Pak BTS ysh, Sebenarnya saya sih nggak papa juga.. Cuma agak aneh aja, sehingga saya tergelitik untuk mempertanyakan (mencoba mendiskusikan) di milist ini.. Tapi kalau tujuannya baik seperti yang Mas BTS sampaikan, saya ikut mengaminkan saja agar tujuan-tujuan kebaikan itu dapat tercapai... Mudah-mudahan dengan "langkah terobosan" tsb, koordinasi antar lembaga pemerintah (walau untuk instansi-instansi yg berada di dalam satu lingkup/wilayah kewenangan) bisa berjalan semakin baik.... Tapi mungkin sebaiknya "deklarasi" tersebut ditindaklanjuti dengan perumusan semacam "Agenda Pemulihan dan Pelestarian Fungsi Ekosistem Danau Berkelanjutan" yang kemudian menjadi acuan bagi kerja bersama (departemen dan/atau kementerian di pemerintah pusat serta propinsi-propinsi pemilik danau) untuk menjalankan program kerjanya masing-masing... Ini cuma sekedar ide aja sih, Pak... Salam, Fadjar
--- On Thu, 8/13/09, Bambang Tata Samiadji <[email protected]> wrote: From: Bambang Tata Samiadji <[email protected]> Subject: Re: [referensi] Menteri-menteri kok bikin deklarasi bersama....? To: [email protected] Date: Thursday, August 13, 2009, 4:37 PM Saya setuju Bung Fajar, kalau antar Kepala Daerah, kerja sama menangani kawasan sangat diperlukan dan bahkan diatur dalam UU. Contoh kerja sama yang positif adalah Kartamantul, yaitu kerja sama kawasan pinggiran antara Yogyakarta, Sleman, dan Bantul untuk membangun infrastruktur di kawasan perbatanan. Kalau deklarasi antar Menteri untuk suatu objek pembangunan (dalam hal ini danau) memang aneh, tapi nggak apa-apa lha wong tidak ada hukumnya dan juga tidak melanggar hukum. Dugaan saya deklarasi itu bukan inisiatif para menteri, tetapi dari Tuan Rumah. Ya nggak apa-apa. Mungkin bisa diambil positifnya, misalnya staf-nya Menteri masing-masing berkoordinasi bisa menciptakan kegiatan dengan DIPA masing-masing, atau staf daerah bisa mengusulkan ke Pusat melalui dokumen RPIJM (Rencana Pembangunan Infrastruktur Jangka Menegah). Begitu harapannya. Thanks. CU. BTS. --- On Thu, 8/13/09, efha_mardiansjah@ yahoo.com <efha_mardiansjah@ yahoo.com> wrote: From: efha_mardiansjah@ yahoo.com <efha_mardiansjah@ yahoo.com> Subject: Re: [referensi] Menteri-menteri kok bikin deklarasi bersama....? To: refere...@yahoogrou ps.com Date: Thursday, August 13, 2009, 8:50 AM Pak BTS ysh, Kalau deklarasi semacam itu berasal dari para kepala daerah yang memiliki interest yang sama, terutapa dari para kepala daerah yang wilayahnya saling berdampingan untuk suatu kepentingan/ interest bersama, saya masih dapat memahami dan bahkan sangat mendkung. Hal itu karena para kepala daerah merupakan pemimpin dari daerah-daerah otonom yang setiap daerah punya otoritas wilayahnya masing-masing secara langsung. Sedangkan menteri bukan merupakan pemimpin dari pihak yang memiliki kewenangan secara langsung. Dalam pemahaman saya, para menteri hanya pelaksana kewenanan yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Jadi semestinya tidak diperlukan hal seperti MoU atau deklarasi kepentingan bersama dari para menteri seperti ini. In my stupid opinion, dari sisi kepeminpinan, ini bisa diartikan sebagai tidak adanya kepemimpinan efektif dari atasan/pemimpin para menteri ini. Selain itu, dari sudut pandang keorganisasian, jangan-jangan hal ini memperkuat terjadinya "warlords" di masing-masing instansi, seperti Cina di masa sebelum Shih Huang Ti (Shih Huangdi atau Ying Zheng), dimana masing-masing instansi merasa mereka memiliki kewenangan mutlak menurut kehendak/kepentinga nnya masing-masing. . Kalau pendapat saya ini benar, jangan sekarang kita mundur ke jaman seperti sebelum Shih Huang Ti he he he... Mohon pendapat rekan-rekan yang kompeten semua... Mohon maaf apabila pendapat saya ini ngawur.. Ini cuma sekedar ngobrol iseng sambil melakukan refleksi dalam khasanah pembangunan. .. Mohon jangan di-Prita-kan he he he he... Ngomong-ngomong soal "tidur lagi...." saya kok jadi inget celotehannya Tukul Arwana di Bukan 4 Mata kepada Mbah Surip ketika nyanyi tidur lagi... Berkali-kali Tukul selalu bilang.... "Nanti Tidur terus....!", dengan nada keras.... Saya rasa sekarang Tukul menyesal bahwa dia pernah ngomong spt itu ke Mbah Surip..., sama seperti nanti kita akan menyesal kalo situasinya sudah "tidur terus", he he he he.... Salam, Fadjar Undip --- On Thu, 8/13/09, Bambang Tata Samiadji <btsamia...@yahoo. com> wrote: From: Bambang Tata Samiadji <btsamia...@yahoo. com> Subject: Re: [referensi] Menteri-menteri kok bikin deklarasi bersama....? To: refere...@yahoogrou ps.com Date: Thursday, August 13, 2009, 3:09 PM Deklarasi itu bukan bentuk peraturan perundangan. Jadi deklarasi itu nggak efek apa-apa, maksudnya dijalankan ya bagus, tidak dijalankan ya nggak apa-apa. Dulu tahun 2007 saya pernah mengikuti Deklarasi Sanitasi antara 6 Kepala Daerah yaitu Blitar, Surakarta, Denpasar, Jambi, Banjarmasin, dan Payakumbuh. Itu hanya semacam komitmen sharing pengalaman keberhasilan dan akan saling membantu bila perlu. Selanjutnya ya tidak terjadi apa-apa. Deklarasi Danau Sanur itu bisa saja positif bila kemudian dilanjutkan dengan penyusunan program masing-masing sektor. Tetapi bila sehabis pulang dari Bali Menterinya lupa, Dirjen-nya juga, staf-nya juga lupa menyusun program yang akan dibangun,... ..ya tidur lagi. Ha.....ha... .ha...ha. .... Thanks. CU. BTS. --- On Thu, 8/13/09, efha_mardiansjah@ yahoo.com <efha_mardiansjah@ yahoo.com> wrote: From: efha_mardiansjah@ yahoo.com <efha_mardiansjah@ yahoo.com> Subject: [referensi] Menteri-menteri kok bikin deklarasi bersama....? To: "milis referensi" <refere...@yahoogrou ps.com> Date: Thursday, August 13, 2009, 7:45 AM Dari Harian Kompas on line, Kamis 13 Agustus 2009. http://sains. kompas.com/ read/xml/ 2009/08/13/ 14044887/ Sembilan. Menteri.Tandatan gani.Deklarasi. Pengelolaan. Danau Sembilan Menteri Tandatangani Deklarasi Pengelolaan Danau Berita dapat dilihat di bagian bawah email ini.. Komentar saya: "Lucu ya... kok para menteri harus bikin deklarasi seperti ini..? Apakah mereka merupakan "institusi-institus i yang tidak ada jalur pengkoordinasiannya , sehingga untuk komitmen seperti itu harus ada deklarasi kesepakatan bersama...?" Di mana atasan dari para menteri tsb yg semestinya dapat melakukan perintah (order) daripada hanya menunggu sampai para anak buahnya memiliki kesepakatan bersama spt ini....? Apakah memang sudah sedemikian lepas jalur perintah dan koordinasi di dalam birokrasi pemerintahan kita di Indonesia... ? Mohon rekan-rekan yang memiliki pengalaman di dalam birokrasi berkenan mensharring pendapat, pengalaman, dan pengamatannya. .. Menurut saya, pemahaman thdp hal ini cukup penting untuk mampu merancang perancanaan strategis dalam pembangunan. . Salam, Fadjar Undip Sembilan Menteri Tandatangani Deklarasi Pengelolaan Danau KOMPAS/ Robertus Benny Dwi K. Sembilan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu menandatangani sebuah deklarasi tentang pengelolaan danau secara berkelanjutan di Sanur, Bali, Kamis (13/8). / Kamis, 13 Agustus 2009 | 14:04 WIB Laporan wartawan KOMPAS Robertus Benny Dwi K. SANUR, KOMPAS.com - Sembilan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu menandatangani sebuah deklarasi tentang pengelolaan danau secara berkelanjutan di Sanur, Bali, Kamis (13/8). Upaya mempertahankan, melestarikan, dan memulihkan fungsi danau berdasarkan prinsip keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan sekitar danau itu dilatarbelakangi oleh degradasi lingkungan danau yang semakin kentara sekaligus sebagai langkah antisipasi terhadap dampak perubahan iklim. Acara penandatanganan yang dilaksanakan dalam Konferensi Nasional tentang Danau di Indonesia itu hanya dihadiri empat menteri, yakni Menteri Negara Lingkungan Hidup Rahmat Witoelar, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmato, Menteri Kehutanan MS Kaban, dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik. Lima menteri yang berhalangan hadir adalah Menteri Pertanian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Riset dan Teknologi, Menteri Energi dan Sumber Daya Alam, serta Menteri Perikanan dan Kelautan. Seusai ditandatangani, nota deklarasi lang sung diserahkan kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/ Ketua Bappenas, Paskah Suzetta. "Komitmen bersama ini adalah sesuatu yang harus dihargai setinggi-tingginya, karena selama ini sering terdapat perbedaan persepsi dalam pengelolaan danau. Komitmen ini akan menjadi bagian dari rencana pembangunan jangka panjang nasional kita dengan porsi dana yang seimbang terhadap sektor-sektor lainnya," kata Paskah. Deklarasi Bali terdiri dari tujuh butir komitmen. Yakni, komitmen terhadap pengelolaan ekosistem danau, pemanfaatan sumber daya air danau, pengemb angan sistem monitoring, evaluasi, dan informasi danau, penyiapan langkah-langkah adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tehadap danau, pengembangan kapasitas, kelembagaan, dan koordinasi pengelolaan danau, peningkatan peran masyarakat, serta pendanaan yang berkelanjutan. Kesembilan menteri bersepakat untuk menjalin kerja sama secara sinkron dan sinergis untuk danau di Indonesia.
