Pak Ekadj, Pak Risfan dan Pak Abi, Melihat perkembangan Batam sekarang memang tidak seperti yang dibayangkan 30 tahun yang lalu, apa yang disebut oleh pak Risfan tentang kritik yang kemana-mana akhirnya pihak Otorita Batam yang harus menerima kutukan
Mungkin yang perlu diperjelas adalah sejarah Batam. Tadinya pulau itu hanya dihuni oleh nelayan kecil, berupa kampung-kampung ditepi pantai, lainnya masih berupa hutan. Pak harto dan Pak ibnu Sutowo pada awal 1970 khawatir akan perkembangan Singapore, karena semua kapal milik pertamina yang cukup banyak ternyata harus dibawa ke singapore untuk pemeliharaannya, demikian juga dengan seluruh kebutuhan operasi pertamina, seluruhnya berbasis di negara tetangga. Maka dimintalah Ibnu Sutowo dan Bob hasan memindahkan perusahaan pensuplai kebutuhan pertamina ke Batam....maka berdirilah Mc Dermott. Pada tahun 1978 mulailah Batam dijadikan badan otorita dengan wewenangnya termasuk menguasai lahan dan menerbitkan ijin bagi perusahaan yang investasi disana (maklum waktu itu belum ada kelurahan apalagi kecamatan) Masalah berikutnya adalah masalah management dan persaingan dengan Singapore. Saya kebetulan sedikit tahu bagaimana Pak Habibie marah karena ditipu oleh Singapore, setelah negosiasi dengan salah satu operator peti kemas terbesar di dunia...Otorita Batam diminta untuk membangun pelabuhan Kabil...pada waktu yang sama Singapore menawarkan membantu melakukan investasi membangun pelabuhan tersebut. ternyata pelabuhan tersebut tidak pernah terwujud sesuai harapan dan sang operator memperoleh kontrak dengan pelabuhan singapore selama 30 tahun bebas pajak. Singapore yang sekarang investasi di Bintan, adalah teman sekaligus kompetitor....jadi harus tetap waspada kalau mereka mempunyai rencana membangun, yang harus memutuskan rencana tersebut harus pemerintah kita, bukan mereka Salam Aunur Rofiq ----- Original Message ---- From: risfano <[email protected]> To: [email protected] Sent: Thursday, January 1, 2009 7:38:58 PM Subject: [referensi] Re: Batam Mengikuti diskusi Bang Ekadj ini, saya mencoba mencernanya dengan melihat When dan Who-nya. Pada saat Batam pertama kali direncanakan, memang untuk memanfaatkan posisi geografis bertetangga dengan Singapura. Ditangani Otorita Batam, dan dipimpin oleh Pak Habibie sendiri. Dengan otorita itu rencananya tampaknya begitu optimis, terbukti berhasil membangun banyak presarana utama yang dibutuhkan dari pulau yang relatif kosong menjadi kawasan industri dan (kemudian) pariwisata. Tapi tampaknya sejak awal, ke-otorita-annya terbatas pada pembangunan fisik, dan mungkin fasilitas bebas bea. Sepertinya tidak berhasil sepenuhnya mendapatkan otorias penuh, terutama soal hak-hak atas tanah bagi investor dari luar. Banyak pihak di pusat dan daerah yang tampaknya tak rela kalau ada di republik ini dikelola secara "beda" dengan daerah lainnya. Berbagai diskusi waktu itu mengeluhkan terbatasnya insentif bagi investor, calon peghuni dari seberang, yang pada tujuannya memang "diundang" untuk ke situ. Pembatasan bagi pendatang, pencari kerja informal (di luar yang dibutuhkan sektor formal) juga tidak bisa dilakukan. Maka yang terjadi adalah maju di fisik saja, sedang yang lain ya seperti daerah lainnya saja. Pelajaran bagi pembangunan daerah yang lain, adalah bangsa kita ini sulit membuat prioritas. Kalau sudah niat untuk tujuan ekonomi, lalu dikeroyok dengan kritik lho kok ekonomi. Kalau untuk tujuan sosial, dikritik kok gak menguntungkan, BCR-nya bagaimana. Yang ditempuh oleh negara seperti China, kayaknya memang mengembangkan wilayah yang khusus untuk pusat ekonomi yang berorientasi ekspor pada wilayah untuk cluster ekonomi tertentu. Karena tak mungkin membangun sama rata sama rasa. Jadilah China punya "pulau-pulau" ekonomi yang diandalkan untuk bersaing dengan negara lain. Sementara wilayah-wilayah lain ya sesuai dengan potensi dan tahapan pembangunan masing-masing. Jadilah mediocre terus dimana-mana, tanggung terus. Itu juga yang dialami oleh KAPET-KAPET, yang tidak terpadu ya kebijakan masing- masing sektor. Biasanya yang dipikirkan pertama adalah proyek pembangunan fisik-prasarana, selanjutnya terkendala di pelimpahan kewenangan (kepabeanan, keimigrasian, pertanahan, dst). Lalu visi dan kapabilitas pengelola. Karena setelah prasarana terbangun tak tahu lagi mesti berbuat apa. Tak ada upaya marketing, peningkatan kualitas pelayanan kepada investor yang (berniat) masuk? Harapannya memang otonomi daerah memberdayakan Daerah sebagai penerpadu. Tapi .... Kalau kita coba bandingkan dengan pengembangan kawasan industri di sekitar Bodetabek misalnya, yang saya amati, biasanya mereka justru jualan dulu ke calon investor, ke Jepang, Korea, dst. Dari situ standar dan pola desain dan pembiayaannya (financial engineering) dirancang lagi. Sehingga saat membangun pun, uang muka dari calon penghuni sudah bisa dipakai, memudahkan perbankan untuk segera ikut membiayai. Pada skalanya, saya melihat Walikota Tarakan sudah bisa melakukan yang seperti itu. Dia gigih mengundang investor dari luar, Korea misalnya. Dia sendiri yang menyambut dan dengan tegas menyampaikan kepada semua jajaran bahwa nasib daerahnya tergantung dari investasi yang masuk, yang menciptakan lapangan kerja. Sehingga dia cerita kalau ada polisi yang nyegat-nyegat untuk pungli, beliau akan menegur atasannya. Salam, Risfan Munir --- In [email protected], "ffekadj" <4ek...@...> wrote: > > > Pak Abim ysh, kelihatannya pengetahuan bapak cukup luas dan mendalam > mengenai Batam ini. Mungkin perlu dipertanyakan bila apa yang telah > direncanakan dulu telah mendapatkan wujudnya pada saat sekarang ini? > > Komposisi 60% ruang hijau harus dapat dipertahankan, kalau perlu sampai > tetes darah terakhir. > > Kelihatannya ada yang terlupakan dalam perencanaan terdahulu, yaitu > menyangkut aspek manajemen pengelolaan kawasan. Peran OB kelihatan > semakin mengecil dan saat ini sepertinya hanya menjadi tuan tanah. Perlu > diperbandingkan dengan pengelolaan kawasan yang sudah dilihat Pak Rofiq > dan Pak Eko di Cina. Punya saran untuk pemberdayaan? > > Demikian dulu pak. Selamat Tahun Baru. > > -ekadj > > > --- In [email protected], "abimanyu takdir alamsyah" > <takdir65@> wrote: > > > > Pak Ekadj ysh, > > > > Saya juga tertarik untuk memperoleh tanggapan dari rekan-rekan yang > sekarang > > menangani Batam maupun yang pernah terlibat sebelumnya. > > > > Yang saya tahu, dahulu Batam tempat mangkal perusahaan-perusahaan > pendukung > > pertambangan minyak. Kalau tidak salah telah ada Master Plan > pengembangan > > pulau ini oleh Cruz (? saya lupa nama tepatnya). Pembangunan jalan > raya > > hampir menghubungkan semua bagian pulau dan yang cukup berkualitas > (Pak > > Ibrahim Adji?) ternyata belum mampu mengundang perkembangan yang > berarti. > > Terdapat beberapa kawasan yang juga telah di blok sebagai calon > pengembangan > > oleh beberapa perusahaan dari Pusat namun belum ada realisasinya. > Namun > > rencana-rencana yang ada masih bersifat parsial, seperti pengkaplingan > model > > "how the west was won" di state.At-6 dan konsultan inggeris telah > menyusun > > pula rencana Batam Center, kota baru di teluk yang mulai menggusur > pantai > > yang semula penuh ditumbuhi Mangrove, sebagai upaya pemicu pertumbuhan > > Batam.Namun sekitar 10 tahun kemudian (1980-an awal) belum ada dampak > yang > > berarti. > > > > Kemudian melalui Lemtek FTUI (pak Ismeth Abidin cs) disusunlah > evaluasi > > master plan sekaligus rencana pengembangan secara keseluruhan Pulau > Batam. > > Semua rencana spasial dikoordinasikan menjadi satu pola pengembangan > pulau > > (Master Plan 1986). Diperhitungkan bahwa pulau tersebut mampu > menampung > > hingga 700.000 penduduk dengan kegiatan industri (dikonsesntrasikan di > > kawasan Kabil) dan wisata (antara lain Nongsa). Rencana dibuka > pelabuhan > > baru di Timur, Asia Port, sebagai pengimbang Singapura. Karena > ketersediaan > > sumber air minum alami untuk mendukung kehidupan dan perkembangan > penduduk > > serta kegiatan industri tersebut terbatas, maka waduk-waduk yang akan > > dikembangkan sekitar 6 buah, termasuk membendung teluk di bagian > Selatan > > pulau. Kawasan sekitar waduk dijaga untuk tetap sebagai hutan resapan. > Namun > > karena hal khusus ternyata Batamindo mendapat ijin khusus untuk > membangun > > industrinya di Muka Kuning, hutan di tengah pulau yang dianggap kepala > naga. > > Buruh industri dibuatkan asrama agar tidak tinggal di permukiman yang > dapat > > tumbuh disekitar hutan. Agar ketersediaan air tanah terjaga, kawasan > > lindung/hutan direncanakan sekitar 60% berbanding 40% budidaya. > > > > Semua kelompok penduduk didata dan diperhitungkan perkembangannya. > Untuk > > kelas menengah bawah permukimannya di alokasikan dibagian Selatan > pulau. > > Namun total luas alokasi permukiman kabarnya langsung habis "terjual" > ke > > pengembang satu hari setelah Master Plan ditandatangani. Ternyata ini > > merupakan awal tidak terkendalinya perkembangan di tengah pulau > tersebut. > > Akibatnya walaupun banyak kapling belum dibangun atau rumah terbangun > > kososng namun masyarakat kelas bawah tidak mampu membeli rumah dengan > harga > > pengembang. Mereka akhirnya masuk hutan dan berkembang menjadi ruli > (rumah > > liar), termasuk dikawasan hutan resapan air. > > > > Perkembangan Batam ditangani khusus oleh otorita, yang langsung > terkendali > > dari Pusat, dengan tujuan utama menampung overspill kegiatan yang > tidak > > terlayani bagi penduduk Singapura. Pemda Riau belum berperan pada > tahap > > ini. Setelah lima tahun berjalan Master PLan dievaluasi dan > "disempurnakan" > > (1990-1992). Banyak perkembangan baru akibat mengutamakan "investasi" > > daripada penyejahteraan penduduk secara menyeluruh. Ketidak seimbangan > yang > > terjadi antara rencana dengan realisasi maupun daerah lindung dengan > daerah > > yang dibudi dayakan menyebabkan prediksi semula diduga tidak dapat > > dipertahankan. Perlu perluasan daerah penampungan overspill "balon" > > Singapura (walau lebih banyak akibat "balon" permintaan investor), > walaupun > > peningkatan ekonomi secara nyata tidak mengubah lingkungan fisik, > sosial > > maupun kelestarian alam Pulau Batam menjadi "sekelas" dengan > Singapura. > > Pulau Rempang-Galang-Galang Baru dan pulau-pulau kecil disekitarnya > menjadi > > sasaran pengembangan selanjutnya, sebagai penyangga Pulau Batam. > Karena > > memang menjadi kawasan pengembangan yang lebih bersifat politis, > pendekatan > > lebih bersifat top-down, walaupun teman-teman dari UGM juga diminta > untuk > > mengembangkan pemberdayaan masyarakat akibat berkembangnya > permasalahan > > sosial (kesenjangan, kriminal, PKS, dll) Batam maupun kelak Barelang > sebagai > > kawasan baru tersebut. Guna menghubungkan antar pulau, ITB ditugasi > untuk > > merencanakan pembangunan 6 jembatan antar pulau. Saat itu seolah- olah > > otorita tetap pengelola utama pembangunan fisik dan ekonomi, sedangkan > pemda > > mengelola masalah lainnya. Keberlanjutan pembangunan secara top- down > dapat > > terjadi karena selama itu kebijakan utama pembangunan tetap dipegang > oleh > > Pusat. > > > > Tahap berikutnya, terutama setelah revormasi, posisi pemda semakin > kuat. > > Terjadi berkali-kali upaya revisi master plan, dan peningkatan pemda > dalam > > mengelola pembangunan setempat. Kerjasama dan pembagian tugas antar > pemda > > dan otorita semakin seimbang. Namun dukungan dari Pusat semakin > berkurang. > > Walaupun ruli semakin dikendalikan namun perkembangan Pulau Batam > sebagai > > kawasan unggulan tampak tidak terlalu unggul lagi. Daya tarik sebagai > > kawasan wisata yang "lebih hijau" daripada di Singapura tidak > terwujudkan > > dengan tatanan lingkungan dan arsitektural yang menarik. Singapura > sendiri > > meningkatkan daya tariknya sendiri agar penduduknya lebih nyaman > > memanfaatkan fasilitas di dalam negaranya sendiri. Kenyamanan memiliki > TV > > (tweede vrouw, termasuk strategi untuk memperoleh hak pemilikan rumah > > setempat) di Batam juga sudah tidak seleluasa sebelumnya. Walaupun > Batam > > masih menarik sebagai daerah transit pengunjung Indonesia yang mau > > berbelanja ke Singapura (sambil konferensi?) namun kondisi kotanya > tidak > > bertambah menarik, apalagi bukit-bukit hijau yang dikeruk untuk > pembangunan > > fisik amsih dibiarkan merana merusak pemandangan "kota pulau" > setempat. > > Pembangunan ekonomi tidak ada artinya apabila tidak justru didasarkan > kepada > > peningkatan kualitas manusia dan lingkungan hidupnya. > > > > Belakangan Batam mulai berusaha mengembangkan pula pendekatan > pembangunan > > gugus pulau, pesisir dan kelautan (Namun tampaknya masih bersifat > wacana?). > > Sayang, apabila pembangunan yang dahulu sempat dapat berkelanjutan > tidak > > dapat ditingkatkan manfaatnya justru pada saat kewenangan > "stakeholder" > > semakin besar. > > > > Mungkin itu saja dulu catatan saya tentang Batam, mungkin dapat > dikoreksi, > > tambah, kurang sesuai data, informasi dan bukti-bukti yang lebih > akurat oleh > > rekan-rekan yang lebih memiliki data dan kewenangan. > > > > Salam, > > Abimanyu > > > > On 12/25/08, - ekadj 4ekadj@ wrote: > > > > > > Pak Abim ysh, > > > > > > Saya tarik juga diskusi ini di Referensi karena kebetulan ada banyak > > > rekan-rekan dari OB dan Pemda Batam, mudah-mudahan mereka berkenan > juga > > > menambahkan informasi yang diperlukan. Termasuk juga beberapa rekan > yang > > > pernah 'mengurusi' masalah Batam. > > > > > > > > > > > > Saya pernah ketemu Inpres tahun 1971 tentang Batam ini, saya kira > itu > > > kebijakan pertama yang diluncurkan. Saya kira baru sekitar > pertengahan > > > 1980an pengelolaan Batam ini diintensifkan. > > > > > > > > > > > > Pointnya tetap sama: 'keberpihakan' Pusat yang intens dapat > menumbuhkan > > > orientasi baru dalam pengembangan wilayah. Terlepas apakah hingga > saat ini > > > terjadi distorsi, misleading, salah urus, dst. > > > > > > > > > > > > Terakhir permasalahan yang muncul di Batam adalah sejauhmana > kebijakan > > > 'otda' (34/04) dapat diterapkan di 'kapling Nasional yang fully > owned and > > > invested'; serta bagaimana kebijakan 'KSN' (26/07) diterapkan pada > kawasan > > > yang diadmin oleh local govt. Serta satu tambahan dari saya: > perubahan > > > fungsi dari semula khittah 'sistem produksi Nasional' menjadi > 'ekstensi area > > > komersial transnasional'. > > > > > > > > > > > > Demikian pak. Salam. > > > > > > > > > > > > -ekadj > > > > > > > > > ---------- Forwarded message ---------- > > > From: abimanyu takdir alamsyah takdir65@ > > > Date: 2008/12/25 > > > Subject: Re: [futurologi] Re: Kami, Jakarta > > > To: [email protected] > > > > > > > > > Menarik juga argumen pak eka berikut ini: > > > > > > "......Untuk aktivitas ekonomi kita pernah 'berhasil' mengembangkan > kawasan > > > baru ini, yaitu pariwisata di Bali 1970-an dan 'commercial area' di > Batam > > > tahun 1980-an. Di Referensi ada Pak Aca yang dulu 'merencanakan' > Bali, dan > > > ada beberapa rekan dari Otorita dan Pemda Batam......." > > > > > > Betulkah aktivitas ekonomi ini termasuk "berhasil"....? > > > 1). Bali ?: ...... > > > > > > 2). Batam? ......sepengetahuan saya Batam dapat didukung > pembangunannya > > > karena pemerintahan waktu itu 'sangat stabil'. "di Indonesia hanya > ada SATU > > > kebijakan ...." (menurut pak Habibi waktu itu). Sehingga otorita > dapat > > > memperoleh kekuatan hukum relatif mutlak untuk mengatur tata > ruangnya secara > > > top down dan berlanjut sejak sebelum hingga setelah pemilu > sekalipun.... > > > tanpa campur tangan pemda waktu itu...Akankah kondisi tersebut > berlaku masa > > > sekarang?. Hasilnya? sekarang Batam memetik hasilnya, ...sangat > berbeda > > > dengan apa yang kita rencanakan dahulu....menyedihkan. > > > > > > Salam, > > > Abimanyu > ------------------------------------ Komunitas Referensi http://groups.yahoo.com/group/referensi/Yahoo! Groups Links
