Assalamualaikum wr wb.
Sekarang ada juga yang agak mirip2 begitu, tentang aplikasi pengelolaan
keuangan daerah. Itu malah gratis dari developer. Pemda tidak perlu membeli
aplikasi tersebut, tapi "cukup" membiayai staff nya developer untuk memberikan
"training" dan "pendampingan".
Saya pikir, mungkin krn latar belakang saya beda dengan orang2 "IT", bahkan
sepertinya kadang2 bertentangan.
Saya akuntan, banyak yang bilang akuntan itu terlalu konservatif, sebaliknya
"orang IT" (saya beri tanda kutip, karena ini mencakup orang IT dan orang "IT",
nah tanda kutip lagi) katanya jauh maju kedepan. Katanya akuntan itu "sampilik
kariang", sedangkan untuk "kemajuan" kan perlu biaya.
Mungkin karena perbedaan ini, saya kadang-kadang melihat hal2 yang 'ngga
nyambung' dengan otak saya. Contohnya tentang sistem pengelolaan keuangan
daerah.
Keuangan Daerah diatur dengan PP, selanjutnya diturunkan melalui Keputusan/
Peraturan Mendagri. PP nya satu, Kepemendagrinya satu. Daerah di Indonesia 400
lebih. Setiap daerah "merancang" (pake tanda kutip) sendiri aplikasinya. Logika
saya, kenapa ga bikin rame2 aja, apa ga lebih murah?
Lalu karena bikinnya sendiri2, tiap daerah juga macam2 aplikasinya. Ada yang
untuk anggaran sendiri, untuk pengeluaran sendiri.
Yang "lucu" - tetapi ini menurut saya yang bukan orang IT - Informasi
Keuangan Daerah secara nasional kan dikompilasi oleh Depkeu. Ternyata Depkeu
tidak mudah mengkompilasi output dihasilkan dari aplikasi yang sangat beragam
di 400an daerah tersebut. Ujungnya? Depkeu mencoba mengkonversinya ke Excel,
atau kalau tidak bisa (dan ini banyak) terpaksa diketik ulang.
Tahun 2005/6 keluar PP baru dan Permendagri nya. Saya coba bandingkan dengan
peraturan sebelumnya (dengan kacamata akuntan tentu saja), saya tidak menemukan
banyak perbedaan prinsipil di proses bisnisnya. Asumsi saya yang non IT,
tentunya tentu arsitektur sistemnya ga beda jauh. Eh tapi, kenyataannya, Pemda
perlu aplikasi baru lagi tuh.
Riri (45)
Erwin <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Assalamu'alaikum ww
Sekedar sharing,
Pengalaman saudara di Sulawesi, dia provider swasta satu-satunya di sebuah
kota di sana. Dia presentasi ke sekolah-sekolah langsung, karena sekarang
dana-dana dari pusat itu langsung ke kepala sekolah, tidak melalui dinas di
daerah.
Contoh kasus,
Di sebuah pesantren, dia presentasi, lalu buat proposal ke Depag pusat.
Ternyata tidak lama langsung disetujui dan hanya dipotong Rp 25 ribu untuk
administrasi dari dana yang diajukan Rp 100 juta.
Dengan spek yang sesuai di set up lab. komputer yang memiliki jaringan
internet.
Masalah muncul karena pesantren tak mampu merawat/mengelola sistem yang
canggih tersebut serta membiayainya. Dia usulkan sistem bagi hasil, dengan
menempatkan orangnya untuk bantuan pengelolaan di lab itu. Sekalian dibuka
untuk umum juga, kebetulan letak pesantren di jalur utama di kota itu dan
dikelilingi kantor pemerintahan setempat.
Saya tidak tahu kelanjutannya setelah sistem bagi hasil disetujui, namun
cerita dia permintaan untuk lab kom itu terus berdatangan dari sekolah negeri
lainnya. Sementara sebelumnya dia juga telah set up untuk beberapa poltek.
Mudah-mudahan ada gunanya.
wassalam
erwin z
On Tuesday 17 April 2007 17:10, Ronal Chandra wrote:
> Ridha ngomongnya yang jelas aja, gak perlu ragu :-)
>
> Point saya bahwa teknologi informasi punya peran yang cukup besar dalam
> mendukung kemajuan pendidikan.
>
> Bukan cuma indonesia, dunia pun sudah melakukan hal itu :-)
>
> Kalou masalah Implementasi dan next itu adalah peran dan tanggung jawab
> penuh pengelola untuk pemamfaatannya.
>
> Kita tidak bisa cegah kemajuan teknologi ini, masalah nya cuma kapan
> teknologi itu sampai ke kita atau dalam hal ini Pendidikan Sumbar secara
> massal.
>
> Masalah masalah pendampingan, asistensi itu kewenangan penuh mereka untuk
> memutuskan dan saya pun cukup yakin banyak konsultan yang mau membantu
> disini.
>
> Tapi disini pendakatan saya adalah swadaya masyarakat. Mulai dari sekolah,
> murid dan mahasiswa sampai dengan perantau. Ini berguna untuk membantu
> menekan cost saat implementasi awal.
>
> Kalou ridha baca email saya sebelumnya, akan jelas terlihat peran
> pemerintah daerah atau diknas itu kecil sekali, nah yang mempunyai peran
> besar adalah masyarakat umum mungkin diMinang (Perantau) untuk bisa
> membantu percepatan teknologi informasi ini.
>
> Didaerah daerah lain penetrasi yang dilakukan pemerintah sangat kecil
> sekali, contoh kasus tahun 2001 penetrasi depkominfo untuk peningkatan
> pemakai internet hanya 1 juta per-tahun. Bandingkan dengan sejak
> dibebaskannya prekuensi 2.4 tahun 2006 yang mencapai 16 juta per-tahun
> yang dilakukan oleh masyarakat mulai dari lingkungan terkecil sampai besar.
>
> Itu dulu yh ridha, lagi makan nih.
>
> Regards
> Ronal Chandra
---------------------------------
Ahhh...imagining that irresistible "new car" smell?
Check outnew cars at Yahoo! Autos.
--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
Berhenti (unsubscribe), kirim email ke: [EMAIL PROTECTED]
Konfigurasi dan Webmail Mailing List: http://groups.google.com/group/RantauNet
Daftar dulu di: https://www.google.com/accounts/NewAccount
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---
