Pak Ekadj ysh, Saya juga tertarik untuk memperoleh tanggapan dari rekan-rekan yang sekarang menangani Batam maupun yang pernah terlibat sebelumnya.
Yang saya tahu, dahulu Batam tempat mangkal perusahaan-perusahaan pendukung pertambangan minyak. Kalau tidak salah telah ada Master Plan pengembangan pulau ini oleh Cruz (? saya lupa nama tepatnya). Pembangunan jalan raya hampir menghubungkan semua bagian pulau dan yang cukup berkualitas (Pak Ibrahim Adji?) ternyata belum mampu mengundang perkembangan yang berarti. Terdapat beberapa kawasan yang juga telah di blok sebagai calon pengembangan oleh beberapa perusahaan dari Pusat namun belum ada realisasinya. Namun rencana-rencana yang ada masih bersifat parsial, seperti pengkaplingan model "how the west was won" di state.At-6 dan konsultan inggeris telah menyusun pula rencana Batam Center, kota baru di teluk yang mulai menggusur pantai yang semula penuh ditumbuhi Mangrove, sebagai upaya pemicu pertumbuhan Batam.Namun sekitar 10 tahun kemudian (1980-an awal) belum ada dampak yang berarti. Kemudian melalui Lemtek FTUI (pak Ismeth Abidin cs) disusunlah evaluasi master plan sekaligus rencana pengembangan secara keseluruhan Pulau Batam. Semua rencana spasial dikoordinasikan menjadi satu pola pengembangan pulau (Master Plan 1986). Diperhitungkan bahwa pulau tersebut mampu menampung hingga 700.000 penduduk dengan kegiatan industri (dikonsesntrasikan di kawasan Kabil) dan wisata (antara lain Nongsa). Rencana dibuka pelabuhan baru di Timur, Asia Port, sebagai pengimbang Singapura. Karena ketersediaan sumber air minum alami untuk mendukung kehidupan dan perkembangan penduduk serta kegiatan industri tersebut terbatas, maka waduk-waduk yang akan dikembangkan sekitar 6 buah, termasuk membendung teluk di bagian Selatan pulau. Kawasan sekitar waduk dijaga untuk tetap sebagai hutan resapan. Namun karena hal khusus ternyata Batamindo mendapat ijin khusus untuk membangun industrinya di Muka Kuning, hutan di tengah pulau yang dianggap kepala naga. Buruh industri dibuatkan asrama agar tidak tinggal di permukiman yang dapat tumbuh disekitar hutan. Agar ketersediaan air tanah terjaga, kawasan lindung/hutan direncanakan sekitar 60% berbanding 40% budidaya. Semua kelompok penduduk didata dan diperhitungkan perkembangannya. Untuk kelas menengah bawah permukimannya di alokasikan dibagian Selatan pulau. Namun total luas alokasi permukiman kabarnya langsung habis "terjual" ke pengembang satu hari setelah Master Plan ditandatangani. Ternyata ini merupakan awal tidak terkendalinya perkembangan di tengah pulau tersebut. Akibatnya walaupun banyak kapling belum dibangun atau rumah terbangun kososng namun masyarakat kelas bawah tidak mampu membeli rumah dengan harga pengembang. Mereka akhirnya masuk hutan dan berkembang menjadi ruli (rumah liar), termasuk dikawasan hutan resapan air. Perkembangan Batam ditangani khusus oleh otorita, yang langsung terkendali dari Pusat, dengan tujuan utama menampung overspill kegiatan yang tidak terlayani bagi penduduk Singapura. Pemda Riau belum berperan pada tahap ini. Setelah lima tahun berjalan Master PLan dievaluasi dan "disempurnakan" (1990-1992). Banyak perkembangan baru akibat mengutamakan "investasi" daripada penyejahteraan penduduk secara menyeluruh. Ketidak seimbangan yang terjadi antara rencana dengan realisasi maupun daerah lindung dengan daerah yang dibudi dayakan menyebabkan prediksi semula diduga tidak dapat dipertahankan. Perlu perluasan daerah penampungan overspill "balon" Singapura (walau lebih banyak akibat "balon" permintaan investor), walaupun peningkatan ekonomi secara nyata tidak mengubah lingkungan fisik, sosial maupun kelestarian alam Pulau Batam menjadi "sekelas" dengan Singapura. Pulau Rempang-Galang-Galang Baru dan pulau-pulau kecil disekitarnya menjadi sasaran pengembangan selanjutnya, sebagai penyangga Pulau Batam. Karena memang menjadi kawasan pengembangan yang lebih bersifat politis, pendekatan lebih bersifat top-down, walaupun teman-teman dari UGM juga diminta untuk mengembangkan pemberdayaan masyarakat akibat berkembangnya permasalahan sosial (kesenjangan, kriminal, PKS, dll) Batam maupun kelak Barelang sebagai kawasan baru tersebut. Guna menghubungkan antar pulau, ITB ditugasi untuk merencanakan pembangunan 6 jembatan antar pulau. Saat itu seolah-olah otorita tetap pengelola utama pembangunan fisik dan ekonomi, sedangkan pemda mengelola masalah lainnya. Keberlanjutan pembangunan secara top-down dapat terjadi karena selama itu kebijakan utama pembangunan tetap dipegang oleh Pusat. Tahap berikutnya, terutama setelah revormasi, posisi pemda semakin kuat. Terjadi berkali-kali upaya revisi master plan, dan peningkatan pemda dalam mengelola pembangunan setempat. Kerjasama dan pembagian tugas antar pemda dan otorita semakin seimbang. Namun dukungan dari Pusat semakin berkurang. Walaupun ruli semakin dikendalikan namun perkembangan Pulau Batam sebagai kawasan unggulan tampak tidak terlalu unggul lagi. Daya tarik sebagai kawasan wisata yang "lebih hijau" daripada di Singapura tidak terwujudkan dengan tatanan lingkungan dan arsitektural yang menarik. Singapura sendiri meningkatkan daya tariknya sendiri agar penduduknya lebih nyaman memanfaatkan fasilitas di dalam negaranya sendiri. Kenyamanan memiliki TV (tweede vrouw, termasuk strategi untuk memperoleh hak pemilikan rumah setempat) di Batam juga sudah tidak seleluasa sebelumnya. Walaupun Batam masih menarik sebagai daerah transit pengunjung Indonesia yang mau berbelanja ke Singapura (sambil konferensi?) namun kondisi kotanya tidak bertambah menarik, apalagi bukit-bukit hijau yang dikeruk untuk pembangunan fisik amsih dibiarkan merana merusak pemandangan "kota pulau" setempat. Pembangunan ekonomi tidak ada artinya apabila tidak justru didasarkan kepada peningkatan kualitas manusia dan lingkungan hidupnya. Belakangan Batam mulai berusaha mengembangkan pula pendekatan pembangunan gugus pulau, pesisir dan kelautan (Namun tampaknya masih bersifat wacana?). Sayang, apabila pembangunan yang dahulu sempat dapat berkelanjutan tidak dapat ditingkatkan manfaatnya justru pada saat kewenangan "stakeholder" semakin besar. Mungkin itu saja dulu catatan saya tentang Batam, mungkin dapat dikoreksi, tambah, kurang sesuai data, informasi dan bukti-bukti yang lebih akurat oleh rekan-rekan yang lebih memiliki data dan kewenangan. Salam, Abimanyu On 12/25/08, - ekadj <[email protected]> wrote: > > Pak Abim ysh, > > Saya tarik juga diskusi ini di Referensi karena kebetulan ada banyak > rekan-rekan dari OB dan Pemda Batam, mudah-mudahan mereka berkenan juga > menambahkan informasi yang diperlukan. Termasuk juga beberapa rekan yang > pernah 'mengurusi' masalah Batam. > > > > Saya pernah ketemu Inpres tahun 1971 tentang Batam ini, saya kira itu > kebijakan pertama yang diluncurkan. Saya kira baru sekitar pertengahan > 1980an pengelolaan Batam ini diintensifkan. > > > > Pointnya tetap sama: 'keberpihakan' Pusat yang intens dapat menumbuhkan > orientasi baru dalam pengembangan wilayah. Terlepas apakah hingga saat ini > terjadi distorsi, misleading, salah urus, dst. > > > > Terakhir permasalahan yang muncul di Batam adalah sejauhmana kebijakan > 'otda' (34/04) dapat diterapkan di 'kapling Nasional yang fully owned and > invested'; serta bagaimana kebijakan 'KSN' (26/07) diterapkan pada kawasan > yang diadmin oleh local govt. Serta satu tambahan dari saya: perubahan > fungsi dari semula khittah 'sistem produksi Nasional' menjadi 'ekstensi area > komersial transnasional'. > > > > Demikian pak. Salam. > > > > -ekadj > > > ---------- Forwarded message ---------- > From: abimanyu takdir alamsyah <[email protected]> > Date: 2008/12/25 > Subject: Re: [futurologi] Re: Kami, Jakarta > To: [email protected] > > > Menarik juga argumen pak eka berikut ini: > > "......Untuk aktivitas ekonomi kita pernah 'berhasil' mengembangkan kawasan > baru ini, yaitu pariwisata di Bali 1970-an dan 'commercial area' di Batam > tahun 1980-an. Di Referensi ada Pak Aca yang dulu 'merencanakan' Bali, dan > ada beberapa rekan dari Otorita dan Pemda Batam......." > > Betulkah aktivitas ekonomi ini termasuk "berhasil"....? > 1). Bali ?: ...... > > 2). Batam? ......sepengetahuan saya Batam dapat didukung pembangunannya > karena pemerintahan waktu itu 'sangat stabil'. "di Indonesia hanya ada SATU > kebijakan ...." (menurut pak Habibi waktu itu). Sehingga otorita dapat > memperoleh kekuatan hukum relatif mutlak untuk mengatur tata ruangnya secara > top down dan berlanjut sejak sebelum hingga setelah pemilu sekalipun.... > tanpa campur tangan pemda waktu itu...Akankah kondisi tersebut berlaku masa > sekarang?. Hasilnya? sekarang Batam memetik hasilnya, ...sangat berbeda > dengan apa yang kita rencanakan dahulu....menyedihkan. > > Salam, > Abimanyu > > 2008/12/25 ffekadj <[email protected]> > >> Cak Andri, saysudah on lagi, walau masih harus mempelajari banyak >> informasi baru. >> >> Isu pusat pemerintahan ini kelihatannya masih menarik dibicarakan. >> Sebenarnya perlu ditawarkan beberapa alternatif metoda dan pendekatan, >> karena sebenarnya 'kebuntuan' pemikiran dari banyak orang adalah berawal >> dari hal itu. Varia[n]si 'lokasi ekonomi' kelihatannya selalu dominan dan >> selalu menjadi debat, karena bicara 'hulu' dan 'hilir' yang tidak pernah >> selesai. Coba juga dengan beberapa 'nilai mutlak lokasi' untuk aktivitas >> lain yang lebih sedikit debatnya, seperti aktivitas sosial, >> iptek<http://groups.yahoo.com/group/referensi/message/4309>, >> dan sebenarnya ada satu lagi yang nanti coba saya ketengahkan, yaitu >> 'pertahanan', dan beberapa >> contoh<http://groups.yahoo.com/group/referensi/message/5764>pernah saya >> sampaikan. >> >> Untuk aktivitas ekonomi kita pernah 'berhasil' mengembangkan kawasan baru >> ini, yaitu pariwisata di Bali 1970-an dan 'commercial area' di Batam tahun >> 1980-an. Di Referensi ada Pak Aca yang dulu 'merencanakan' Bali, dan ada >> beberapa rekan dari Otorita dan Pemda Batam. >> >> Sementara demikian dulu. Salam. >> >> >> >> -ekadj >> >> --- In [email protected], "Mohammad Andri Budiman" <mand...@...> >> wrote: >> > >> > Pernahkah kita berpikir untuk meyakinkan para penguasa, artis-artis >> > sinetron, pucuk-pucuk pimpinan organisasi dan perusahaan, para >> > sukseswan dan berhasilwati, orang-orang yang berpengaruh di negeri ini >> > untuk berhenti berdomisili di Jakarta dan sekitarnya? >> > >> > Maaf atas pertanyaan di atas. Itu salah besar. >> > Tidak ada yang bisa memaksa siapapun untuk tinggal di manapun. >> > Itu hak azasi individual. >> > >> > Dan memang, siapa yang mau tinggal di daerah kalau sudah makmur di >> Jakarta? >> > Di daerah toh tidak ada "entertainment". >> > (Orang daerah pun bingung "entertainment" itu bahasa apa?). >> > >> > Di daerah kalau ada apa-apa susah dapat perhatian Pemerintah Pusat. >> > Di Sumbagut, misalnya, sudah pemadaman lampu bergilir bertahun-tahun, >> > siapa yang peduli? >> > Papua bagaimana? Mereka tidak pernah mati lampu -- karena adakah lampu >> > di sana? Banyakkah? >> > (Di Jakarta cukup satu hari mati lampu untuk membuat Bapak Wapres >> > berkomentar dan cukup satu pemadaman di Stadion Gelora Bung Karno >> > untuk membuat Bapak Presiden menelepon Bapak Menteri ESDM dan kemudian >> > Bapak Dirut PLN pun terbirit-birit meninjau lokasi). >> > >> > Di daerah orangnya sirik dan dengki. Wajar saja mereka iri, sumber >> > daya alam ada di mereka, tapi uangnya ada di Jakarta. >> > 75% uang nasional ada di Jakarta? 60%? Whatever. >> > Angka tidak penting: ada gula ada semut, urbanisasi ke Jakarta tetap >> > saja meningkat. >> > (Mereka orang-orang daerah yang datang (belakangan) ke Jakarta tidak >> > tahu diri, siapa mereka itu, bikin macet, usir saja, Bapak >> > Gubernur!). >> > >> > Kalau tidak ada investasi masuk ke daerah, itu bukan salah Pemerintah >> > Pusat. Salah sendiri, rakyat daerah kok memilih Gubernur atau Bupati >> > yang tidak pandai menarik investor. >> > (Jakarta lain. Investasi apa aja bisa, karena investor pasti yakin >> > uang untuk balik modal ada di situ. >> > Bisnis tol dalam kota? Hanya ada dan cuma bisa di Jakarta!) >> > >> > Problem Jakarta adalah Problem Nasional. >> > Problem daerah? Kan sudah ada desentralisasi? Urus diri sendiri dong. >> > Mau nambah anggaran buat APBD? >> > Silakan berebut dengan daerah-daerah lain, kami sedang fokus untuk >> > proyek MRT di Jakarta. >> > >> > Mari tingkatkan Pemusatan Segala-galanya di Jakarta. >> > Uang. >> > Kekuasaan. >> > Infrastruktur. >> > Tol dalam dan luar kota. >> > Monorail. >> > Hiburan. >> > Utang -- upps, maaf saja, yang terakhir ini tentu harus tetap >> > ditanggung bersama-sama secara Nasional. >> > >> > Kami berhak. Mereka tidak. Karena kami, Jakarta. >> > >> > Jadi, daerah-daerah Kasta Sudra, berhentilah kalian berteriak dan >> bergolak! >> > Sing podo rukun. >> > Biar kami, Jakarta, yang "menikmati" banjir tahunan dan macet harian >> ini.. >> > >> > Salam, >> > Andri >> > >> > . > > >
