinya toh? Hanya beda sumbernya saja.. Yang satu formal, lainnya informail.. :-)
Jelas beda. Argumen anda pake argumen orang kantoran, sedangkan 85% yang disurvey bukan orang gajian. Kalau pekerja formal merasa kenaikan gajinya tidak cukup mengejar inflasi, ya tidak banyak hubungannya dg sampel BPS, kebanyakan bukan mereka yang ditanya kok. Lagipula bukan pendapatan yang dicatat, tapi pengeluaran. Saudara saya ada yang punya warung. Pendapatannya setahun terakhir meningkat, bukan karena dia jadi kaya, tetapi karena inflasi (harga2 jualannya naik). Pengeluarannya pun meningkat, bukan karena dia meningkatkan konsumsinya tetapi lagi2 karena inflasi. Jadi selama sampel tsb masih elastis mengikuti inflasi dan melampaui pengeluaran 166 ribu/kapita/bln itu ya mereka diatas poverty line. Itulah mengapa saya bilang, untuk micro-policy angka ini masih jauh dari sufficient. Necessary but not sufficient. Perlu menengok definisi, metode dan sampel sebelum menggunakannya lebih jauh. Nah, kalau tahun lalu saja dengan daya beli yang belum merosot ada x jt
orang miskin, apa benar, saat ini x jt justru berkurang? Bukankah dengan naiknya angka patokan/ definisi kemiskinan, akan memicu meningkatnya jumlah (x jt)? Karena orang" yang tadinya masuk dalam level di atasnya bisa saja terbawa/merosot ke jenjang miskin. Belum lagi kalau kita bicara soal daya beli yang menurun..
Setahu saya yang dijadikan sampel itu RT berdasarkan data BLT 2006. Jadi kalau ada pengurangan kemiskinan, maka itu ditarik dari sampel ini. (maksudnya ditarik ke populasi). Misalkan pada periode maret 2005- maret 2006 ada x jt orang miskin. Ceteris paribus (inflasi tetap, pengeluaran tetap) maka jumlah orang miskin pada periode mar 2006- mar 2007 akan tetap x jt. Bener ga? Sekarang kalau misal inflasi mar 06-07 < inflasi mar 05-06, dan pengeluaran kita kontrol dg meng-adjustnya thd inflated poverty line (dari 152 rb ke 166 rb atau naik 9.67%). Logikanya, ada kemungkinan x turun kan? Sekedar contoh, dari hasil bincang" kecil dengan beberapa orang di
kampungnya istri saya, uang 10 ribu rupiah sebelum harga BBM naik, masih bisa untuk membeli beras, sedikit lauk & minyak tanah.. namun setelah harga BBM naik, uang segitu hanya cukup untuk membeli sedikit beras & minyak tanah.. untuk lauknya sudah defisit..
BBM naik terakhir thn berapa? Susenas ini membandingkan periode maret 2006 ke maret 2007. Justru dampak BBM jadi lebih kecil dibandingkan dg periode maret 2005 ke maret 2006. Faktanya, kenaikan harga barang seperti menjadi ritual tahunan atau bahkan
dadakan.. indikasinya adalah kelangkaan komoditas di pasaran.. Lah, berapa banyak orang" yang terkena dampak kenaikan harga tersebut? Sedikit? Atau malah berkurang (baca: orang miskin berkurang).. Ini memang contoh kecil/ sangat sederhana.. sangat jauh dari metode lembaga survey legal.. :D
Kalau soal naik harga (inflasi), dari saya masih kecil juga tiap tahun harga selalu naik :) wassalam, fau
