Mas Dwiagus, Gak usah berolok-olok, saya kira "koordinasi" itu tindakan bukan lembaga. Dimana-man "lembaga koordinasi" punya handicap tak menguasai resources, paling-paling anggaran rapat. Sementara "kuasa" selalu pada yang punya resources/anggaran. Jangankan saat krisis, saat tenang saja (koordinasi perencanaan) sulit, karena wibawa ada pada yang pegang resources/dana.
Paling-paling sbg clearing house, itupun kalau network dan data-base nya bagus. Kenapa "lembaga koordinasi" dibentuk? Bukan mau dia, tapi karena lembaga yang mesti dikoordinasi "mau menghindari keharusan koordinasi". Karena itu bentuk lembaga "kambing hitam" - shg bisa bilang 'koordinasi bukan urusanku' tapi urusan Bakor. Kalau toh "lembaga koordinasi" sukses. Yang tampak adalah lembaga anggotanya. So, tim medislah, SAR, PMI, TNI, LSM, Pemda yang kelihatan. Yang punya RS, truk, alat berat, tenda dst mereka, bukan Bakor Mas. Saya kira tantangan bagi kita (monevers) untuk mendefinisikan indikator Monev "lembaga koordinasi" yang pas...he he he Salam, Risfan Munir -----Original Message----- From: Benedictus Dwiagus Stepantoro <[email protected]> Sent: Thursday, October 01, 2009 11:27 AM To: [email protected] Subject: RE: [referensi] Disaster Management Kalau gak salah,… Ketika bencana di tasikmalaya kemaren, yang tampil di muka adalah Pusat Penanganan Krisis DEPKES, mereka mengupdate status fatalitinya… Bakor bencana itu juga ndak kedengaran, ya pak,… Padahal kuncinya di situ, koordinasi antar lembaga terkait,… Sehingga jelas role masing2 instansi terkait DEPKES dengan pusat krisisnya bisa fokus di permasalahan mortality dan health emergency response SAR jelas urusan search and rescue Logistik (food and supplies), dan juga transportation itu siapa ya,….., Percuma kalau namanya Bakor, tapi gak bisa melakukan koordinasi… Atau bakor ini kadang diambil alih menkokesra, berhubung lagi building image buat munas partainya?hehehehehehe hehehehheeheh Regards, B.Dwiagus S. http://bdwiagus.blogspot.com http://bdwiagus.multiply.com InDEC (Indonesian Development Evaluation Community) --> here Indo-MONEV --> here in yahoogroups and here in facebook Send an email to: [email protected] "The most difficult thing in the world is to know how to do a thing and to watch somebody else doing it wrong, without comment." - T.H. White From: [email protected] [mailto:[email protected]] On Behalf Of [email protected] Sent: 01 October 2009 10:24 To: [email protected] Subject: Re: [referensi] Disaster Management Mas Djarot, uda Eka. Disaster management sangat bagus. Menjadi masalah sebenarnya adalah bukan disitu. Jogja punya konsep itu menghadapi Merapi. Ternyata macet pada waktu menghadapi gempa. Padahal sama-sama disaster. Pengalaman mas Djarot pada saat di Bantul itu sangat berarti. Kalau ingat detik2 kejadian paska gempa itu adalah : Absentiisme dari pejabat pemerintah yang harus memegang tampuk kendali. Pejabat yang seharusnya baru bisa in dalam menangani tanggap darurat (2x7 hari) baru pada jam 14.00 siang. Itupun dengan kondisi yang tidak penuh. Terjadi persaingan antara institusi. Ini terpancing pada masalah politik (sehingga memunculkan adanya p[olemik 15 juta-30 juta dan siapa berwenang menangani apa. Ternyata ABRI dalam hal ini di komando oleh Pangdam Diponegoro sudah mulai evakuasi pada jam 11 siang. Komando dengan pemerintah setempat terjadi jam 14.00 siang. Sistem management di Pemerintah Daerah khususnya di Kabupaten Bantul baru bisa disusun pada hari kedua. Sistem kendali penanganan tanggap darurat di Propinsi baru berjalan maksimal pada hari ke 2 sore. Reaksi cepat masyarakat luar terhadap bencana Masyarakat luar masuk DIY justru terjadi sejak jam 12 siang dengan jalan darat. Istimewanya ini justru dari pihak asing. Pesawat pertama memberi bantuan mendarat di Solo jam 8 malam, karena bandara Adisucipto tidak bisa didarati. Masyarakat LSM masuk Jogja pertama pada jam 8 sore dan jumlah cukup besar dengan jalan darat. Mereka cenderung melakukan pembantuan secara independen dan sporadis. Disatu sisi ini sangat bagus, tetapi disisi lain terjadi pemborosan energi. Hal ini misalnya dapat dilihat dari penumpukan pasien di RS PKU Bantul, dan kelemahan distribusi pasien. Distribusi pasien baru bisa berjalan dengan baik pada hari ke 3. Kesiapan masyarakat dalam bereaksi terhadap bencana Justru kesiapan masyarakat secara mandiri yang merupakan cerminan gotong royong yang mempercepat proses evakuasi. Mereka menggunakan pendekatan pkoknya dibantu. Sedangkan prosedur pengamanan tidak diperhitungkan. Hal ini menyebabkan banyaknya korban meninggal waktu evakuasi. Seminggu setelah bencana, proses recovery secara mandiri pada masyarakat sudah berjalan. Kegiatan usaha skala kecil sudah muncul pada hari ke 7-8. Ini merupakan sebagian dari log-book yang ada pada saya yang waktu itu menjadi sekreetaris pengendali penanganan tanggap darurat (Bakortranasda). Bila ingin dilihat dalam distribusi bantuan. Bakortranasda bekerja sama dengan Pangdam mencoba dengan trial n error. Pertama, melakukan distribusi langsung kepada orang yang datang ke posko. Ternyata muncul orang-orang yang pulang balik mengambil jatah seperti supermi dan makanan kering lainnya dan ternyata di jual kembali di pasar Bering Harjio dlsb. Model ini dihentikan segera pada hari ke 3. Kedua, didistribusikan pada tingkat kecamatan. Ternyata model inipun mempunyai kelemahan. Yang menjadi pemain pengambil keuntungan adalah aparat kecamatan. Munculah lord=lord baru di kecamatan. Jangkauan tidak bisa merata. Model ini dihentikan pada hari ke 5. Ketiga, kombinasi model 1 dan 2. Masyarakat dipersilahkan langsung datang ke posko dan juga disitribusikan ke desa2. Ternyata yang didesa-desa trejadi kolusi. Keluarga pejabat desalah yang mendapatkan pelayanan pertama dan masyarakat lainnya tidak jalan. Keempat, kombinasi 3 dan menggunakian masyarakat cq. radio dan tv swasta untuk mencari korban yang belum tertangani. Untuk itu di posko dibangun pemantu siaran radio dan radio komunikasi warga (CB dan ORARI), selain juga TV. Kemudian ada tim gerak cepat berbentuk heli, speda motor trail dan kendaraan 4WD untuk menjangku area yang sukar. Ternyata cara ini adalah yang paling efektif. Mungkin ini sedikit pengalaman waktu penanganan gempa Jogja. Ada sebuah posisi yang tidak bisa di lupakan. Information center yang terbuka 24 jam untuk semua pihak sehingga masing2 bisa berkoordinasi. Salam bambang sp
