--- In [email protected], amir syah <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > Well, saya akui ada kesalahan perhitungan, karena buru2 ngetik dan pikir. Harap maklum. Tapi jelas itu bukan korupsi. Korupsi itu harus memenuhi unsur2nya hingga bisa digolongkan dalam korupsi. Jadi jangan karena tidak menyukai pendapat saya maka maka dengan mudah menuduh saya korupsi.
gaut say: ga masalah mas, klo ga pernah salah berarti bukan manusia. > Satu lagi, semua orang bebas berpendapat kan??? gaut say: betul.. semua boleh ngomong apa saja.. sak senenge, gratis.. loo... gaut say: menanggapi bagian surat berikutnya.. betul mas, kebijakan itu patut dikoreksi tapi menurut saya mas amir cuman menempatkan sudut pandang dari "korban" karena gajinya berkurang. coba seandainya sudut pandang diubah, klo yang Tugas Belajar (TB) tidak mengalami pengurangan gaji, lalu siapa yang akan jadi korban? banyak personel kita yang mungkin saja merasa ungkapan orang yang TB minta gaji sama itu keterlaluan. soalnya bukannya yang TB sudah banyak diuntungkan mosok masih juga mau minta lebih. lalu coba dari sudut pandang organisasi, personil yang TB belum memberikan kontribusi apapun ke organisasi, bisa aja sesudah TB nya selesai ga mau balik, dan ini banyak kejadian contoh paling sering tuh di BPPT. yang abis pinter di Jepang, jerman sono ga mo pada balik soalnya tawaran gajinya lebih bagus di sono. jadi menurut saya TB sementara menguntungkan buat pelaku, sedangkan organisasi belum tentu. satu kebijakan diambil tentu ada yang dirugikan dan dalam praktik yang sehat kebijakan diusahakan menghasilkan korban seminimal mungkin. dalam hal ini bisa jadi populasi TB lebih sedikit dari yang tidak maka "dikorbankan". di satker lain selain departemen keuanganan personil yang TB sudah dipankas gajinya sejak dulu kala. kita baru sekarang ini dipangkas penghasilannya. klo ga percaya coba cek gaji dosen kopertis yang TB. gajinya tinggal 50% bukan cuma uang makan doang yang hilang. quote: > semua pasti tahu sejarah keputusan yang pernah diambil. Bahkan dalam hal2 tertentu Peraturan Pemerintah dan KMK pun bisa dilanggar oleh keputusan manajemen Atau keputusan yang diambil melampau kekuasaan yang melekat pada suatu manajemen hingga bisa merugikan pihak2 lain. Dan karena tidak ada yang berani berteriak apalagi mem-PTUN-kan keputusan manajemen tersebut, maka hal2 yang sama terus berulang. Sampai kapan semua ini harus terjadi???? opini yang bagus mas, saya dukung. PTUNkan semua peraturan yang merugikan buat mas amir. saya hanya bisa dukung moral. yang jelas kemungkinan menang sangat kecil. karena setiap aturan selalu ada pengecualian. dalam banyak hal sebenarnya saya juga tidak setuju pengecualian tersebut karena pengecualian-pengecualian itu merupakan celah buat korupsi ditingkat pejabat tinggi. cuman sayangnya saya juga sering lihat bahwa banyak diantara kita (bahkan mungkin juga saya) lebih suka diperlakukan sebagai pengecualian misalnya temen seangkatan pada belum waktunya mutasi, kita udah mutasi duluan. dll dsb lah.. banyak contoh. bahkan untukl mencapai pengecualian tersebut kita rela bayar. bener mas bayar.. klo bisa D4 tuh ga harus ujian tapi cukup bayar berapa aja, saya milih bayar tapi dijamin lulus. tapi kan ga bisa dan itu termasuk korupsi dan saya juga bagian yang anti korupsi. quote: > Yang saya lakukan bukan by result tapi by process. Walaupun tidak berhasil atau tidak ada hasilnya, itu bukan masalah. Yang penting saya menjalankan peran saya yang saat ini hanya mampu sebatas berteriak2/omong doang. Setidaknya saya tidak "NURUT DOANG" seperti kerbau dicucuk hidungnya. Atau hanya memuji2 pejabat or diperkirakan bakal calon pejabat agar namanya bisa diingat sang pejabat di masa datang hingga syukur2 dapat memberikan benefit bagi karir dan kesejahteraan. yak.. setuju, kita baru bisa menjalankan apa yang bisa kita jalankan. kita sementara di gaji untuk jadi pelaksana maka jadilah pelaksana yang prima. demikian juga mas amir yang saat ini dibayar untuk sekolah ya.. tunjukan sekolah yang prima. bos-bos di atas sana digaji untuk bikin aturan-aturan walaupun "ngaco" ya itu hasil pekerjaan prima mereka. bekerja optimal sesuai fokus pekerjaan menurut saya tidak sama dengan "NURUT DOANG". kita ini bawahan dan ada atasan diatas kita, atasan kita pun akan melakukan tindakan sesuai perintah dari atasannya lagi, dan begitu seterusnya itu yang disebut rantai komando. mereka dan kita juga adalah bagian dari rantai komando, jujur aja kita dibayar untuk menjalankan komando. klo kita menentang alur komando sebaiknya keluar dari rangkaian komando. tentu bisa saja komando salah akibat kesalahan komandan. dan menurut saya ada yang menilai komandan tersebut, bisa jadi masyarakat sebagai stake holder, atau presiden sebagai komandan tertinggi, atau DPR sebagai pengamat. Gusti Allah mboten sare. seandainya anda merasa dizolimi percaya deh ma kekuatan-NYA qoute: > Kita kan bukan lulusan IPDN:) benar mas tapi kita PNS.. ingat PNS... PNS bukan DPR yang dapat menentang komando. protes jelas boleh wong kita juga manusia tapi klo komando sudah bilang demikian ya dijalankan aja sesuai komandonya. apa itu "NURUT DOANG"? bukan dong.. itu resiko profesi. semua pekerjaan jelas punya resiko kan??.. klo mo ga masuk dibawah komando ya jadi pengusaha kan enak malah jadi komandan. bisa nyuruh2 pegawai.. semoga uneg-uneg saya juga bisa dinikmati di cofee morning... klo ada salah kata mohon maaf yaa... mo lebaran nih.. hehehe.. :D Salam GAWAT Gaut > Saya tidak tahu apakah semua mengetahui hal yang akan saya sampaikan: > > Yang saya ungkapkan dalam setiap postingan saya adalah bagian dari partisipasi yang merupakan hak setiap individu untuk mengoreksi suatu kebijakan yang kurang pas dan merugikan apalagi ada diskriminasi. > > Dinegara2 maju, kebijakan yang diambil oleh para pimpinan dan manajemen menjadi lebih efektif karena banyaknya kontrol dan partisipasi dari stake holder. So, saya merasa adalah bagian dari stake holder dan merasa berkewajiban untuk mengkritik kebijakan/keputusan yang kurang pas. Saya tidak akan YES BOS dan ABS demi keselamatan dan kenyamanan diri sendiri. > > Posisi saya sekarang ini hanya mampu untuk berteriak2 dan itu adalah batas kemampuan saya. Setidaknya saya ingin terlibat lebih jauh agar DJPBN semakin baik. > > semua pasti tahu sejarah keputusan yang pernah diambil. Bahkan dalam hal2 tertentu Peraturan Pemerintah dan KMK pun bisa dilanggar oleh keputusan manajemen Atau keputusan yang diambil melampau kekuasaan yang melekat pada suatu manajemen hingga bisa merugikan pihak2 lain. Dan karena tidak ada yang berani berteriak apalagi mem-PTUN-kan keputusan manajemen tersebut, maka hal2 yang sama terus berulang. Sampai kapan semua ini harus terjadi???? > > Percayalah, makin banyak partisipasi dan control walaupun hanya berupa teriakan2 maka akan mendorong manajemen membuat kebutusan lebih efektif dan adil. Adil disini bukan dalam arti semuanya harus puas. Tetapi adil dalam arti manajemen menunjukkan kemauan kuatnya untuk membuat proses yang transparan, adil dan akuntabel. Hakim pun bila memutuskan perkara salah, asal dia sudah berusaha sekuat tenaga (bukan asal2an), maka dia tetap mendapatkan satu pahala (kalo benar =2 pahala). > > Yang saya lakukan bukan by result tapi by process. Walaupun tidak berhasil atau tidak ada hasilnya, itu bukan masalah. Yang penting saya menjalankan peran saya yang saat ini hanya mampu sebatas berteriak2/omong doang. Setidaknya saya tidak "NURUT DOANG" seperti kerbau dicucuk hidungnya. Atau hanya memuji2 pejabat or diperkirakan bakal calon pejabat agar namanya bisa diingat sang pejabat di masa datang hingga syukur2 dapat memberikan benefit bagi karir dan kesejahteraan. > Kita kan bukan lulusan IPDN:) >
