Nomor : 31/XI/MANTOKU/2006
Perihal : Keuangan Kwarnas
Kepada Yth.
1. Kakak. Prof. DR. Dr. AZRUL AZWAR MPH.,
Kakwarnas Gerakan Pramuka.
2. Kakak Para Waka Kwarnas.
3. Kakak Dr. JOEDYANINGSIH SW, MSc.
Sesjen Kwarnas Gerakan Pramuka.
di Jakarta.
Salam Pramuka,
Bersama ini saya :
- Nama : SUMANTO (Laki-laki)
- Tempat &Tgl. Lahir : Solo, 30 Desember 1951
- Pendidikan Terakhir : SMEA, Tahun 1971, dan
Kursus
Tata Buku. Bon ai & A2 Tamat 1973
- Mulai Kerja Kwarnas : Terhitung Mulai Tgl. 1 Mei 1976
SK Percobaan 049/KN/1976 (23-4-1976)
SK Tetap 089/KN/1976 (25-8-1976)
- Tugas & Tanggung Jawab : Pjs. PU Verifikasi Dana dan Usaha
Biro Keuangan.
- Golongan Tingkat : ll/c (TMT. 1 Oktober 2006)
SK. 166rTahun 2006 Tgl 13-11-2006
- Pengalaman Kerja : 2 tahun 4 bulan (1-1-1974 s/d
30-4-1976
Honor Prim Kopad D.07
KODIM 0727/Kra Surakarta
(SuratKet. 30/IV/1976)
Sehubungan rendahnya pendidikan dan minimnya pengetahuan yang saya miliki,
untuk menjalankan tugas-lugas Verifikasi Kwarnas.
Guna untuk menambah wawasan pengetahuan, terpaksa saya memberanikan diri
mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Kakak mengenai yang berkaitan
dengan keuangan Kwarnas, antara lain:
PERTANYAAN Ke : I
Perihal Kwitansi yanq dicoret
Ada 2 (dua) buah kwitansi pengajuan pembayaran uang tugas teman-teman staf
Kwarnas, jumlah uangnya mencapai Rp. 840.000,- pada tangga! 11 Agustus 2006
di coret secara silang oleh Kak Drs. Ramlin Sairin, MM, selaku Bendahara Umum
Kwarnas, dalam pencoretan tersebut tidak ada komentar apa-apa secara tertulis.
- Yang pemah saya alami kalau ada kesalahan/kekeliruan oleh
pemimpin dulu
dalam pengajuan kwitansi, beliau cukup memberi tanda pada yang salah untuk
dibetulkan atau cukup menulis di secarik kertas/disposisi untuk dibetulkan
sesuai isi disposisi yang dimaksud.
- Saya masih ingat pesan dari guru yang mengajar saya sewaktu masih
sekolah
yang intinya antara lain "Tidak boleh mencoret kwitansi yang masih dinyatakan
berlaku (masih dalam proses) apalagi sampai menyobek, jtu dilarang. karena
bukti-bukti otentik bilamana masih diperlukan, terkecuali sudah diganti dengan
catatan benar-benar sudah betul". Dengan kata dilarang memberi arti ada kaitan
dengan hukum.
Kwitansi yang dicoret berarti tidak bisa dibayar, yaitu:
a. Kwitansi sebesar Rp. 350.000,- tugas 10 orang staf pada tanggal 9 Juli
2006.
Dengan surat tugas No. 205/ST/2006.
b. Kwitansi sebesar Rp. 490.000,- tugas 7 orang staf, tugas tanggal 5 -
Agustus
2006, dengan surat tugas No. 206/ST/2005.
( Copy : Lampiran ke I )
Yang saya pertanyakan di sini:
a. Bagaimana tanggapan Kakak-kakak adanya kejadian tersebut
(apakah
dibenarkan Kwarnas).
b. Apakah nasib kwitansi tersebut tetap tidak bisa diuangkan/dibayarkan oleh
Kwarnas, kalau sudah tidak bisa diuangkan, saya akan usaha mencari donatur
sebesar Rp. 840.000,- guna untuk membayar teman-teman yang tugas
tersebut.
PERTANYAAN Ke : II
Pengeluaran UUDP Kegiatan Kunjungan ke Kualalumpur Malaysia tgl. 4 Agustus
2006 dalam menghadiri Penganugerahan Bintang "Pingkat Semangat Padi" yang
nilainya mencapai sebesar Rp. 60.355.110,- (enam puluh juta tiga ratus lima
puluh lima ribu seratus sepuluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
a. UUDP Vide Kas 2/8/2006 sebesar = Rp. 21.927.500,-
Biaya akomodasi di Hotel Malaysia
b. UUDP Vide Kas 3/8/2006 sebesar = Rp. 2.255.100,-
Biaya Airport tax Kuala Lumpur
c. UUDP Vide Kas 4/8/2006 sebesar = Rp. 1.500.000,-
Untuk Airport tax Sukarno Hatta
d. UUDP Vide Kas 5/8/2006 sebesar = Rp. 15.000.000,-
Untuk Piskal luar negeri 15 orang
e. UUDP Vide Kas 6/8/2006 sebesar = Rp. 19.672.500,-
Biaya cadangan
Jumlah = Rp.
60.355.110,-
Dalam pengeluaran UUDP tersebut tidak didukung aturan-aturan yang berlaku di
Kwarnas antara lain:
1. Tidak ada SPMU.
2. Tidak disertai surat perintah/pengajuan secara tertulis dari
Pimpinan untuk
pengeluaran uang tersebut.
3. Tidak tercatat pada buku register pengajuan kwitansi-kwitansi
di Biro Keuangan.
(Karena buku tersebut sebagai alat kontrol bagi Verifikasi Keuangan).
Yang ada hanya daftar nama-nama yang berangkat, itupun daftar nama-nama
tersebut tidak ada yang menandatangani/memaraf sebagai penanggung jawab.
Perlu diketahui : dalam UUDP tersebut yang mengeluarkan uang Kak Drs. Ramli
Sairin, MM. selaku Bendahara umum. Begitu juga yang menerima uangnya beliau.
Yang saya pertanyakan :
Apakah cara pengeluaran UUDP tersebut dibenarkan Kwarnas?
(Copy Lainpiran kc 2 )
PERTANYAAN Ke : III
Surat Tugas JAMNAS 2006 dari orang luar Kwarnas yang dibuat/ditanda tangani
Bendahara Umum dan di TU Kwarnas sebagai arsipnya tidak ada (nomor surat
tercatat di TU tetapi Arsip Surat Tugasnya tidak ada).
Surat Tugas tersebut antara lain:
1. Nomor 175/ST/2006 untuk 5 orang
Tugas tgl. 15-17 Juli 2006
2. Nomor 176/ST/2006 untuk 5 orang
Tugas tgl. 19-20 Juli 2006
3. Nomor 177/ST/2006 untuk 5 orang
Tugas tgl. 21 - 22 Juli 2006
Yang dipertanyakan:
1. Apakah penandatanganan Surat Tugas tersebut dibenarkan oleh
Kwarnas?
2. Bagaimana reaksi Kwarnas adanya Surat Tugas tersebut, tetapi
di TU Kwarnas
tidak menyimpan arsipnya. Padahal arsip sangat tesar pengaruhnya dengan
kinerja Kwarnas.
(Copy : Lampiran ke 3 )
PERTANYAAN Ke : IV
Perangkapan Jabatan Bendahara Umum.
Menurut catatan, yang saya dapat dari Buku Pedoman : Bendaharawan, Pegawai
Administrasi, Pengawasan Keuangan yang disusun oleh Bp.
HARJONO
SUMOSUDIRJO, SH, dan kawan-kawan .
Di sana tertulis antara lain sebagai berikut : "Pasal 78 (1) ICW memuat
larangan
perangkapan jabatan Bendaharawan", aturan tersebut berlaku sejak bulan April
1980.
Yang saya pertanyakan :
- Apakah aturan tersebut masih diperlakukan di pemerintahan kita
Indonesia ini?
- Bagaimana di Kwarnas?
Perlu diketahui:
Semenjak Kak Zulhan Soleh Siregar, BSc, dari Karo Keuangan dipindah ke Kedai
Kwarnas. kondisi cara kerja staf Biro Keuangan semakin memburuk, karena
ketidak
mengertiannya/ketidak peduliannya Bendahara Kwarnas terhadap aturan yang
berkaitan dengan uang.
Dalam pengeluaran uang kas Kwarnas
1. SPMU yang menandatangani Bendahara Umum
2. Pengeluaran uang Kas Kecil dilakukan juga oleh
Bendahara Umum
(seharusnya yang menandatangani kwitansi pengeluaran adalah Kepala Biro
Keuangan, akan tetapi dilakukan oleh Bendahara Umum), dll.
Masalah ini bagi orang lain/awam tidak bermasalah, tapi
bagi Verifikasi
berpengaruh.
Apalagi menduduki/mengerjakan pekerjaan Kepala Biro Keuangan tidak ada surat
perintah/penunjukan secara tertulis dari Ka Kwarnas. Ha! ini sangal
disayangkan,
mengingat Kwarnas adalah suatu organisasi pendidikan, yang tidak bisa berbuat
semaunya/seenaknya sendiri.
PERTANYAAN Ke : V
Surat Tugas 189/ST/2006. Tql. 27 Juli 2006 tentang Verifikasi Jamnas 2006.
Mohon diketahui mengenai JAMNAS 2006
1. Katanya beliau, dalam menerima uang bantuan Jamnas 2006
(Block
Grand/DlPA dilakukan/dilaksanakan oleh beliau (Kak Drs. Ramli Sairin, MM.)
Bendahara Umum Kwarnas.
2. Yang bertindak/selaku juru bayar/pelaksanaan pembayaran
kegiatan Jamnas
2006 dilakukan Kak. Drs. Ramli Sairin, MM. Bendahara Umum Kwarnas.
3. Yang bertugas Verifikasi kegiatan Jamnas 2006 dikerjakan Kak
Drs. Ramli
Sairin, MM. selaku Andalan Nasional Kwarnas.
Coba diamati dengan teliti:
Penerima bantuan oleh Bendahara Umum Kwarnas. Pembayar kegiatan Jamnas
2006 oleh Bendahara Umum Kwarnas, untuk tugas Verifikasi oleh
Andalan
Nasional Kwarnas. Cara kerja tersebut sangat diragukan karena jabatan 3 (tiga)
macam yang berikaitan dengan uang tapi yang mengerjakan nanya satu orang
yaitu
Kakak Drs. Ramli Sairin, MM.
Sebenarnya yang membuat SPJ dan yang diperiksa itu Kak Drs. Ramli Sairin, MM.
bukan malah tugas Verifikasi Jamnas? (seharusnya beliau diperiksa bukan malah
memeriksa).
Yang saya pertanyakan antara lain:
1. Dalam menjalankan tugas 3 macam tersebut yang hanya dikerjakan oleh
seorang. Apakah itu dibenarkan Kwarnas?
2. Dalam Surat Tugas 189/ST/2006 tersebut mengenai biaya tugas. di
sana tertulis
"Biaya pelaksanaan Tugas ini menjadi beban Kwartir Nasional Gerakan
Pramuka". Tapi dalam pelaksanaannya tidak, rnelainkan dibebankan pada
Jamnas 2006.
Hal ini juga menjadi salah satu catatan untuk verifikasi, karena menyangkut
uang.
(Copy . Lampiran ke 4)
PERTANYAAN Ke : VI
Pembayaran Rp. 40.000.000,- (ompat puluh juta) untuk biaya tim
Verifikasi
Jamnas 2006, dengan dasar nota Ka Kwarnas kepada Bendahara Umum Nomor
38/2006 tertanggal 20 Oktober 2006.
Mengenai ini saya tidak mempermasalahkan atas kebijaksaan Ka Kwarnas.
Yang menjadi permasalahannya :
Dalam pengeluaran Rp. 40.000.000,- Vide Kas 168/10/2006
1. Pada kwitansi tidak ditulis dasarnya apa dalam pengeluaran
uang tersebut dan
memakai SK mana?
2. Tidak ada SPMU
3. Tidak dilampiri Surat Tugas 189/ST/2006 dan 216/ST/2006
4. Tidak ada daftar nama-nama yang menerima uang /tanda terima uang
tersebut.
6
Yang saya pertanyakan :
Apakah dalam pengeluaran uang tidak dilengkapi syara-syaratnya, bisa
dibenarkan
Kwarnas?
(Copy : Lampiran ke 5 )
PERTANYAAN Ke : VII
Pengeluaran uang Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) Vide Kas
26/9'2006 untuk pembayaran transport rapat Tim Verifikasi Jamnas 2006 tgl. 25
Agustus 2006.
1. Tidak ada SPMU
2. Tidak ada Surat Pengajuan/perintah secara tertulis untuk
pengeluaran uang
tersebut dari pimpinan.
3. di Kwarnas tidak ada aturan pembayaran uang transport kepada
karyawan
Kwarnas sebesar Rp. 150.000.-/hari. terkecuali ANNAS dari daerah Bandung
(itu peraturannya sampai sekarang belum jelas)
Apa ini juga dibenarkan Kwarnas?
(Copi: Lampiran ke 6 )
PERTANYAAN Ke : VIII
UUDP biaya perjalanan Tim Verifikasi. Dana Black Grand Jamnas Tgl. 15-17
September 2006 ke Bandung Rp 10.000.000,- (sepuluh juta riipiah), dengan Vide
Kas 3C/9/2006. Dalam Pengeluaran uang tersebut:
1. Tidak dilampiri bukti-bukti penggunaan uang tersebut.
2. Daftar nama-nama petugas tidak ada/daftar penerima uang, dll.
Apakah pengeluaran uang tersebut dibenarkan Kwarnas
(Copy Lampiran ke 7 )
PERTANYAAN Ke : IX
Pembayaran UUDP Biaya Tim Verifikasi Jarnnas 2006.
Dalam kwitansi pengeluaran/pembayar UUDP tersebut tidak disebutkan secara
jelas mengenai pengeluaran tersabut. Hal pengeluaran seperti itu masih kurang
persyaratannya, antara lain :
1. Tidak ada SPMU
2. Tidak disebut penggunaan secara jelas/terperinci
3. Tidak ada surat permintaan/perintah dari pimpinan
4. Daftar nama-nama tidak ada, dll.
UUDP tersebut adalah (sebagai contoh):
1. UUDP sebesar Rp. 1.000.000,- Vide Kas 58/9/2006
2. UUDP sebesar Rp. 7.000.000,- Vide Kas 28/11/2006
(Copy : Lampiran ke 8)
Yang saya pertanyakan:
Apakah pengeluaran UUDP tersebut dibenarkan Kwarnas?
PERTANYAAN Ke : X
SK 122 Tahun 2006 Tgl. 23 Agustus 2006 tentang tunjangan untuk mendukung
biaya pendidikan keluarga (gaji 13 kepada karyawan Kwarnas)
Pimpinan juga menerima gaji 13 tersebut yang penerimaan memakai dasar SK
088/2006 mengingat gaji 13 hanya untuk karyawan bukan untuk pimpinan.
Apakah ini juga dibenarkan Kwarnas?
(Copy : Lampiran ke 9 )
Sebetulnya masih banyak yang harus saya pertanyakan, tapi saya putuskan untuk
tidak di sebutkan di sini, karena sangat menyangkut pribadi seseorang, itu
tidak
Etis.
KESIMPULAN
Kak Drs. Ramli Sairin, MM sebagai Bendahara Umum Kwarnas tidak tanggap
(dalam arti luas) dan tidak peduli terhadap aturan Keuangan Kwarnas yang
telah
ada.
Sebagai contoh :
Adanya kwitansi yang dicoret silang dan adanya pengeluaran uang
kurang
dilengkapi syarat-syarat yang berlaku
Apakah ini dibenarkan Kwarnas?
SARAN:
Sisminku Kwarnas yang ada sekarang belum cukup kuat untuk menunjang kinerja
Staf Biro Keuangan Kwarnas. Perlu adanya pembenahan.
PESAN & KESAN:
1. Saya merasa takut dan bersalah kepada Kakak-kakak yang baik hati ini,
kalau
dalam pembuatan laporan ke Munas nanti sampai ditolak, gara-gara masalah
yang sekecil ini.
2. Staf Karyawan Kwarnas adalah suatu aset bagi pimpinan Kwamas,
perlu
diperhatikan dan dibina dengan baik dan benar, jangan sampai diperlakukan
dengan tidak baik. Kita juga manusia.
PENUTUP:
Kiranya cukup sekian, pertanyaan yang saya haturkan, bila ada kata-kata yang
tidak berkenan dan tidak sistematis dalam menyusun kata-kata mohon maaf dan
maklum adanya.
Terima kasih
Jakarta, 20 Nopember 2006
Tembusan Yth.:
Hormatsaya,
1. Kakak Bendahara Umum
Staf Kwarnas
2. Kakak Kalemdikanas
3. Kakak Seslak
4. Kakak-kakak Kepala Biro
5. Kakak Karungga
6. Arsip
Sumanto
---------------------------------
Kunjungi halaman depan Yahoo! Indonesia yang baru!
[Non-text portions of this message have been removed]
