Ada berapa orang Islam plus-plus yang merasa prihatin dengan berita tentang korupsi yang boleh dibilang tiap hari kita baca di koran Indonesia?
Teddy yang berotak anjing mah ngeributin Yunani yang diurus oleh orang Eropa.. --- In proletar@yahoogroups.com, item abu <itemabu@...> wrote: > > Sayangnya KPK lupa dpt bagian, jadi sekarang jadi skandal. > > > > > >________________________________ > > From: Sunny <ambon@...> > >To: Undisclosed-Recipient@... > >Sent: Thursday, June 21, 2012 4:07 PM > >Subject: [proletar] SKANDAL ANGGARAN INFRASTRUKTUR PARTAI POLITIK BERBAGI > >PROYEK RP 7,7 TRILIUN > > > > > >Â > >Ref: Mana bisa skandal, bukankah ini suatu kebiasaan. Kebiasaan yang telah > >ditradisikan bukan lagi skandal! > > > >http://epaper.tempo.co/PUBLICATIONS/KT/KT/2012/06/20/ArticleHtmls/SKANDAL-ANGGARAN-INFRASTRUKTUR-PARTAI-POLITIK-BERBAGI-PROYEK-RP-20062012001009.shtml?Mode=0# > > > >SKANDAL ANGGARAN INFRASTRUKTUR PARTAI POLITIK BERBAGI PROYEK RP 7,7 TRILIUN > > > >JAKARTA > > > > > >KPK tunggu fakta persidangan. > > > >Politikus wanita Partai Amanat Nasional, Wa Ode Nurhayati, mengungkap > >praktek bagi-bagi proyek senilai Rp 7,7 triliun yang dilakukan partaipartai > >politik dan pemimpin Dewan Perwakilan Rakyat. > >Terdakwa perkara suap Rp 6,25 miliar dalam penetapan daerah penerima Dana > >Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) dan pencucian uang ini membongkar > >permainan itu dalam sidang pembacaan eksepsi atas dakwaan jaksa kemarin. > >âSemua sudah diplot. > >Tak ada satu pun daerah yang tak diplot (guna mendapatkan jatah),â katanya > >di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. > > > >Nurhayati menjelaskan, pembagian itu tergambar dalam dokumen pembahasan > >penggunaan DPID untuk 126 daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara > >2011. Dokumen tersebut terdapat dalam komputer jinjing Nando, Kepala > >Subbagian Rapat Sekretariat Badan Anggaran, yang disita Komisi Pemberantasan > >Korupsi sejak 10 Februari lalu. > > > >Di situ, penerima jatah diberi tanda dengan huruf, angka, dan warna. Simbol > >warna untuk partai-partai: huruf P1-P4 untuk empat pemimpin Badan Anggaran, > >sedangkan K sandi lima pemimpin DPR. Dalam dokumen tertulis, K1 mendapat > >jatah proyek senilai Rp 300 miliar, sedangkan K2, K3, K4, dan K5 > >masing-masing Rp 250 miliar.âItu bukan saya yang bilang, tapi dari berita > >acara pemeriksaan Nando,â ucap Nurhayati. > > > >Juru bicara KPK, Johan Budi S.P., memastikan lembaganya terus mengembangkan > >pengusutan kasus DPID. Salah satu bahannya digali dari fakta persidangan > >Nurhayati. âAkan dilihat sejauh mana proses persidangan, apakah muncul > >fakta-fakta baru atau keterangan, baik dari terdakwa maupun saksi yang > >dihadirkan,â ucapnya. > > > >Ketua DPR Marzuki Alie, yang disebut bersimbol K1 dan mendapat jatah proyek > >senilai Rp Komisi Pemberantasan Korupsi menyelidiki dugaan korupsi para > >pemimpin Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyusunan anggaran > >proyek dengan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah sebesar Rp 7,7 triliun > >pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2011. > >âPenyelidikan sudah sejak tiga bulan yang lalu,â kata sumber Tempo di > >KPK pekan lalu. âFokus pengusutan pada keterlibatan pemimpin Badan > >Anggaran DPR.â > > > >Menurut dia, modal pengusutan antara lain hasil penggeledahan di Sekretariat > >Badan Anggaran di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada 10 Februari > >lalu. âAda beberapa data yang kami peroleh di sana,âucap sumber itu. Dia > >menyebutkan para pemimpin Badan Anggaran menerima fee dari daerah penerima > >DPID. Juru bicara KPK, Johan Budi S.P., mengaku belum mengetahui perihal > >penyelidikan tersebut. Tapi ia menyatakan pengusutan kasus korupsi dalam > >penggunaan DPID tak berhenti pada anggota Badan Anggaran dari Partai Amanat > >Nasional, Wa Ode Nurhayati. > > > >âKasus ini sedang dikembangkan oleh KPK.â Ia menuturkan informasi dan > >fakta yang muncul dalam persidangan perkara suap Rp 6,26 miliar dan > >pencucian uang yang melilit Nurhayati akan dijadikan masukan untuk > >mengembangkan pengusutan. > > > >Dalam sidang pembacaan eksepsi kemarin, Nurhayati mengungkap adanya bancakan > >proyek DPID senilai Rp 7,7 triliun yang diatur di Badan Anggaran. Alokasi > >anggaran untuk 126 daerah itu disahkan dalam Sidang Paripurna DPR pada akhir > >2010 sebagai bagian dari APBN 2011. Partai dan orang-orang penerima jatah > >diberi simbol warna, angka, dan huruf. Sandi P1 > > > >P4 untuk empat pemimpin Badan Anggaran. > >Menurut dokumen yang salinan yang ada pada Tempo, Kepala Subbagian Rapat > >Badan Anggaran Nando menyatakan perincian anggaran DPID itu dibuat oleh > >pemimpin Badan Anggaran. > > > >Catatan itu berisi kode, seperti P1 adalah Melchias Marcus Mekeng (ketua > >dari Golkar), P2 Mirwan Amir (Demokrat), P3 Olly Dondokambey (Partai > >Demokrasi Indonesia Perjuangan), dan P4 Tamsil Linrung (Partai Keadilan > >Sejahtera). Nando mengaku, dalam sebuah rapat pada Oktober 2010, ia diminta > >menyalin catatan itu ke dalam komputer yang belakangan disita KPK. > > > >Ketika hendak dimintai konfirmasi, empat petinggi Badan Anggaran tak > >menjawab panggilan telepon. Tapi, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan > >KPK, mereka menyatakan membantah. > > > >âTak ada duit mengalir ke pimpinan Banggar,â ujar Mekeng. Para pemimpin > > > >Banggar menyatakan usulan daerah penerima dan besaran anggaran datang dari > >fraksi. âFraksi menyampaikan nama daerah penerima DPID beserta besaran > >dananya,â kata Tamsil Linrung. Mirwan Amir dan Olly Dondokambey memberi > >penjelasan senada. > >âPenentuan alokasi sesuai rapat fraksi,â kata Olly. > > > >Adapun Melchias Marcus Mekeng memberikan penjelasan berbeda. Kata dia, > >penyusun draf DPID disesuaikan dengan proposal yang tak harus diajukan > >anggota dan pemimpin Badan Anggaran. > > > >âTapi bisa langsung dikirim ke DPR atau pemerintah.â Pengamat politik > >dari Universitas Gadjah Mada, Ari Dwipayana, berpendapat tak adanya > >kejelasan ukuran alokasi DPID itu membuka peluang besar politikus > >mengintervensi penyusunan anggaran. âDaerah seperti apa yang > >diprioritaskan tak ada patokannya, tergantung lobi daerah dengan elite di > >Jakarta.â â TRI S | RUSMAN P | A. BADUDU | > > > >[Non-text portions of this message have been removed] > > > > > > > > > > > > [Non-text portions of this message have been removed] > ------------------------------------ Post message: prole...@egroups.com Subscribe : proletar-subscr...@egroups.com Unsubscribe : proletar-unsubscr...@egroups.com List owner : proletar-ow...@egroups.com Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: proletar-dig...@yahoogroups.com proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com <*> To unsubscribe from this group, send an email to: proletar-unsubscr...@yahoogroups.com <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
