Nuhun Pak Risman dan Rekans ysh, Soal nya bukan pro dan kon, tapi bagaimana kita mencoba memahami situasi yang berkembang, terutama menyangkut proses "demokratisasi dan desentralisasi". Demokrasi dan partisipasi yang harus diberlakukan dalam proses planning memang bukan karangan kita masing-masing, itu kesepakatan reformasi yang jadi konstitusi. Bisa saja kita tak peduli, tapi ya kecewa terus kenapa kok rencana yang kita buat diaduk-aduk proses politis. Tentu sebagai profesi kita "tanda-tangan" di produk teknokratis-nya. Tapi setelah lewat proses politis, bowheer akan memanggil kita lagi, "Bagaimana ini fraksi ini-itu minta dirubah begini/begitu. Sampai batas mana kita bisa ikut (atau menolak) dialog seperti ini?" Suatu saat seperti lawyer yang jadi Jaksa vs jadi Pembela, jadi Hakim. Maka planner pun tak tertutup, ada Planner nya Kementerian PU (pengawal norma standar), Plannernya Pemda (aplikasi sesuai kondisi daerah), Planner nya Developer, Planner nya Kelompok Warga, Peduli Transpor, Peduli Air, Peduli Mangrove, Peduli Gelandangan. Masing-masing bisa punya pandangan yang berbeda. Seperti yang kita saksikan di TV, semua ahli ekonomi, norma dan ilmunya mestinya sama, tapi pandangan dan pihaknya beda-beda. Bagaimana kalau ada sekelompok Planner melakukan/menuntut judicial review, atau melakukan upaya tindakan hukum lainnya, atas Rencana yang dibuat oleh Pemda, yang notabene rekan seprofesi. Apalagi sekarang almamaternya banyak. Contoh paling gampang: pembangunan waterfront city, termasuk Pantai Indah Kapuk. Jelas pandangan Palnner yang di DKI, di Developer, di IAP, di LSM bisa beda-beda. Selama Orba masalah ini ditanggapi secara "gerundelan" saja, tapi tahun 2010 dan seterusnya bisa beda, bisa masuk agenda partai, pansus dst. Capek deh Sekali lagi bukan soal pro dan kon, tapi bagaimana kita menghadapi situasi seperti ini. Salam, Risfan Munir
--- On Wed, 1/20/10, R Maris <[email protected]> wrote: From: R Maris <[email protected]> Subject: Re: [referensi] Tantangan 2010 To: [email protected] Date: Wednesday, January 20, 2010, 10:56 PM Yth Pak Mod, Pak ATA, Pak Risfan, teman-teman, Komentar Pak Risfan memlanning bukan semata menyusun 'dokumen teknokratis' dan 'naskah akademis' tetapi juga 'proses politik' sehubungan dengan klimaksnya nanti pada pengesahan rencana dan kebijakan sehari-hari bermasyarakat; mengingatkan saya akan definisi planner (wilayah dan kota) dari milis ini lima tahun lalu "... ahli yang TERLARANG bertanda-tangan nama pribadi di pojok kanan bawah gambar Rencana." Sangat bertolak-belakang dengan etik profesional arsitek dan engineers dan dokter; dapat diperkirakan betapa hebat kontras-kontras alam pikiran, tingkah-laku, metodologi, jenis peralatan, piranti komunikasi, etc etc antar kelompok profesi mandiri itu. Namun dengan sendirinya, pembedaaan membawa pengenalan. UU No 26 Th 2007 tentang Penataan Ruang merupakan salah satu upaya bangsa di dekade 2000-2010 meracik tata interaksi dalam kompleksitas masyarakat alam Indonesia modern. Pak ATA, saking tercengangnya pernah nekad saya patok saja kecepatan perkembangan pandangan hidup orang Indonesia pada dasawarsa terakhir ini 100:1 berbanding evolusi kebudayaan Eropa, maka (saya posting): '... 1988-1998 (10 tahun) Dark Ages Indonesia; 1999-2004 (5 tahun) Lahir Kembali/renesans; 2005-2006 (1 Tahun) ’Pencerahan/enlighte nment; 2007-2008 (1 tahun) ’Revolusi’; dan mulai 2009 dst era Modern, Perang Dingin (partai pemerintah vs partai oposisi), Pascamodern, gabung galemak-peak jadi satu, atau baiknya sekuensial, hingga mengkristal jadi buah (the fruit of) jatidiri anak bangsa yaitu Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika yang sejati..." Maka 2010 ini, analog dengan keambrukan totalitarianisme 1989 di dunia, mungkin kita akan mengalami menyurut-selesainya goro-goro, perang persepsi tak jelas, konstruksi-dekonstr uksi ngawur, menjebol dan membangun a la preman. Berganti dengan rasa mendalam Bebas Pendapat dan Tegak Hukum. Datuk-datuk dan Pendekar-pendekar bidang hukum dan pers mulai sangat didengar dan dituruti. (Catatan: Pak Mahfud M D memprediksi perlu 2 tahun termasuk 2011 pembersihan makelar kasus). Pasti ada terdapat filsafat INDONESIA, yaitu konsisten berpandangan hidup berlandaskan Kebersamaan, Kemerdekaan, Ketropikaan di bawah Ketuhanan yang Maha Esa, yang sepanjang sejarah telah selalu menyatukan Nusantara. Berkulminasi pada saat-saat Revolusi Pancasila 1945 (Negara --- bahkan Kemerdekaan itu sendiri --- berTuhan), pandangan hidup itu bolehlah dianggap menyempurnakan karya Revolusi Perancis 1789 (liberte, egalite, fraternite) dan Revolusi Amerika 1776 (freedom ... pursuit of happiness). Detil-detil masih sedang bergolak dalam penggarapan bangsa, Pak ATA, Pak Mod. Yth Pak Mod, filsafat INDONESIA boleh digolongkan Arkipelagik --- agar terbedakan dengan pragmatisme Amerika Serikat yang tumbuh di daratan massif, kontinen. Analog juga dengan pembagian filsafat Barat ke Anglo-Saxon dan Kontinental. Filsafat India, Filsafat Cina, dan Filsafat Moor/Andalusia, di samping yang dari Barat itu, sangat dalam berkontribusi, seiring penaklukan lautan luas oleh teknologi pelayaran. Kini kita sudah boleh menandai yang keDAERAHan seperti filsafat Jawa Pasundan, Jawa Jogja, Jawa Solo, Batak, Papua, Wajo, , Bugis, Madura, Minang dan sebagainya itu sebagai semata-mata local wisdom, pandangan hidupnya orang islander, inlander, kampung-teratak. Vernakuler? Tentu nantinya kekerdilan masing-masing akan segera terterjang oleh perletakan infrastruktur komunikasi digital dan transportasi antar pulau; berlandaskan program nasional pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, dan kebebasan bermukim di koordinat manapun selama masih WNI. Perjalanan setahun 2010 ini gelagatnya akan dipenuhi peristiwa-peristiwa exciting menuju pewujudan negara-bangsa modern bermartabat yang dicita-citakan Revolusi Pancasila. Pak Mod, bagaimana kalau seluruh komunitas mengawal bersama; 'kan sudah ada usulan15 tonggak perjalanan sebagai referensi urutan dan lokasi. Wassalam, Risman Maris P.S. Pak ATA, barangkali yang saya maksud justru 'think tank' adalah front office (terhadap direct user) sedangkan back office adalah para mahasiswanya yang jungkir balik lari kiri kanan mengumpul-mengolah data. Back office jarang sekali terlihat oleh umum sehingga tak terhargai sewajarnya. On Jan 19, 2010, at 3:51 PM, abimanyu takdir alamsyah wrote: Rekans ysh, Mengenai "back office"....saya jadi teringat fungsi FEUI sebagai "think-tank" para menteri ekonomi tahun 1970-an.... Mengenai "konstruksi vs konstruksi, "anti konstruksi" dll ...saya jadi teringat "dekonstruksi" ...mendestruksi yang mapan dan merekonstruksi dengan nyawa baru.... Wass, ATA 2010/1/19 R Maris <par...@indo. net.id> Yth Pak Mod, teman-teman, Mendukung penuh fungsi back-office, penggiatan produksi hardcopy, annuals maupun accidentals; mungkin dengan gaya gurita cikeas, saya akan borong beberapa puluh copies terlebih dahulu, mana nomor rekening Pak Moris? Katalog dari terbitan yang sudah tersedia? Selanjutnya mengenai tiga komentar Pak Mod. Setuju baru ada 'sense' revolusi. Agaknya saya terpengaruh sentimentalitas kalangan gaek saja yang rata-rata mengalami gencetan otak selama 32 tahun dengan klimaksnya harus hidup di 'Indonesian Dark Ages' [dasawarsa1990- 2000]. Jadi merasa sangat terkejut dan terpana ketika tiba-tiba bangsa besar ini memutuskan berpaling kepada Habibie (ratusan perundangan dalam 2 tahun; transparansi demokrasi barat) dan Abdurrachman Wahid (paradigma baru kekuasaan; tindakan-tindakan seorang commander-in- chief sejati). Mulai 2004 semakin tertanam reformasi kultural itu. Orang gaek melihatnya sesuatu yang terjadi secepat kilat. Pak Mod menjelaskan, tata caranya lebih canggih, justru konstruksi lawan konstruksi. Konstruksi Hasta Brata dilawan gigih dengan konstruksi Pancasila. Kiranya dari dunia penataan ruangpun selama 2000-2010 terjadi an all-out effort mengemukakan sesuatu konstruksi. Menghasilkan pengamatan, bahwa pada 2010 ini penggarapan perlu lebih terfokus pada konstruksi hak dan kewajiban rieel Bupati/Walikota; sementara langkah-langkah sektoral disinkronkan melalui optimasi rencana maupun penetapan kriteria pencapaian Tujuan dan spesifikasi Sasaran. Menangkap point no 5, Koperasi, kiranya akan terlihat semakin tegaknya "duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, di depan Hukum" di persada Pertiwi. Begitulah kira-kira tata membaca 15 tonggak dari peta-lintasan (roadmap) yang dikonstruksi melalui Abdunnomics ini: tantangannya adalah bagaimana mengungkap, jauh di dasar kultur, norma berbangsa yang membentuk jaringan kuat kesatuan ummah dari seluruh pemukim di Indonesia. Jika sudah kenal Tujuan, lebih mudahlah menjabarkan Tindakan. Jika bertindak dalam suasana revolusioner, jangan hitung-hitung untung rugi. Wassalam, Risman Maris On Jan 17, 2010, at 8:56 AM, ffekadj wrote: Pak Risman ysh, sayang sekali kemarin tidak sempat hadir. Padahal saya ingin mengembangkan diskusi tentang satu istilah yang bapak lemparkan Kamis sore itu, yaitu 'back office'. Ketika rekan-rekan mendiskusikan beberapa program seperti jejaring dan annual book itu, saya sudah merasakan kalau milis dan komunitas Referensi ini sudah diperlakukan sebagai 'a back office'. Saya ingin tanggapi tiga hal dari wejangan bapak sbb. Mengenai 'suasana revolusioner' pada kondisi saat ini, saya kira baru 'sense' saja pak. Namun memang ada hal yang baru dalam kondisi perpolitikan yaitu 'tindakan terkonstruksi' sekarang sudah dihadapi juga dengan 'tindakan terkonstruksi' lainnya. Jadi konstruksi vs konstruksi. Sangat rentan berlangsung pada fenomena hukum; namun sebenarnya juga rawan akan menjalar pada berbagai kegiatan yang mengandalkan 'konstruksi' lainnya, terutama legal drafting, planning, designing, dst. Malah yang dikhawatirkan utilizing dan controlling juga terbangun dan berjalan secara konstruktif juga. Jadi hal ini menjadi perhatian bagi kita, agar hati-hati bermain konstruksi, selain akan ada reaksi anti-konstruksi juga kemungkinan akan dilawan dengan 'tindakan konstruksi' lainnya. Demikian kira-kira kata Dunia. Kedua mengenai evaluasi 10 tahun terakhir dan pemrograman jangka paling pendek (2010). Harus diakui kita hanya bergerak di tataran kebijakan saja, dan belum menstimulus sektor riil. Dengan kata lain ini sebenarnya merupakan pukulan (bukan lagi tantangan) bagi dua pemegang 'menara kebenaran' (menurut persepsi Harya): menara emas dan menara gading. Bila Pak Risman menawarkan titik 2010 sebagai titik perubahan, maka sudah saatnya tidak bergenit-ria, dan sungguh berat beban itu ditanggung oleh generasi sekarang ini. Ketiga, dari 15 subyek yang bapak tawarkan, terus terang saya hanya mampu menangkap point nomor 5, yaitu sesuatu yang bapak lambangkan sebagai 'koperasi'. Sungguh betul, begitulah keadaannya sekarang ini pak. Sementara demikian dulu pak. Salam. -ekadj --- In [email protected], R Maris <par...@...> wrote: > > Yth Pak Mod, cucuku Panpan, teman-teman, > Bertepatan ingin kopi darat, gigi sakit sehingga batal ikut, harap dimaafkan. > Membuka tahun baru 2010, sangat penting menyadari apa yang sebenarnya tengah > terjadi, di arena politik-perekonomia n dan politik-sosial kemasyarakatan. > Tidak kurang, suatu suasana revolusioner! > Jalannya dibuka terutama oleh berbagai tindakan dan alam pikiran Gus Dur > semasa menjabat Presiden RI. Saat itu saya sadur bebas saja ke dalam > "Abdunnomics" , yang lengkapnya dapat dibaca di Files milis ini. > Pada tahun 2000 itu kiprah Gus Dur membangkitkan kembali berbagai harapan dan > semangat pada suatu bangsa yang baru saja sadar betapa terpuruk martabatnya. > Harapan-harapan itu jika disarikan akan berbentuk berbagai perubahan drastis > aturan main, antara lain pada 15 subjek berikut: > ……………………………………………………………………………… > Langkah-langkah Jangka Pendek dan Menengah > > "Abdunnomics" , Jakarta 5 Agustus 2000 > > 1. Pejabat Negara (MPR, Eksekutip, DPR, MA): didukung dengan kecukupan yang > pantas bagi datuk-datuk negara dan bangsa
