Re: [Keuangan] ABS - was: Buku Putih Bank Century Departemen Keuangan
Uang pajak pasti kembali pada rakyat melalui mekanisme penyediaan barang dan jasa yang disediakan oleh masyarakat. Apakah itu melalui mekanisme penggajian PNS dan ABRI atau penyediaan fasilitas publik yang dikerjakan oleh anak bangsa. Uang rupiah hanyalah penghantar terciptanya barang atau jasa. Seperti yang dikatakan JK uang berputar atau berpindah tempat saja menciptakan barang/jasa. Evaluasi/review tidak harus dibentuk pansus dulu. Jika dianggap bermasalah baru bentuk pansus bahkan adakan Sidang Istimewa untuk menurunkan Presiden :-) Salam RM Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT -Original Message- From: "nazarjb" Date: Fri, 15 Jan 2010 06:54:35 To: Subject: Re: [Keuangan] ABS - was: Buku Putih Bank Century Departemen Keuangan - Ok, berarti harus ada anggota pansus DPR yang bertugas melakukan review dan tanya jawab ya? Berapa bulan atau berapa tahun sekali? - Terus, bagai mana dengan mal-kebijakan yang sudah berlalu? dimaafkan saja? cukup ada acara sedekahan atau pernyataan minta maaf di media-media? - Saya juga heran, biasanya kan ada istilah LPJ presiden ditolak oleh DPR. Tapi konsekwensi hukumnya gak ada. Hanya di tolak saja (malu-malu dikitlah, kan cuma di tolak). hm... - Poin 4 itu berarti ada semacam pengungkapan kasus hanya untuk target/tujuan sesaat? Yang benar nih? Seharusnya kontinyu & kOnsisten dong... siapa saja presiden & kabinetnya, dan kapan saja. Jadi tidak bersifat insidental alias musiman. Nb: Ada yang nitip pesan "Kembalikan Uang pajak Kami!" salam Nazar --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, rachm...@... wrote: > > Lebih baik begitu dengan pertimbangan : > > 1. Rakyat tidak terjebak memilih Presiden dengan Kabinetnya yang bermasalah > > 2. Permasalan segera tuntas. > > 3. Presiden berikutnya akan lebih berhati-hati dalam membuat kebijakan. > > 4. DPR hanya berminat mengurai masalah karena Presiden dan Menkeu masih SBY > dan SMI. Seandai SBY tidak terpilih, DPR periode ini tidak berkepentingan > mempermasalahkannya. > Salam > > RM > Sent from my BlackBerry® > powered by Sinyal Kuat INDOSAT > > -Original Message- > From: "nazarjb" > Date: Fri, 15 Jan 2010 02:21:58 > To: > Subject: Re: [Keuangan] ABS - was: Buku Putih Bank Century Departemen Keuangan > > O begitu? Review berkala/periodik gitu ya? Tapi biasanya kalau kegiatan rutin > masing-masing anggota dewan dan parpol punya kepentingan sendiri-sendiri. Dan > untuk pembentukan pansus saja utusan masing-masing parpol dipilah2, yaitu > mereka2x yang kurang kritis. > > Nah, kalau dibikin pansus yg masa kerjanya/masa bakti selama 5 thn, maka bisa > jadi nanti DPR/Parpol sibuk meresafle utusan mereka yg kritis di pansus. > > Belum lagi masalah "hanya mencari popularitas dgn hanya mengangkat > kasus-kasus tertentu saja (yang enak-enak saja)." > > Bagai mana itu? > > Salam > Nazar > > --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, rachmadm@ wrote: > > > > Kan setiap saat direview. Kelemahan/kelambatan dalam review itulah yang > > mengakibatkan pansus mengerjakan hal yang telah lalu dan kebetulan > > orang2nya juga masih menjabat. > > > > Sebetulnya dalam SU bisa diberi catatan untuk kasus yang bermasalah agar > > rakyat tidak terjebak milih orang yang salah. > > > > Salam > > > > RM > > Sent from my BlackBerry® > > powered by Sinyal Kuat INDOSAT > > > > -Original Message- > > From: "nazarjb" > > Date: Fri, 15 Jan 2010 01:31:34 > > To: > > Subject: [Keuangan] ABS - was: Buku Putih Bank Century Departemen Keuangan > > > > Hm...jika seperti itu konsepnya, maka jika ingin menjadi pejabat negara > > hanya cukup mempelajari bagai mana cara membuat laporan/LPJK manipulatif > > dan merancang sebuah pembangunan yang kelihatan bagus dari luar, namun > > keropos di dalamnya. Karena jika periodenya sudah berlalu, maka tidak ada > > konsekwensi apa-apa. Ya, jika seperti itu adanya maka pedalamilahcara-cara > > untuk memanipulasi dan membuat alibi guna melindungi diri dari > > kesalahan-kesalahan patal ( ABS= Asal Bapak Senang). Apa iya hal sperti itu > > baik? > > > > Salam > > Nazar > > On. Tbo-Jbi - Sekarang lagi mati lampu, PLN kumat lagi [Non-text portions of this message have been removed] = Blog resmi AKI, dengan alamat www.ahlikeuangan-indonesia.com - Facebook AKI, untuk mengenal member lain lebih personal, silahkan join http://www.facebook.com/group.php?gid=6247303045 - Arsip Milis AKI online, demi kenyamanan Anda semua http://www.mail-archive.com/ahlikeuangan-indonesia@yahoogroups.com = Perhatian : - Untuk kenyamanan bersama, dalam hal me-reply posting, potong/edit ekor posting sebelumnya - Diskusi yg baik adalah bila saling menghormati pendapat yang ada. Anggota yang melanggar tata tertib millis akan dikenakan sanksi tegas - Saran, kritik dan tulisan untuk
Re: [Keuangan] ABS - was: Buku Putih Bank Century Departemen Keuangan
- Ok, berarti harus ada anggota pansus DPR yang bertugas melakukan review dan tanya jawab ya? Berapa bulan atau berapa tahun sekali? - Terus, bagai mana dengan mal-kebijakan yang sudah berlalu? dimaafkan saja? cukup ada acara sedekahan atau pernyataan minta maaf di media-media? - Saya juga heran, biasanya kan ada istilah LPJ presiden ditolak oleh DPR. Tapi konsekwensi hukumnya gak ada. Hanya di tolak saja (malu-malu dikitlah, kan cuma di tolak). hm... - Poin 4 itu berarti ada semacam pengungkapan kasus hanya untuk target/tujuan sesaat? Yang benar nih? Seharusnya kontinyu & kOnsisten dong... siapa saja presiden & kabinetnya, dan kapan saja. Jadi tidak bersifat insidental alias musiman. Nb: Ada yang nitip pesan "Kembalikan Uang pajak Kami!" salam Nazar --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, rachm...@... wrote: > > Lebih baik begitu dengan pertimbangan : > > 1. Rakyat tidak terjebak memilih Presiden dengan Kabinetnya yang bermasalah > > 2. Permasalan segera tuntas. > > 3. Presiden berikutnya akan lebih berhati-hati dalam membuat kebijakan. > > 4. DPR hanya berminat mengurai masalah karena Presiden dan Menkeu masih SBY > dan SMI. Seandai SBY tidak terpilih, DPR periode ini tidak berkepentingan > mempermasalahkannya. > Salam > > RM > Sent from my BlackBerry® > powered by Sinyal Kuat INDOSAT > > -Original Message- > From: "nazarjb" > Date: Fri, 15 Jan 2010 02:21:58 > To: > Subject: Re: [Keuangan] ABS - was: Buku Putih Bank Century Departemen Keuangan > > O begitu? Review berkala/periodik gitu ya? Tapi biasanya kalau kegiatan rutin > masing-masing anggota dewan dan parpol punya kepentingan sendiri-sendiri. Dan > untuk pembentukan pansus saja utusan masing-masing parpol dipilah2, yaitu > mereka2x yang kurang kritis. > > Nah, kalau dibikin pansus yg masa kerjanya/masa bakti selama 5 thn, maka bisa > jadi nanti DPR/Parpol sibuk meresafle utusan mereka yg kritis di pansus. > > Belum lagi masalah "hanya mencari popularitas dgn hanya mengangkat > kasus-kasus tertentu saja (yang enak-enak saja)." > > Bagai mana itu? > > Salam > Nazar > > --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, rachmadm@ wrote: > > > > Kan setiap saat direview. Kelemahan/kelambatan dalam review itulah yang > > mengakibatkan pansus mengerjakan hal yang telah lalu dan kebetulan > > orang2nya juga masih menjabat. > > > > Sebetulnya dalam SU bisa diberi catatan untuk kasus yang bermasalah agar > > rakyat tidak terjebak milih orang yang salah. > > > > Salam > > > > RM > > Sent from my BlackBerry® > > powered by Sinyal Kuat INDOSAT > > > > -Original Message- > > From: "nazarjb" > > Date: Fri, 15 Jan 2010 01:31:34 > > To: > > Subject: [Keuangan] ABS - was: Buku Putih Bank Century Departemen Keuangan > > > > Hm...jika seperti itu konsepnya, maka jika ingin menjadi pejabat negara > > hanya cukup mempelajari bagai mana cara membuat laporan/LPJK manipulatif > > dan merancang sebuah pembangunan yang kelihatan bagus dari luar, namun > > keropos di dalamnya. Karena jika periodenya sudah berlalu, maka tidak ada > > konsekwensi apa-apa. Ya, jika seperti itu adanya maka pedalamilahcara-cara > > untuk memanipulasi dan membuat alibi guna melindungi diri dari > > kesalahan-kesalahan patal ( ABS= Asal Bapak Senang). Apa iya hal sperti itu > > baik? > > > > Salam > > Nazar > > On. Tbo-Jbi - Sekarang lagi mati lampu, PLN kumat lagi
Re: [Keuangan] ABS - was: Buku Putih Bank Century Departemen Keuangan
Lebih baik begitu dengan pertimbangan : 1. Rakyat tidak terjebak memilih Presiden dengan Kabinetnya yang bermasalah 2. Permasalan segera tuntas. 3. Presiden berikutnya akan lebih berhati-hati dalam membuat kebijakan. 4. DPR hanya berminat mengurai masalah karena Presiden dan Menkeu masih SBY dan SMI. Seandai SBY tidak terpilih, DPR periode ini tidak berkepentingan mempermasalahkannya. Salam RM Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT -Original Message- From: "nazarjb" Date: Fri, 15 Jan 2010 02:21:58 To: Subject: Re: [Keuangan] ABS - was: Buku Putih Bank Century Departemen Keuangan O begitu? Review berkala/periodik gitu ya? Tapi biasanya kalau kegiatan rutin masing-masing anggota dewan dan parpol punya kepentingan sendiri-sendiri. Dan untuk pembentukan pansus saja utusan masing-masing parpol dipilah2, yaitu mereka2x yang kurang kritis. Nah, kalau dibikin pansus yg masa kerjanya/masa bakti selama 5 thn, maka bisa jadi nanti DPR/Parpol sibuk meresafle utusan mereka yg kritis di pansus. Belum lagi masalah "hanya mencari popularitas dgn hanya mengangkat kasus-kasus tertentu saja (yang enak-enak saja)." Bagai mana itu? Salam Nazar --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, rachm...@... wrote: > > Kan setiap saat direview. Kelemahan/kelambatan dalam review itulah yang > mengakibatkan pansus mengerjakan hal yang telah lalu dan kebetulan orang2nya > juga masih menjabat. > > Sebetulnya dalam SU bisa diberi catatan untuk kasus yang bermasalah agar > rakyat tidak terjebak milih orang yang salah. > > Salam > > RM > Sent from my BlackBerry® > powered by Sinyal Kuat INDOSAT > > -Original Message- > From: "nazarjb" > Date: Fri, 15 Jan 2010 01:31:34 > To: > Subject: [Keuangan] ABS - was: Buku Putih Bank Century Departemen Keuangan > > Hm...jika seperti itu konsepnya, maka jika ingin menjadi pejabat negara hanya > cukup mempelajari bagai mana cara membuat laporan/LPJK manipulatif dan > merancang sebuah pembangunan yang kelihatan bagus dari luar, namun keropos di > dalamnya. Karena jika periodenya sudah berlalu, maka tidak ada konsekwensi > apa-apa. Ya, jika seperti itu adanya maka pedalamilahcara-cara untuk > memanipulasi dan membuat alibi guna melindungi diri dari kesalahan-kesalahan > patal ( ABS= Asal Bapak Senang). Apa iya hal sperti itu baik? > > Salam > Nazar > On. Tbo-Jbi - Sekarang lagi mati lampu, PLN kumat lagi > --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, rachmadm@ wrote: > > > > Review harus dilakukan sepanjang waktu untuk program yang sedang berjalan. > > Jadi DPR harus selalu mencermati apapun yang sedang dikerjakan pemerintah > > yang sedang berjalan. Adakan pansus dan jika perlu Sidang Istimewa untuk > > kebijakan yang salah pada periode yang berjalan. > > > > Bukan ngurusi apa yang telah dikerjakan Presiden dan kabinet perode > > sebelumnya . > > > > Salam > > > > -Original Message- > > From: "Yadi Setiadi" > > Date: Thu, 14 Jan 2010 16:47:10 > > To: > > Subject: Re: Bls: [Keuangan] Re: Buku Putih Bank Century Departemen Keuangan > > > > > > Memang, mengadili suatu hal abstrak semacam "kebijakan" adalah pekerjaan > > yang sangat meletihkan dan terkadang kontra produktif minimal untuk > > saya sih :-) > > > > Tapi satu hal, mereview suatu kebijakan publik, saya pikir, semuanya > > berlaku surut, tidak ada satu pun yang kebal thp usaha review, koreksi, > > atau revisi sekalipun, terlepas dari siapa yg jd "ruling party" saat itu... > > Apalagi kalau terbukti > > Kebijakan tsb tidak kredibel dan defect... > > > > Konon katanya, in the long run, membiarkan suatu kebijakan (ekonomi) yang > > salah, akan "berdarah-darah" dampaknya bagi setiap koreksi yg dilakukan... > > Terlalu besar cost-nya. > > > > Salam, > > YS [Non-text portions of this message have been removed] = Blog resmi AKI, dengan alamat www.ahlikeuangan-indonesia.com - Facebook AKI, untuk mengenal member lain lebih personal, silahkan join http://www.facebook.com/group.php?gid=6247303045 - Arsip Milis AKI online, demi kenyamanan Anda semua http://www.mail-archive.com/ahlikeuangan-indonesia@yahoogroups.com = Perhatian : - Untuk kenyamanan bersama, dalam hal me-reply posting, potong/edit ekor posting sebelumnya - Diskusi yg baik adalah bila saling menghormati pendapat yang ada. Anggota yang melanggar tata tertib millis akan dikenakan sanksi tegas - Saran, kritik dan tulisan untuk blog silahkan ahlikeuangan-indonesia-ow...@yahoogroups.comyahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/AhliKeuangan-Indonesia/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/AhliKeuangan-Indonesia/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via
Re: [Keuangan] ABS - was: Buku Putih Bank Century Departemen Keuangan
O begitu? Review berkala/periodik gitu ya? Tapi biasanya kalau kegiatan rutin masing-masing anggota dewan dan parpol punya kepentingan sendiri-sendiri. Dan untuk pembentukan pansus saja utusan masing-masing parpol dipilah2, yaitu mereka2x yang kurang kritis. Nah, kalau dibikin pansus yg masa kerjanya/masa bakti selama 5 thn, maka bisa jadi nanti DPR/Parpol sibuk meresafle utusan mereka yg kritis di pansus. Belum lagi masalah "hanya mencari popularitas dgn hanya mengangkat kasus-kasus tertentu saja (yang enak-enak saja)." Bagai mana itu? Salam Nazar --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, rachm...@... wrote: > > Kan setiap saat direview. Kelemahan/kelambatan dalam review itulah yang > mengakibatkan pansus mengerjakan hal yang telah lalu dan kebetulan orang2nya > juga masih menjabat. > > Sebetulnya dalam SU bisa diberi catatan untuk kasus yang bermasalah agar > rakyat tidak terjebak milih orang yang salah. > > Salam > > RM > Sent from my BlackBerry® > powered by Sinyal Kuat INDOSAT > > -Original Message- > From: "nazarjb" > Date: Fri, 15 Jan 2010 01:31:34 > To: > Subject: [Keuangan] ABS - was: Buku Putih Bank Century Departemen Keuangan > > Hm...jika seperti itu konsepnya, maka jika ingin menjadi pejabat negara hanya > cukup mempelajari bagai mana cara membuat laporan/LPJK manipulatif dan > merancang sebuah pembangunan yang kelihatan bagus dari luar, namun keropos di > dalamnya. Karena jika periodenya sudah berlalu, maka tidak ada konsekwensi > apa-apa. Ya, jika seperti itu adanya maka pedalamilahcara-cara untuk > memanipulasi dan membuat alibi guna melindungi diri dari kesalahan-kesalahan > patal ( ABS= Asal Bapak Senang). Apa iya hal sperti itu baik? > > Salam > Nazar > On. Tbo-Jbi - Sekarang lagi mati lampu, PLN kumat lagi > --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, rachmadm@ wrote: > > > > Review harus dilakukan sepanjang waktu untuk program yang sedang berjalan. > > Jadi DPR harus selalu mencermati apapun yang sedang dikerjakan pemerintah > > yang sedang berjalan. Adakan pansus dan jika perlu Sidang Istimewa untuk > > kebijakan yang salah pada periode yang berjalan. > > > > Bukan ngurusi apa yang telah dikerjakan Presiden dan kabinet perode > > sebelumnya . > > > > Salam > > > > -Original Message- > > From: "Yadi Setiadi" > > Date: Thu, 14 Jan 2010 16:47:10 > > To: > > Subject: Re: Bls: [Keuangan] Re: Buku Putih Bank Century Departemen Keuangan > > > > > > Memang, mengadili suatu hal abstrak semacam "kebijakan" adalah pekerjaan > > yang sangat meletihkan dan terkadang kontra produktif minimal untuk > > saya sih :-) > > > > Tapi satu hal, mereview suatu kebijakan publik, saya pikir, semuanya > > berlaku surut, tidak ada satu pun yang kebal thp usaha review, koreksi, > > atau revisi sekalipun, terlepas dari siapa yg jd "ruling party" saat itu... > > Apalagi kalau terbukti > > Kebijakan tsb tidak kredibel dan defect... > > > > Konon katanya, in the long run, membiarkan suatu kebijakan (ekonomi) yang > > salah, akan "berdarah-darah" dampaknya bagi setiap koreksi yg dilakukan... > > Terlalu besar cost-nya. > > > > Salam, > > YS
Re: [Keuangan] ABS - was: Buku Putih Bank Century Departemen Keuangan
Kan setiap saat direview. Kelemahan/kelambatan dalam review itulah yang mengakibatkan pansus mengerjakan hal yang telah lalu dan kebetulan orang2nya juga masih menjabat. Sebetulnya dalam SU bisa diberi catatan untuk kasus yang bermasalah agar rakyat tidak terjebak milih orang yang salah. Salam RM Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT -Original Message- From: "nazarjb" Date: Fri, 15 Jan 2010 01:31:34 To: Subject: [Keuangan] ABS - was: Buku Putih Bank Century Departemen Keuangan Hm...jika seperti itu konsepnya, maka jika ingin menjadi pejabat negara hanya cukup mempelajari bagai mana cara membuat laporan/LPJK manipulatif dan merancang sebuah pembangunan yang kelihatan bagus dari luar, namun keropos di dalamnya. Karena jika periodenya sudah berlalu, maka tidak ada konsekwensi apa-apa. Ya, jika seperti itu adanya maka pedalamilahcara-cara untuk memanipulasi dan membuat alibi guna melindungi diri dari kesalahan-kesalahan patal ( ABS= Asal Bapak Senang). Apa iya hal sperti itu baik? Salam Nazar On. Tbo-Jbi - Sekarang lagi mati lampu, PLN kumat lagi --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, rachm...@... wrote: > > Review harus dilakukan sepanjang waktu untuk program yang sedang berjalan. > Jadi DPR harus selalu mencermati apapun yang sedang dikerjakan pemerintah > yang sedang berjalan. Adakan pansus dan jika perlu Sidang Istimewa untuk > kebijakan yang salah pada periode yang berjalan. > > Bukan ngurusi apa yang telah dikerjakan Presiden dan kabinet perode > sebelumnya . > > Salam > > RM > > Sent from my BlackBerry® > powered by Sinyal Kuat INDOSAT > > -Original Message- > From: "Yadi Setiadi" > Date: Thu, 14 Jan 2010 16:47:10 > To: > Subject: Re: Bls: [Keuangan] Re: Buku Putih Bank Century Departemen Keuangan > > > Memang, mengadili suatu hal abstrak semacam "kebijakan" adalah pekerjaan yang > sangat meletihkan dan terkadang kontra produktif minimal untuk saya sih > :-) > > Tapi satu hal, mereview suatu kebijakan publik, saya pikir, semuanya berlaku > surut, tidak ada satu pun yang kebal thp usaha review, koreksi, atau revisi > sekalipun, terlepas dari siapa yg jd "ruling party" saat itu... Apalagi > kalau terbukti > Kebijakan tsb tidak kredibel dan defect... > > Konon katanya, in the long run, membiarkan suatu kebijakan (ekonomi) yang > salah, akan "berdarah-darah" dampaknya bagi setiap koreksi yg dilakukan... > Terlalu besar cost-nya. > > Salam, > YS > [Non-text portions of this message have been removed] = Blog resmi AKI, dengan alamat www.ahlikeuangan-indonesia.com - Facebook AKI, untuk mengenal member lain lebih personal, silahkan join http://www.facebook.com/group.php?gid=6247303045 - Arsip Milis AKI online, demi kenyamanan Anda semua http://www.mail-archive.com/ahlikeuangan-indonesia@yahoogroups.com = Perhatian : - Untuk kenyamanan bersama, dalam hal me-reply posting, potong/edit ekor posting sebelumnya - Diskusi yg baik adalah bila saling menghormati pendapat yang ada. Anggota yang melanggar tata tertib millis akan dikenakan sanksi tegas - Saran, kritik dan tulisan untuk blog silahkan ahlikeuangan-indonesia-ow...@yahoogroups.comyahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/AhliKeuangan-Indonesia/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/AhliKeuangan-Indonesia/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: ahlikeuangan-indonesia-dig...@yahoogroups.com ahlikeuangan-indonesia-fullfeatu...@yahoogroups.com <*> To unsubscribe from this group, send an email to: ahlikeuangan-indonesia-unsubscr...@yahoogroups.com <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[Keuangan] ABS - was: Buku Putih Bank Century Departemen Keuangan
Hm...jika seperti itu konsepnya, maka jika ingin menjadi pejabat negara hanya cukup mempelajari bagai mana cara membuat laporan/LPJK manipulatif dan merancang sebuah pembangunan yang kelihatan bagus dari luar, namun keropos di dalamnya. Karena jika periodenya sudah berlalu, maka tidak ada konsekwensi apa-apa. Ya, jika seperti itu adanya maka pedalamilahcara-cara untuk memanipulasi dan membuat alibi guna melindungi diri dari kesalahan-kesalahan patal ( ABS= Asal Bapak Senang). Apa iya hal sperti itu baik? Salam Nazar On. Tbo-Jbi - Sekarang lagi mati lampu, PLN kumat lagi --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, rachm...@... wrote: > > Review harus dilakukan sepanjang waktu untuk program yang sedang berjalan. > Jadi DPR harus selalu mencermati apapun yang sedang dikerjakan pemerintah > yang sedang berjalan. Adakan pansus dan jika perlu Sidang Istimewa untuk > kebijakan yang salah pada periode yang berjalan. > > Bukan ngurusi apa yang telah dikerjakan Presiden dan kabinet perode > sebelumnya . > > Salam > > RM > > Sent from my BlackBerry® > powered by Sinyal Kuat INDOSAT > > -Original Message- > From: "Yadi Setiadi" > Date: Thu, 14 Jan 2010 16:47:10 > To: > Subject: Re: Bls: [Keuangan] Re: Buku Putih Bank Century Departemen Keuangan > > > Memang, mengadili suatu hal abstrak semacam "kebijakan" adalah pekerjaan yang > sangat meletihkan dan terkadang kontra produktif minimal untuk saya sih > :-) > > Tapi satu hal, mereview suatu kebijakan publik, saya pikir, semuanya berlaku > surut, tidak ada satu pun yang kebal thp usaha review, koreksi, atau revisi > sekalipun, terlepas dari siapa yg jd "ruling party" saat itu... Apalagi > kalau terbukti > Kebijakan tsb tidak kredibel dan defect... > > Konon katanya, in the long run, membiarkan suatu kebijakan (ekonomi) yang > salah, akan "berdarah-darah" dampaknya bagi setiap koreksi yg dilakukan... > Terlalu besar cost-nya. > > Salam, > YS >
Re: Bls: [Keuangan] Re: Buku Putih Bank Century Departemen Keuangan
Setuju Cuma menghabiskan waktu dan biaya saja Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT -Original Message- From: rachm...@yahoo.com Date: Fri, 15 Jan 2010 00:59:51 To: Subject: Re: Bls: [Keuangan] Re: Buku Putih Bank Century Departemen Keuangan Review harus dilakukan sepanjang waktu untuk program yang sedang berjalan. Jadi DPR harus selalu mencermati apapun yang sedang dikerjakan pemerintah yang sedang berjalan. Adakan pansus dan jika perlu Sidang Istimewa untuk kebijakan yang salah pada periode yang berjalan. Bukan ngurusi apa yang telah dikerjakan Presiden dan kabinet perode sebelumnya . Salam RM Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT -Original Message- From: "Yadi Setiadi" Date: Thu, 14 Jan 2010 16:47:10 To: Subject: Re: Bls: [Keuangan] Re: Buku Putih Bank Century Departemen Keuangan Memang, mengadili suatu hal abstrak semacam "kebijakan" adalah pekerjaan yang sangat meletihkan dan terkadang kontra produktif minimal untuk saya sih :-) Tapi satu hal, mereview suatu kebijakan publik, saya pikir, semuanya berlaku surut, tidak ada satu pun yang kebal thp usaha review, koreksi, atau revisi sekalipun, terlepas dari siapa yg jd "ruling party" saat itu... Apalagi kalau terbukti Kebijakan tsb tidak kredibel dan defect... Konon katanya, in the long run, membiarkan suatu kebijakan (ekonomi) yang salah, akan "berdarah-darah" dampaknya bagi setiap koreksi yg dilakukan... Terlalu besar cost-nya. Salam, YS Sent from my MobileDevice® = Blog resmi AKI, dengan alamat www.ahlikeuangan-indonesia.com - Facebook AKI, untuk mengenal member lain lebih personal, silahkan join http://www.facebook.com/group.php?gid=6247303045 - Arsip Milis AKI online, demi kenyamanan Anda semua http://www.mail-archive.com/ahlikeuangan-indonesia@yahoogroups.com = Perhatian : - Untuk kenyamanan bersama, dalam hal me-reply posting, potong/edit ekor posting sebelumnya - Diskusi yg baik adalah bila saling menghormati pendapat yang ada. Anggota yang melanggar tata tertib millis akan dikenakan sanksi tegas - Saran, kritik dan tulisan untuk blog silahkan ahlikeuangan-indonesia-ow...@yahoogroups.comyahoo! Groups Links = Blog resmi AKI, dengan alamat www.ahlikeuangan-indonesia.com - Facebook AKI, untuk mengenal member lain lebih personal, silahkan join http://www.facebook.com/group.php?gid=6247303045 - Arsip Milis AKI online, demi kenyamanan Anda semua http://www.mail-archive.com/ahlikeuangan-indonesia@yahoogroups.com = Perhatian : - Untuk kenyamanan bersama, dalam hal me-reply posting, potong/edit ekor posting sebelumnya - Diskusi yg baik adalah bila saling menghormati pendapat yang ada. Anggota yang melanggar tata tertib millis akan dikenakan sanksi tegas - Saran, kritik dan tulisan untuk blog silahkan ahlikeuangan-indonesia-ow...@yahoogroups.comyahoo! Groups Links
Re: Bls: [Keuangan] Re: Buku Putih Bank Century Departemen Keuangan
Review harus dilakukan sepanjang waktu untuk program yang sedang berjalan. Jadi DPR harus selalu mencermati apapun yang sedang dikerjakan pemerintah yang sedang berjalan. Adakan pansus dan jika perlu Sidang Istimewa untuk kebijakan yang salah pada periode yang berjalan. Bukan ngurusi apa yang telah dikerjakan Presiden dan kabinet perode sebelumnya . Salam RM Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT -Original Message- From: "Yadi Setiadi" Date: Thu, 14 Jan 2010 16:47:10 To: Subject: Re: Bls: [Keuangan] Re: Buku Putih Bank Century Departemen Keuangan Memang, mengadili suatu hal abstrak semacam "kebijakan" adalah pekerjaan yang sangat meletihkan dan terkadang kontra produktif minimal untuk saya sih :-) Tapi satu hal, mereview suatu kebijakan publik, saya pikir, semuanya berlaku surut, tidak ada satu pun yang kebal thp usaha review, koreksi, atau revisi sekalipun, terlepas dari siapa yg jd "ruling party" saat itu... Apalagi kalau terbukti Kebijakan tsb tidak kredibel dan defect... Konon katanya, in the long run, membiarkan suatu kebijakan (ekonomi) yang salah, akan "berdarah-darah" dampaknya bagi setiap koreksi yg dilakukan... Terlalu besar cost-nya. Salam, YS Sent from my MobileDevice® = Blog resmi AKI, dengan alamat www.ahlikeuangan-indonesia.com - Facebook AKI, untuk mengenal member lain lebih personal, silahkan join http://www.facebook.com/group.php?gid=6247303045 - Arsip Milis AKI online, demi kenyamanan Anda semua http://www.mail-archive.com/ahlikeuangan-indonesia@yahoogroups.com = Perhatian : - Untuk kenyamanan bersama, dalam hal me-reply posting, potong/edit ekor posting sebelumnya - Diskusi yg baik adalah bila saling menghormati pendapat yang ada. Anggota yang melanggar tata tertib millis akan dikenakan sanksi tegas - Saran, kritik dan tulisan untuk blog silahkan ahlikeuangan-indonesia-ow...@yahoogroups.comyahoo! Groups Links = Blog resmi AKI, dengan alamat www.ahlikeuangan-indonesia.com - Facebook AKI, untuk mengenal member lain lebih personal, silahkan join http://www.facebook.com/group.php?gid=6247303045 - Arsip Milis AKI online, demi kenyamanan Anda semua http://www.mail-archive.com/ahlikeuangan-indonesia@yahoogroups.com = Perhatian : - Untuk kenyamanan bersama, dalam hal me-reply posting, potong/edit ekor posting sebelumnya - Diskusi yg baik adalah bila saling menghormati pendapat yang ada. Anggota yang melanggar tata tertib millis akan dikenakan sanksi tegas - Saran, kritik dan tulisan untuk blog silahkan ahlikeuangan-indonesia-ow...@yahoogroups.comyahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/AhliKeuangan-Indonesia/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/AhliKeuangan-Indonesia/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: ahlikeuangan-indonesia-dig...@yahoogroups.com ahlikeuangan-indonesia-fullfeatu...@yahoogroups.com <*> To unsubscribe from this group, send an email to: ahlikeuangan-indonesia-unsubscr...@yahoogroups.com <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
Re: Bls: [Keuangan] Re: Buku Putih Bank Century Departemen Keuangan
Memang, mengadili suatu hal abstrak semacam "kebijakan" adalah pekerjaan yang sangat meletihkan dan terkadang kontra produktif minimal untuk saya sih :-) Tapi satu hal, mereview suatu kebijakan publik, saya pikir, semuanya berlaku surut, tidak ada satu pun yang kebal thp usaha review, koreksi, atau revisi sekalipun, terlepas dari siapa yg jd "ruling party" saat itu... Apalagi kalau terbukti Kebijakan tsb tidak kredibel dan defect... Konon katanya, in the long run, membiarkan suatu kebijakan (ekonomi) yang salah, akan "berdarah-darah" dampaknya bagi setiap koreksi yg dilakukan... Terlalu besar cost-nya. Salam, YS Sent from my MobileDevice® = Blog resmi AKI, dengan alamat www.ahlikeuangan-indonesia.com - Facebook AKI, untuk mengenal member lain lebih personal, silahkan join http://www.facebook.com/group.php?gid=6247303045 - Arsip Milis AKI online, demi kenyamanan Anda semua http://www.mail-archive.com/ahlikeuangan-indonesia@yahoogroups.com = Perhatian : - Untuk kenyamanan bersama, dalam hal me-reply posting, potong/edit ekor posting sebelumnya - Diskusi yg baik adalah bila saling menghormati pendapat yang ada. Anggota yang melanggar tata tertib millis akan dikenakan sanksi tegas - Saran, kritik dan tulisan untuk blog silahkan ahlikeuangan-indonesia-ow...@yahoogroups.comyahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/AhliKeuangan-Indonesia/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/AhliKeuangan-Indonesia/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: ahlikeuangan-indonesia-dig...@yahoogroups.com ahlikeuangan-indonesia-fullfeatu...@yahoogroups.com <*> To unsubscribe from this group, send an email to: ahlikeuangan-indonesia-unsubscr...@yahoogroups.com <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
Bls: [Keuangan] Re: Buku Putih Bank Century Departemen Keuangan
Bung Yadi, Coba kita renungkan, pada saat ini semua kebijakan berdasarkan nasionalisme karena pemenang pemilu dari partai Nasionalis. Mungkin suatu saat yang menang dan mendominasi DPR adalah partai yang berbasis Islam. Apakah kemudian partai ini ber'hak' mengkaji ulang seluruh kebijakan yang dibuat partai sebelumnya tentu saja tidak. Demikian juga dengan kasus ini. DPR yang saat ini tidak berhak dan seharusnya juga tidak diberi hak untuk menilai apalagi mengadili kebijakan yang telah dibuat pada periode sebelumnya. Kalau dalam perusahaan wadahnya adalah RUPS. Jadi kasus yang dilihat ya kasus yang sedang berjalan bukan periode yang lalu karena sudah dipertanggung jawabkan saat RUPS :-) Kecuali ada kasus Pidana bukan kebijakan yang telah diambil. Salam RM --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, "Yadi Setiadi" wrote: > > > Bung Rachmad ysh., > > > Saya membayangkan bahwa Sidang Umum itu bersifat "general", overall... > Sedangkan Pansus itu sudah masuk domain spesial. Toch "lex specialis derogat > lex generalis" bukan ? CMIIW... > > Jadi saya pikir sah2 saja kalo pansus ngotot melakukan investigasi. > > Yang ngaco adalah jika Pansus sudah berubah jadi ajang "dagelan", dagang > sapi, tidak jelas juntrungannya, dan semua orang berusaha jadi pahlawan > kesiangan... > > Itu yang harus kita kontrol bersama.. > > Salam > YS > > > Sent from my MobileDevice® > > > -Original Message- > From: "Rachmad M" > Date: Thu, 14 Jan 2010 15:05:09 > To: > Subject: Bls: [Keuangan] Re: Buku Putih Bank Century Departemen Keuangan > > Sebetulnya sebuah kebijakan selalu mempunyai banyak sisi. Ada pihak yang > diuntungkan, ada pula pihak yang dirugikan. Oleh karenanya sebuah kebijakan > tidak dapat diungkit seperti halnya Pansus Century. > > Tempat yang paling cocok untuk mempertanggung jawabkan sebuah kebijakan > adalah Sidang Umum atau Sidang Istimewa. > > Memperhatikan bahwa Bailout sendiri terjadi pada periode kepemimpinan yang > lalu dan DPR tidak ada yang mempertanyakan pada saat Sidang Umum, maka > sebenarnya menjadi pertanyaan, apa kerja anggota DPR sehingga SBY bisa > mencalonkan lagi tanpa catatan yang seharusnya diketahui oleh masyarakat umum > sebagai pemilihnya. > > Seandainya bailout terjadi pada saat periode ini dan segera diadakan panitia > yang kemudian ditindak lanjuti oleh Sidang Istimewa, maka bisalah kita cerna > bahwa DPR sangat tanggap guna menghindari terjadinya penyimpangan lebih jauh. > > Yang jadi masalah DPR dengan 'hasil pemilihan baru dengan wajah baru' mencoba > mempermasalahkan kebijakan periode yang lalu yang sebenarnya telah > dipertanggung jawabkan dalam Sidang Umum, sungguh sangat aneh. > > Salam > > RM > > > > > --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, prastowo prastowo > wrote: > > > > Wah..buka-bukaan menjadi semakin menarik. > > Kemarin Ibu SMI dengan mimik kesal menyatakan bahwa kekesalannya kepada > > Pejabat BI sama dengan kekesalan para anggota Pansus. Beliau juga > > menyampaikan data yang kurang memuaskan. Fakta lain yang perlu dikritisi: > > > > - jika ada sekitar 23 bank dengan peer yang hampir sama, sebagaimana > > menjadi alasan pembenar dampak sistemik, seharusnya yang memanfaatkan FPJP > > yang diubah dari PBI 10/26 menjadi PBI 10/30 tidak hanya BC, faktanya tidak > > ada bank lain memanfaatkan FPJP. > > > > - Status/kedudukan hukum KSSK/KK. Di Perppu No. 4/2008 KSSK berwenang > > menetapkan bank gagal berdampak sistemik. Ini juga menjadi kewenangan KK > > yang disebut dalam UU LPS. Apakah KSSK=KK (dlm UU BI dan UU LPS?). Jika > > dasar hukum bailout adalah Perpu, artinya cukup KSSK (Menkeu dan Gubernur > > BI), tapi mengapa perlu dilakukan juga rapat KK (anggota Menkeu,Gubernur > > BI, Ketua LPP, Ketua LPS)? untuk memenuhi ketentuan UU LPS? Yang menarik > > sebenarnya bukan di status KSSK, tapi mengapa Pemerintah perlu mengatur > > KSSK padahal UU LPS jelas mengatakan KK? dan mengapa ada yang menyarankan > > di Rapat KSSK 21 November 2008 itu utk diadakan rapat KK agar memenuhi UU > > LPS? > > > > Dua hal itu dulu bisa menjelaskan ada persoalan hukum. Maka, semoga fakta > > semakin banyak terungkap, sehingga mempermudah rekonstruksi untuk > > mendapatkan kesimpulan yang adil dan objektif. > > > > Dugaan kuat, BI tidak jujur dan terbuka. Karut marut yang menghentak, di > > tengah sanjungan lembaga ini dianggap lembaga paling pruden di Indonesia. > > Belum soal Surat Berharga jatuh tempo yang "sengaja" tak semua dihitung, > > sehingga hanya dalam tiga hari dana bailout melonjak, dari Rp 630 M menjadi > > Rp 2,1 T. Mengapa tak dikalkulasi sekalian POTENSI surat berharga yang > > telah dan akan segera jatuh tempo? > > > > Kasihan Ibu SMI. Ia kemarin tampil tenang meski tampak letih dan gundah. > > Cara menjawabnya sungguh menunjukkan kualitas dan kecerdasan yang luar > > biasa. Beliau memahami persoalan dan menguasai data, hingga membuat anggota > > Pansus terhenyak d
Re: Bls: [Keuangan] Re: Buku Putih Bank Century Departemen Keuangan
Bung Rachmad ysh., Saya membayangkan bahwa Sidang Umum itu bersifat "general", overall... Sedangkan Pansus itu sudah masuk domain spesial. Toch "lex specialis derogat lex generalis" bukan ? CMIIW... Jadi saya pikir sah2 saja kalo pansus ngotot melakukan investigasi. Yang ngaco adalah jika Pansus sudah berubah jadi ajang "dagelan", dagang sapi, tidak jelas juntrungannya, dan semua orang berusaha jadi pahlawan kesiangan... Itu yang harus kita kontrol bersama.. Salam YS Sent from my MobileDevice® -Original Message- From: "Rachmad M" Date: Thu, 14 Jan 2010 15:05:09 To: Subject: Bls: [Keuangan] Re: Buku Putih Bank Century Departemen Keuangan Sebetulnya sebuah kebijakan selalu mempunyai banyak sisi. Ada pihak yang diuntungkan, ada pula pihak yang dirugikan. Oleh karenanya sebuah kebijakan tidak dapat diungkit seperti halnya Pansus Century. Tempat yang paling cocok untuk mempertanggung jawabkan sebuah kebijakan adalah Sidang Umum atau Sidang Istimewa. Memperhatikan bahwa Bailout sendiri terjadi pada periode kepemimpinan yang lalu dan DPR tidak ada yang mempertanyakan pada saat Sidang Umum, maka sebenarnya menjadi pertanyaan, apa kerja anggota DPR sehingga SBY bisa mencalonkan lagi tanpa catatan yang seharusnya diketahui oleh masyarakat umum sebagai pemilihnya. Seandainya bailout terjadi pada saat periode ini dan segera diadakan panitia yang kemudian ditindak lanjuti oleh Sidang Istimewa, maka bisalah kita cerna bahwa DPR sangat tanggap guna menghindari terjadinya penyimpangan lebih jauh. Yang jadi masalah DPR dengan 'hasil pemilihan baru dengan wajah baru' mencoba mempermasalahkan kebijakan periode yang lalu yang sebenarnya telah dipertanggung jawabkan dalam Sidang Umum, sungguh sangat aneh. Salam RM --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, prastowo prastowo wrote: > > Wah..buka-bukaan menjadi semakin menarik. > Kemarin Ibu SMI dengan mimik kesal menyatakan bahwa kekesalannya kepada > Pejabat BI sama dengan kekesalan para anggota Pansus. Beliau juga > menyampaikan data yang kurang memuaskan. Fakta lain yang perlu dikritisi: > > - jika ada sekitar 23 bank dengan peer yang hampir sama, sebagaimana menjadi > alasan pembenar dampak sistemik, seharusnya yang memanfaatkan FPJP yang > diubah dari PBI 10/26 menjadi PBI 10/30 tidak hanya BC, faktanya tidak ada > bank lain memanfaatkan FPJP. > > - Status/kedudukan hukum KSSK/KK. Di Perppu No. 4/2008 KSSK berwenang > menetapkan bank gagal berdampak sistemik. Ini juga menjadi kewenangan KK yang > disebut dalam UU LPS. Apakah KSSK=KK (dlm UU BI dan UU LPS?). Jika dasar > hukum bailout adalah Perpu, artinya cukup KSSK (Menkeu dan Gubernur BI), tapi > mengapa perlu dilakukan juga rapat KK (anggota Menkeu,Gubernur BI, Ketua LPP, > Ketua LPS)? untuk memenuhi ketentuan UU LPS? Yang menarik sebenarnya bukan > di status KSSK, tapi mengapa Pemerintah perlu mengatur KSSK padahal UU LPS > jelas mengatakan KK? dan mengapa ada yang menyarankan di Rapat KSSK 21 > November 2008 itu utk diadakan rapat KK agar memenuhi UU LPS? > > Dua hal itu dulu bisa menjelaskan ada persoalan hukum. Maka, semoga fakta > semakin banyak terungkap, sehingga mempermudah rekonstruksi untuk mendapatkan > kesimpulan yang adil dan objektif. > > Dugaan kuat, BI tidak jujur dan terbuka. Karut marut yang menghentak, di > tengah sanjungan lembaga ini dianggap lembaga paling pruden di Indonesia. > Belum soal Surat Berharga jatuh tempo yang "sengaja" tak semua dihitung, > sehingga hanya dalam tiga hari dana bailout melonjak, dari Rp 630 M menjadi > Rp 2,1 T. Mengapa tak dikalkulasi sekalian POTENSI surat berharga yang telah > dan akan segera jatuh tempo? > > Kasihan Ibu SMI. Ia kemarin tampil tenang meski tampak letih dan gundah. Cara > menjawabnya sungguh menunjukkan kualitas dan kecerdasan yang luar biasa. > Beliau memahami persoalan dan menguasai data, hingga membuat anggota Pansus > terhenyak dan sering kehilangan jejak untuk bertanya. > Sayang, semua yang indah ini dapat menjadi tak berarti ketika Anda harus > memutuskan sesuatu di balik cara kerja teknokrat yang hanya tahu kebenaran > tunggal, terlampau dingin dan percaya diri, dan yakin mampu membolak-balik > segala prosedur birokratis yg memang rumit itu. > > salam > > > > > > Dari: ? > Kepada: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com > Terkirim: Rab, 13 Januari, 2010 21:35:30 > Judul: [Keuangan] Re: Buku Putih Bank Century Departemen Keuangan > >  > > > Selain itu sebaiknya juga baca BUKU KUNING Bank Century disini > http://tinyurl. com/yghl97f > > > > > > Berselancar lebih cepat. Internet Explorer 8 yang dioptimalkan untuk > Yahoo! otomatis membuka 2 halaman favorit Anda setiap kali Anda membuka > browser. Dapatkan IE8 di sini! > http://downloads.yahoo.com/id/internetexplorer > > [Non-text portions of this message have been removed] > [Non-text portions of this message have been removed] --
Re: Bls: [Keuangan] Re: Buku Putih Bank Century Departemen Keuangan
Bung Rachmad ysh., Saya membayangkan bahwa Sidang Umum itu bersifat "general", overall... Sedangkan Pansus itu sudah masuk domain spesial. Toch "lex specialis derogat lex generalis" bukan ? CMIIW... Jadi saya pikir sah2 saja kalo pansus ngotot melakukan investigasi. Yang ngaco adalah jika Pansus sudah berubah jadi ajang "dagelan", dagang sapi, tidak jelas juntrungannya, dan semua orang berusaha jadi pahlawan kesiangan... Itu yang harus kita kontrol bersama.. Salam YS Sent from my MobileDevice® -Original Message- From: "Rachmad M" Date: Thu, 14 Jan 2010 15:05:09 To: Subject: Bls: [Keuangan] Re: Buku Putih Bank Century Departemen Keuangan Sebetulnya sebuah kebijakan selalu mempunyai banyak sisi. Ada pihak yang diuntungkan, ada pula pihak yang dirugikan. Oleh karenanya sebuah kebijakan tidak dapat diungkit seperti halnya Pansus Century. Tempat yang paling cocok untuk mempertanggung jawabkan sebuah kebijakan adalah Sidang Umum atau Sidang Istimewa. Memperhatikan bahwa Bailout sendiri terjadi pada periode kepemimpinan yang lalu dan DPR tidak ada yang mempertanyakan pada saat Sidang Umum, maka sebenarnya menjadi pertanyaan, apa kerja anggota DPR sehingga SBY bisa mencalonkan lagi tanpa catatan yang seharusnya diketahui oleh masyarakat umum sebagai pemilihnya. Seandainya bailout terjadi pada saat periode ini dan segera diadakan panitia yang kemudian ditindak lanjuti oleh Sidang Istimewa, maka bisalah kita cerna bahwa DPR sangat tanggap guna menghindari terjadinya penyimpangan lebih jauh. Yang jadi masalah DPR dengan 'hasil pemilihan baru dengan wajah baru' mencoba mempermasalahkan kebijakan periode yang lalu yang sebenarnya telah dipertanggung jawabkan dalam Sidang Umum, sungguh sangat aneh. Salam RM --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, prastowo prastowo wrote: > > Wah..buka-bukaan menjadi semakin menarik. > Kemarin Ibu SMI dengan mimik kesal menyatakan bahwa kekesalannya kepada > Pejabat BI sama dengan kekesalan para anggota Pansus. Beliau juga > menyampaikan data yang kurang memuaskan. Fakta lain yang perlu dikritisi: > > - jika ada sekitar 23 bank dengan peer yang hampir sama, sebagaimana menjadi > alasan pembenar dampak sistemik, seharusnya yang memanfaatkan FPJP yang > diubah dari PBI 10/26 menjadi PBI 10/30 tidak hanya BC, faktanya tidak ada > bank lain memanfaatkan FPJP. > > - Status/kedudukan hukum KSSK/KK. Di Perppu No. 4/2008 KSSK berwenang > menetapkan bank gagal berdampak sistemik. Ini juga menjadi kewenangan KK yang > disebut dalam UU LPS. Apakah KSSK=KK (dlm UU BI dan UU LPS?). Jika dasar > hukum bailout adalah Perpu, artinya cukup KSSK (Menkeu dan Gubernur BI), tapi > mengapa perlu dilakukan juga rapat KK (anggota Menkeu,Gubernur BI, Ketua LPP, > Ketua LPS)? untuk memenuhi ketentuan UU LPS? Yang menarik sebenarnya bukan > di status KSSK, tapi mengapa Pemerintah perlu mengatur KSSK padahal UU LPS > jelas mengatakan KK? dan mengapa ada yang menyarankan di Rapat KSSK 21 > November 2008 itu utk diadakan rapat KK agar memenuhi UU LPS? > > Dua hal itu dulu bisa menjelaskan ada persoalan hukum. Maka, semoga fakta > semakin banyak terungkap, sehingga mempermudah rekonstruksi untuk mendapatkan > kesimpulan yang adil dan objektif. > > Dugaan kuat, BI tidak jujur dan terbuka. Karut marut yang menghentak, di > tengah sanjungan lembaga ini dianggap lembaga paling pruden di Indonesia. > Belum soal Surat Berharga jatuh tempo yang "sengaja" tak semua dihitung, > sehingga hanya dalam tiga hari dana bailout melonjak, dari Rp 630 M menjadi > Rp 2,1 T. Mengapa tak dikalkulasi sekalian POTENSI surat berharga yang telah > dan akan segera jatuh tempo? > > Kasihan Ibu SMI. Ia kemarin tampil tenang meski tampak letih dan gundah. Cara > menjawabnya sungguh menunjukkan kualitas dan kecerdasan yang luar biasa. > Beliau memahami persoalan dan menguasai data, hingga membuat anggota Pansus > terhenyak dan sering kehilangan jejak untuk bertanya. > Sayang, semua yang indah ini dapat menjadi tak berarti ketika Anda harus > memutuskan sesuatu di balik cara kerja teknokrat yang hanya tahu kebenaran > tunggal, terlampau dingin dan percaya diri, dan yakin mampu membolak-balik > segala prosedur birokratis yg memang rumit itu. > > salam > > > > > > Dari: ? > Kepada: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com > Terkirim: Rab, 13 Januari, 2010 21:35:30 > Judul: [Keuangan] Re: Buku Putih Bank Century Departemen Keuangan > >  > > > Selain itu sebaiknya juga baca BUKU KUNING Bank Century disini > http://tinyurl. com/yghl97f > > > > > > Berselancar lebih cepat. Internet Explorer 8 yang dioptimalkan untuk > Yahoo! otomatis membuka 2 halaman favorit Anda setiap kali Anda membuka > browser. Dapatkan IE8 di sini! > http://downloads.yahoo.com/id/internetexplorer > > [Non-text portions of this message have been removed] > [Non-text portions of this message have been removed] --
[Keuangan] Remote Development Center Manager/Head vacancy for a regional IT solutions provider
JCI-Kimberley Executive Search International's client, a regional solutions provider with offices in several countries in S.E. Asia, that offers Professional Services in the area of Portal, Content Management System, Wealth Management Solution, Business Process Management and Business Intelligence, is currently seeking an accomplished Manager to head its Remote Development Center operations, for outsourcing of solution development and operations, in Jakarta. Responsibilities Full management of Remote Development Center division including hiring and building the right capacity and capability to meet the demands of the projects which may include use of third party subcontractors Primary contact point with Project Office in Singapore for hand-over of requirements, functional and design specifications to complete development cycle Institute the right process to ensure quality deliverables with minimal defects tolerance across portfolio of projects including regimented testing discipline and quality control Implement the right control to ensure delivery within scope, timeline and budget; and tight interlock with Project Office for identification of issues/risks and corrective action plan Requirements Experience in division management preferable, at a minimum program or project management required with PMP qualification desirable In-depth exposure to full SDLC and broad understanding of J2ME technical landscape to enable fine-tuning of process and direct quality delivery Prior hands-on development experience enabling appreciation of issues and insights to implement solid estimation, work breakdown, tracking and quality control FSI experience particularly knowledge of Wealth Management and insurance solutions desirable High degree of self motivation, proactive and results oriented able to work under minimal supervision and demanding pressures English proficiency both written and spoken is mandatory Very attractive remuneration with promising career development is waiting for the right candidate. If you are qualified and interested in the position, please email your complete CV (BELOW 500KB, Microsoft-Word (or WinZip) file, current job descriptions, photo, plus references names & numbers), together with current salary info to: juni...@yahoo.com cc: juniuslee at kimberleyesi dot com for our consideration. All applications will be treated in highest confidentiality and only short-listed candidates will be notified.
[Keuangan] Stabilitas kegiatan ekonomi harus tetap Berjalan
Saat ini sedang seru-serunya pemeriksaan oleh pansus DPR RI atas kasus Bank Century yang melibatkan mekeu, BI dan aparatur negara yang terkait kasus tersebut. Walau kasus ini melibatkan instansi pital perekonomian Nasional, namun stabikitas tatanan sistim ekonomi nasional harus tetap terjaga, itu adalah suatu kewajiban dan aktivitas pemerintah dan instansi terkait yang harus terus berputar mengiringi reatas perkembangan ekonomi masyarakat/rakyat. Karena itu, Jika proses pemeriksaan itu dijadikan alasan atau menJadi faktor yang akan mengganggu ketahanan sistim ekonomi nasional, maka pejabat terkait pemeriksaan harur non-job/istirahat dulu. Karena hal tersebut tidak boleh di jadikan alasan yang akan memperburuk stabilitas tatanan ekonomi nasional. Dan bagi pelaku bisnis, jangan terlalu terpengaruh dengan keadaan yang ada. Sehingga menimbulkan keraguan untuk melakukan aktifitas bisnis. "Problem is here, but business must be run away". Ya, everything have it's own risk, every how and every where. Dan tentunya, apapun keputusan akhir dari penyelidikan anggota pansus tersebut, ia harus PRO RAKYAT, karena bukankah KEDAULATAN TERTINGGI DI TANGAN RAKYAT?. Ini Bukan berarti Rakyat yang menghakimi, mengevaluasi dan mendikte aparatur negara. Tetapi itu berarti, bahwa keputusan dari semua kebijakan, undang-undang, peraturan dll harus merujuk/bermuara kepada kepentingan rakyat. Karena kita tau, rakyat adalah komponen utama berdiri dan berjalannya sebuah negara. Ya, profesionalitas dan intelektualitas yang harus menemikan win-win solution antar penguasa & rakyat, antar minoritas & mayoritas, antar intelek & non-intelek, antara sikaya dan simiskin. Salam Nazar si Pedekar Jurus Maut Tanpa Bayangan :-) On. Tbo-Jbi
Bls: [Keuangan] Re: Buku Putih Bank Century Departemen Keuangan
Sebetulnya sebuah kebijakan selalu mempunyai banyak sisi. Ada pihak yang diuntungkan, ada pula pihak yang dirugikan. Oleh karenanya sebuah kebijakan tidak dapat diungkit seperti halnya Pansus Century. Tempat yang paling cocok untuk mempertanggung jawabkan sebuah kebijakan adalah Sidang Umum atau Sidang Istimewa. Memperhatikan bahwa Bailout sendiri terjadi pada periode kepemimpinan yang lalu dan DPR tidak ada yang mempertanyakan pada saat Sidang Umum, maka sebenarnya menjadi pertanyaan, apa kerja anggota DPR sehingga SBY bisa mencalonkan lagi tanpa catatan yang seharusnya diketahui oleh masyarakat umum sebagai pemilihnya. Seandainya bailout terjadi pada saat periode ini dan segera diadakan panitia yang kemudian ditindak lanjuti oleh Sidang Istimewa, maka bisalah kita cerna bahwa DPR sangat tanggap guna menghindari terjadinya penyimpangan lebih jauh. Yang jadi masalah DPR dengan 'hasil pemilihan baru dengan wajah baru' mencoba mempermasalahkan kebijakan periode yang lalu yang sebenarnya telah dipertanggung jawabkan dalam Sidang Umum, sungguh sangat aneh. Salam RM --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, prastowo prastowo wrote: > > Wah..buka-bukaan menjadi semakin menarik. > Kemarin Ibu SMI dengan mimik kesal menyatakan bahwa kekesalannya kepada > Pejabat BI sama dengan kekesalan para anggota Pansus. Beliau juga > menyampaikan data yang kurang memuaskan. Fakta lain yang perlu dikritisi: > > - jika ada sekitar 23 bank dengan peer yang hampir sama, sebagaimana menjadi > alasan pembenar dampak sistemik, seharusnya yang memanfaatkan FPJP yang > diubah dari PBI 10/26 menjadi PBI 10/30 tidak hanya BC, faktanya tidak ada > bank lain memanfaatkan FPJP. > > - Status/kedudukan hukum KSSK/KK. Di Perppu No. 4/2008 KSSK berwenang > menetapkan bank gagal berdampak sistemik. Ini juga menjadi kewenangan KK yang > disebut dalam UU LPS. Apakah KSSK=KK (dlm UU BI dan UU LPS?). Jika dasar > hukum bailout adalah Perpu, artinya cukup KSSK (Menkeu dan Gubernur BI), tapi > mengapa perlu dilakukan juga rapat KK (anggota Menkeu,Gubernur BI, Ketua LPP, > Ketua LPS)? untuk memenuhi ketentuan UU LPS? Yang menarik sebenarnya bukan > di status KSSK, tapi mengapa Pemerintah perlu mengatur KSSK padahal UU LPS > jelas mengatakan KK? dan mengapa ada yang menyarankan di Rapat KSSK 21 > November 2008 itu utk diadakan rapat KK agar memenuhi UU LPS? > > Dua hal itu dulu bisa menjelaskan ada persoalan hukum. Maka, semoga fakta > semakin banyak terungkap, sehingga mempermudah rekonstruksi untuk mendapatkan > kesimpulan yang adil dan objektif. > > Dugaan kuat, BI tidak jujur dan terbuka. Karut marut yang menghentak, di > tengah sanjungan lembaga ini dianggap lembaga paling pruden di Indonesia. > Belum soal Surat Berharga jatuh tempo yang "sengaja" tak semua dihitung, > sehingga hanya dalam tiga hari dana bailout melonjak, dari Rp 630 M menjadi > Rp 2,1 T. Mengapa tak dikalkulasi sekalian POTENSI surat berharga yang telah > dan akan segera jatuh tempo? > > Kasihan Ibu SMI. Ia kemarin tampil tenang meski tampak letih dan gundah. Cara > menjawabnya sungguh menunjukkan kualitas dan kecerdasan yang luar biasa. > Beliau memahami persoalan dan menguasai data, hingga membuat anggota Pansus > terhenyak dan sering kehilangan jejak untuk bertanya. > Sayang, semua yang indah ini dapat menjadi tak berarti ketika Anda harus > memutuskan sesuatu di balik cara kerja teknokrat yang hanya tahu kebenaran > tunggal, terlampau dingin dan percaya diri, dan yakin mampu membolak-balik > segala prosedur birokratis yg memang rumit itu. > > salam > > > > > > Dari: ? > Kepada: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com > Terkirim: Rab, 13 Januari, 2010 21:35:30 > Judul: [Keuangan] Re: Buku Putih Bank Century Departemen Keuangan > >  > > > Selain itu sebaiknya juga baca BUKU KUNING Bank Century disini > http://tinyurl. com/yghl97f > > > > > > Berselancar lebih cepat. Internet Explorer 8 yang dioptimalkan untuk > Yahoo! otomatis membuka 2 halaman favorit Anda setiap kali Anda membuka > browser. Dapatkan IE8 di sini! > http://downloads.yahoo.com/id/internetexplorer > > [Non-text portions of this message have been removed] >
Re: Bls: [Keuangan] Kutukan Sumber daya Alam? Devaluasi, Rakyat Venezuela Borong Barang Elektronik
jiah, negara negara skandinavian itu terus kagak dianggap sosialis yah ... :)) ckkk ckk ckkk kurang baca apa simplifikasi neh. :( salam, Ari 2010/1/14 r.masrr > > > Oh sorry mas. Maksud saya "... yang mengkritisi kapitialisme". Maaf juga > saya tidak membaca sesuai konteks. > > Anyway, pikiran saya sederhana. menurut saya ideologi ekonomi saat ini > tidak > lagi relevan. Sosialisme maupiun kapitalisme dalam bentuk 'murni' terbukti > akhirnya ambruk. Sosialisme sudah duluan pada awal 1990an dengan hancurnya > Uni Sovyet dan negara-negara komunis utama. Korut & Cuba yang masih > mempraktekkan sistem yang 'murni' saat ini statusnya sekarat, sementara > negara komunis terbesar, China, bermanuver mempraktekkan 'ideologi' hybrid > mutakhir, dengan tetap secara resmi mempertahankan label komunis dan > melakukan perencanaan sentralistis, seraya berkompetisi di pasar global > dengan menerima konsep-konsep pasar bebas. Kapitalisme 'murni' yang > dipraktekkan wall street juga runtuh dengan krisis global. AKhirnya > terbukti > bahwa greed is not always great. > Ideologi ekonomi tidak lagi relevan, karena sering hanya tinggal label. > Secara awam, negara-negara eropa barat dipandang sebagai kubu kapitalis. > Padahal di Itali & Norway misalnya perusahaan2 migasnya masih dimiliki oleh > negara meski tidak lagi 100%. Di Inggris saya pernah dengar bahwa salah > satu > hukum propertinya dapat diinterpretasikan oleh para homeless sebagai hak > untuk mendobrak masuk properti-properti yang tidak didiami oleh pemilknya > secara fisik, mengingatkan pada konsep komunis ttg ketiadaan hak > kepemilikan pribadi. > Yang relevan adalah mewujudkan kebijakan-kebijakan nyata untuk menciptakan > keseimbangan antara kekuasaan pasar dan kekuasaan negara karena tidak boleh > salah satunya dibiarkan berkuasa terlalu dominan. Dan pencarian > keseimbangan > ini tidak pernah sama di lingkungan masyarakat manapun. Di Venezuela, > neososialisme atau sosialisme merah muda yang dijalankan chavez tampaknya > kekuasaan jauh lebih condong diberikan kepada negara, dan seperti akhir > banyak cerita.. absolute power tends to corrupt absolutely.. > > salam, > > > On 1/12/10, prastowo prastowo > > wrote: > > > > > > > > Maaf kalo saya salah. Kalau yg saya maksudkan sebaliknya. Einstein justru > > tidak mengkritik sosialisme, ia bahkan mendukung sosialisme. Yang saya > > maksudkan dg frase "tak punya kepala dan hati" adalah untuk menyangatkan > > kutipan mas Lubeck dari Bertrand Russels. > > semoga Anda menangkap maksudnya. > > > > Soal kritik-mengkritik itu wajar, sosialisme maupun kapitalisme awalnya > > juga kritik, dan keduanya hidup dan besar karena kritik. Jika Anda punya > > pandangan lain, silahkan disampaikan saja, tentu akan memperkaya. > > > > salam > > > > > > Dari: r.masrr >> > > Kepada: > > AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com > > > > Terkirim: Sen, 11 Januari, 2010 19:34:47 > > Judul: Re: Bls: [Keuangan] Kutukan Sumber daya Alam? Devaluasi, Rakyat > > Venezuela Borong Barang Elektronik > > > > > > Maksudnya siapapun yang mengkritisi sosialisme tak punya kepala & hati? > > simplistis sekali. > > > > On 1/12/10, prastowo prastowo wrote: > > > > > > > > > > > > Dan, Albert Einstein, ilmuwan masyhur itu, di usia 69 tahun (artinya > > > kepala dan hati tak punya lagi :-)) ), justru menulis artikel berjudul > > 'Why > > > Socialism?" di edisi perdana majalah Monthly Review tahun 1949, > > > linknya http://www.monthlyr eview.org/ 598einstein. php > > > > > > salam > > > > > > > > > > > > _ _ __ > > > Dari: lubeckym > > > > Kepada: AhliKeuangan- Indonesia@ yahoogroups. com > Indonesia% 40yahoogroups. com> > > > > > Terkirim: Sen, 11 Januari, 2010 18:32:07 > > > Judul: Re: [Keuangan] Kutukan Sumber daya Alam? Devaluasi, Rakyat > > Venezuela > > > Borong Barang Elektronik > > > > > > > > > ah mr arcon, bercanda ya..:-) > > > ada yg pernah bilang,[aku lupa orangnya entah bertrand russell ato > siapa] > > > .."The man who is not a socialist at twenty has no heart, but if he is > > > still a socialist at thirty he has no head"... > > > > > > kekekekkk.. > > > > > > peace, > > > lubeck > > > > > > - Original Message - > > > From: Ari Condro > > > To: AhliKeuangan- Indonesia@ yahoogroups. com > > > Sent: Tuesday, January 12, 2010 9:06 AM > > > Subject: Re: [Keuangan] Kutukan Sumber daya Alam? Devaluasi, Rakyat > > > Venezuela Borong Barang Elektronik > > > > > > lha ??? !!! > > > lubeck bukannya termasuk ? > > > > > > btw, kalau inflasi di Iran, udah pada nggak heran lagi kan ? :) > > > > > > 2010/1/12 lubeckym : > > > > Benar bung mr_w4w, ini kabar "gembira" buat para pendukung dan pemuja > > > neososialisme ala amerika latin... > > > > entah apalagi yg akan mereka katakan ttg berita ini.. > > > > :-) > > > > > > > > salam, > > > > lubeck > > > > > > -- > > > salam, > > > Ari > > > > > > __ Information from ESET Smart Security, version of virus > > signature > > > d
Re: Bls: [Keuangan] Kutukan Sumber daya Alam? Devaluasi, Rakyat Venezuela Borong Barang Elektronik
Oh sorry mas. Maksud saya "... yang mengkritisi kapitialisme". Maaf juga saya tidak membaca sesuai konteks. Anyway, pikiran saya sederhana. menurut saya ideologi ekonomi saat ini tidak lagi relevan. Sosialisme maupiun kapitalisme dalam bentuk 'murni' terbukti akhirnya ambruk. Sosialisme sudah duluan pada awal 1990an dengan hancurnya Uni Sovyet dan negara-negara komunis utama. Korut & Cuba yang masih mempraktekkan sistem yang 'murni' saat ini statusnya sekarat, sementara negara komunis terbesar, China, bermanuver mempraktekkan 'ideologi' hybrid mutakhir, dengan tetap secara resmi mempertahankan label komunis dan melakukan perencanaan sentralistis, seraya berkompetisi di pasar global dengan menerima konsep-konsep pasar bebas. Kapitalisme 'murni' yang dipraktekkan wall street juga runtuh dengan krisis global. AKhirnya terbukti bahwa greed is not always great. Ideologi ekonomi tidak lagi relevan, karena sering hanya tinggal label. Secara awam, negara-negara eropa barat dipandang sebagai kubu kapitalis. Padahal di Itali & Norway misalnya perusahaan2 migasnya masih dimiliki oleh negara meski tidak lagi 100%. Di Inggris saya pernah dengar bahwa salah satu hukum propertinya dapat diinterpretasikan oleh para homeless sebagai hak untuk mendobrak masuk properti-properti yang tidak didiami oleh pemilknya secara fisik, mengingatkan pada konsep komunis ttg ketiadaan hak kepemilikan pribadi. Yang relevan adalah mewujudkan kebijakan-kebijakan nyata untuk menciptakan keseimbangan antara kekuasaan pasar dan kekuasaan negara karena tidak boleh salah satunya dibiarkan berkuasa terlalu dominan. Dan pencarian keseimbangan ini tidak pernah sama di lingkungan masyarakat manapun. Di Venezuela, neososialisme atau sosialisme merah muda yang dijalankan chavez tampaknya kekuasaan jauh lebih condong diberikan kepada negara, dan seperti akhir banyak cerita.. absolute power tends to corrupt absolutely.. salam, On 1/12/10, prastowo prastowo wrote: > > > > Maaf kalo saya salah. Kalau yg saya maksudkan sebaliknya. Einstein justru > tidak mengkritik sosialisme, ia bahkan mendukung sosialisme. Yang saya > maksudkan dg frase "tak punya kepala dan hati" adalah untuk menyangatkan > kutipan mas Lubeck dari Bertrand Russels. > semoga Anda menangkap maksudnya. > > Soal kritik-mengkritik itu wajar, sosialisme maupun kapitalisme awalnya > juga kritik, dan keduanya hidup dan besar karena kritik. Jika Anda punya > pandangan lain, silahkan disampaikan saja, tentu akan memperkaya. > > salam > > > Dari: r.masrr > > Kepada: > AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com > Terkirim: Sen, 11 Januari, 2010 19:34:47 > Judul: Re: Bls: [Keuangan] Kutukan Sumber daya Alam? Devaluasi, Rakyat > Venezuela Borong Barang Elektronik > > > Maksudnya siapapun yang mengkritisi sosialisme tak punya kepala & hati? > simplistis sekali. > > On 1/12/10, prastowo prastowo wrote: > > > > > > > > Dan, Albert Einstein, ilmuwan masyhur itu, di usia 69 tahun (artinya > > kepala dan hati tak punya lagi :-)) ), justru menulis artikel berjudul > 'Why > > Socialism?" di edisi perdana majalah Monthly Review tahun 1949, > > linknya http://www.monthlyr eview.org/ 598einstein. php > > > > salam > > > > > > > > _ _ __ > > Dari: lubeckym > > > Kepada: AhliKeuangan- Indonesia@ yahoogroups. com Indonesia% 40yahoogroups. com> > > > Terkirim: Sen, 11 Januari, 2010 18:32:07 > > Judul: Re: [Keuangan] Kutukan Sumber daya Alam? Devaluasi, Rakyat > Venezuela > > Borong Barang Elektronik > > > > > > ah mr arcon, bercanda ya..:-) > > ada yg pernah bilang,[aku lupa orangnya entah bertrand russell ato siapa] > > .."The man who is not a socialist at twenty has no heart, but if he is > > still a socialist at thirty he has no head"... > > > > kekekekkk.. > > > > peace, > > lubeck > > > > - Original Message - > > From: Ari Condro > > To: AhliKeuangan- Indonesia@ yahoogroups. com > > Sent: Tuesday, January 12, 2010 9:06 AM > > Subject: Re: [Keuangan] Kutukan Sumber daya Alam? Devaluasi, Rakyat > > Venezuela Borong Barang Elektronik > > > > lha ??? !!! > > lubeck bukannya termasuk ? > > > > btw, kalau inflasi di Iran, udah pada nggak heran lagi kan ? :) > > > > 2010/1/12 lubeckym : > > > Benar bung mr_w4w, ini kabar "gembira" buat para pendukung dan pemuja > > neososialisme ala amerika latin... > > > entah apalagi yg akan mereka katakan ttg berita ini.. > > > :-) > > > > > > salam, > > > lubeck > > > > -- > > salam, > > Ari > > > > __ Information from ESET Smart Security, version of virus > signature > > database 4762 (20100111) __ > > > > The message was checked by ESET Smart Security. > > > > http://www.eset. com > > > > [Non-text portions of this message have been removed] > > > > Yahoo! Mail Kini Lebih Cepat dan Lebih Bersih. Rasakan bedanya sekarang! > > http://id.mail. yahoo.com > > > > [Non-text portions of this message have been removed] > > > > > > > > [Non-text portions of this message have been removed] > > "Coba
Re: [Keuangan] Re: Fw: [TSM] panser tni
Business as usual ya, Si Eselon satu nyalahin bapenas, trus pas dia udah gak jadi mentri mungkin nyalahin pak harto, sama seperti boediono kemarin menyuruh tanyakan sama ahlinya mengenai keuangan negara...it is always easy to point fingers at others... Powered by Telkomsel BlackBerry® -Original Message- From: "irmec" Date: Thu, 14 Jan 2010 10:25:06 To: Subject: [Keuangan] Re: Fw: [TSM] panser tni Aku jd tertarik jg dgn topik ini...Dan, sesungguhnya aku merasa memang budaya "industri" susah tumbuh di Indonesia. Yg terjadi ialah seringnya tarik menarik antara kepentingan jangka pendek vs jangka panjang. Misalnya, industrialisasi di industri rokok, konsekuensi ialah PHK massal; yg tentu implikasinya bisa jd politik. Ada contoh lain. Dua bulan lalu, aku duduk makan bareng seorang bekas menteri (yg rasanya relatif bersih). Dia cerita pengalaman pengadaan kapal feri di jaman dia masih menjadi pejabat eselon 1 di Dephub. Setiap tahun, dia mengajukan proposal 4 feri ke BAPPENAS, tiap tahun dia ngak pernah dengar berita. Sampai 4 thn kemudian, pak Harto pidato pentingnya feri untuk menolong saudara2 kita di Ind. Timur. Apa yg terjadi kemudian? Sore hari dia di telf Bappenas disuruh kirim proposal lagi. Ngak lama kemudian datang 9 feri. Point disini ialah sering terjadinya "politics" lah yg menentukan bukan "needs/market". Kemudian aku tanya ttg. kelanjutan nasib disain dari kereta disel dari PT INKA [Sebelum krismon 1998, PT INKA sedang disain dan merencanakan membuat kereta disel]. "Kan kita ngak punya duit saat krismon, kebetulan Jepang menawarkannya kereta bekas. Gratis, Indonesia cuma perlu keluarin duit untuk transport". Jd proyek tsb stop. Kini, Indoensia punya duit, entah gimana lagi proyek. Rasanya ngak kedengaran lagi. Salam, Enda --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, "Oka Widana" wrote: > > Saya forward dari komunitas "seolah-olah tentara" sebelah (saya juga member > disitu :D). > > Sekedar membuka gagasan terkait FTA, bahwa (a) kita sebenarnya mampu (b) > apakah industri pertahanan kita akan perlakukan sama dg produk lain? Go > global? (c) keberpihakan, bagaimana cara melakukannya?. > > Oka [Non-text portions of this message have been removed] = Blog resmi AKI, dengan alamat www.ahlikeuangan-indonesia.com - Facebook AKI, untuk mengenal member lain lebih personal, silahkan join http://www.facebook.com/group.php?gid=6247303045 - Arsip Milis AKI online, demi kenyamanan Anda semua http://www.mail-archive.com/ahlikeuangan-indonesia@yahoogroups.com = Perhatian : - Untuk kenyamanan bersama, dalam hal me-reply posting, potong/edit ekor posting sebelumnya - Diskusi yg baik adalah bila saling menghormati pendapat yang ada. Anggota yang melanggar tata tertib millis akan dikenakan sanksi tegas - Saran, kritik dan tulisan untuk blog silahkan ahlikeuangan-indonesia-ow...@yahoogroups.comyahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/AhliKeuangan-Indonesia/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/AhliKeuangan-Indonesia/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: ahlikeuangan-indonesia-dig...@yahoogroups.com ahlikeuangan-indonesia-fullfeatu...@yahoogroups.com <*> To unsubscribe from this group, send an email to: ahlikeuangan-indonesia-unsubscr...@yahoogroups.com <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[Keuangan] Re: Fw: [TSM] panser tni
Aku jd tertarik jg dgn topik ini...Dan, sesungguhnya aku merasa memang budaya "industri" susah tumbuh di Indonesia. Yg terjadi ialah seringnya tarik menarik antara kepentingan jangka pendek vs jangka panjang. Misalnya, industrialisasi di industri rokok, konsekuensi ialah PHK massal; yg tentu implikasinya bisa jd politik. Ada contoh lain. Dua bulan lalu, aku duduk makan bareng seorang bekas menteri (yg rasanya relatif bersih). Dia cerita pengalaman pengadaan kapal feri di jaman dia masih menjadi pejabat eselon 1 di Dephub. Setiap tahun, dia mengajukan proposal 4 feri ke BAPPENAS, tiap tahun dia ngak pernah dengar berita. Sampai 4 thn kemudian, pak Harto pidato pentingnya feri untuk menolong saudara2 kita di Ind. Timur. Apa yg terjadi kemudian? Sore hari dia di telf Bappenas disuruh kirim proposal lagi. Ngak lama kemudian datang 9 feri. Point disini ialah sering terjadinya "politics" lah yg menentukan bukan "needs/market". Kemudian aku tanya ttg. kelanjutan nasib disain dari kereta disel dari PT INKA [Sebelum krismon 1998, PT INKA sedang disain dan merencanakan membuat kereta disel]. "Kan kita ngak punya duit saat krismon, kebetulan Jepang menawarkannya kereta bekas. Gratis, Indonesia cuma perlu keluarin duit untuk transport". Jd proyek tsb stop. Kini, Indoensia punya duit, entah gimana lagi proyek. Rasanya ngak kedengaran lagi. Salam, Enda --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, "Oka Widana" wrote: > > Saya forward dari komunitas "seolah-olah tentara" sebelah (saya juga member > disitu :D). > > Sekedar membuka gagasan terkait FTA, bahwa (a) kita sebenarnya mampu (b) > apakah industri pertahanan kita akan perlakukan sama dg produk lain? Go > global? (c) keberpihakan, bagaimana cara melakukannya?. > > Oka
Bls: [Keuangan] Re: Buku Putih Bank Century Departemen Keuangan
Wah..buka-bukaan menjadi semakin menarik. Kemarin Ibu SMI dengan mimik kesal menyatakan bahwa kekesalannya kepada Pejabat BI sama dengan kekesalan para anggota Pansus. Beliau juga menyampaikan data yang kurang memuaskan. Fakta lain yang perlu dikritisi: - jika ada sekitar 23 bank dengan peer yang hampir sama, sebagaimana menjadi alasan pembenar dampak sistemik, seharusnya yang memanfaatkan FPJP yang diubah dari PBI 10/26 menjadi PBI 10/30 tidak hanya BC, faktanya tidak ada bank lain memanfaatkan FPJP. - Status/kedudukan hukum KSSK/KK. Di Perppu No. 4/2008 KSSK berwenang menetapkan bank gagal berdampak sistemik. Ini juga menjadi kewenangan KK yang disebut dalam UU LPS. Apakah KSSK=KK (dlm UU BI dan UU LPS?). Jika dasar hukum bailout adalah Perpu, artinya cukup KSSK (Menkeu dan Gubernur BI), tapi mengapa perlu dilakukan juga rapat KK (anggota Menkeu,Gubernur BI, Ketua LPP, Ketua LPS)? untuk memenuhi ketentuan UU LPS? Yang menarik sebenarnya bukan di status KSSK, tapi mengapa Pemerintah perlu mengatur KSSK padahal UU LPS jelas mengatakan KK? dan mengapa ada yang menyarankan di Rapat KSSK 21 November 2008 itu utk diadakan rapat KK agar memenuhi UU LPS? Dua hal itu dulu bisa menjelaskan ada persoalan hukum. Maka, semoga fakta semakin banyak terungkap, sehingga mempermudah rekonstruksi untuk mendapatkan kesimpulan yang adil dan objektif. Dugaan kuat, BI tidak jujur dan terbuka. Karut marut yang menghentak, di tengah sanjungan lembaga ini dianggap lembaga paling pruden di Indonesia. Belum soal Surat Berharga jatuh tempo yang "sengaja" tak semua dihitung, sehingga hanya dalam tiga hari dana bailout melonjak, dari Rp 630 M menjadi Rp 2,1 T. Mengapa tak dikalkulasi sekalian POTENSI surat berharga yang telah dan akan segera jatuh tempo? Kasihan Ibu SMI. Ia kemarin tampil tenang meski tampak letih dan gundah. Cara menjawabnya sungguh menunjukkan kualitas dan kecerdasan yang luar biasa. Beliau memahami persoalan dan menguasai data, hingga membuat anggota Pansus terhenyak dan sering kehilangan jejak untuk bertanya. Sayang, semua yang indah ini dapat menjadi tak berarti ketika Anda harus memutuskan sesuatu di balik cara kerja teknokrat yang hanya tahu kebenaran tunggal, terlampau dingin dan percaya diri, dan yakin mampu membolak-balik segala prosedur birokratis yg memang rumit itu. salam Dari: ? Kepada: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Terkirim: Rab, 13 Januari, 2010 21:35:30 Judul: [Keuangan] Re: Buku Putih Bank Century Departemen Keuangan Selain itu sebaiknya juga baca BUKU KUNING Bank Century disini http://tinyurl. com/yghl97f Berselancar lebih cepat. Internet Explorer 8 yang dioptimalkan untuk Yahoo! otomatis membuka 2 halaman favorit Anda setiap kali Anda membuka browser. Dapatkan IE8 di sini! http://downloads.yahoo.com/id/internetexplorer [Non-text portions of this message have been removed]
