Sayangnya KPK lupa dpt bagian, jadi sekarang jadi skandal.
>________________________________ > From: Sunny <am...@tele2.se> >To: undisclosed-recipi...@yahoo.com >Sent: Thursday, June 21, 2012 4:07 PM >Subject: [proletar] SKANDAL ANGGARAN INFRASTRUKTUR PARTAI POLITIK BERBAGI >PROYEK RP 7,7 TRILIUN > > > >Ref: Mana bisa skandal, bukankah ini suatu kebiasaan. Kebiasaan yang telah >ditradisikan bukan lagi skandal! > >http://epaper.tempo.co/PUBLICATIONS/KT/KT/2012/06/20/ArticleHtmls/SKANDAL-ANGGARAN-INFRASTRUKTUR-PARTAI-POLITIK-BERBAGI-PROYEK-RP-20062012001009.shtml?Mode=0# > >SKANDAL ANGGARAN INFRASTRUKTUR PARTAI POLITIK BERBAGI PROYEK RP 7,7 TRILIUN > >JAKARTA > > >KPK tunggu fakta persidangan. > >Politikus wanita Partai Amanat Nasional, Wa Ode Nurhayati, mengungkap praktek >bagi-bagi proyek senilai Rp 7,7 triliun yang dilakukan partaipartai politik >dan pemimpin Dewan Perwakilan Rakyat. >Terdakwa perkara suap Rp 6,25 miliar dalam penetapan daerah penerima Dana >Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) dan pencucian uang ini membongkar >permainan itu dalam sidang pembacaan eksepsi atas dakwaan jaksa kemarin. >“Semua sudah diplot. >Tak ada satu pun daerah yang tak diplot (guna mendapatkan jatah),“ katanya di >Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. > >Nurhayati menjelaskan, pembagian itu tergambar dalam dokumen pembahasan >penggunaan DPID untuk 126 daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara >2011. Dokumen tersebut terdapat dalam komputer jinjing Nando, Kepala Subbagian >Rapat Sekretariat Badan Anggaran, yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi >sejak 10 Februari lalu. > >Di situ, penerima jatah diberi tanda dengan huruf, angka, dan warna. Simbol >warna untuk partai-partai: huruf P1-P4 untuk empat pemimpin Badan Anggaran, >sedangkan K sandi lima pemimpin DPR. Dalam dokumen tertulis, K1 mendapat jatah >proyek senilai Rp 300 miliar, sedangkan K2, K3, K4, dan K5 masing-masing Rp >250 miliar.“Itu bukan saya yang bilang, tapi dari berita acara pemeriksaan >Nando,“ ucap Nurhayati. > >Juru bicara KPK, Johan Budi S.P., memastikan lembaganya terus mengembangkan >pengusutan kasus DPID. Salah satu bahannya digali dari fakta persidangan >Nurhayati. “Akan dilihat sejauh mana proses persidangan, apakah muncul >fakta-fakta baru atau keterangan, baik dari terdakwa maupun saksi yang >dihadirkan,“ ucapnya. > >Ketua DPR Marzuki Alie, yang disebut bersimbol K1 dan mendapat jatah proyek >senilai Rp Komisi Pemberantasan Korupsi menyelidiki dugaan korupsi para >pemimpin Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyusunan anggaran >proyek dengan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah sebesar Rp 7,7 triliun >pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2011. >“Penyelidikan sudah sejak tiga bulan yang lalu,“ kata sumber Tempo di KPK >pekan lalu. “Fokus pengusutan pada keterlibatan pemimpin Badan Anggaran DPR.“ > >Menurut dia, modal pengusutan antara lain hasil penggeledahan di Sekretariat >Badan Anggaran di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada 10 Februari lalu. >“Ada beberapa data yang kami peroleh di sana,“ucap sumber itu. Dia menyebutkan >para pemimpin Badan Anggaran menerima fee dari daerah penerima DPID. Juru >bicara KPK, Johan Budi S.P., mengaku belum mengetahui perihal penyelidikan >tersebut. Tapi ia menyatakan pengusutan kasus korupsi dalam penggunaan DPID >tak berhenti pada anggota Badan Anggaran dari Partai Amanat Nasional, Wa Ode >Nurhayati. > >“Kasus ini sedang dikembangkan oleh KPK.” Ia menuturkan informasi dan fakta >yang muncul dalam persidangan perkara suap Rp 6,26 miliar dan pencucian uang >yang melilit Nurhayati akan dijadikan masukan untuk mengembangkan pengusutan. > >Dalam sidang pembacaan eksepsi kemarin, Nurhayati mengungkap adanya bancakan >proyek DPID senilai Rp 7,7 triliun yang diatur di Badan Anggaran. Alokasi >anggaran untuk 126 daerah itu disahkan dalam Sidang Paripurna DPR pada akhir >2010 sebagai bagian dari APBN 2011. Partai dan orang-orang penerima jatah >diberi simbol warna, angka, dan huruf. Sandi P1 > >P4 untuk empat pemimpin Badan Anggaran. >Menurut dokumen yang salinan yang ada pada Tempo, Kepala Subbagian Rapat Badan >Anggaran Nando menyatakan perincian anggaran DPID itu dibuat oleh pemimpin >Badan Anggaran. > >Catatan itu berisi kode, seperti P1 adalah Melchias Marcus Mekeng (ketua dari >Golkar), P2 Mirwan Amir (Demokrat), P3 Olly Dondokambey (Partai Demokrasi >Indonesia Perjuangan), dan P4 Tamsil Linrung (Partai Keadilan Sejahtera). >Nando mengaku, dalam sebuah rapat pada Oktober 2010, ia diminta menyalin >catatan itu ke dalam komputer yang belakangan disita KPK. > >Ketika hendak dimintai konfirmasi, empat petinggi Badan Anggaran tak menjawab >panggilan telepon. Tapi, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan KPK, mereka >menyatakan membantah. > >“Tak ada duit mengalir ke pimpinan Banggar,” ujar Mekeng. Para pemimpin > >Banggar menyatakan usulan daerah penerima dan besaran anggaran datang dari >fraksi. “Fraksi menyampaikan nama daerah penerima DPID beserta besaran >dananya,” kata Tamsil Linrung. Mirwan Amir dan Olly Dondokambey memberi >penjelasan senada. >“Penentuan alokasi sesuai rapat fraksi,” kata Olly. > >Adapun Melchias Marcus Mekeng memberikan penjelasan berbeda. Kata dia, >penyusun draf DPID disesuaikan dengan proposal yang tak harus diajukan anggota >dan pemimpin Badan Anggaran. > >“Tapi bisa langsung dikirim ke DPR atau pemerintah.” Pengamat politik dari >Universitas Gadjah Mada, Ari Dwipayana, berpendapat tak adanya kejelasan >ukuran alokasi DPID itu membuka peluang besar politikus mengintervensi >penyusunan anggaran. “Daerah seperti apa yang diprioritaskan tak ada >patokannya, tergantung lobi daerah dengan elite di Jakarta.” ● TRI S | RUSMAN >P | A. BADUDU | > >[Non-text portions of this message have been removed] > > > > > [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ Post message: prole...@egroups.com Subscribe : proletar-subscr...@egroups.com Unsubscribe : proletar-unsubscr...@egroups.com List owner : proletar-ow...@egroups.com Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: proletar-dig...@yahoogroups.com proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com <*> To unsubscribe from this group, send an email to: proletar-unsubscr...@yahoogroups.com <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
