Halo Pak Iman,
Sebagaimana kita tahu bahwa PR itu ada beberapa skala mulai skala nasional (RTRWN), skala regional (RTRW-Pulau, RTRW-Provinsi,..), skala kota, dan lainnya. Dalam mengelola PR itu bagaimanapun peran pemerintah (Pemerintah dan pemerintah daerah) tetap penting sebagai Regulator, Fiscal Policy, dan Technical Assistance. Ketiga peran ini cukup efektif pada skala nasional dan regional, tetapi pada tingkat lokal peran itu cukup lemah ada peran baru yang penting yaitu Eksekusi di tingkat lokal. Dari berbagai kekisruhan PR selama ini, pada ujungnya adalah soal pemanfaatan lokasi, dan ini adalah peran eksekusi yang berada pada pemerintah kota/kabupaten. Seperti tumbuhnya kawasan-kawasan industri, reklamasi, alih fungsi perumahan, demolisasi aset histori, dan sebagainya itu adalah peran eksekusi pemda yang justru paling lemah. Mengapa mereka lemah? Hemat saya itu adalah soal hak tanah yang mana hak atas tanah lebih banyak dimiliki oleh partikelir daripada yang dimiliki oleh pemda. Sudah banyak pasal dalam UU maupun PP ataupun Perpres yang memberi kewenangan pemanfaatan sesuai dengan Perencanaan Tata Ruang, tapi tetap tidak mangkus(efektif) karena hak milik itu sangat kuat. Bahkan pada UU 26/2007 tentang PR itu malah menegaskan bahwa alih hak itu harus ada penggantian wajar. Nah, siapa yang mau mengganti? Pemda itu sendiri khan? Di sini pula titik lemah karena kemampuan fiskal yang terbatas untuk membeli tanah. Jadi intinya, sepanjang pemda tidak menguasai tanah-tanah, maka pemanfaatan tanah akan dikendalikan oleh mekanisme ekonomi/pasar. Oleh karena kemampuan menguasai tanah sangat rendah berhubung kemampuan fiskal. Salah satu jalan keluar adalah reformasi UU 5/60 tentang UUPA itu yang memberi kuasa penuh bagi pemda di atas kuasa pemilik. Tapi ini tidak gampang karena tentu banyak yang protes. Thanks. CU. BTS. > Mas Munir, yg bukan aktivis HAM. > Ngga tahu pake konsep pembangunan yg dilakukan di SulSel, Makasar-Pare. > Tapi yg jelas pasti letoy lah, artinya belum ada energi kalau kita bangun > disitu, walaupun tahu bhw pusat pertumbuhan wilayah Timur di Makasar, > itukan krn konsep-konsep yg lama yg telah merasuk ke pemikiran kita, > sehingga msh meyakini Makasarpusat pertumbuhan. Tapi lihat, Boom di Jawa, > siapa yg suruh tumbuh kawasan2 Industri dan kota sepanjang Tol Jakarta - > Cikampek, siapa yg suruh idea idea gila reklamasi pantai Jakarta dan > Tangerang. yang ngobok2 bukan Kompas Mas, jalan Anyer Panarukan sih masa > lalu, he he he, sori sekedar iseng nimbrung. > > --- On Sat, 9/13/08, risfano <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > From: risfano <[EMAIL PROTECTED]> > Subject: [referensi] Re: Kompas Obok2 Planologi? (1) > To: [email protected] > Date: Saturday, September 13, 2008, 5:09 AM > > > > > > > > Pak Aby ysh, > Mengenai Makassar, itu memang pusat utama di Timur, sebagai > 'counter-magnet' . No doubt about it. Untuk itu bisa didiskusikan mengapa > kok tidak begitu cepat pertumbuhan kegiatan ekonomi (basis)nya. Padahal > statusnya sudah jelas. Pembangunan sarana dan prasarana fisiknya juga > sudah mendukung. Ada Global Trade Center (sampai mengurug laut segala), > ada kawasan industri, kawasan perdagangan modern, jalan tol ke Pare-pare > juga sudah mulai kelihatan, selebihnya dalam proses. Saya baca berita juga > Departeman PU akan membangunan Rusuna beberapa tower disitu. > Barangkali bukan soal perencanaan wilayahnya lagi, tapi soal manajemen > pembangunan kota dan sekitarnya. Aspek-aspek pemasaran daerah, rencana dan > ijin pembangunan pelabuhan, kemudahan perijinan, perolehan lahan, dst. > Mungkin ini bisa jadi bahan diskusi? > Salam, > Risfan Munir > --- In [EMAIL PROTECTED] ps.com, hengky abiyoso <[EMAIL PROTECTED] ..> wrote: >> >> >> Pak Risfan ysh, >> Trims atas tanggapannya yang panjang lebar dan konstruktip……. >> Menarik untuk menyimak dan menanggapi bagian2 paragraf anda berikut, >> hanya mohon jangan anggap ini `mutilasi' ya?...: : >> > > > > > > > > > > > > > > >
