Ref: Mana bisa skandal, bukankah ini suatu kebiasaan. Kebiasaan yang telah ditradisikan bukan lagi skandal!
http://epaper.tempo.co/PUBLICATIONS/KT/KT/2012/06/20/ArticleHtmls/SKANDAL-ANGGARAN-INFRASTRUKTUR-PARTAI-POLITIK-BERBAGI-PROYEK-RP-20062012001009.shtml?Mode=0# SKANDAL ANGGARAN INFRASTRUKTUR PARTAI POLITIK BERBAGI PROYEK RP 7,7 TRILIUN JAKARTA KPK tunggu fakta persidangan. Politikus wanita Partai Amanat Nasional, Wa Ode Nurhayati, mengungkap praktek bagi-bagi proyek senilai Rp 7,7 triliun yang dilakukan partaipartai politik dan pemimpin Dewan Perwakilan Rakyat. Terdakwa perkara suap Rp 6,25 miliar dalam penetapan daerah penerima Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) dan pencucian uang ini membongkar permainan itu dalam sidang pembacaan eksepsi atas dakwaan jaksa kemarin. “Semua sudah diplot. Tak ada satu pun daerah yang tak diplot (guna mendapatkan jatah),“ katanya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Nurhayati menjelaskan, pembagian itu tergambar dalam dokumen pembahasan penggunaan DPID untuk 126 daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2011. Dokumen tersebut terdapat dalam komputer jinjing Nando, Kepala Subbagian Rapat Sekretariat Badan Anggaran, yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi sejak 10 Februari lalu. Di situ, penerima jatah diberi tanda dengan huruf, angka, dan warna. Simbol warna untuk partai-partai: huruf P1-P4 untuk empat pemimpin Badan Anggaran, sedangkan K sandi lima pemimpin DPR. Dalam dokumen tertulis, K1 mendapat jatah proyek senilai Rp 300 miliar, sedangkan K2, K3, K4, dan K5 masing-masing Rp 250 miliar.“Itu bukan saya yang bilang, tapi dari berita acara pemeriksaan Nando,“ ucap Nurhayati. Juru bicara KPK, Johan Budi S.P., memastikan lembaganya terus mengembangkan pengusutan kasus DPID. Salah satu bahannya digali dari fakta persidangan Nurhayati. “Akan dilihat sejauh mana proses persidangan, apakah muncul fakta-fakta baru atau keterangan, baik dari terdakwa maupun saksi yang dihadirkan,“ ucapnya. Ketua DPR Marzuki Alie, yang disebut bersimbol K1 dan mendapat jatah proyek senilai Rp Komisi Pemberantasan Korupsi menyelidiki dugaan korupsi para pemimpin Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyusunan anggaran proyek dengan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah sebesar Rp 7,7 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2011. “Penyelidikan sudah sejak tiga bulan yang lalu,“ kata sumber Tempo di KPK pekan lalu. “Fokus pengusutan pada keterlibatan pemimpin Badan Anggaran DPR.“ Menurut dia, modal pengusutan antara lain hasil penggeledahan di Sekretariat Badan Anggaran di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada 10 Februari lalu. “Ada beberapa data yang kami peroleh di sana,“ucap sumber itu. Dia menyebutkan para pemimpin Badan Anggaran menerima fee dari daerah penerima DPID. Juru bicara KPK, Johan Budi S.P., mengaku belum mengetahui perihal penyelidikan tersebut. Tapi ia menyatakan pengusutan kasus korupsi dalam penggunaan DPID tak berhenti pada anggota Badan Anggaran dari Partai Amanat Nasional, Wa Ode Nurhayati. “Kasus ini sedang dikembangkan oleh KPK.” Ia menuturkan informasi dan fakta yang muncul dalam persidangan perkara suap Rp 6,26 miliar dan pencucian uang yang melilit Nurhayati akan dijadikan masukan untuk mengembangkan pengusutan. Dalam sidang pembacaan eksepsi kemarin, Nurhayati mengungkap adanya bancakan proyek DPID senilai Rp 7,7 triliun yang diatur di Badan Anggaran. Alokasi anggaran untuk 126 daerah itu disahkan dalam Sidang Paripurna DPR pada akhir 2010 sebagai bagian dari APBN 2011. Partai dan orang-orang penerima jatah diberi simbol warna, angka, dan huruf. Sandi P1 P4 untuk empat pemimpin Badan Anggaran. Menurut dokumen yang salinan yang ada pada Tempo, Kepala Subbagian Rapat Badan Anggaran Nando menyatakan perincian anggaran DPID itu dibuat oleh pemimpin Badan Anggaran. Catatan itu berisi kode, seperti P1 adalah Melchias Marcus Mekeng (ketua dari Golkar), P2 Mirwan Amir (Demokrat), P3 Olly Dondokambey (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), dan P4 Tamsil Linrung (Partai Keadilan Sejahtera). Nando mengaku, dalam sebuah rapat pada Oktober 2010, ia diminta menyalin catatan itu ke dalam komputer yang belakangan disita KPK. Ketika hendak dimintai konfirmasi, empat petinggi Badan Anggaran tak menjawab panggilan telepon. Tapi, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan KPK, mereka menyatakan membantah. “Tak ada duit mengalir ke pimpinan Banggar,” ujar Mekeng. Para pemimpin Banggar menyatakan usulan daerah penerima dan besaran anggaran datang dari fraksi. “Fraksi menyampaikan nama daerah penerima DPID beserta besaran dananya,” kata Tamsil Linrung. Mirwan Amir dan Olly Dondokambey memberi penjelasan senada. “Penentuan alokasi sesuai rapat fraksi,” kata Olly. Adapun Melchias Marcus Mekeng memberikan penjelasan berbeda. Kata dia, penyusun draf DPID disesuaikan dengan proposal yang tak harus diajukan anggota dan pemimpin Badan Anggaran. “Tapi bisa langsung dikirim ke DPR atau pemerintah.” Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Ari Dwipayana, berpendapat tak adanya kejelasan ukuran alokasi DPID itu membuka peluang besar politikus mengintervensi penyusunan anggaran. “Daerah seperti apa yang diprioritaskan tak ada patokannya, tergantung lobi daerah dengan elite di Jakarta.” ● TRI S | RUSMAN P | A. BADUDU | [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ Post message: prole...@egroups.com Subscribe : proletar-subscr...@egroups.com Unsubscribe : proletar-unsubscr...@egroups.com List owner : proletar-ow...@egroups.com Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: proletar-dig...@yahoogroups.com proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com <*> To unsubscribe from this group, send an email to: proletar-unsubscr...@yahoogroups.com <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/