Re: Bls: Bls: [Keuangan] PANCASILA

[herisetiono]

Yang menjadi hambatan saya rasa adalah pembahasan tentang Pancasila sering 
dibenturkan dengan isu sensitif suatu agama misalnya masalah pluralisme dan 
Ahmadiyah yang notabene banyak kalangan internal Islam merasakan gerah dengan 
ajaran yang memakai baju yang sama tapi contentnya berbeda. Arab Saudi sebagai 
tempat kiblat umat Islam telah melarang umat Ahmadiyah menunaikan ibadah haji 
di sana. Jelas ini bukan masalah pluralisme tetapi masalah akidah yang 
berkaitan dengan prinsip dasar beragama.
Maaf moderator jadi ngomongin agama. Tetapi setidaknya untuk menghindari 
benturan pemahaman Pancasila dengan pemahaman agama seperti yang per nah 
terjadi sebelumnya. Dan saya rasa Pak SBY juga tahu itu :-)
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

-Original Message-
From: o...@ahlikeuangan-indonesia.com
Date: Tue, 13 Oct 2009 06:06:47 
To: Millis AKI
Subject: Re: Bls: Bls: [Keuangan] PANCASILA

"Re-empowerment" Pancasila, saya kira yg dimaksudkan mas Pras dan pak Hok An. 
Jelaslah merupakan kerja besar, yg bukan saja political will dari Pemerintah, 
melainkan DPR dan seluruh stakeholder bangsa ini.



Membuat definisi ekonomi Pancasila saja, 1-2 seminar ngak akan cukup. Belum 
lagi Politik Pancasila, otonomi daerah Pancasila dll dll



Jelas perlu sosok sebesar SBY, yg menang lebih dari 60% suara + mayoritas di 
DPR, untuk menjadi sponsor. Toh ini term ke II bagi SBY, nothing to loose bagi 
dia. Sebagai ex Militer, pasti dia tahu soal Pancasila ini. Masalahnya berani 
atau tidak?



Oka



Powered by Telkomsel BlackBerry®



-Original Message-

From: prastowo prastowo 

Date: Tue, 13 Oct 2009 13:39:31 

To: 

Subject: Bls: Bls: [Keuangan] PANCASILA



Bung Hok An,

Maaf saya lama tidak buka email dan telat membalas email Anda yang menarik ini. 
Saya bersetuju dengan Anda. Yang harus dipikirkan bangsa ini adalah bekerja di 
dua tataran sekaligus.

1. Tataran normatif, bahwa kita perlu merumuskan "apa yang seharusnya/sebaiknya 
dilakukan" ( saya sebut saja tataran 'etis').

2. Tataran praksis, sebagai turunan dari tataran etis, yaitu tataran 
politis/hukum.



Kita ini seolah hidup dalam "dua dunia', di satu sisi urgensi akan no 1 tak 
bisa ditawar-tawar lagi melihat kompleksitas tantangan bangsa, namun no 2 
kunjung memadai sebagai sebuah langkah operasional. Yang menjadi PR adalah 
bagaimana mengaitkan no 1 ke no 2 ini, apakah hubungannya niscaya atau arbitrer 
( manasuka ) saja?



Ide Anda saya kira mampu mengisi defisit ini, dan sejauh saya tahu sudah 
diusulkan juga ya di milis tetangga ke Uda Adrinof Chaniago? Kita menghadapi 
kasus terorisme, Ahmadiyah, fundamentalisme agama, intoleransi, ketimpangan 
sosial, dll, yang perlu semacam "pandu".



Sebenarnya dg SBY sudah pernah dicoba. Tahun 2006 diadakan Simposium Nasional 
dg tema Restorasi Pancasila di UI, kebetulan saya ikut di dalamnya. Lalu hasil 
simposium ini dikemas secara akbar di JCC, dg penyerahan rekomendasi secara 
simbolik ke SBY. Pidato SBY waktu itu sungguh menggugah dan komitmennya jelas. 
Hanya saja kok di tataran praksis kita masih mendapati UU Pornografi disahkan, 
UU Kerahasiaan Negara, hingga kasus Ahmadiyah yang menyedihkan itu. Agaknya SBY 
sendiri gamang. Entah untuk kali ini, apakah dia akan cukup percaya diri? kita 
berharap demikian. Minimal visi ini harus tegas dan jelas dlm Kabinet Indonesia 
Bersatu jilid II nanti. Jangan ada aneka ideologi dlm satu kapal.



Usul Anda konkrit. Dua minggu lalu saya ngobrol hampir 2 jam dg seorang pejabat 
eselon II di Depkumham dlm  sebuah acara Halal bihalal. Beliau prihatin dg 
sistem hukum kita yang karut marut. Ada semacam pertarungan mazhab, kontinental 
vs anglo-saxon yang tak terjembatani, dan celakanya di masyarakat sudah menjadi 
sebuah kebenaran melalui pemberitaan saja. Ceritanya sungguh mengerikan, juga 
terkait bagaimana KUH Perdata banyak ditabrak oleh tafsir hukum kontemporer.



Singkatnya kita berada dalam krisis. Perlu 'political will' dan spirit 'nothing 
to lose' dari pucuk pimpinan kita. Depdagri memang harus dipulihkan perannya, 
disinergikan dg Depkumham ( atau kementrian HAM dipisah saja biar jelas ), dan 
seluruh aturan ditinjau lagi, dikodifikasi dan diuji, entah di MA atau MK, 
untuk membentuk sebuah sistem hukum yg jelas. kasus NAD tak perlu terjadi lagi.



Setahun lalu saya pernah diminta bicara di Rakertas Dewan Ketahanan Nasional, 
ada sekitar 60 petinggi TNI/Polri berpangkat brigjen ke atas, dan 40 dan 40 an 
pejabat eselon I/II. waktu itu bicara 'civil society', namun keprihatinan soal 
Pancasila ini mengemuka, diskusi hangat, dan saya kira aspirasi TNI perlu 
kanalisasi dan manajemen yg baik juga, mereka perlu didengarkan. Pemikiran 
mereka cemerlang dan komitmen mereka masih kuat. Konsekuensi TNI yg 'back to 
barak' adalah gejala umum rasa tak aman. Ini kesempatan untuk membina soliditas 
dan menjadikan aneka tantangan ini sebagai peluang.



Ada harapan, tapi lebih-lebih kecemasan.

mari kita elaborasi lagi gagasan Anda i

Re: [Keuangan] PANCASILA

[Ignace I. Worang]

Menurut saya penataran P4 tidak mencapai apa2 (sewaktu masuk kuliah)  
karena tidak terstruktur baik. Yang terasa di masa itu adalah tekanan  
senior melalui acara insiasi. Harusnya penataran ini dipisah sehingga  
konsentrasi tidak terpecah.

Diluar itu, pelajaran PMP rasanya cukup tanpa harus ada penataran lagi.

Salam..

On iPhone

On 7 Oct 2009, at 08:32, will_b...@yahoo.com wrote:

> Sik sik sik..
>
> Apanya yang salah dengan P4 ???
> Tanpa P4 dan PMP di sekolah,
> Apa ya ada yang tertarik baca pancasila dan memahami UUD 45.
> Kenapa P4 tidak dilihat sebagai sekedar training, tentang dasar  
> negara. Seperti training lainnya, yang kadang berguna kadang nggak.  
> Yang kadang kepake, kadang nggak juga.
>
> Wah, wah, wah,
> Kalo menghujat pemerintah kok ya gampang bener. Apa ya gak nglihat  
> di jaman Sukarno dan Suharto, Indonesia dalam beberapa segi mendapat  
> penghormatan dan kebesarannya. Pancasila mendapat perhatian untuk  
> diisi.
>
> Bilapun mereka ada kesalahan, mbok ya di tetapkan salahnya mana. Dan  
> kalo mau ngisi Pancasila dengan content kita sekarang, ya mbok ya  
> barengan di isi, tanpa nyalahin P4 nya.
>
> Sorry bro, aku ngrasa P4 cukup bermanfaat, minimal untuk menggelitik  
> daya kritis kita, mengenal kebenaran dari kesalahan, daripada  
> Pancasila dan UUD 45 gak kesentuh sama sekali.
>
> Salam,
>
> Wbo.
>
>
>
> Sent from my BlackBerry®
> powered by Sinyal Kuat INDOSAT
>
> -Original Message-
> From: "Rachmad M" 
> Date: Wed, 07 Oct 2009 04:26:04
> To: 
> Subject: Re: [Keuangan] PANCASILA
>
>
> Setelah ngupi, saya anda benar mas. P4 ternyata justru merusak  
> pandangan kita terhadap Pancasila. Pancasila seharusnya biarkan saja  
> begitu, gak perlu dijadikan indoktrinasi apalagi dijadikan ideologi  
> partai. Dia adalah nilai-nilai luhur kehidupan berbangsa negara yang  
> gak perlu di obok-obok lagi
>
>
> Salam
>
> RM
>
>
>
>
> --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, mr_...@... wrote:
>>
>> Yg basi P4 nya
>>
>> Baca lagi tulisan sy mas, kalo masih ngga ngerti ngopi dulu.
>>
>> Sent from my AXIS Worry Free BlackBerry® smartphone
>>
>> -Original Message-
>> From: "Rachmad M" 
>> Date: Wed, 07 Oct 2009 04:02:18
>> To: 
>> Subject: Re: [Keuangan] PANCASILA
>>
>>
>> Kalau sudah basi, kita ganti dong dengan misalnya 'amanah'. Seperti  
>> dah banyak terlontar, kita butuh pemimpin yang 'amanah' dan kata  
>> ini seperti kata sapu jagad yang bisa mengganti Pancasila.
>>
>> Masalahnya amanah ini sebetulnya bias. Seorang teroris juga  
>> menganggap tidakannya amanah karena dia punya ukuran sendiri  
>> terhadap kata 'amanah'. Sementara Pancasila sebagai suatu dasar  
>> negara ya begitu itu adanya. Kalau gak suka kata tida berketuhanan  
>> kita ganti dengan kata 'kurang' terhadap sumua sila maka hasilnya  
>> juga akan lucu :-)
>>
>>
>> Salam
>>
>> RM
>> Belum pernah ikut P4
>>
>>
>>
>>
>>
>> --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, mr_w4w@ wrote:
>>>
>>> Saya juga sepakat,
>>>
>>> Saya melihatnya Pancasila adalah sebuah janji bersama yg  
>>> mengakomodasi kebinekaan etnik, budaya dan aliran pada waktu itu.
>>>
>>> Implementasinya ya ... disesuaikan kebutuhan jaman.
>>>
>>> Seperti butir butir P4 jaman orba, mungkin sesuai untuk jaman  
>>> itu ... Sekarang ya maaf saja sdh basi.
>>>
>>> Kalau ada yg kemudian mencoba mengimplementasikan nya kedalam  
>>> ekonomi, demokrasi dsb ... sejauh ini masih klaim sepihak saja.
>>>
>>> Apa bener demokrasi ala pak Harto itu demokrasi Pancasila?
>>> Apa bener ekonomi seperti yg di gagas prof murbiyanto dkk yg  
>>> disebut ekonomi pancasila?
>>>
>>> Misal Sila 4, tentang perwakilan : bisa diterjemahkan sebagai  
>>> demokrasi terpimpin ala Sukarno, Demokrasi Kekeluargaan ala  
>>> Suharto dan Demokrasi Liberal ala pasca reformasi.
>>>
>>> Demikian juga sila ke tentang keadilan sosial. Adil disini kan  
>>> relatif, menurut siapa? Mungkin ada yg mengkalim kekayaan harus  
>>> dibagi rata. Tapi saya juga bisa bilang pembagian yg berkeadilan  
>>> sosial hanya bisa dilakukan menurut mekanisme pasar yg efisien.
>>> Yang bekerja lebih keras,lebih innovative mendapat bagian yg lebih  
>>> besar dst.
>>>
>>> Sent from my AXIS Worry Free BlackBerry® smartphone
>>>
>>> -Original Message-
>>> From: "Oka Widana" 
>>> Date: Wed, 7 Oct 2009 10:20:56
>>> To: 
>>> Subject: RE: [Keuangan] PANCASILA
>>>
>>> Saya kok merasa sepakat dengan yg ditulis rekan Hok An (Btw, kapan  
>>> Anda ke
>>> Jakarta, lagi?). Pancasila itu, adalah konsensus para pendiri  
>>> Negara, yang
>>> merupakan visi akan menjadi apa yang namanya negara dan bangsa  
>>> Indonesia
>>> itu. Pendiri Negara, tidak memberikan petunjuk, bagaimana atau  
>>> akan diapakan
>>> pancasila dalam hal implementasi dan aplikasinya dalam berbangsa dan
>>> bernegara. Artinya, Pancasila itu, kalau diibaratkan suatu wadah,  
>>> masihlah
>>> wadah yang kosong, yang hanya diberi merek Pancasila.
>>>
>>>
>>>
>>> Jika persepsinya seperti itu, maka tak heran jika 

Re: Bls: Bls: [Keuangan] PANCASILA

[oka]

"Re-empowerment" Pancasila, saya kira yg dimaksudkan mas Pras dan pak Hok An. 
Jelaslah merupakan kerja besar, yg bukan saja political will dari Pemerintah, 
melainkan DPR dan seluruh stakeholder bangsa ini.

Membuat definisi ekonomi Pancasila saja, 1-2 seminar ngak akan cukup. Belum 
lagi Politik Pancasila, otonomi daerah Pancasila dll dll

Jelas perlu sosok sebesar SBY, yg menang lebih dari 60% suara + mayoritas di 
DPR, untuk menjadi sponsor. Toh ini term ke II bagi SBY, nothing to loose bagi 
dia. Sebagai ex Militer, pasti dia tahu soal Pancasila ini. Masalahnya berani 
atau tidak?

Oka

Powered by Telkomsel BlackBerry®

-Original Message-
From: prastowo prastowo 
Date: Tue, 13 Oct 2009 13:39:31 
To: 
Subject: Bls: Bls: [Keuangan] PANCASILA

Bung Hok An,
Maaf saya lama tidak buka email dan telat membalas email Anda yang menarik ini. 
Saya bersetuju dengan Anda. Yang harus dipikirkan bangsa ini adalah bekerja di 
dua tataran sekaligus.
1. Tataran normatif, bahwa kita perlu merumuskan "apa yang seharusnya/sebaiknya 
dilakukan" ( saya sebut saja tataran 'etis').
2. Tataran praksis, sebagai turunan dari tataran etis, yaitu tataran 
politis/hukum.

Kita ini seolah hidup dalam "dua dunia', di satu sisi urgensi akan no 1 tak 
bisa ditawar-tawar lagi melihat kompleksitas tantangan bangsa, namun no 2 
kunjung memadai sebagai sebuah langkah operasional. Yang menjadi PR adalah 
bagaimana mengaitkan no 1 ke no 2 ini, apakah hubungannya niscaya atau arbitrer 
( manasuka ) saja?

Ide Anda saya kira mampu mengisi defisit ini, dan sejauh saya tahu sudah 
diusulkan juga ya di milis tetangga ke Uda Adrinof Chaniago? Kita menghadapi 
kasus terorisme, Ahmadiyah, fundamentalisme agama, intoleransi, ketimpangan 
sosial, dll, yang perlu semacam "pandu".

Sebenarnya dg SBY sudah pernah dicoba. Tahun 2006 diadakan Simposium Nasional 
dg tema Restorasi Pancasila di UI, kebetulan saya ikut di dalamnya. Lalu hasil 
simposium ini dikemas secara akbar di JCC, dg penyerahan rekomendasi secara 
simbolik ke SBY. Pidato SBY waktu itu sungguh menggugah dan komitmennya jelas. 
Hanya saja kok di tataran praksis kita masih mendapati UU Pornografi disahkan, 
UU Kerahasiaan Negara, hingga kasus Ahmadiyah yang menyedihkan itu. Agaknya SBY 
sendiri gamang. Entah untuk kali ini, apakah dia akan cukup percaya diri? kita 
berharap demikian. Minimal visi ini harus tegas dan jelas dlm Kabinet Indonesia 
Bersatu jilid II nanti. Jangan ada aneka ideologi dlm satu kapal.

Usul Anda konkrit. Dua minggu lalu saya ngobrol hampir 2 jam dg seorang pejabat 
eselon II di Depkumham dlm  sebuah acara Halal bihalal. Beliau prihatin dg 
sistem hukum kita yang karut marut. Ada semacam pertarungan mazhab, kontinental 
vs anglo-saxon yang tak terjembatani, dan celakanya di masyarakat sudah menjadi 
sebuah kebenaran melalui pemberitaan saja. Ceritanya sungguh mengerikan, juga 
terkait bagaimana KUH Perdata banyak ditabrak oleh tafsir hukum kontemporer.

Singkatnya kita berada dalam krisis. Perlu 'political will' dan spirit 'nothing 
to lose' dari pucuk pimpinan kita. Depdagri memang harus dipulihkan perannya, 
disinergikan dg Depkumham ( atau kementrian HAM dipisah saja biar jelas ), dan 
seluruh aturan ditinjau lagi, dikodifikasi dan diuji, entah di MA atau MK, 
untuk membentuk sebuah sistem hukum yg jelas. kasus NAD tak perlu terjadi lagi.

Setahun lalu saya pernah diminta bicara di Rakertas Dewan Ketahanan Nasional, 
ada sekitar 60 petinggi TNI/Polri berpangkat brigjen ke atas, dan 40 dan 40 an 
pejabat eselon I/II. waktu itu bicara 'civil society', namun keprihatinan soal 
Pancasila ini mengemuka, diskusi hangat, dan saya kira aspirasi TNI perlu 
kanalisasi dan manajemen yg baik juga, mereka perlu didengarkan. Pemikiran 
mereka cemerlang dan komitmen mereka masih kuat. Konsekuensi TNI yg 'back to 
barak' adalah gejala umum rasa tak aman. Ini kesempatan untuk membina soliditas 
dan menjadikan aneka tantangan ini sebagai peluang.

Ada harapan, tapi lebih-lebih kecemasan.
mari kita elaborasi lagi gagasan Anda ini.

salam,


pras





Dari: Hok An 
Kepada: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com
Terkirim: Kam, 8 Oktober, 2009 10:02:07
Judul: Re: Bls: [Keuangan] PANCASILA

  
Bung Prastowo,

Hampir selalu ada masalah dengan pluralitas budaya dan sistem nilai. 
Budaya umumnya bersifat dinamis dan sistem nilainya ikut perkembangan 
budaya kemanusiaan, sistem produksi dan politik.
Misalnya sistem keluarga yang dikita seribu satu modelnya, jadi budaya 
adalah suatu keadaan yang kompleks.

Kita bisa harapkan bahwa UUD atau sistem etika yaitu Pancasila menjadi 
rangka dari suatu sistem yang plural dan kompleks ini. Tetapi cara 
penyelesaian kontradiksi antar sistem ini belum ada resep umum yang 
jelas. Walaupun penyelesaian secara dialog untuk mencari konsensus 
bersama sering dikatakan sebagai jalan keluar, tetapi selalu saja ada 
badan2 negara maupun swasta yanng merasa berhak untuk menetapkan 
satu2nya yang benar.

Dalam sejara

Re: Bls: [Keuangan] Menyorot Peran BUMN

[Hardoyo Atmaji]

Setuju...

Tapi mulainya darimana Bang...?

kl di level perusahaan,
Top Mgt Commitment selalu ditaruh di no. 1
sebagai pra syarat berhasilnya sebuah program transformasi...

Pak menteri BUMN-nya pernah bilang bahwa bisnis hrs diurus oleh org bisnis,
tidak boleh oleh birokrat...

saya mikir-2,
dan berandai-andai,
bagaimana kl UU no. 19/2003 ttg BUMN itu dicabut saja,
lalu diganti dgn UU pelayanan publik dan UU public service obligation.

BUMN cukup dgn UU perseroan & UU sektoral lain...
yg membedakan dgn swasta kan hanya pemegang saham nya,
bentuk perusahaannya juga PT.
yg perum-2 dijadikan badan pelayanan publik saja...

just my 2 cent...


salam,
hdy


- Original Message - 
From: "Poltak Hotradero" 

>Soal iklim bisnis yg kompetitif itu saja sependapat, bahwa hingga
>kini jabatan strategis di BUMN masih kental nuansa politisnya,
>karena untuk keperluan pendanaan proses politik. Dalam bayangan
>saya, civil society dlm sebuah demokrasi partisipatoris bisa dan
>berhak mengontrol kinerja BUMN ini, bagaimana proposalnya, tentu
>masih harus dimatangkan.

Bagi saya masalahnya terletak pada kenyataan bahwa banyak BUMN masih
bersifat monopolistis dan anti-kompetisi.  Ketimbang kita repot
mengontrol BUMN, lebih baik kita serahkan pada mekanisme kompetisi,
sehingga akan terlihat ongkos bisnis sesungguhnya dari BUMN yang dimaksud.

Konsumen pun akan beroleh harga yang lebih wajar serta punya pilihan.

Selama BUMN masih bersembunyi dibalik monopoli dan anti-kompetisi -
kita tidak pernah tahu berapa ongkos bisnis mereka sesungguhnya - dan
kita juga tidak pernah tahu seberapa besar dari ongkos bisnis itu
berbentuk ongkos politik dalam menyuap pejabat-pejabat negara dan
anggota parlemen yang turut menyuburkan politik kotor.

Kalau kita ingin meredam politik kotor - maka kita harus potong dari
akarnya -- yaitu BUMN.

Bls: Bls: [Keuangan] PANCASILA

[prastowo prastowo]

Bung Hok An,
Maaf saya lama tidak buka email dan telat membalas email Anda yang menarik ini. 
Saya bersetuju dengan Anda. Yang harus dipikirkan bangsa ini adalah bekerja di 
dua tataran sekaligus.
1. Tataran normatif, bahwa kita perlu merumuskan "apa yang seharusnya/sebaiknya 
dilakukan" ( saya sebut saja tataran 'etis').
2. Tataran praksis, sebagai turunan dari tataran etis, yaitu tataran 
politis/hukum.

Kita ini seolah hidup dalam "dua dunia', di satu sisi urgensi akan no 1 tak 
bisa ditawar-tawar lagi melihat kompleksitas tantangan bangsa, namun no 2 
kunjung memadai sebagai sebuah langkah operasional. Yang menjadi PR adalah 
bagaimana mengaitkan no 1 ke no 2 ini, apakah hubungannya niscaya atau arbitrer 
( manasuka ) saja?

Ide Anda saya kira mampu mengisi defisit ini, dan sejauh saya tahu sudah 
diusulkan juga ya di milis tetangga ke Uda Adrinof Chaniago? Kita menghadapi 
kasus terorisme, Ahmadiyah, fundamentalisme agama, intoleransi, ketimpangan 
sosial, dll, yang perlu semacam "pandu".

Sebenarnya dg SBY sudah pernah dicoba. Tahun 2006 diadakan Simposium Nasional 
dg tema Restorasi Pancasila di UI, kebetulan saya ikut di dalamnya. Lalu hasil 
simposium ini dikemas secara akbar di JCC, dg penyerahan rekomendasi secara 
simbolik ke SBY. Pidato SBY waktu itu sungguh menggugah dan komitmennya jelas. 
Hanya saja kok di tataran praksis kita masih mendapati UU Pornografi disahkan, 
UU Kerahasiaan Negara, hingga kasus Ahmadiyah yang menyedihkan itu. Agaknya SBY 
sendiri gamang. Entah untuk kali ini, apakah dia akan cukup percaya diri? kita 
berharap demikian. Minimal visi ini harus tegas dan jelas dlm Kabinet Indonesia 
Bersatu jilid II nanti. Jangan ada aneka ideologi dlm satu kapal.

Usul Anda konkrit. Dua minggu lalu saya ngobrol hampir 2 jam dg seorang pejabat 
eselon II di Depkumham dlm  sebuah acara Halal bihalal. Beliau prihatin dg 
sistem hukum kita yang karut marut. Ada semacam pertarungan mazhab, kontinental 
vs anglo-saxon yang tak terjembatani, dan celakanya di masyarakat sudah menjadi 
sebuah kebenaran melalui pemberitaan saja. Ceritanya sungguh mengerikan, juga 
terkait bagaimana KUH Perdata banyak ditabrak oleh tafsir hukum kontemporer.

Singkatnya kita berada dalam krisis. Perlu 'political will' dan spirit 'nothing 
to lose' dari pucuk pimpinan kita. Depdagri memang harus dipulihkan perannya, 
disinergikan dg Depkumham ( atau kementrian HAM dipisah saja biar jelas ), dan 
seluruh aturan ditinjau lagi, dikodifikasi dan diuji, entah di MA atau MK, 
untuk membentuk sebuah sistem hukum yg jelas. kasus NAD tak perlu terjadi lagi.

Setahun lalu saya pernah diminta bicara di Rakertas Dewan Ketahanan Nasional, 
ada sekitar 60 petinggi TNI/Polri berpangkat brigjen ke atas, dan 40 dan 40 an 
pejabat eselon I/II. waktu itu bicara 'civil society', namun keprihatinan soal 
Pancasila ini mengemuka, diskusi hangat, dan saya kira aspirasi TNI perlu 
kanalisasi dan manajemen yg baik juga, mereka perlu didengarkan. Pemikiran 
mereka cemerlang dan komitmen mereka masih kuat. Konsekuensi TNI yg 'back to 
barak' adalah gejala umum rasa tak aman. Ini kesempatan untuk membina soliditas 
dan menjadikan aneka tantangan ini sebagai peluang.

Ada harapan, tapi lebih-lebih kecemasan.
mari kita elaborasi lagi gagasan Anda ini.

salam,


pras





Dari: Hok An 
Kepada: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com
Terkirim: Kam, 8 Oktober, 2009 10:02:07
Judul: Re: Bls: [Keuangan] PANCASILA

  
Bung Prastowo,

Hampir selalu ada masalah dengan pluralitas budaya dan sistem nilai. 
Budaya umumnya bersifat dinamis dan sistem nilainya ikut perkembangan 
budaya kemanusiaan, sistem produksi dan politik.
Misalnya sistem keluarga yang dikita seribu satu modelnya, jadi budaya 
adalah suatu keadaan yang kompleks.

Kita bisa harapkan bahwa UUD atau sistem etika yaitu Pancasila menjadi 
rangka dari suatu sistem yang plural dan kompleks ini. Tetapi cara 
penyelesaian kontradiksi antar sistem ini belum ada resep umum yang 
jelas. Walaupun penyelesaian secara dialog untuk mencari konsensus 
bersama sering dikatakan sebagai jalan keluar, tetapi selalu saja ada 
badan2 negara maupun swasta yanng merasa berhak untuk menetapkan 
satu2nya yang benar.

Dalam sejarahnya Pancasila pernah dijadikan pentung untuk menyingkirkan 
kelompok2 yang tidak disukai dan menakuti banyak orang. Banyak orang 
sebab itu trauma. Kalau azas ini yang mau dijadikan bingkai dari seluruh 
kebinekaan budaya kita, perlu ada rekonsiliasi dan reaktualisasi. Selain 
itu rakyat harus jelas kalau ini aparat saya untuk hidup aman, damai dan 
sejahtera bagaimana bisa saya tagih. Pemikiran bagaimana Pancasila 
berubah dari placebo menjadi aparat (jadi bukan tujuan) yang bermanfaat 
bagi masyarakat merupakan usaha besar yang hasilnya tidak bisa ditunggu 
lama2 lagi.
Sebaiknya kabinet yang baru segera menjelaskan bagaimana Pancasila, UUD 
dan semua UU yang ada bisa menjadi sistem penyelesaian konflik yang 
berfungsi dan dimengerti semua orang.

Salam da

Re: [Keuangan] Bank Syariah mengapa lambat?

[abren ginting]

sangat setuju, karena jika konsep syariah benar-benar dijalankan akan cepat 
berkembang terutama ekonomi  low-middle di masyrakat. Namun manag. risk yang 
memakai konsep konvensional menjadi kendala utama.terima kasih 

--- On Wed, 10/7/09, Andi MF Avandy  wrote:

From: Andi MF Avandy 
Subject: [Keuangan] Bank Syariah mengapa lambat?
To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com
Date: Wednesday, October 7, 2009, 8:28 PM

Kalau berbicara mengenai ekonomi syariah mungkin terlalu banyak yang harus 
didiskusikan. Saya usul bagaimana kalau kita buka forum mengenai masalah di 
bank syariah. Mungkin disini ada pakar Bank Syariah? Seperti lontaran Bank Oka, 
kenapa sih Bank syariah perkembangnnya masih lambat?

Salam,


Andi MF Avandy
Sent from my BlackBerry® smartphone



=
Blog resmi AKI, dengan alamat www.ahlikeuangan-indonesia.com 
-
Facebook AKI, untuk mengenal member lain lebih personal, silahkan join 
http://www.facebook.com/group.php?gid=6247303045
-
Arsip Milis AKI online, demi kenyamanan Anda semua
http://www.mail-archive.com/ahlikeuangan-indonesia@yahoogroups.com
=
Perhatian :
- Untuk kenyamanan bersama, dalam hal me-reply posting, potong/edit ekor 
posting sebelumnya
- Diskusi yg baik adalah bila saling menghormati pendapat yang ada. Anggota 
yang melanggar tata tertib millis akan dikenakan sanksi tegas
- Saran, kritik dan tulisan untuk blog silahkan 
ahlikeuangan-indonesia-ow...@yahoogroups.comyahoo! Groups Links






  

[Non-text portions of this message have been removed]

Re: [Keuangan] PANCASILA

[will_bulo]

Sik sik sik..

Apanya yang salah dengan P4 ???
Tanpa P4 dan PMP di sekolah,
Apa ya ada yang tertarik baca pancasila dan memahami UUD 45.
Kenapa P4 tidak dilihat sebagai sekedar training, tentang dasar negara. Seperti 
training lainnya, yang kadang berguna kadang nggak. Yang kadang kepake, kadang 
nggak juga.

Wah, wah, wah,
Kalo menghujat pemerintah kok ya gampang bener. Apa ya gak nglihat di jaman 
Sukarno dan Suharto, Indonesia dalam beberapa segi mendapat penghormatan dan 
kebesarannya. Pancasila mendapat perhatian untuk diisi. 

Bilapun mereka ada kesalahan, mbok ya di tetapkan salahnya mana. Dan kalo mau 
ngisi Pancasila dengan content kita sekarang, ya mbok ya barengan di isi, tanpa 
nyalahin P4 nya.

Sorry bro, aku ngrasa P4 cukup bermanfaat, minimal untuk menggelitik daya 
kritis kita, mengenal kebenaran dari kesalahan, daripada Pancasila dan UUD 45 
gak kesentuh sama sekali.

Salam,

Wbo.



Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

-Original Message-
From: "Rachmad M" 
Date: Wed, 07 Oct 2009 04:26:04 
To: 
Subject: Re: [Keuangan] PANCASILA


Setelah ngupi, saya anda benar mas. P4 ternyata justru merusak pandangan 
kita terhadap Pancasila. Pancasila seharusnya biarkan saja begitu, gak perlu 
dijadikan indoktrinasi apalagi dijadikan ideologi partai. Dia adalah 
nilai-nilai luhur kehidupan berbangsa negara yang gak perlu di obok-obok 
lagi 


Salam

RM




--- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, mr_...@... wrote:
>
> Yg basi P4 nya 
> 
> Baca lagi tulisan sy mas, kalo masih ngga ngerti ngopi dulu.
> 
> Sent from my AXIS Worry Free BlackBerry® smartphone
> 
> -Original Message-
> From: "Rachmad M" 
> Date: Wed, 07 Oct 2009 04:02:18 
> To: 
> Subject: Re: [Keuangan] PANCASILA
> 
> 
> Kalau sudah basi, kita ganti dong dengan misalnya 'amanah'. Seperti dah 
> banyak terlontar, kita butuh pemimpin yang 'amanah' dan kata ini seperti kata 
> sapu jagad yang bisa mengganti Pancasila.
> 
> Masalahnya amanah ini sebetulnya bias. Seorang teroris juga menganggap 
> tidakannya amanah karena dia punya ukuran sendiri terhadap kata 'amanah'. 
> Sementara Pancasila sebagai suatu dasar negara ya begitu itu adanya. Kalau 
> gak suka kata tida berketuhanan kita ganti dengan kata 'kurang' terhadap 
> sumua sila maka hasilnya juga akan lucu :-)
> 
> 
> Salam
> 
> RM
> Belum pernah ikut P4
> 
> 
> 
> 
> 
> --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, mr_w4w@ wrote:
> >
> > Saya juga sepakat,
> > 
> > Saya melihatnya Pancasila adalah sebuah janji bersama yg mengakomodasi 
> > kebinekaan etnik, budaya dan aliran pada waktu itu.
> > 
> > Implementasinya ya ... disesuaikan kebutuhan jaman.
> > 
> > Seperti butir butir P4 jaman orba, mungkin sesuai untuk jaman itu ... 
> > Sekarang ya maaf saja sdh basi.
> > 
> > Kalau ada yg kemudian mencoba mengimplementasikan nya kedalam ekonomi, 
> > demokrasi dsb ... sejauh ini masih klaim sepihak saja. 
> > 
> > Apa bener demokrasi ala pak Harto itu demokrasi Pancasila?
> > Apa bener ekonomi seperti yg di gagas prof murbiyanto dkk yg disebut 
> > ekonomi pancasila? 
> > 
> > Misal Sila 4, tentang perwakilan : bisa diterjemahkan sebagai demokrasi 
> > terpimpin ala Sukarno, Demokrasi Kekeluargaan ala Suharto dan Demokrasi 
> > Liberal ala pasca reformasi.
> > 
> > Demikian juga sila ke tentang keadilan sosial. Adil disini kan relatif, 
> > menurut siapa? Mungkin ada yg mengkalim kekayaan harus dibagi rata. Tapi 
> > saya juga bisa bilang pembagian yg berkeadilan sosial hanya bisa dilakukan 
> > menurut mekanisme pasar yg efisien.
> > Yang bekerja lebih keras,lebih innovative mendapat bagian yg lebih besar 
> > dst. 
> > 
> > Sent from my AXIS Worry Free BlackBerry® smartphone
> > 
> > -Original Message-
> > From: "Oka Widana" 
> > Date: Wed, 7 Oct 2009 10:20:56 
> > To: 
> > Subject: RE: [Keuangan] PANCASILA
> > 
> > Saya kok merasa sepakat dengan yg ditulis rekan Hok An (Btw, kapan Anda ke
> > Jakarta, lagi?). Pancasila itu, adalah konsensus para pendiri Negara, yang
> > merupakan visi akan menjadi apa yang namanya negara dan bangsa Indonesia
> > itu. Pendiri Negara, tidak memberikan petunjuk, bagaimana atau akan diapakan
> > pancasila dalam hal implementasi dan aplikasinya dalam berbangsa dan
> > bernegara. Artinya, Pancasila itu, kalau diibaratkan suatu wadah, masihlah
> > wadah yang kosong, yang hanya diberi merek Pancasila.
> > 
> >  
> > 
> > Jika persepsinya seperti itu, maka tak heran jika pak Harto dan
> > pemerintahannya pada saat itu berusaha menciptakan wadah yg dinamakan P4.
> > Kalopun saat ini banyak yang bilang bahwa pendekatan itu salah, karena
> > bersifat indoktrinatif dan mengikis sikap kritis Warga Negara, saya kira itu
> > adalah tahapan belajar yang harus kita lalui.  Setelah era P4, seolah-olah
> > Pancasila seperti tertelan bumi, antara ada dan tiada. Apakah P4,
> > menghasilkan efek traumatis terhadap Pancasila? Saya kira, walau belum ada
> > penelitiannya, kok ngak sampai kesitu ya...
> > 
> >  
> >

Re: [Keuangan] Re: Bagian 2 Koperasi Sebagai Strategi Pengembangan EKonomi Pancasila

[Poltak Hotradero]

At 09:57 AM 10/13/2009, you wrote:
>
>--- In 
>AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com,
> 
>Poltak Hotradero  wrote:
> >
> >
> > Mbak,
> > Pertanyaan saya adalah:
> >
> > 1. Siapa yang mengawasi?
>2. Bisa nggak kita membuat 240 JUTA ORANG Indonesia semuanya menjadi 
>Pancasilais???
>SETUJU! (kalau ternyata semangat saja sudah sudah cukup.)
> > TIDAK SETUJU! (kalau ternyata kita berhadapan dengan manusia biasa).
>
>Wah, tanggapan Mas Poltak memang sangat komprehensif. Salut Mas.
>Sebenarnya proses pengawasan tidak perlu sampai dibuat mendetail, 
>yang penting adalah adanya itikad baik dan contoh dari pihak pihak 
>dalam pemerintahan baik unsur eksekutif, legislatif maupun 
>yudikatif. Selama ini banyak yang sinis karena memang nilai nilai 
>tersebut belum dijalankan secara sempurna misalnya korupsi yang 
>menggila sehingga tak heran masyarakat jadi apatis bahkan sinis. 
>Padahal korupsi sangat ditentang dalam Pancasila. Kemudian seperti 
>yang berkali kali saya kemukakan ya mbok yo pemerintah ini 
>melibatkan pakar pakar ekonomi Pancasila dalam perumusan program 
>pemerintahannya. Jika hal ini tidak pernah dijalankan maka kita 
>tidak pernah bisa mengetahui apakah memang benar Ekonomi Pancasila 
>ini sesuatu hal yang bersifat utopia ataukah memang bisa diterapkan.

Saya rasa masalahnya adalah:

Bagaimana membuat suatu sistem ekonomi yang bisa berjalan dengan 
baik, kendati masyarakat yang menjadi anggotanya BUKAN MAHLUK SEMPURNA.

Dan sebaliknya, kalau Indonesia dihuni oleh mahluk-mahluk sempurna -- 
kita tidak perlu lagi ideologi, apalagi ekonomi berbasis ideologi.


Komunisme gagal karena mereka mengasumsikan bahwa ada masyarakat 
tanpa kelas.  Padahal realitanya, kelas dalam masyarakat mustahil hilang.

Ekonomi bernuansa nasionalistis (seperti India 1949-1990) gagal 
bertumbuh karena sikap anti produk asing ternyata 
kontraproduktif.  Sikap ini menghalangi ide dan inovasi dari luar 
untuk meningkatkan efisiensi.  Di sisi lain, politik menghalangi 
perubahan dinamika struktur masyarakat.  Konsekuensinya, orang-orang 
paling potensial justru ke luar dari negeri tersebut demi mencari 
penghidupan yang lebih baik.  Yang tersisa adalah orang nasionalistis 
tetapi malas, bodoh, dan inkompeten.

Re: [Keuangan] Bagian 2 Koperasi Sebagai Strategi Pengembangan EKonomi Pancasila

[Poltak Hotradero]

At 09:25 AM 10/13/2009, you wrote:

>1945).Dalam pasal 33 UUD 1945 tersebut tercantum dasar demokrasi 
>ekonomi produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah 
>pimpinan atau pemilikan anggota-anggota
>masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan 
>orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama 
>atas azas kekeluargaan

Pertanyaan saya:

1. Apa bisa suatu masyarakat menjadi makmur bila perorangannya tidak 
makmur duluan?  Bukankah masyarakat terdiri dari orang per seorang?

2. Dan sebaliknya, bila kemakmuran masyarakat yang diutamakan -- 
batasannya apa?  Dan apa pula insentif-nya bagi anggota masyarakat 
untuk bekerja lebih keras?

3. Masyarakat komunal terbukti bisa menjadi komunitas ekonomi yang 
efisien dan efektif tetapi ketika jumlah anggotanya sampai 300 
orang.  Ini sudah dibuktikan di beberapa penelitian di pemukiman kaum 
Amish, ataupun di perusahaan seperti Gore Tech.  Lebih dari 300, 
sistem komunal ini mulai gagal berfungsi.  Nah, bagaimana sistem 
komunal ini bisa berfungsi di masyarakat yang jumlahnya Jutaan orang 
seperti Indonesia?


>Bila kita kaitkan dengan pasal 33 ayat (1) UUD 1945, bahwa bentuk 
>perusahaan yang paling sesuai ialah Koperasi, karena koperasi 
>merupakan suatu badan usaha yang melaksanakan perekonomian yang 
>didasarkan atas azas kekeluargaan.
>Kebaikan atau kelebihan Koperasi antara lain:
>1. adanya dasar persamaan artinya setiap anggota dalam koperasi 
>mempunyai hak suara yang sama;

Ini juga bisa terjadi di perusahaan berbentuk non-koperasi.

>2. adanya persatuan, artinya dalam koperasi setiap orang dapat 
>diterima menjadi anggota, tanpa membedakan, agama, suku bangsa dan 
>jenis kelamin;

Ini juga bisa terjadi di perusahaan berbentuk non-koperasi.

>3. adanya unsur pendidikan, artinya koperasi mendidik anggotanya 
>untuk hidup sederhana, tidak boros dan suka menabung;

Ini juga bisa terjadi di perusahaan berbentuk 
non-koperasi.  Tergantung bagaimana perusahaan menyusun sistem 
insentif dan disinsentif.

Di sisi lain saya pernah melihat apa yang terjadi di Gabungan 
Koperasi Susu Jawa Barat - di mana pengurusnya bisa punya sedan mewah 
- sementara anggota koperasinya hidup merana.

>4. adanya demokrasi ekonomi, artinya imbalan jasa yang disesuaikan 
>dengan jasa masing-masing anggota berdasarkan keuntungan yang diperoleh; dan

Ini juga bisa terjadi di perusahaan berbentuk non-koperasi.

>5. adanya demokrasi kooperatif artinya koperasi dibentuk oleh para 
>anggota, dijalankan
>oleh anggota dan hasilnya untuk kepentingan anggota.

Lantas konsumen posisinya di mana?
Bagaimana kalau kepentingan koperasi ternyata berlawanan dengan 
kepentingan konsumen?


>Berdasarkan kelebihan ini koperasi sangat baik dikembangkan dengan 
>sungguh-sungguh, jujur dan baik, sebagai wahana yang ampuh untuk 
>mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur. (Susi S dkk)
>
>Kelemahan Koperasi :
>a. Konflik kepentingan antara pemilik organisasi (yang seharusnya 
>kepentingan pemiliklah yang mendominasi) dengan kepentingan mereka 
>yang mengontrol atau mengelola organisasi, merupakan fakta umulm 
>yang terjadi di dunia usaha, sehingga harus ada pengawasan dan 
>pemilikan (Effri Diati)
>b. Kelemahan koperasi sebagai badan usaha perkumpulan rakyat belum 
>memiliki lembaga penjamin simpanan (LPS). Namun, hal ini bisa 
>dilakukan dengan cara antisipasi bersama seluruh anggota koperasi 
>secara dini, jangan sampai koperasi dihadapkan permasalahan yang 
>bisa mencoreng nama koperasi karena belum dimiliki LPS (Wardiana)
>
>Demikian penjelasannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan Bapak Oka.

Bls: [Keuangan] Bagian 2 Koperasi Sebagai Strategi Pengembangan EKonomi Pancasila

[prastowo prastowo]

Credit Union kini juga berkembang pesat di Kalimantan, khususnya Barat dan 
Tengah. Selain mengangkat taraf hidup juga memampukan mereka melek teknologi 
melalui pengadaan laptop murah dan jaringan internet yang menyambung interaksi 
antarmereka di tengah medan yang sangat sulit. Di Kalbar bahkan ada Pilkada 
yang dimenangi oleh aktivis CU dengan memanfaatkan jaringan CU ini. Di Jakarta 
juga sudah mulai berkembang. Di tempat saya, di pinggiran Jakarta, sudah 
memiliki cukup banyak anggota dengan berbagai program yang ditawarkan. Memang 
hal2 seperti ini adalah gerakan, perlu konsistensi dan daya juang, tapi saya 
sendiri yakin ini akan berkembang, karena secara visi, semangat, dan model 
cocok dg ciri-corak orang Indonesia.

salam





Dari: dyahanggitasari 
Kepada: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com
Terkirim: Sen, 12 Oktober, 2009 20:09:29
Judul: Re: [Keuangan] Bagian 2 Koperasi Sebagai Strategi Pengembangan EKonomi 
Pancasila

  
Sekedar tambahan informasi contoh contoh Koperasi yang sukses :

Didaratan Eropa koperasi tumbuh melalui koperasi kredit dan koperasi konsumen 
yang kuat hingga disegani oleh berbagai kekuatan. Bahkan 2 (dua) bank terbesar 
di Eropa milik koperasi yakni "Credit Agricole" di Perancis, RABO-Bank di 
Netherlands Nurinchukin bank di Jepang dan lain-lain. Disamping itu hampir di 
setiap negara menunjukkan adanya koperasi kredit yang kuat seperti Credit Union 
di Amerika Utara dan lain-lain. Kredit sebagai kebutuhan universal bagi umat 
manusia terlepas dari kedudukannya sebagai produsen maupun konsumen dan 
penerima penghasilan tetap atau bukan adalah "potensial customer-member" dari 
koperasi kredit.

Di manapun baik di negara berkembang maupun di negara maju kita selalu 
disuguhkan contoh koperasi yang berhasil, namun ada kesamaan universal yaitu 
koperasi peternak sapi perah dan koperasi produsen susu, selalu menjadi contoh 
sukses dimana-mana. Secara spesial terdapat contoh yang lain seperti produsen 
gandum di daratan Australia, produsen kedele di Amerika Utara dan Selatan 
hingga petani tebu di India yang menyamai kartel produsen. Keberhasilan 
universal koperasi produsen susu, baik besar maupun kecil, di negara maju dan 
berkembang nampaknya terletak pada keserasian struktur pasar dengan kehadiran 
koperasi, dengan demikian koperasi terbukti merupakan kerjasama pasar yang 
tangguh untuk menghadapi ketidakadilan pasar. Corak ketergantungan yang tinggi 
kegiatan produksi yang teratur dan kontinyu menjadikan hubungan antara anggota 
dan koperasi sangat kukuh.
(Noer Sutrisno)

--- In AhliKeuangan- Indonesia@ yahoogroups. com, gautama seti  wrote:
>
> maapkan ternyata kumpulan koran saya udah diloakin kwkwkk.. saya kan juga
> kapitalis hehehe..
> 
> tapi ada sedikit referensi tentang kondisi fonterra
> http://www.foodproc essing-technolog y.com/projects/ fonterra_ milk/
> "Fonterra Cooperative Group is New Zealand's largest company by turnover and
> is owned by around 11,000 farmers throughout New Zealand. It is the
> sixth-largest dairy company in the world, processing about 70 million litres
> of milk a day and handling over a third of all international dairy trade."
> 
> seingat saya sih koran kompas bulan oktober, tapi saya lacak kok beberapa
> referensi bilang bulan maret 2009, saya runut lewat website
> cetak.kompas. comtidak ketemu. maapkan saya bacanya sekilas aja
> soalnya.. yang jelas di
> artikel itu ada foto mesin pemerah susu yang jalan otomatis mirip eskalator.
> keren dah pokoknya.. yang keren lagi baca lanjutannya klo ternyata fonterra
> itu koperasi susu.
> 
> mungkin pelacakan via google dapat menghasilkan referensi lebih baik lagi,
> selamat mencoba saja
> 
> Pada 12 Oktober 2009 15:32, Poltak Hotradero  menulis:
> 
> >
> >
> > At 03:18 PM 10/12/2009, you wrote:
> > >
> > >maap ikutan nimbrung, beberapa hari lalu sih baca soal koperasi susu new
> > >zealand yang ternyata menguasai pasar susu dunia, mungkin new zealand
> > contoh
> > >koperasi yang dibutuhkan
> >
> > Boleh dibagi sumber-nya mas?
> >
> > 
> >
> 
> 
> 
> -- 
>  = = ===
> Gautama Seti
> Financial Advisor
> http://www.facebook .com/mas. gaut
> 
> 
> [Non-text portions of this message have been removed]
>





  
___
Dapatkan nama yang Anda sukai!
Sekarang Anda dapat memiliki email di @ymail.com dan @rocketmail.com.
http://mail.promotions.yahoo.com/newdomains/id/

[Non-text portions of this message have been removed]

Re: [Keuangan] Bagian 2 Koperasi Sebagai Strategi Pengembangan EKonomi Pancasila

[dyahanggitasari]

Sekedar tambahan informasi contoh contoh Koperasi yang sukses :

 Didaratan Eropa koperasi tumbuh melalui koperasi kredit dan koperasi konsumen 
yang kuat hingga disegani oleh berbagai kekuatan. Bahkan 2 (dua) bank terbesar 
di Eropa milik koperasi yakni "Credit Agricole" di Perancis, RABO-Bank di 
Netherlands Nurinchukin bank di Jepang dan lain-lain. Disamping itu hampir di 
setiap negara menunjukkan adanya koperasi kredit yang kuat seperti Credit Union 
di Amerika Utara dan lain-lain. Kredit sebagai kebutuhan universal bagi umat 
manusia terlepas dari kedudukannya sebagai produsen maupun konsumen dan 
penerima penghasilan tetap atau bukan adalah "potensial customer-member" dari 
koperasi kredit.

  Di manapun baik di negara berkembang maupun di negara maju kita selalu 
disuguhkan contoh koperasi yang berhasil, namun ada kesamaan universal yaitu 
koperasi peternak sapi perah dan koperasi produsen susu, selalu menjadi contoh 
sukses dimana-mana. Secara spesial terdapat  contoh yang lain seperti produsen 
gandum di daratan Australia, produsen kedele di Amerika Utara dan Selatan 
hingga petani tebu di India yang menyamai kartel produsen. Keberhasilan 
universal koperasi produsen susu, baik besar maupun kecil, di negara maju dan 
berkembang nampaknya terletak pada keserasian struktur pasar dengan kehadiran 
koperasi, dengan demikian koperasi terbukti merupakan kerjasama pasar yang 
tangguh untuk menghadapi ketidakadilan pasar. Corak ketergantungan yang tinggi 
kegiatan produksi yang teratur dan kontinyu menjadikan hubungan antara anggota 
dan koperasi sangat kukuh.
(Noer Sutrisno)


--- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, gautama seti  
wrote:
>
> maapkan ternyata kumpulan koran saya udah diloakin kwkwkk.. saya kan juga
> kapitalis hehehe..
> 
> tapi ada sedikit referensi tentang kondisi fonterra
> http://www.foodprocessing-technology.com/projects/fonterra_milk/
> "Fonterra Cooperative Group is New Zealand's largest company by turnover and
> is owned by around 11,000 farmers throughout New Zealand. It is the
> sixth-largest dairy company in the world, processing about 70 million litres
> of milk a day and handling over a third of all international dairy trade."
> 
> seingat saya sih koran kompas bulan oktober, tapi saya lacak kok beberapa
> referensi bilang bulan maret 2009, saya runut lewat website
> cetak.kompas.comtidak ketemu. maapkan saya bacanya sekilas aja
> soalnya.. yang jelas di
> artikel itu ada foto mesin pemerah susu yang jalan otomatis mirip eskalator.
> keren dah pokoknya.. yang keren lagi baca lanjutannya klo ternyata fonterra
> itu koperasi susu.
> 
> mungkin pelacakan via google dapat menghasilkan referensi lebih baik lagi,
> selamat mencoba saja
> 
> Pada 12 Oktober 2009 15:32, Poltak Hotradero  menulis:
> 
> >
> >
> > At 03:18 PM 10/12/2009, you wrote:
> > >
> > >maap ikutan nimbrung, beberapa hari lalu sih baca soal koperasi susu new
> > >zealand yang ternyata menguasai pasar susu dunia, mungkin new zealand
> > contoh
> > >koperasi yang dibutuhkan
> >
> > Boleh dibagi sumber-nya mas?
> >
> >  
> >
> 
> 
> 
> -- 
> =
> Gautama Seti
> Financial Advisor
> http://www.facebook.com/mas.gaut
> 
> 
> [Non-text portions of this message have been removed]
>

[Keuangan] Re: Bagian 2 Koperasi Sebagai Strategi Pengembangan EKonomi Pancasila

[dyahanggitasari]

--- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, Poltak Hotradero  
wrote:
>
> 
> Mbak,
> Pertanyaan saya adalah:
> 
> 1. Siapa yang mengawasi?
  2. Bisa nggak kita membuat 240 JUTA ORANG Indonesia  semuanya menjadi 
Pancasilais??? 
 SETUJU!  (kalau ternyata semangat saja sudah sudah cukup.)
> TIDAK SETUJU!  (kalau ternyata kita berhadapan dengan manusia biasa).

Wah, tanggapan Mas Poltak memang sangat komprehensif. Salut Mas. 
Sebenarnya proses pengawasan tidak perlu sampai dibuat mendetail, yang penting 
adalah adanya itikad baik dan contoh dari pihak pihak dalam pemerintahan baik 
unsur eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Selama ini banyak yang sinis 
karena memang nilai nilai tersebut belum dijalankan secara sempurna misalnya 
korupsi yang menggila sehingga tak heran masyarakat jadi apatis bahkan sinis. 
Padahal korupsi sangat ditentang dalam Pancasila. Kemudian seperti yang berkali 
kali saya kemukakan ya mbok yo pemerintah ini melibatkan pakar pakar ekonomi 
Pancasila dalam perumusan program pemerintahannya. Jika hal ini tidak pernah 
dijalankan maka kita tidak pernah bisa mengetahui apakah memang benar Ekonomi 
Pancasila ini sesuatu hal yang bersifat utopia ataukah memang bisa diterapkan.

Saya masih termasuk pihak yang optimis bahwa Ekonomi Pancasila jika diterapkan 
secara murni dan konsekuen, maka akan membawa ke arah masyarakat yang adil dan 
makmur berdasarkanj Pancasila dan UUD 45. 

Re: [Keuangan] Bagian 2 Koperasi Sebagai Strategi Pengembangan EKonomi Pancasila

[dyahanggitasari]

--- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, o...@... wrote:
>
> Ini kita nulis Koperasi, sebenarnya ngerti ngak karakteristik koperasi. 
> Keunggulannya, kelemahannya, sehingga koperasi sempat dibilang sebagai Soko 
> Guru Ekonomi.
> 
> Mendingan itu dulu kali yg dikupas...baru kita lihat apakah compatibilitasnya 
> against ekonomi liberalbandingkan dg bentuk usaha PT, Firma, CV dll
> 
> Oka
> Powered by Telkomsel BlackBerry®
> 
Baik Pak Oka. Akan saya coba kupas dulu apa sih Koperasi itu.

Indonesia adalah warisan bersama masyarakat Indonesia yang di masa dahulu telah 
menjadi bangsa besar terbukti dari timbulnya Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. 
Nilai nilai luhur yang ada dalam masyarakat Indonesia sejak ribuan tahun lalu 
kemudian diejawantahkan dalam Pancasila sebagai sendi sendi dasar bernegara  
dan UUD 45 sebagai landasan hukum NKRI. Didalamnya terkandung Prinsip 
kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam tata kehidupan ekonomi yaitu prinsip 
kehidupan ekonomi berdasarkan azas kerjasama atau usaha bersama.

Hal ini berarti dalam kegiatan usaha ekonomi digunakan prinsip kerjasama, 
saling membantu dalam suasana demokrasi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan 
bersama secara adil (adil dalam kemakmuran dalam bidang ekonomi, prinsip 
kegotongroyongan dan kekeluargaan terlihat dalam pasal 33 UUD 1945).Dalam pasal 
33 UUD 1945 tersebut tercantum dasar demokrasi ekonomi produksi dikerjakan oleh 
semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota
masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan orang-seorang. Sebab 
itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan

Bila kita kaitkan dengan pasal 33 ayat (1) UUD 1945, bahwa bentuk perusahaan 
yang paling sesuai ialah Koperasi, karena koperasi merupakan suatu badan usaha 
yang melaksanakan perekonomian yang didasarkan atas azas kekeluargaan.
Kebaikan atau kelebihan Koperasi antara lain:
1. adanya dasar persamaan artinya setiap anggota dalam koperasi mempunyai hak 
suara yang sama;
2. adanya persatuan, artinya dalam koperasi setiap orang dapat diterima menjadi 
anggota, tanpa membedakan, agama, suku bangsa dan jenis kelamin;
3. adanya unsur pendidikan, artinya koperasi mendidik anggotanya untuk hidup 
sederhana, tidak boros dan suka menabung;
4. adanya demokrasi ekonomi, artinya imbalan jasa yang disesuaikan dengan jasa 
masing-masing anggota berdasarkan keuntungan yang diperoleh; dan
5. adanya demokrasi kooperatif artinya koperasi dibentuk oleh para anggota, 
dijalankan
oleh anggota dan hasilnya untuk kepentingan anggota.
Berdasarkan kelebihan ini koperasi sangat baik dikembangkan dengan 
sungguh-sungguh, jujur dan baik, sebagai wahana yang ampuh untuk mencapai suatu 
masyarakat yang adil dan makmur. (Susi S dkk)

Kelemahan Koperasi : 
a. Konflik kepentingan antara pemilik organisasi (yang seharusnya kepentingan 
pemiliklah yang mendominasi) dengan kepentingan mereka yang mengontrol atau 
mengelola organisasi, merupakan fakta umulm yang terjadi di dunia usaha, 
sehingga harus ada pengawasan dan pemilikan (Effri Diati)
b. Kelemahan koperasi sebagai badan usaha perkumpulan rakyat belum memiliki 
lembaga penjamin simpanan (LPS). Namun, hal ini bisa dilakukan dengan cara 
antisipasi bersama seluruh anggota koperasi secara dini, jangan sampai koperasi 
dihadapkan permasalahan yang bisa mencoreng nama koperasi karena belum dimiliki 
LPS (Wardiana)

Demikian penjelasannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan Bapak Oka. 

Re: Bls: [Keuangan] Menyorot Peran BUMN

[Poltak Hotradero]

At 08:56 AM 10/13/2009, you wrote:
>
>Bang Poltak,
>Saya sependapat dengan substansi argumen Anda. Yang ingin saya 
>tanyakan bagaimana pengaruh teknologi secara umum bagi ketersediaan 
>lapangan kerja, ketika beberapa pekerjaan yang dulu mensyaratkan 
>dikerjakan beberapa orang kini bisa digantikan sistem informasi yg 
>lebih canggih? apakah kita menerima sebagai sesuatu yg alamiah 
>ataukah ada mekanisme antisipasi?

Mas Prastowo,
Teknologi menghasilkan efisiensi (atas sumber daya yang telah ada) 
dan SELALU menciptakaan lapangan kerja baru.  Schumpeter 
menggambarkan hal ini dengan istilah "creative destruction".  Anda 
tentu sudah pernah baca tentang ini.

Atas hal ini maka saya melihat peran teknologi sebagai sesuatu yang 
alamiah dalam proses dinamis yang dibutuhkan dalam menangani 
kehidupan masyarakat yang semakin kompleks dan semakin menghadirkan 
banyak pilihan.

Bagaimana kita bisa mengantisipasi perubahan alamiah dari munculnya 
teknologi baru dan luruhnya pekerjaan lama, tentu terpulang pada 
bagaimana kita memfungsikan lembaga sosial - terutama lembaga pendidikan.

Stigma bahwa belajar itu memerlukan sekolah - harus dihilangkan.
Belajar di masa depan adalah bersifat usaha individual, antisipatif, 
fleksibel dan berlangsung seumur hidup.
Ini penting bagi masa depan ekonomi Indonesia.

Ayah saya dulu bekerja 32 tahun di perusahaan yang sama.
Sementara saya saat ini sudah pernah bekerja di 4 perusahaan secara 
full-time (belum menghitung berbagai kerja part-time saat masih 
kuliah dulu).   Sepanjang bekerja saya pernah 2 kali di-PHK (satu 
karena perusahaannya bangkrut, sementara satu lagi karena saya akan 
pergi belajar), tetapi jelas itu adalah konsekuensi dari 
bekerja.  Kesetiaan kita adalah pada profesi BUKAN pada 
perusahaan.  Hubungan kita dengan perusahaan tempat bekerja adalah 
hubungan bisnis.

Apa yang membuat pasar tenaga kerja dan pasar barang dan jasa 
sedemikian dinamis?  Faktor terpenting adalah teknologi.


>Soal iklim bisnis yg kompetitif itu saja sependapat, bahwa hingga 
>kini jabatan strategis di BUMN masih kental nuansa politisnya, 
>karena untuk keperluan pendanaan proses politik. Dalam bayangan 
>saya, civil society dlm sebuah demokrasi partisipatoris bisa dan 
>berhak mengontrol kinerja BUMN ini, bagaimana proposalnya, tentu 
>masih harus dimatangkan.


Bagi saya masalahnya terletak pada kenyataan bahwa banyak BUMN masih 
bersifat monopolistis dan anti-kompetisi.  Ketimbang kita repot 
mengontrol BUMN, lebih baik kita serahkan pada mekanisme kompetisi, 
sehingga akan terlihat ongkos bisnis sesungguhnya dari BUMN yang dimaksud.

Konsumen pun akan beroleh harga yang lebih wajar serta punya pilihan.

Selama BUMN masih bersembunyi dibalik monopoli dan anti-kompetisi - 
kita tidak pernah tahu berapa ongkos bisnis mereka sesungguhnya - dan 
kita juga tidak pernah tahu seberapa besar dari ongkos bisnis itu 
berbentuk ongkos politik dalam menyuap pejabat-pejabat negara dan 
anggota parlemen yang turut menyuburkan politik kotor.

Kalau kita ingin meredam politik kotor - maka kita harus potong dari 
akarnya -- yaitu BUMN.

Re: [Keuangan] Kredit Tanpa Agunan

[Muh. Nurul Falah]

Thanks atas pencerahannya Pak. Saya sendiri Alhamdulillah tidak punya hutang
yang bermasalah. Tapi memang saya penasaran pengen tahu,  apakah bank mau
menerima mereka mewakili nasabahnya apa lagi dalam hal penghapusan /
pengurangan hutang ? Atau jangan-jangan mereka hanya bermaksud menipu
debitur yg sedang pusing tujuh keliling dibelit hutang.


1. Apakah maksud iklan tersebut mereka menawarkan penghapusan hutang atau
kita boleh membayar sejumlah persentase tertentu ke bank atau bagaimana.
2. Kemudian sisanya apakah berarti hutang kita di-write off ?
3. Kenapa mereka bilang legal ?
4. Bagaimana dengan nama kita didatabase BI, apakah dianggap lunas atau
dianggap macet ?
5. Mungkinkah ada permasalahan dikemudian hari, misalnya hutang yang semula
kita duga dianggap lunas ternyata beberapa waktu kemudian ditagih lagi,
siapa tahu kredit yg semula macet dijual kembali ke debt collector :-(
Pada 12 Oktober 2009 22:03, Jemitra Tjahjono  menulis:

>
>
>
> Jemitra
>
> > Saya sering lihat iklan di koran yang berbunyi : Bila Anda punya masalah
> > dengan pembayaran Kartu kredit / KTA silakan menghubungi kami, legal"
>
> Saya pikir, daripada penasaran coba telepon langsung saja.
> Yang saya tahu :
> Bank hanya akan menjual kepada pihak ketiga (debt collector), apabila
> kredit yang macat tersebut sudah dapat penggantian dari asuransi.
> Penggantian dari Asuransi hanya sebesar pokok yang tertunggak. Kemudian
> Asuransi akan menjual kredit tersebut ke Debt Kolektor sebagai bagian dari
> recovery menurunkan claim ratio.
> Apabila tidak ada, maka Bank hanya akan membayar komisi ke debt collector
> untuk menagih dan sita jaminan.
> Kalau memang bapak punya hutang dan bermasalah, ya sudah minta saja
> restrukturisasi hutangnya. Tinggal pinter-pinter nego deh.
> Bank sendiri juga repot kok kalau pinjamannyaada yang macet, karena bank
> harus membentuk provisi atas pinjaman yang macet tersebut.
>
> Data SID di Bank Indonesia hanya akan dihapus apabila sudah ada
> penyelesaian pembayaran, entah dari Asuransi atau lego jaminan.
> Bank mengenal penghapusan : Hapus Buku dan Hapus Tagih. Selama cuma hapus
> buku, pasti masih akan ditagih.
>
> Connect with others.
> Dalam .
>
> [Non-text portions of this message have been removed]
>
>  
>


[Non-text portions of this message have been removed]

Bls: [Keuangan] Menyorot Peran BUMN

[prastowo prastowo]

Bang Poltak,
Saya sependapat dengan substansi argumen Anda. Yang ingin saya tanyakan 
bagaimana pengaruh teknologi secara umum bagi ketersediaan lapangan kerja, 
ketika beberapa pekerjaan yang dulu mensyaratkan dikerjakan beberapa orang kini 
bisa digantikan sistem informasi yg lebih canggih? apakah kita menerima sebagai 
sesuatu yg alamiah ataukah ada mekanisme antisipasi?

Soal iklim bisnis yg kompetitif itu saja sependapat, bahwa hingga kini jabatan 
strategis di BUMN masih kental nuansa politisnya, karena untuk keperluan 
pendanaan proses politik. Dalam bayangan saya, civil society dlm sebuah 
demokrasi partisipatoris bisa dan berhak mengontrol kinerja BUMN ini, bagaimana 
proposalnya, tentu masih harus dimatangkan.

salam





Dari: Poltak Hotradero 
Kepada: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com
Terkirim: Sen, 12 Oktober, 2009 18:39:42
Judul: Re: [Keuangan] Menyorot Peran BUMN

  
At 08:00 PM 10/12/2009, you wrote:

>Dari kemarin kemarin kok diskusinya hanya seputaran Koperasi dan 
>Swasta baik ditinjau dari ekonomi Kapitalisme, Pancasila hingga 
>Syariah, padahal di Indonesia adalagi nih pelaku Bisnis yang tak 
>kalah pentingnya yaitu BUMN. Faisal Basri dalam peluncuran bukunya 
>Lanskap Ekonomi Indonesia menyebutkan bahwa "kontribusi Dividen BUMN 
>Lebih Kecil Dari Cukai 4 Perusahaan Rokok".

Apa yang disebut oleh Faisal Basri tidak salah.
Tetapi memang harus dilihat dalam konteks yang lebih luas.

>Ada yang bisa memberikan pendapat bagaimana seharusnya peran BUMN di 
>negeri ini sehingga kontribusinya makin ditingkatkan? Apakah berarti 
>fungsi sosialnya ditinggalkan?

Fungsi sosial terbesar dari suatu badan usaha (tidak peduli bentuk 
badan hukumnya apakah BUMN, swasta, koperasi, firma, atau yang 
lainnya) adalah employment (penyediaan lapangan kerja). Sisanya cuma 
bersifat sekunder dan tersier.

Employment menyediakan sumber pendapatan. Dan sumber pendapatan 
selanjutnya menghidupi lebih banyak orang. Jauh lebih banyak orang 
yang bisa tertolong lewat hal ini, ketimbang dalam bentuk donasi / 
charitas apapun. Dan fungsi sosial yang satu ini masih menyisakan 
aspek harga diri dari kegiatan bekerja.

Dan sebagaimana data empiris mengungkapkan : penyediaan lapangan 
kerja ini berbanding lurus dengan pertumbuhan laba. Semakin tinggi 
pertumbuhan laba, maka akan semakin tinggi potensi penyerapan tenaga 
kerja, baik secara langsung (direkrut oleh perusahaan) atau tidak 
langsung (lewat supplier, dll).

Dan ini masih ditambah dengan penerimaan pajak yang dibayarkan perusahaan.

Jadi, untuk memenuhi fungsi sosial primer -- maka perusahaan perlu 
mencetak lebih banyak laba.
(Seberapa besar laba yang pantas - akan diserahkan pada mekanisme 
pasar dan persaingan).

Tentang BUMN tentunya kita harus bertanya:
- Apakah mereka sudah mencetak laba yang optimal?
- Apakah BUMN sudah berada dalam iklim bisnis yang kompetitif?





  Mulai chatting dengan teman di Yahoo! Pingbox baru sekarang!! Membuat 
tempat chat pribadi di blog Anda sekarang sangatlah mudah. 
http://id.messenger.yahoo.com/pingbox/

[Non-text portions of this message have been removed]

Bls: Bls: [Keuangan] Re: Menyorot Peran BUMN

[prastowo prastowo]

Secara substansi kritik itu betul, saya sepakat, tapi senjata yang dipakai 
hemat saya kurang tepat, karena membandingkan penerimaan cukai dengan dividen. 
Jika dibandingkan dengan penerimaan cukai, kontribusi pajak sektor BUMN (tapi 
bruto) masih lebih besar, karena cukai tak lebih dari Rp 90 trilyun setahun 
(sdh termasuk bea masuk).

Cukai saya kira justru cara untuk mengurangi konsumsi rokok - meski tidak 
efektif. Konon biaya yg dikeluarkan pemerintah dan publik terkait tembakau ( 
sakit paru-paru, polusi, dan potensi kerugian lainnya ) jauh lebih besar 
dibandingkan penerimaan cukai rokok ini, mencapai Rp 120 trilyun. Analogi untuk 
cukai saya kira lebih tepat dengan memajaki/retribusi perjudian, karena sulit 
diberantas, lebih baik ada penerimaan ke negara dikembaikan ke publik.

Bicara BUMN mungkin harus lebih arif. Ada sektor yang monopolistik dan sulit 
dijalankan pihak swasta karena insentifnya rendah, ini umumnya merugi. Sektor 
lain mungkin perlu dibenahi, dan jelas tak sedikit BUMN yang hingga kini masih 
jadi sapi perah. Tanpa privatisasi saja saya kira bisa diatasi jika pengawasan 
BUMN diserahkan pada lembaga independen dan melibatkan publik secara lebih 
luas, krn asset dan modalnya kan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. 
Contoh kasus, apakah privatisasi PAM Jaya membawa kemaslahatan yg signifikan?

Sekedar pendapat.

salam





Dari: "heriseti...@ahlikeuangan-indonesia.com" 

Kepada: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com
Terkirim: Sen, 12 Oktober, 2009 18:39:35
Judul: Re: Bls: [Keuangan] Re: Menyorot Peran BUMN

Saya rasa titik tolak pernyataan Pak FB lebih ke arah kontribusi BUMN terhadap 
negara. Jika memang kenyataannya kontribusi industri rokok lebih besar 
dibanding BUMN yang jumlahnya banyak di negeri ini maka untuk menaikkan 
pendapatan negara bisa dilakukan dengan 2 cara:
A. Menambah industri rokok
B. Memperbaiki kinerja BUMN misalnya dengan privatisasi. Privatisasinya harus 
melalui IPO agar diperoleh harga yang lebih baik karena pasar dalam keadaan 
bullish sekarang. Di samping itu proses pengawasan akan lebih baik karena 
pemegang sahamnya lebih banyak. 
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

-Original Message-
From: prastowo prastowo 
Date: Tue, 13 Oct 2009 08:50:12 
To: 
Subject: Bls: [Keuangan] Re: Menyorot Peran BUMN

Salam,
Sekedar informasi, target penerimaan pajak dari KPP BUMN tahun 2009 adalah Rp 
110 trilyun, artinya 16% dari total penerimaan pajak nasional. Memang angka ini 
harus di-breakdown untuk benar2 melihat kinerja mereka, misalnya berapa PPh 
Pasal 21 yang dipotong, juga withholding tax lainnya.
Saya setuju dg mas Ryan, membandingkan dividen dengan penerimaan cukai tidak 
tepat. Kinerja perusahaan mungkin lebih tepat diukur dengan profitabilitasnya, 
dan BUMN dibandingkan dg sektor swasta sejenis, karena setahu saya laba tidak 
harus dibagi dlm bentuk dividen. Cukai rokok yang tinggi mungkin jadi 
keprihatinan tersendiri, meskipun sudah dikenakan tarif yang tinggi, perusahaan 
rokok masih eksis bahkan membukukan laba yang tinggi, dan menjadi sponsor 
banyak event penting, ini sekaligus menunjukkan masih sangat potensialnya 
pangsa pasar rokok. Boleh jadi ini lalu terkait dengan hilangnya ayat (2) dari 
Pasal 113 UU Kesehatan yang ajaib itu..

Maaf jika pendapat ini tidak tepat.
salam,


pras





Dari: "fitriya...@ahlikeuangan-indonesia.com" 

Kepada: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com
Terkirim: Sen, 12 Oktober, 2009 16:00:23
Judul: Re: [Keuangan] Re: Menyorot Peran BUMN

Yes sir you've got my point...

Kalu mau dibandingkan harus yang substancenya sama

Ryan
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!

-Original Message-
From: devry bonte 
Date: Mon, 12 Oct 2009 09:27:50 
To: 
Subject: Re: [Keuangan] Re: Menyorot Peran BUMN

 
 
PPN juga ngak bisa diperbandingkan sebab merupakan pajak pertambahan nilai yang 
dibayar oleh konsumen (pemakai/rakyat) yang dipungut oleh perusahaan untuk 
dibayarkan ke kas negara.
 
Demikian juga cukai, sebab cukai adalah  pungutan negara yang dikenakan 
terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu 
yang ditetapkan dalam undang-undang.
 
Artinya Perusahaan Rokok lebih bisa diandalkan dalam menyetor ke kas negara.
 
Mengapa deviden BUMN kecil ? Tanyalah kepada yang mengurusnya.
 
Pendapat saja ya, Jangan dihakimi.
 
Salam damai,
 

--- On Mon, 10/12/09, fitriya...@ahlikeuangan-indonesia.com 
 wrote:


From: fitriya...@ahlikeuangan-indonesia.com 

Subject: Re: [Keuangan] Re: Menyorot Peran BUMN
To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com
Date: Monday, October 12, 2009, 10:24 PM


Mmhh.. PPN yang dipungut oleh BUMN dihitung gak? Soale gak apple to apple kalo 
bandingin cukai sama dividen.

Yang satu adalah pungutan (oke ditalangin dulu), yang satu lagi adalah 
pembagian keuntungan.

Salam

Ryan

Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, N

Re: [Keuangan] Menyorot Peran BUMN

[Poltak Hotradero]

At 08:00 PM 10/12/2009, you wrote:

>Dari kemarin kemarin kok diskusinya hanya seputaran Koperasi dan 
>Swasta baik ditinjau dari ekonomi Kapitalisme, Pancasila hingga 
>Syariah, padahal di Indonesia adalagi nih pelaku Bisnis yang tak 
>kalah pentingnya yaitu BUMN. Faisal Basri dalam peluncuran bukunya 
>Lanskap Ekonomi Indonesia menyebutkan bahwa "kontribusi Dividen BUMN 
>Lebih Kecil Dari Cukai 4 Perusahaan Rokok".

Apa yang disebut oleh Faisal Basri tidak salah.
Tetapi memang harus dilihat dalam konteks yang lebih luas.


>Ada yang bisa memberikan pendapat bagaimana seharusnya peran BUMN di 
>negeri ini sehingga kontribusinya makin ditingkatkan? Apakah berarti 
>fungsi sosialnya ditinggalkan?

Fungsi sosial terbesar dari suatu badan usaha (tidak peduli bentuk 
badan hukumnya apakah BUMN, swasta, koperasi, firma, atau yang 
lainnya) adalah employment (penyediaan lapangan kerja).  Sisanya cuma 
bersifat sekunder dan tersier.

Employment menyediakan sumber pendapatan.  Dan sumber pendapatan 
selanjutnya menghidupi lebih banyak orang.  Jauh lebih banyak orang 
yang bisa tertolong lewat hal ini, ketimbang dalam bentuk donasi / 
charitas apapun.  Dan fungsi sosial yang satu ini masih menyisakan 
aspek harga diri dari kegiatan bekerja.

Dan sebagaimana data empiris mengungkapkan : penyediaan lapangan 
kerja ini berbanding lurus dengan pertumbuhan laba.   Semakin tinggi 
pertumbuhan laba, maka akan semakin tinggi potensi penyerapan tenaga 
kerja, baik secara langsung (direkrut oleh perusahaan) atau tidak 
langsung (lewat supplier, dll).

Dan ini masih ditambah dengan penerimaan pajak yang dibayarkan perusahaan.


Jadi, untuk memenuhi fungsi sosial primer -- maka perusahaan perlu 
mencetak lebih banyak laba.
(Seberapa besar laba yang pantas - akan diserahkan pada mekanisme 
pasar dan persaingan).

Tentang BUMN tentunya kita harus bertanya:
- Apakah mereka sudah mencetak laba yang optimal?
- Apakah BUMN sudah berada dalam iklim bisnis yang kompetitif?

RE: [Keuangan] Re: Menyorot Peran BUMN

[Yasa Yap]

Maaf, tapi ini CONTOH email dari Blackberry yang tidak nyaman untuk dibaca.
Kayaknya karakter LineFeed+Carriage Return (#13 #10) standar windows hilang,
jadi baris-demi-baris sambung menyambung menjadi satu.

apakah di BlackBerry ada setting untuk mengatasi ini? tidak nyaman bangeet
untuk dibaca. 

-Original Message-
From: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com
[mailto:ahlikeuangan-indone...@yahoogroups.com] On Behalf Of
fitriya...@ahlikeuangan-indonesia.com
Sent: 13 Oktober 2009 6:00
To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com
Subject: Re: [Keuangan] Re: Menyorot Peran BUMN

Yes sir you've got my point...  Kalu mau dibandingkan harus yang
substancenya sama  Ryan Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal
Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!  -Original Message- From: devry
bonte  Date: Mon, 12 Oct 2009 09:27:50  To:
 Subject: Re: [Keuangan] Re:
Menyorot Peran BUMN      PPN juga ngak bisa diperbandingkan sebab merupakan
pajak pertambahan nilai yang dibayar oleh konsumen (pemakai/rakyat) yang
dipungut oleh perusahaan untuk dibayarkan ke kas negara.   Demikian juga
cukai, sebab cukai adalah  pungutan negara yang dikenakan terhadap
barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu yang
ditetapkan dalam undang-undang.   Artinya Perusahaan Rokok lebih bisa
diandalkan dalam menyetor ke kas negara.   Mengapa deviden BUMN kecil ?
Tanyalah kepada yang mengurusnya.   Pendapat saja ya, Jangan dihakimi.  
Salam damai,    --- On Mon, 10/12/09, fitriya...@ahlikeuangan-indonesia.com
 wrote:   From:
fitriya...@ahlikeuangan-indonesia.com
 Subject: Re: [Keuangan] Re: Menyorot
Peran BUMN To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Date: Monday, October
12, 2009, 10:24 PM   Mmhh.. PPN yang dipungut oleh BUMN dihitung gak? Soale
gak apple to apple kalo bandingin cukai sama dividen.  Yang satu adalah
pungutan (oke ditalangin dulu), yang satu lagi adalah pembagian keuntungan.
Salam  Ryan  Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL,
Nyambung Teruuusss...!  -Original Message- From: devry bonte
 Date: Mon, 12 Oct 2009 08:13:28  To:
 Subject: Re: [Keuangan] Re:
Menyorot Peran BUMN   kalau laba (BUMN) HARUS bayar pajak.   Kalau CUKAI,
laba atau rugi perusahaannya, tetap harus bayar dulu, baru barangnya boleh
dijual.    --- On Mon, 10/12/09, aulia_rezza  wrote:
From: aulia_rezza  Subject: [Keuangan] Re: Menyorot
Peran BUMN To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Date: Monday, October
12, 2009, 8:10 PM      >Faisal Basri dalam peluncuran bukunya Lanskap
Ekonomi Indonesia >menyebutkan bahwa "kontribusi Dividen BUMN Lebih Kecil
Dari Cukai 4 >Perusahaan Rokok".  >  > Ada yang bisa memberikan pendapat
bagaimana seharusnya peran BUMN di negeri ini sehingga kontribusinya makin
ditingkatkan? Apakah berarti fungsi sosialnya ditinggalkan? >  >
Pertanyaan terakhir itu yang bikin repot, imho. BUMN, sebagai BADAN USAHA,
ya harusnya cari untung, segede-gedenya. Urusan sosial kan ada departemen
sosial.   salam, Alief          [Non-text portions of this
message have been removed] [Non-text portions of this message have been
removed]  =
Blog resmi AKI, dengan alamat www.ahlikeuangan-indonesia.com
- Facebook AKI, untuk mengenal member lain lebih
personal, silahkan join http://www.facebook.com/group.php?gid=6247303045
- Arsip Milis AKI online, demi kenyamanan Anda semua
http://www.mail-archive.com/ahlikeuangan-indonesia@yahoogroups.com
= Perhatian : - Untuk kenyamanan bersama, dalam hal
me-reply posting, potong/edit ekor posting sebelumnya - Diskusi yg baik
adalah bila saling menghormati pendapat yang ada. Anggota yang melanggar
tata tertib millis akan dikenakan sanksi tegas - Saran, kritik dan tulisan
untuk blog silahkan ahlikeuangan-indonesia-ow...@yahoogroups.comyahoo!
Groups Links   [Non-text portions of this message have been
removed]   

[Non-text portions of this message have been removed]





=
Blog resmi AKI, dengan alamat www.ahlikeuangan-indonesia.com
-
Facebook AKI, untuk mengenal member lain lebih personal, silahkan join
http://www.facebook.com/group.php?gid=6247303045
-
Arsip Milis AKI online, demi kenyamanan Anda semua
http://www.mail-archive.com/ahlikeuangan-indonesia@yahoogroups.com
=
Perhatian :
- Untuk kenyamanan bersama, dalam hal me-reply posting, potong/edit ekor
posting sebelumnya
- Diskusi yg baik adalah bila saling menghormati pendapat yang ada. Anggota
yang melanggar tata tertib millis akan dikenakan sanksi tegas
- Saran, kritik dan tulisan untuk blog silahkan
ahlikeuangan-indonesia-ow...@yahoogroups.comyahoo! Groups Links




-- 
This message has been scanned for viruses and
dangerous content by MailScanner, and is
believed to be clean.

Re: Bls: [Keuangan] Re: Menyorot Peran BUMN

[herisetiono]

Saya rasa titik tolak pernyataan Pak FB lebih ke arah kontribusi BUMN terhadap 
negara. Jika memang kenyataannya kontribusi industri rokok lebih besar 
dibanding BUMN yang jumlahnya banyak di negeri ini maka untuk menaikkan 
pendapatan negara bisa dilakukan dengan 2 cara:
A. Menambah industri rokok
B. Memperbaiki kinerja BUMN misalnya dengan privatisasi. Privatisasinya harus 
melalui IPO agar diperoleh harga yang lebih baik karena pasar dalam keadaan 
bullish sekarang. Di samping itu proses pengawasan akan lebih baik karena 
pemegang sahamnya lebih banyak. 
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

-Original Message-
From: prastowo prastowo 
Date: Tue, 13 Oct 2009 08:50:12 
To: 
Subject: Bls: [Keuangan] Re: Menyorot Peran BUMN

Salam,
Sekedar informasi, target penerimaan pajak dari KPP BUMN tahun 2009 adalah Rp 
110 trilyun, artinya 16% dari total penerimaan pajak nasional. Memang angka ini 
harus di-breakdown untuk benar2 melihat kinerja mereka, misalnya berapa PPh 
Pasal 21 yang dipotong, juga withholding tax lainnya.
Saya setuju dg mas Ryan, membandingkan dividen dengan penerimaan cukai tidak 
tepat. Kinerja perusahaan mungkin lebih tepat diukur dengan profitabilitasnya, 
dan BUMN dibandingkan dg sektor swasta sejenis, karena setahu saya laba tidak 
harus dibagi dlm bentuk dividen. Cukai rokok yang tinggi mungkin jadi 
keprihatinan tersendiri, meskipun sudah dikenakan tarif yang tinggi, perusahaan 
rokok masih eksis bahkan membukukan laba yang tinggi, dan menjadi sponsor 
banyak event penting, ini sekaligus menunjukkan masih sangat potensialnya 
pangsa pasar rokok. Boleh jadi ini lalu terkait dengan hilangnya ayat (2) dari 
Pasal 113 UU Kesehatan yang ajaib itu..

Maaf jika pendapat ini tidak tepat.
salam,


pras





Dari: "fitriya...@ahlikeuangan-indonesia.com" 

Kepada: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com
Terkirim: Sen, 12 Oktober, 2009 16:00:23
Judul: Re: [Keuangan] Re: Menyorot Peran BUMN

Yes sir you've got my point...

Kalu mau dibandingkan harus yang substancenya sama

Ryan
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!

-Original Message-
From: devry bonte 
Date: Mon, 12 Oct 2009 09:27:50 
To: 
Subject: Re: [Keuangan] Re: Menyorot Peran BUMN

 
 
PPN juga ngak bisa diperbandingkan sebab merupakan pajak pertambahan nilai yang 
dibayar oleh konsumen (pemakai/rakyat) yang dipungut oleh perusahaan untuk 
dibayarkan ke kas negara.
 
Demikian juga cukai, sebab cukai adalah  pungutan negara yang dikenakan 
terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu 
yang ditetapkan dalam undang-undang.
 
Artinya Perusahaan Rokok lebih bisa diandalkan dalam menyetor ke kas negara.
 
Mengapa deviden BUMN kecil ? Tanyalah kepada yang mengurusnya.
 
Pendapat saja ya, Jangan dihakimi.
 
Salam damai,
 

--- On Mon, 10/12/09, fitriya...@ahlikeuangan-indonesia.com 
 wrote:


From: fitriya...@ahlikeuangan-indonesia.com 

Subject: Re: [Keuangan] Re: Menyorot Peran BUMN
To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com
Date: Monday, October 12, 2009, 10:24 PM


Mmhh.. PPN yang dipungut oleh BUMN dihitung gak? Soale gak apple to apple kalo 
bandingin cukai sama dividen.

Yang satu adalah pungutan (oke ditalangin dulu), yang satu lagi adalah 
pembagian keuntungan.

Salam

Ryan

Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!

-Original Message-
From: devry bonte 
Date: Mon, 12 Oct 2009 08:13:28 
To: 
Subject: Re: [Keuangan] Re: Menyorot Peran BUMN


kalau laba (BUMN) HARUS bayar pajak.
 
Kalau CUKAI, laba atau rugi perusahaannya, tetap harus bayar dulu, baru 
barangnya boleh dijual.
 

--- On Mon, 10/12/09, aulia_rezza  wrote:


From: aulia_rezza 
Subject: [Keuangan] Re: Menyorot Peran BUMN
To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com
Date: Monday, October 12, 2009, 8:10 PM


  




>Faisal Basri dalam peluncuran bukunya Lanskap Ekonomi Indonesia >menyebutkan 
>bahwa "kontribusi Dividen BUMN Lebih Kecil Dari Cukai 4 >Perusahaan Rokok". 
> 
> Ada yang bisa memberikan pendapat bagaimana seharusnya peran BUMN di negeri 
> ini sehingga kontribusinya makin ditingkatkan? Apakah berarti fungsi 
> sosialnya ditinggalkan?
> 
> 

Pertanyaan terakhir itu yang bikin repot, imho. BUMN, sebagai BADAN USAHA, ya 
harusnya cari untung, segede-gedenya. Urusan sosial kan ada departemen sosial. 

salam,
Alief

















      

[Non-text portions of this message have been removed]




[Non-text portions of this message have been removed]





=
Blog resmi AKI, dengan alamat www.ahlikeuangan-indonesia.com 
-
Facebook AKI, untuk mengenal member lain lebih personal, silahkan join 
http://www.facebook.com/group.php?gid=6247303045 
-
Arsip Milis AKI online, demi kenyamanan Anda semua
http://www.mail-archive.com/ahlikeuangan-indonesia@yahoogroups.com 
=
P

Bls: [Keuangan] Re: Menyorot Peran BUMN

[prastowo prastowo]

Salam,
Sekedar informasi, target penerimaan pajak dari KPP BUMN tahun 2009 adalah Rp 
110 trilyun, artinya 16% dari total penerimaan pajak nasional. Memang angka ini 
harus di-breakdown untuk benar2 melihat kinerja mereka, misalnya berapa PPh 
Pasal 21 yang dipotong, juga withholding tax lainnya.
Saya setuju dg mas Ryan, membandingkan dividen dengan penerimaan cukai tidak 
tepat. Kinerja perusahaan mungkin lebih tepat diukur dengan profitabilitasnya, 
dan BUMN dibandingkan dg sektor swasta sejenis, karena setahu saya laba tidak 
harus dibagi dlm bentuk dividen. Cukai rokok yang tinggi mungkin jadi 
keprihatinan tersendiri, meskipun sudah dikenakan tarif yang tinggi, perusahaan 
rokok masih eksis bahkan membukukan laba yang tinggi, dan menjadi sponsor 
banyak event penting, ini sekaligus menunjukkan masih sangat potensialnya 
pangsa pasar rokok. Boleh jadi ini lalu terkait dengan hilangnya ayat (2) dari 
Pasal 113 UU Kesehatan yang ajaib itu..

Maaf jika pendapat ini tidak tepat.
salam,


pras





Dari: "fitriya...@ahlikeuangan-indonesia.com" 

Kepada: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com
Terkirim: Sen, 12 Oktober, 2009 16:00:23
Judul: Re: [Keuangan] Re: Menyorot Peran BUMN

Yes sir you've got my point...

Kalu mau dibandingkan harus yang substancenya sama

Ryan
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!

-Original Message-
From: devry bonte 
Date: Mon, 12 Oct 2009 09:27:50 
To: 
Subject: Re: [Keuangan] Re: Menyorot Peran BUMN

 
 
PPN juga ngak bisa diperbandingkan sebab merupakan pajak pertambahan nilai yang 
dibayar oleh konsumen (pemakai/rakyat) yang dipungut oleh perusahaan untuk 
dibayarkan ke kas negara.
 
Demikian juga cukai, sebab cukai adalah  pungutan negara yang dikenakan 
terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu 
yang ditetapkan dalam undang-undang.
 
Artinya Perusahaan Rokok lebih bisa diandalkan dalam menyetor ke kas negara.
 
Mengapa deviden BUMN kecil ? Tanyalah kepada yang mengurusnya.
 
Pendapat saja ya, Jangan dihakimi.
 
Salam damai,
 

--- On Mon, 10/12/09, fitriya...@ahlikeuangan-indonesia.com 
 wrote:


From: fitriya...@ahlikeuangan-indonesia.com 

Subject: Re: [Keuangan] Re: Menyorot Peran BUMN
To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com
Date: Monday, October 12, 2009, 10:24 PM


Mmhh.. PPN yang dipungut oleh BUMN dihitung gak? Soale gak apple to apple kalo 
bandingin cukai sama dividen.

Yang satu adalah pungutan (oke ditalangin dulu), yang satu lagi adalah 
pembagian keuntungan.

Salam

Ryan

Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!

-Original Message-
From: devry bonte 
Date: Mon, 12 Oct 2009 08:13:28 
To: 
Subject: Re: [Keuangan] Re: Menyorot Peran BUMN


kalau laba (BUMN) HARUS bayar pajak.
 
Kalau CUKAI, laba atau rugi perusahaannya, tetap harus bayar dulu, baru 
barangnya boleh dijual.
 

--- On Mon, 10/12/09, aulia_rezza  wrote:


From: aulia_rezza 
Subject: [Keuangan] Re: Menyorot Peran BUMN
To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com
Date: Monday, October 12, 2009, 8:10 PM


  




>Faisal Basri dalam peluncuran bukunya Lanskap Ekonomi Indonesia >menyebutkan 
>bahwa "kontribusi Dividen BUMN Lebih Kecil Dari Cukai 4 >Perusahaan Rokok". 
> 
> Ada yang bisa memberikan pendapat bagaimana seharusnya peran BUMN di negeri 
> ini sehingga kontribusinya makin ditingkatkan? Apakah berarti fungsi 
> sosialnya ditinggalkan?
> 
> 

Pertanyaan terakhir itu yang bikin repot, imho. BUMN, sebagai BADAN USAHA, ya 
harusnya cari untung, segede-gedenya. Urusan sosial kan ada departemen sosial. 

salam,
Alief

















      

[Non-text portions of this message have been removed]




[Non-text portions of this message have been removed]





=
Blog resmi AKI, dengan alamat www.ahlikeuangan-indonesia.com 
-
Facebook AKI, untuk mengenal member lain lebih personal, silahkan join 
http://www.facebook.com/group.php?gid=6247303045 
-
Arsip Milis AKI online, demi kenyamanan Anda semua
http://www.mail-archive.com/ahlikeuangan-indonesia@yahoogroups.com 
=
Perhatian :
- Untuk kenyamanan bersama, dalam hal me-reply posting, potong/edit ekor 
posting sebelumnya
- Diskusi yg baik adalah bila saling menghormati pendapat yang ada. Anggota 
yang melanggar tata tertib millis akan dikenakan sanksi tegas
- Saran, kritik dan tulisan untuk blog silahkan 
ahlikeuangan-indonesia-ow...@yahoogroups.comyahoo! Groups Links






      

[Non-text portions of this message have been removed]




[Non-text portions of this message have been removed]





=
Blog resmi AKI, dengan alamat www.ahlikeuangan-indonesia.com 
-
Facebook AKI, untuk mengenal member lain lebih personal, silahkan join 
http://www.facebook.com/group.php?gid=6247303045
---

Re: [Keuangan] Re: Menyorot Peran BUMN

[fitriyanto]

Yes sir you've got my point...

Kalu mau dibandingkan harus yang substancenya sama

Ryan
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!

-Original Message-
From: devry bonte 
Date: Mon, 12 Oct 2009 09:27:50 
To: 
Subject: Re: [Keuangan] Re: Menyorot Peran BUMN

 
 
PPN juga ngak bisa diperbandingkan sebab merupakan pajak pertambahan nilai yang 
dibayar oleh konsumen (pemakai/rakyat) yang dipungut oleh perusahaan untuk 
dibayarkan ke kas negara.
 
Demikian juga cukai, sebab cukai adalah  pungutan negara yang dikenakan 
terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu 
yang ditetapkan dalam undang-undang.
 
Artinya Perusahaan Rokok lebih bisa diandalkan dalam menyetor ke kas negara.
 
Mengapa deviden BUMN kecil ? Tanyalah kepada yang mengurusnya.
 
Pendapat saja ya, Jangan dihakimi.
 
Salam damai,
 

--- On Mon, 10/12/09, fitriya...@ahlikeuangan-indonesia.com 
 wrote:


From: fitriya...@ahlikeuangan-indonesia.com 

Subject: Re: [Keuangan] Re: Menyorot Peran BUMN
To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com
Date: Monday, October 12, 2009, 10:24 PM


Mmhh.. PPN yang dipungut oleh BUMN dihitung gak? Soale gak apple to apple kalo 
bandingin cukai sama dividen.

Yang satu adalah pungutan (oke ditalangin dulu), yang satu lagi adalah 
pembagian keuntungan.

Salam

Ryan

Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!

-Original Message-
From: devry bonte 
Date: Mon, 12 Oct 2009 08:13:28 
To: 
Subject: Re: [Keuangan] Re: Menyorot Peran BUMN


kalau laba (BUMN) HARUS bayar pajak.
 
Kalau CUKAI, laba atau rugi perusahaannya, tetap harus bayar dulu, baru 
barangnya boleh dijual.
 

--- On Mon, 10/12/09, aulia_rezza  wrote:


From: aulia_rezza 
Subject: [Keuangan] Re: Menyorot Peran BUMN
To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com
Date: Monday, October 12, 2009, 8:10 PM


  




>Faisal Basri dalam peluncuran bukunya Lanskap Ekonomi Indonesia >menyebutkan 
>bahwa "kontribusi Dividen BUMN Lebih Kecil Dari Cukai 4 >Perusahaan Rokok". 
> 
> Ada yang bisa memberikan pendapat bagaimana seharusnya peran BUMN di negeri 
> ini sehingga kontribusinya makin ditingkatkan? Apakah berarti fungsi 
> sosialnya ditinggalkan?
> 
> 

Pertanyaan terakhir itu yang bikin repot, imho. BUMN, sebagai BADAN USAHA, ya 
harusnya cari untung, segede-gedenya. Urusan sosial kan ada departemen sosial. 

salam,
Alief

















      

[Non-text portions of this message have been removed]




[Non-text portions of this message have been removed]





=
Blog resmi AKI, dengan alamat www.ahlikeuangan-indonesia.com 
-
Facebook AKI, untuk mengenal member lain lebih personal, silahkan join 
http://www.facebook.com/group.php?gid=6247303045
-
Arsip Milis AKI online, demi kenyamanan Anda semua
http://www.mail-archive.com/ahlikeuangan-indonesia@yahoogroups.com
=
Perhatian :
- Untuk kenyamanan bersama, dalam hal me-reply posting, potong/edit ekor 
posting sebelumnya
- Diskusi yg baik adalah bila saling menghormati pendapat yang ada. Anggota 
yang melanggar tata tertib millis akan dikenakan sanksi tegas
- Saran, kritik dan tulisan untuk blog silahkan 
ahlikeuangan-indonesia-ow...@yahoogroups.comyahoo! Groups Links






  

[Non-text portions of this message have been removed]




[Non-text portions of this message have been removed]





=
Blog resmi AKI, dengan alamat www.ahlikeuangan-indonesia.com 
-
Facebook AKI, untuk mengenal member lain lebih personal, silahkan join 
http://www.facebook.com/group.php?gid=6247303045
-
Arsip Milis AKI online, demi kenyamanan Anda semua
http://www.mail-archive.com/ahlikeuangan-indonesia@yahoogroups.com
=
Perhatian :
- Untuk kenyamanan bersama, dalam hal me-reply posting, potong/edit ekor 
posting sebelumnya
- Diskusi yg baik adalah bila saling menghormati pendapat yang ada. Anggota 
yang melanggar tata tertib millis akan dikenakan sanksi tegas
- Saran, kritik dan tulisan untuk blog silahkan 
ahlikeuangan-indonesia-ow...@yahoogroups.comyahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/AhliKeuangan-Indonesia/

<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/AhliKeuangan-Indonesia/join
(Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
mailto:ahlikeuangan-indonesia-dig...@yahoogroups.com 
mailto:ahlikeuangan-indonesia-fullfeatu...@yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ahlikeuangan-indonesia-unsubscr...@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/

[Keuangan] OOT :Fw: MENANGKAN 10 BEASISWA MM di PPM SCHOOL OF MANAGEMENT

[madjmudin m]

menyela sedikit diskusi di milist yg selalu ramai..he.he.he...( LANJUTKAN !!!)

--- On Mon, 12/10/09, mm-...@stm.ppm-manajemen.ac.id 
 wrote:

From: mm-...@stm.ppm-manajemen.ac.id 
Subject: MENANGKAN 10 BEASISWA MM di PPM SCHOOL OF MANAGEMENT
To: "maj_mu...@yahoo.co.uk" 
Date: Monday, 12 October, 2009, 5:44 PM




 
 

Yth

 

 

 

 

 

 







   

Yth. Bapak/Ibu,  

   

Kami mohon bantuannya untuk menyebarkan info kompetisi The future
Leaders ke 2 memperebutkan 10 beasiswa S2 dari PPM School of Management,
sehingga kesempatan ini bisa digunakan sebaik mungkin untuk mereka yang
membutuhkan.  

Terimakasih atas kebaikan Bapak/Ibu.



Salam, 

Panitia TFL-2 

 Maria Nainggolan  

   

   

   

   

   

MENANGKAN 10 BEASI SW A
MM di PPM SCHOOL OF MANAGEMENET 

   

PPM School 
of Management kembali menyelenggarakan “The Future Leaders seri 2”,
sebuah program pencarian talent untuk menjadi pemimpin masa depan di bidang
manajemen bisnis di Indonesia .
 

   

TFL 2 merupakan suatu kompetisi
untuk memperebutkan 10 beasiswa  Prof. Dr. A.M. Kadarman
untuk mengikuti program MM Reguler Wijawiyata Manajemen di PPM School of
Management.  

   

Melalui program ini,
 PPM School 
of Management  hendak mewujudkan pembangunan bangsa melalui  lebih
banyak anak-anak Indonesia 
yang dapat menikmati pendidikan yang lebih baik.  

   

A.
Persyaratan Peserta: 

   

1.Lulus S1 dari perguruan tinggi di seluruh
Indonesia. 

2.IPK minimal 3.00 dari skala 4,00. 

3.Usia maksimal 26 tahun 

4.Memenuhi persyaratan administrasi: 

   

a
Melengkapi formulir data calon peserta (download : 
http://www.ppm-manajemen.ac.id/data/stm/application_form_TFL.pdf)
 

a Menyertakan
dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai data pendukung 

a Copy ijasah dan transkrip yang telah dilegalisir,
atau surat 
keterangan lulus dan transkrip terakhir bagi yang belum diwisuda. 

a
Copy dokumen-dokumen penunjukkan sebagai pengurus atau anggota dari suatu
organisasi atau kepanitiaan, 

a Copy dokumen-dokumen
penghargaan atas prestasi tertentu, 

a Dokumen hasil test bahasa
Inggris atau setara TOEFL 450 

a Foto seluruh badan ukuran
postcard 

a Menyertakan surat 
rekomendasi dari Pimpinan Perguruan Tinggi atau Dosen Pembimbing dengan
menggunakan format yang sudah ditentukan (download : 
http://www.ppm-manajemen.ac.id/data/stm/surat_rekomendasi_TFL.pdf). 

a Menyerahkan karangan ringkas, (1 ½ spasi, dua
halaman A4) , dengan mengacu pada kelima pertanyaan berikut. 

   


 Pilih
 satu situasi yang baru terjadi dimana Anda berperan sebagai pemimpin.
 Gambarkan situasi tersebut secara ringkas dan jelas, gambarkan peran
 kepemimpinan Anda pada situasi tersebut, dan jelaskan bagaimana
 efektivitas kepemimpinan Anda serta perubahan apa yang terjadi pada masa
 itu atau setelahnya.  


   


 Ceritakan
 tiga prestasi sangat penting yang telah Anda capai dalam hidup dan
 jelaskan mengapa Anda melihat prestasi tersebut sebagai sesuatu yang
 sangat penting.  


   


 Gambarkan
 satu kekecewaan atau kegagalan yang pernah Anda alami. Bagaimana Anda
 menangani situasi tersebut dan apa yang dapat Anda pelajari darinya?  


   


 Apa
 yang menjadi rencana karir Anda di masa depan dan mengapa demikian? 


   


 Apakah
 ada informasi lainnya yang menurut Anda akan bermanfaat bagi Panitia
 “The Future Leaders 2” dalam mengenal dan mempertimbangkan
 Anda untuk menjadi salah satu peserta PPM “The Future Leader”?
  


   

   

   

   

B. Tahapan Seleksi  

   

Tahap
1.  

Calon peserta diminta mengirimkan seluruh
persyaratan pada butir A1 (persyaratan peserta) ke alamat berikut: (amplop
tertutup) 

   

Panitia “The Future Leaders
2” 

PPM School of
Management 

Jl. Menteng Raya No. 9 

Jakarta 10340 

   

Berkas pendaftaran harus sudah
diterima panitia paling lambat tanggal 30 Oktober 2009 (cap pos). 

   

Tahap
2.  

~ Peserta yang lolos seleksi I administrasi akan
diumumkan di website PPM (link website) pada tanggal 9 November 2009, pk 16.00
wib. Peserta yang lolos akan diminta mendownload 3 lampiran (1) surat
konfirmasi, (2) term and condition, dan (3) soal kasus manajemen untuk
penyeleksian masuk ke 30 besar. 

   

~ Peserta diminta mengirimkan kembali ke 3 lampiran
tersebut sesuai dengan petunjuk yang diminta  melalui email paling lambat
tanggal 11
November 2009, pk 16.00 wib. 

   

Tahap 3.  

Panitia akan mengumumkan 30 finalis
yang ikut kedalam kompetisi The Future Leaders 2 pada  tanggal 16 November 
2009, pk 16.00
wib melalui website PPM (www.ppm-manajemen.ac.id)  

   

Ke -30 peserta yang lolos akan
dikirimkan surat 
panggilan untuk mengikuti Program ”The Future Leaders 2”. 

   

Tahap 4.  

Finalis 30 orang akan diundang
untuk mengikuti kompetisi TFL 2  di Jakarta selama satu minggu 7 – 12 Desember
2009.  Panitia menangung biaya transportasi  dan
akomodasi untuk peserta dari luar jabodetabek.  

   

Informasi lengkap seputar
pelaksanaan kompetisi akan diumumkan terpisah pada tanggal  9 Nov

Re: [Keuangan] Re: Menyorot Peran BUMN

[devry bonte]

 
 
PPN juga ngak bisa diperbandingkan sebab merupakan pajak pertambahan nilai yang 
dibayar oleh konsumen (pemakai/rakyat) yang dipungut oleh perusahaan untuk 
dibayarkan ke kas negara.
 
Demikian juga cukai, sebab cukai adalah  pungutan negara yang dikenakan 
terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu 
yang ditetapkan dalam undang-undang.
 
Artinya Perusahaan Rokok lebih bisa diandalkan dalam menyetor ke kas negara.
 
Mengapa deviden BUMN kecil ? Tanyalah kepada yang mengurusnya.
 
Pendapat saja ya, Jangan dihakimi.
 
Salam damai,
 

--- On Mon, 10/12/09, fitriya...@ahlikeuangan-indonesia.com 
 wrote:


From: fitriya...@ahlikeuangan-indonesia.com 

Subject: Re: [Keuangan] Re: Menyorot Peran BUMN
To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com
Date: Monday, October 12, 2009, 10:24 PM


Mmhh.. PPN yang dipungut oleh BUMN dihitung gak? Soale gak apple to apple kalo 
bandingin cukai sama dividen.

Yang satu adalah pungutan (oke ditalangin dulu), yang satu lagi adalah 
pembagian keuntungan.

Salam

Ryan

Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!

-Original Message-
From: devry bonte 
Date: Mon, 12 Oct 2009 08:13:28 
To: 
Subject: Re: [Keuangan] Re: Menyorot Peran BUMN


kalau laba (BUMN) HARUS bayar pajak.
 
Kalau CUKAI, laba atau rugi perusahaannya, tetap harus bayar dulu, baru 
barangnya boleh dijual.
 

--- On Mon, 10/12/09, aulia_rezza  wrote:


From: aulia_rezza 
Subject: [Keuangan] Re: Menyorot Peran BUMN
To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com
Date: Monday, October 12, 2009, 8:10 PM


  




>Faisal Basri dalam peluncuran bukunya Lanskap Ekonomi Indonesia >menyebutkan 
>bahwa "kontribusi Dividen BUMN Lebih Kecil Dari Cukai 4 >Perusahaan Rokok". 
> 
> Ada yang bisa memberikan pendapat bagaimana seharusnya peran BUMN di negeri 
> ini sehingga kontribusinya makin ditingkatkan? Apakah berarti fungsi 
> sosialnya ditinggalkan?
> 
> 

Pertanyaan terakhir itu yang bikin repot, imho. BUMN, sebagai BADAN USAHA, ya 
harusnya cari untung, segede-gedenya. Urusan sosial kan ada departemen sosial. 

salam,
Alief

















      

[Non-text portions of this message have been removed]




[Non-text portions of this message have been removed]





=
Blog resmi AKI, dengan alamat www.ahlikeuangan-indonesia.com 
-
Facebook AKI, untuk mengenal member lain lebih personal, silahkan join 
http://www.facebook.com/group.php?gid=6247303045
-
Arsip Milis AKI online, demi kenyamanan Anda semua
http://www.mail-archive.com/ahlikeuangan-indonesia@yahoogroups.com
=
Perhatian :
- Untuk kenyamanan bersama, dalam hal me-reply posting, potong/edit ekor 
posting sebelumnya
- Diskusi yg baik adalah bila saling menghormati pendapat yang ada. Anggota 
yang melanggar tata tertib millis akan dikenakan sanksi tegas
- Saran, kritik dan tulisan untuk blog silahkan 
ahlikeuangan-indonesia-ow...@yahoogroups.comyahoo! Groups Links






  

[Non-text portions of this message have been removed]

Re: [Keuangan] Re: Menyorot Peran BUMN

[fitriyanto]

Mmhh.. PPN yang dipungut oleh BUMN dihitung gak? Soale gak apple to apple kalo 
bandingin cukai sama dividen.

Yang satu adalah pungutan (oke ditalangin dulu), yang satu lagi adalah 
pembagian keuntungan.

Salam

Ryan

Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!

-Original Message-
From: devry bonte 
Date: Mon, 12 Oct 2009 08:13:28 
To: 
Subject: Re: [Keuangan] Re: Menyorot Peran BUMN


kalau laba (BUMN) HARUS bayar pajak.
 
Kalau CUKAI, laba atau rugi perusahaannya, tetap harus bayar dulu, baru 
barangnya boleh dijual.
 

--- On Mon, 10/12/09, aulia_rezza  wrote:


From: aulia_rezza 
Subject: [Keuangan] Re: Menyorot Peran BUMN
To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com
Date: Monday, October 12, 2009, 8:10 PM


  




>Faisal Basri dalam peluncuran bukunya Lanskap Ekonomi Indonesia >menyebutkan 
>bahwa "kontribusi Dividen BUMN Lebih Kecil Dari Cukai 4 >Perusahaan Rokok". 
> 
> Ada yang bisa memberikan pendapat bagaimana seharusnya peran BUMN di negeri 
> ini sehingga kontribusinya makin ditingkatkan? Apakah berarti fungsi 
> sosialnya ditinggalkan?
> 
> 

Pertanyaan terakhir itu yang bikin repot, imho. BUMN, sebagai BADAN USAHA, ya 
harusnya cari untung, segede-gedenya. Urusan sosial kan ada departemen sosial. 

salam,
Alief

















  

[Non-text portions of this message have been removed]




[Non-text portions of this message have been removed]





=
Blog resmi AKI, dengan alamat www.ahlikeuangan-indonesia.com 
-
Facebook AKI, untuk mengenal member lain lebih personal, silahkan join 
http://www.facebook.com/group.php?gid=6247303045
-
Arsip Milis AKI online, demi kenyamanan Anda semua
http://www.mail-archive.com/ahlikeuangan-indonesia@yahoogroups.com
=
Perhatian :
- Untuk kenyamanan bersama, dalam hal me-reply posting, potong/edit ekor 
posting sebelumnya
- Diskusi yg baik adalah bila saling menghormati pendapat yang ada. Anggota 
yang melanggar tata tertib millis akan dikenakan sanksi tegas
- Saran, kritik dan tulisan untuk blog silahkan 
ahlikeuangan-indonesia-ow...@yahoogroups.comyahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/AhliKeuangan-Indonesia/

<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/AhliKeuangan-Indonesia/join
(Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
mailto:ahlikeuangan-indonesia-dig...@yahoogroups.com 
mailto:ahlikeuangan-indonesia-fullfeatu...@yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ahlikeuangan-indonesia-unsubscr...@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/

Re: [Keuangan] Re: Menyorot Peran BUMN

[devry bonte]

kalau laba (BUMN) HARUS bayar pajak.
 
Kalau CUKAI, laba atau rugi perusahaannya, tetap harus bayar dulu, baru 
barangnya boleh dijual.
 

--- On Mon, 10/12/09, aulia_rezza  wrote:


From: aulia_rezza 
Subject: [Keuangan] Re: Menyorot Peran BUMN
To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com
Date: Monday, October 12, 2009, 8:10 PM


  




>Faisal Basri dalam peluncuran bukunya Lanskap Ekonomi Indonesia >menyebutkan 
>bahwa "kontribusi Dividen BUMN Lebih Kecil Dari Cukai 4 >Perusahaan Rokok". 
> 
> Ada yang bisa memberikan pendapat bagaimana seharusnya peran BUMN di negeri 
> ini sehingga kontribusinya makin ditingkatkan? Apakah berarti fungsi 
> sosialnya ditinggalkan?
> 
> 

Pertanyaan terakhir itu yang bikin repot, imho. BUMN, sebagai BADAN USAHA, ya 
harusnya cari untung, segede-gedenya. Urusan sosial kan ada departemen sosial. 

salam,
Alief

















  

[Non-text portions of this message have been removed]

Re: [Keuangan] Bagian 2 Koperasi Sebagai Strategi Pengembangan EKonomi Pancasila

[gautama seti]

maapkan ternyata kumpulan koran saya udah diloakin kwkwkk.. saya kan juga
kapitalis hehehe..

tapi ada sedikit referensi tentang kondisi fonterra
http://www.foodprocessing-technology.com/projects/fonterra_milk/
"Fonterra Cooperative Group is New Zealand's largest company by turnover and
is owned by around 11,000 farmers throughout New Zealand. It is the
sixth-largest dairy company in the world, processing about 70 million litres
of milk a day and handling over a third of all international dairy trade."

seingat saya sih koran kompas bulan oktober, tapi saya lacak kok beberapa
referensi bilang bulan maret 2009, saya runut lewat website
cetak.kompas.comtidak ketemu. maapkan saya bacanya sekilas aja
soalnya.. yang jelas di
artikel itu ada foto mesin pemerah susu yang jalan otomatis mirip eskalator.
keren dah pokoknya.. yang keren lagi baca lanjutannya klo ternyata fonterra
itu koperasi susu.

mungkin pelacakan via google dapat menghasilkan referensi lebih baik lagi,
selamat mencoba saja

Pada 12 Oktober 2009 15:32, Poltak Hotradero  menulis:

>
>
> At 03:18 PM 10/12/2009, you wrote:
> >
> >maap ikutan nimbrung, beberapa hari lalu sih baca soal koperasi susu new
> >zealand yang ternyata menguasai pasar susu dunia, mungkin new zealand
> contoh
> >koperasi yang dibutuhkan
>
> Boleh dibagi sumber-nya mas?
>
>  
>



-- 
=
Gautama Seti
Financial Advisor
http://www.facebook.com/mas.gaut


[Non-text portions of this message have been removed]

Re: [Keuangan] Kredit Tanpa Agunan

[Jemitra Tjahjono]

 Jemitra



> Saya sering lihat iklan di koran yang berbunyi : Bila Anda punya masalah
> dengan pembayaran  Kartu kredit /  KTA silakan menghubungi kami, legal"


Saya pikir, daripada penasaran  coba telepon langsung saja. 
Yang saya tahu :
Bank hanya akan menjual kepada pihak ketiga (debt collector), apabila kredit 
yang macat tersebut sudah dapat penggantian dari asuransi. Penggantian dari 
Asuransi hanya sebesar pokok yang tertunggak. Kemudian Asuransi akan menjual 
kredit tersebut ke Debt Kolektor sebagai bagian dari recovery menurunkan claim 
ratio.
Apabila tidak ada, maka Bank hanya akan membayar komisi ke debt collector untuk 
menagih dan sita jaminan.  
Kalau memang bapak punya hutang dan bermasalah, ya sudah minta saja 
restrukturisasi hutangnya.  Tinggal pinter-pinter nego deh. 
Bank sendiri juga repot kok kalau pinjamannyaada yang  macet, karena bank harus 
membentuk provisi atas pinjaman yang macet tersebut. 

Data SID di Bank Indonesia hanya akan dihapus apabila sudah ada penyelesaian 
pembayaran, entah dari Asuransi atau lego jaminan. 
Bank mengenal penghapusan : Hapus Buku dan Hapus Tagih. Selama cuma hapus buku, 
pasti masih akan ditagih. 


Connect with others.
Dalam .

   


  

[Non-text portions of this message have been removed]

Re: [Keuangan] Kredit Tanpa Agunan

[Muh. Nurul Falah]

Rekans, ada yang bisa bantu kasih pencerahan atas pertanyaan di bawah ini ?
Biar nggak penasaran aja nich ..

Pada 9 Oktober 2009 16:14, Muh. Nurul Falah  menulis:

> Saya sering lihat iklan di koran yang berbunyi : Bila Anda punya masalah
> dengan pembayaran  Kartu kredit /  KTA silakan menghubungi kami, legal"
>
> Barangkali ada diantara teman yang punya pengalaman or mungkin ada  orang
> dalam :
>
>1. Apakah maksud iklan tersebut mereka menawarkan penghausan hutang
>atau kita boleh membayar sejumlah persentase tertentu ke bank atau
>bagaimana.
>2. Kemudian sisanya apakah berarti hutang kita di-write off ?
>3. Kenapa mereka bilang legal ?
>4. Bagaimana dengan nama kita didatabase BI, apakah dianggap lunas atau
>dianggap macet ?
>5. Mungkinkah ada permasalahan dikemudian hari, misalnya hutang yang
>semula kita duga dianggap lunas ternyata beberapa waktu kemudian ditagih
>lagi, siapa tahu kredit yg semula macet dijual kembali ke debt collector 
> :-(
>
> Mohon pencerahan rekan-rekan.
>
> PS : Saya tidak bermaksud pengen melakukannya lho .. bagi saya, hutang
> adalah hutang yang harus dibayar, kecuali kalo mereka ikhlas, he..he..
>
> Thanks,
>
> Pada 9 Oktober 2009 16:01, Oka Widana  menulis:
>
>
>>
>>
>> Yah ini memang harus ditertibkan. Saya sendiri ngak terlalu ngerti
>> bagaimana cara kawan2 dari consumer banking berjualan. Tapi bocornya data
>> (nama dan
>> nomor telpon) bisa datang dari mana saja. Kalo tka salah ingat, dari dulu,
>> sales kartu kredit sudha di outsource. Mungkin saja, data bisa bocor
>> disini,
>> mengingat perusahaan outsource juga memegang data kan?
>>
>> Kemudian ketika teleselling mulai marak, data-data ini diberjual belikan
>> diantara para outsourcing coy ini. Banking pada dasarnya hanya menerima
>> aplikasi kredit (Kartu kredit atau KTA saja), sedangkan data tidak
>> disediakan pihak banking.
>>
>> Mengani resiko, ya emang resikonya besar sekali. Makanya bank juga
>> mengenakan risk premium yg tinggi banget. bayangkan bunga commercial
>> barangkali sekarang sudah 12-13%? Sedangkan bunga KTA masih dilevel
>> 30-36%..mitigasinya? selain mengenakan risk premium yang tinggi..
>> Sekarang BI telah membuat sistem informasi, dimana semua data nama, jenis
>> facility, collectability kredit, termasuk KK dan KTA. Seluruh bank punya
>> akses kesini. Jadi kalo ada nasabah yang macet disuatu tempat, selama dia
>> masih menggunakan nama atau NPWP, atau tanggal lahir atau alamat yang
>> sama,
>> maka dia ngak akan bisa mengambil kredit di bank lain. Bank akan mengecek
>> ke
>> sistem ini sebelum dia menyetujui kredit yg diajukan.
>>
>> Bahkan beberapa bank menggunakan data yang sama untuk menilai kredibilitas
>> pengurus nasabah perusahaan. Jadi kalo Anda pengurus perusahaan, yang
>> kemungkin akan atau sudah mengajukan kredit, hati2 dengan KK atau KTA yang
>> barangkali Anda punya.
>>
>> Jadi dengan berjalannya waktu, yes akan timbul NPL dibank, yang dicover
>> dengan risk premium. Namun arahnya jelas, bahwa yg bisa mengajukan kredit
>> KK
>> atau KTA, bahkan jenis kredit lainnya, hanya orang2 yang baik2 saja.
>>
>> Oka
>>
>>
>>   Recent Activity
>>
>>-  1
>>New 
>> Members
>>
>> Visit Your Group
>> 
>>   Ads on Yahoo!
>>
>> Learn more 
>> now.
>>
>> Reach customers
>>
>> searching for you.
>>  Y! Messenger
>>
>> Want a quick 
>> chat?
>>
>> Chat over IM with
>>
>> group members.
>>  Weight Management Group
>>
>> on Yahoo! 
>> Groups
>>
>> Join the challenge
>>
>> and lose weight.
>> .
>>
>> 
>>
>
>


[Non-text portions of this message have been removed]

[Keuangan] Re: Menyorot Peran BUMN

[aulia_rezza]

>Faisal Basri dalam peluncuran bukunya Lanskap Ekonomi Indonesia >menyebutkan 
>bahwa "kontribusi Dividen BUMN Lebih Kecil Dari Cukai 4 >Perusahaan Rokok". 
> 
> Ada yang bisa memberikan pendapat bagaimana seharusnya peran BUMN di negeri 
> ini  sehingga kontribusinya makin ditingkatkan? Apakah berarti fungsi 
> sosialnya ditinggalkan?
> 
> 

Pertanyaan terakhir itu yang bikin repot, imho. BUMN, sebagai BADAN USAHA, ya 
harusnya cari untung, segede-gedenya. Urusan sosial kan ada departemen sosial. 

salam,
Alief

Re: [Keuangan] Menyorot Peran BUMN

[winarto sugondo]

Saya ngga tau sih mana yang benar, BUMN mana yang masih BUMN murni yach?

2009/10/12 herisetiono004 

>
>
> Dari kemarin kemarin kok diskusinya hanya seputaran Koperasi dan Swasta
> baik ditinjau dari ekonomi Kapitalisme, Pancasila hingga Syariah, padahal di
> Indonesia adalagi nih pelaku Bisnis yang tak kalah pentingnya yaitu BUMN.
> Faisal Basri dalam peluncuran bukunya Lanskap Ekonomi Indonesia menyebutkan
> bahwa "kontribusi Dividen BUMN Lebih Kecil Dari Cukai 4 Perusahaan Rokok".
>
> Ada yang bisa memberikan pendapat bagaimana seharusnya peran BUMN di negeri
> ini sehingga kontribusinya makin ditingkatkan? Apakah berarti fungsi
> sosialnya ditinggalkan?
>
> Regards,
>
> Heri S
>
>  
>


[Non-text portions of this message have been removed]

[Keuangan] Menyorot Peran BUMN

[herisetiono004]

Dari kemarin kemarin kok diskusinya hanya seputaran Koperasi dan Swasta  baik 
ditinjau dari ekonomi Kapitalisme, Pancasila hingga Syariah, padahal di 
Indonesia adalagi nih pelaku Bisnis yang tak kalah pentingnya yaitu BUMN. 
Faisal Basri dalam peluncuran bukunya Lanskap Ekonomi Indonesia menyebutkan 
bahwa "kontribusi Dividen BUMN Lebih Kecil Dari Cukai 4 Perusahaan Rokok". 

Ada yang bisa memberikan pendapat bagaimana seharusnya peran BUMN di negeri ini 
 sehingga kontribusinya makin ditingkatkan? Apakah berarti fungsi sosialnya 
ditinggalkan?



Regards,


Heri S

Re: [Keuangan] Bagian 2 Koperasi Sebagai Strategi Pengembangan EKonomi Pancasila

[Poltak Hotradero]

At 03:49 PM 10/12/2009, you wrote:
>--- In 
>AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com,
> 
>Poltak Hotradero  wrote:
> > Apa iya birokrasi itu adalah ciri dan komponen
> > kapitalisme? Jauh. > Kapitalisme, apalagi kapitalisme liberal 
> - justru mengisyaratkan > birokrasi yang seminimal mungkin. > Andai 
> Ekonomi Pancasila ternyata mendorong birokrasi menjadi tambah
> > besar -- maka bisa diramalkan nasibnya akan seperti apa
> > > Seperti Uni Soviet.
> >
>
>Jangan berandai andai dong Mas.
>Mari kita lihat butir butir pengamalan Pancasila terutama sila ke 
>lima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
>
>(3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
>(7) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat 
>pemborosan dan gaya hidup mewah.
>(8) Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau 
>merugikan kepentingan umum.
>(9) Suka bekerja keras
>
>Koperasi sebagai badan usaha yang ideal dengan dilandasi semangat 
>Pancasila, jelas akan membuat Indonesia menjadi negara yang powerfull.


Mbak,
Pertanyaan saya adalah:

1. Siapa yang mengawasi keseimbangan hak dan kewajiban itu?
2. Siapa yang mengawasi penggunaan atas hal-hal yang bersifat 
pemborosan itu?  Boros ukuran siapa?
3. Siapa yang mengawasi kepentingan umum itu?  Yang dianggap umum itu 
sampai semana?
4. Siapa yang mengawasi kerja seseorang sehingga bisa digolongkan 
kerja keras atau tidak keras?

(lalu ukurannya kerja keras itu apa?  jam kerja?  seberapa liter 
keringat yang dicurahkan?  seberapa besar berat badan berkurang?)

Lantas siapa yang harus mengawasi para pengawas itu???
Siapa pula yang harus mengawasi orang yang menjadi pengawas atas para 
pengawas???


Andai tiap 1 penduduk harus ada 1 pengawas -- maka sistem ini 
berarti membutuhkan 24 ribu orang birokrat.  Itu sebenarnya bukan 
masalah yang penting.

Tapi bisa anda bayangkan 1 orang mengawasi 10 ribu orang - seperti 
apa kualitas (atau beban) kerjanya...

Karena dalam sehari hanya ada 86 ribu detik.  Berarti sang pengawas 
itu mengalokasikan waktu sekitar DELAPAN DETIK untuk tiap orang tiap 
hari.  Padahal sang pengawas pun harus makan, tidur, kencing dan 
berak.  Berarti jatah waktu untuk mengawasi tiap orang menjadi 
berkurang.   (Ini juga belum memperhtungkan bahwa sang pengawas bisa 
capek dan sakit).

Dan apa artinya waktu 8 detik itu - kalau orang yang diawasi ternyata 
bisa pura-pura kerja hanya dalam waktu 8 detik saat diawasi (dan 
sisanya dihabiskan untuk leyeh-leyeh...).  Kalau hanya 8 detik per 
hari -- orang bisa sangat "Pancasilais" lho  nggak tau deh 
sisanya bagaimana.

Konsekuensi lainnya:

Bahwa semua sistem Ekonomi Pancasila itu akan berhasil kalau tidak 
diperlukan pengawas (berarti birokrat atau pengawasnya berjumlah NOL).

Apakah sistem bisa berjalan?  Tentu saja bisa!  Tetapi ini berarti 
tiap orang punya kesadaran 100% akan penghayatan dan pengamalan 
Pancasila.   Dan mereka itu semuanya 100% PANCASILAIS...!!  100% Murni.  Tulen!

Hebat kan!

Masalahnya adalah:  Bisa nggak kita membuat 240 JUTA ORANG Indonesia 
semuanya menjadi Pancasilais???  (Dalam semalam?  Dalam 
sebulan?  Dalam setahun?  Dalam sepuluh tahun?  Dalam seabad?  Apa 
masih kurang kita belajar P-4 selama 30 TAHUN LEBIH dan ternyata 
hasilnya masih sebagai salah satu bangsa paling korup sedunia?  Kita 
ini bicara realita atau utopia?)

Atau mereka itu (manusia-manusia Indonesia) pada dasarnya adalah manusia biasa?

Nah, kalau 240 Juta orang Indonesia adalah manusia biasa -- gimana 
caranya menjalankan ekonomi Pancasila?  Pakai birokrat?  8 Detik sehari???


>Sudah waktunya ekonomi yang berkiblat dari negara negara Barat yang 
>terbukti gagal diterapkan di negeri ini diganti dengan ekonomi yang 
>berlandaskan dan disemangati Pancasila yang merupakan warisan luhur 
>budaya tanah air ini.


SETUJU!  (kalau ternyata semangat saja sudah sudah cukup.)
TIDAK SETUJU!  (kalau ternyata kita berhadapan dengan manusia biasa).


NB:
saya sih berpendapat pake otak masih lebih penting daripada 
semangat.  Sudah terlalu banyak contoh orang nggak pake otak tapi 
semangatnya nauzubillah...  Dan mereka nggak bisa nyampe apa-apa...

Re: [Keuangan] Bagian 2 Koperasi Sebagai Strategi Pengembangan EKonomi Pancasila

[oka]

Ini kita nulis Koperasi, sebenarnya ngerti ngak karakteristik koperasi. 
Keunggulannya, kelemahannya, sehingga koperasi sempat dibilang sebagai Soko 
Guru Ekonomi.

Mendingan itu dulu kali yg dikupas...baru kita lihat apakah compatibilitasnya 
against ekonomi liberalbandingkan dg bentuk usaha PT, Firma, CV dll

Oka
Powered by Telkomsel BlackBerry®

-Original Message-
From: "dyahanggitasari" 
Date: Mon, 12 Oct 2009 08:59:46 
To: 
Subject: Re: [Keuangan] Bagian 2 Koperasi Sebagai Strategi Pengembangan EKonomi 
Pancasila


Ini karena kiblat ekonomi kita selalu berpaling ke negara negara Barat. Coba 
pemerintah merumuskan rancang bangun ekonomi berlandaskan Pancasila dengan 
melibatkan pakar pakar ekonomi Pancasila dan ahli Koperasi maka akan kita 
peroleh suatu bangun yang lebih detail karena akan melibatkan ahli ahli dari 
berbagai sektor. Kemakmuran yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat 
Indonesia tentu akan bisa tercapai. 



--- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, Wong Cilik  
wrote:
>
> Ini masalah koperasi dan bentuk implementasinya dalam sistem ekonomi sering
> sekali muncul yah...  padahal kalau di coba cari karakteristik khususnya dan
> efeknya dalam masalah ilmu ekonominya jadi susah keluar detilnya...
> 
> 2009/10/12 dyahanggitasari 
> 
> >
> >
> >  Koperasi sebagai badan usaha yang ideal dengan dilandasi semangat
> > Pancasila, jelas akan membuat Indonesia menjadi negara yang powerfull.
> > Sudah waktunya ekonomi yang berkiblat dari negara negara Barat yang
> > terbukti gagal diterapkan di negeri  ini diganti dengan ekonomi yang
> > berlandaskan dan disemangati Pancasila yang merupakan warisan luhur budaya
> > tanah air ini.
> >
> >
> >
> > 
> >
> > =
> > Blog resmi AKI, dengan alamat www.ahlikeuangan-indonesia.com
> > -
> > Facebook AKI, untuk mengenal member lain lebih personal, silahkan join
> > http://www.facebook.com/group.php?gid=6247303045
> > -
> > Arsip Milis AKI online, demi kenyamanan Anda semua
> > http://www.mail-archive.com/ahlikeuangan-indonesia@yahoogroups.com
> > =
> > Perhatian :
> > - Untuk kenyamanan bersama, dalam hal me-reply posting, potong/edit ekor
> > posting sebelumnya
> > - Diskusi yg baik adalah bila saling menghormati pendapat yang ada. Anggota
> > yang melanggar tata tertib millis akan dikenakan sanksi tegas
> > - Saran, kritik dan tulisan untuk blog silahkan
> > ahlikeuangan-indonesia-ow...@...! Groups Links
> >
> >
> >
> >
> 
> 
> [Non-text portions of this message have been removed]
>





[Non-text portions of this message have been removed]





=
Blog resmi AKI, dengan alamat www.ahlikeuangan-indonesia.com 
-
Facebook AKI, untuk mengenal member lain lebih personal, silahkan join 
http://www.facebook.com/group.php?gid=6247303045
-
Arsip Milis AKI online, demi kenyamanan Anda semua
http://www.mail-archive.com/ahlikeuangan-indonesia@yahoogroups.com
=
Perhatian :
- Untuk kenyamanan bersama, dalam hal me-reply posting, potong/edit ekor 
posting sebelumnya
- Diskusi yg baik adalah bila saling menghormati pendapat yang ada. Anggota 
yang melanggar tata tertib millis akan dikenakan sanksi tegas
- Saran, kritik dan tulisan untuk blog silahkan 
ahlikeuangan-indonesia-ow...@yahoogroups.comyahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/AhliKeuangan-Indonesia/

<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/AhliKeuangan-Indonesia/join
(Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
mailto:ahlikeuangan-indonesia-dig...@yahoogroups.com 
mailto:ahlikeuangan-indonesia-fullfeatu...@yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
ahlikeuangan-indonesia-unsubscr...@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/

Re: [Keuangan] Bagian 2 Koperasi Sebagai Strategi Pengembangan EKonomi Pancasila

[Wong Cilik]

Yang kita sebut sebagai kiblat ekonomi negara barat ini sebenarnya punya
filosofi yang bisa mengkritisi dirinya sendiri. Artinya yang disebut ekonom
di barat ini seringkali "bunuh-bunuhan" antar mereka sendiri dari segi
logika dan integritas asumsi atau modelnya. Mereka mencoba untuk melepaskan
diri dari ekonomi ideologi, yang akibatnya mereka berupaya juga melepaskan
diri dari jargon sistem ekonomi mereka adalah sistem "kapitalistik" yang
kesannya ideologis.

Seperti yang disebut ilmuwan, yang bisa diukur akan mudah dimengerti.
Tentang moralitas dan hal-hal lainnya yang sulit diukur memang agak
terbengkalai dari segi ilmu-nya. Tapi ini tidak berarti apa yang telah
berhasil mereka ukur atau modelkan adalah salah seratus persen.

Sama seperti ilmuwan fisika mengukur dan menguji hukum newtown misalnya,
bila bekerja di negara A mustinya bekerja juga di negara B. Ekonomi yang
mencoba mencari prinsip universal ini perlu dirangkul. Bila tidak
berhasil/hasilnya beda, dicari perbedaannya karena apa dan ilmunya bisa
diperbaiki.

2009/10/12 dyahanggitasari 

>
> Ini karena kiblat ekonomi kita selalu berpaling ke negara negara Barat.
> Coba pemerintah merumuskan rancang bangun ekonomi berlandaskan Pancasila
> dengan melibatkan pakar pakar ekonomi Pancasila dan ahli Koperasi maka akan
> kita peroleh suatu bangun yang lebih detail karena akan melibatkan ahli ahli
> dari berbagai sektor. Kemakmuran yang adil dan merata bagi seluruh
> masyarakat Indonesia tentu akan bisa tercapai.
>


[Non-text portions of this message have been removed]

Re: [Keuangan] Bagian 2 Koperasi Sebagai Strategi Pengembangan EKonomi Pancasila

[dyahanggitasari]

Ini karena kiblat ekonomi kita selalu berpaling ke negara negara Barat. Coba 
pemerintah merumuskan rancang bangun ekonomi berlandaskan Pancasila dengan 
melibatkan pakar pakar ekonomi Pancasila dan ahli Koperasi maka akan kita 
peroleh suatu bangun yang lebih detail karena akan melibatkan ahli ahli dari 
berbagai sektor. Kemakmuran yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat 
Indonesia tentu akan bisa tercapai. 



--- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, Wong Cilik  
wrote:
>
> Ini masalah koperasi dan bentuk implementasinya dalam sistem ekonomi sering
> sekali muncul yah...  padahal kalau di coba cari karakteristik khususnya dan
> efeknya dalam masalah ilmu ekonominya jadi susah keluar detilnya...
> 
> 2009/10/12 dyahanggitasari 
> 
> >
> >
> >  Koperasi sebagai badan usaha yang ideal dengan dilandasi semangat
> > Pancasila, jelas akan membuat Indonesia menjadi negara yang powerfull.
> > Sudah waktunya ekonomi yang berkiblat dari negara negara Barat yang
> > terbukti gagal diterapkan di negeri  ini diganti dengan ekonomi yang
> > berlandaskan dan disemangati Pancasila yang merupakan warisan luhur budaya
> > tanah air ini.
> >
> >
> >
> > 
> >
> > =
> > Blog resmi AKI, dengan alamat www.ahlikeuangan-indonesia.com
> > -
> > Facebook AKI, untuk mengenal member lain lebih personal, silahkan join
> > http://www.facebook.com/group.php?gid=6247303045
> > -
> > Arsip Milis AKI online, demi kenyamanan Anda semua
> > http://www.mail-archive.com/ahlikeuangan-indonesia@yahoogroups.com
> > =
> > Perhatian :
> > - Untuk kenyamanan bersama, dalam hal me-reply posting, potong/edit ekor
> > posting sebelumnya
> > - Diskusi yg baik adalah bila saling menghormati pendapat yang ada. Anggota
> > yang melanggar tata tertib millis akan dikenakan sanksi tegas
> > - Saran, kritik dan tulisan untuk blog silahkan
> > ahlikeuangan-indonesia-ow...@...! Groups Links
> >
> >
> >
> >
> 
> 
> [Non-text portions of this message have been removed]
>

Re: [Keuangan] Bagian 2 Koperasi Sebagai Strategi Pengembangan EKonomi Pancasila

[Wong Cilik]

Ini masalah koperasi dan bentuk implementasinya dalam sistem ekonomi sering
sekali muncul yah...  padahal kalau di coba cari karakteristik khususnya dan
efeknya dalam masalah ilmu ekonominya jadi susah keluar detilnya...

2009/10/12 dyahanggitasari 

>
>
>  Koperasi sebagai badan usaha yang ideal dengan dilandasi semangat
> Pancasila, jelas akan membuat Indonesia menjadi negara yang powerfull.
> Sudah waktunya ekonomi yang berkiblat dari negara negara Barat yang
> terbukti gagal diterapkan di negeri  ini diganti dengan ekonomi yang
> berlandaskan dan disemangati Pancasila yang merupakan warisan luhur budaya
> tanah air ini.
>
>
>
> 
>
> =
> Blog resmi AKI, dengan alamat www.ahlikeuangan-indonesia.com
> -
> Facebook AKI, untuk mengenal member lain lebih personal, silahkan join
> http://www.facebook.com/group.php?gid=6247303045
> -
> Arsip Milis AKI online, demi kenyamanan Anda semua
> http://www.mail-archive.com/ahlikeuangan-indonesia@yahoogroups.com
> =
> Perhatian :
> - Untuk kenyamanan bersama, dalam hal me-reply posting, potong/edit ekor
> posting sebelumnya
> - Diskusi yg baik adalah bila saling menghormati pendapat yang ada. Anggota
> yang melanggar tata tertib millis akan dikenakan sanksi tegas
> - Saran, kritik dan tulisan untuk blog silahkan
> ahlikeuangan-indonesia-ow...@yahoogroups.comyahoo! Groups Links
>
>
>
>


[Non-text portions of this message have been removed]

Re: [Keuangan] Bagian 2 Koperasi Sebagai Strategi Pengembangan EKonomi Pancasila

[dyahanggitasari]

--- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, Poltak Hotradero  
wrote:
>  Apa iya birokrasi itu adalah ciri dan komponen 
> kapitalisme?  Jauh. > Kapitalisme, apalagi kapitalisme liberal - justru 
> mengisyaratkan > birokrasi yang seminimal mungkin. > Andai Ekonomi Pancasila 
> ternyata mendorong birokrasi menjadi tambah 
> besar -- maka bisa diramalkan nasibnya akan seperti apa
> > Seperti Uni Soviet.
>

Jangan berandai andai dong Mas.
Mari kita lihat butir butir pengamalan Pancasila terutama sila ke lima Keadilan 
Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

(3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
(7) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya 
hidup mewah.
(8) Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan 
kepentingan umum.
(9) Suka bekerja keras

Koperasi sebagai badan usaha yang ideal dengan dilandasi semangat Pancasila, 
jelas akan membuat Indonesia menjadi negara yang powerfull.
Sudah waktunya ekonomi yang berkiblat dari negara negara Barat yang terbukti 
gagal diterapkan di negeri  ini diganti dengan ekonomi yang berlandaskan dan 
disemangati Pancasila yang merupakan warisan luhur budaya tanah air ini. 

[Keuangan] Koperasi dan ekonomi liberal

[Poltak Hotradero]

Saya rasa ada misinterpretasi soal koperasi di sini.

Dalam pandangan saya yang sentris ekonomi liberal -- maka setiap 
orang bebas melakukan bisnis apapun.  Termasuk juga koperasi.  Lha, 
kalau saya mau bikin kongsi dengan teman sekantor untuk bikin 
perusahaan dagang - apakah itu bertentangan dengan prinsip ekonomi 
liberal...?  Tentu tidak.



TETAPI akan lain masalahnya kalau disebut bahwa seluruh struktur 
ekonomi harus dalam bentuk koperasi.  (Atau penjelasan yang sangat 
nggak jelas semisal:  "Koperasi adalah soko guru ekonomi nasional"...)

Ini berarti orang per orang (individu) nggak boleh bikin usaha.  Bisa 
saja dibikin manipulatif, tapi kan nggak lucu kalau suatu badan usaha 
dibilang jenisnya koperasi tetapi isinya cuman satu orang.  Akan absurd.

Ini juga berarti nggak boleh ada badan usaha berbentuk Firma.  Lha, 
tentu saja ini pun akan jadi absurd.  Bisa anda bayangkan apa jadinya 
kalau kantor hukum ataupun kantor akuntan bentuknya koperasi??

Atau anda bayangkan Dana Pensiun harus mengambil bentuk sebagai 
koperasi... (akan jadi absurd kan? karena pembayar dan penerima 
jasanya adalah orang yang berbeda).   Asuransi berbentuk koperasi - 
bisa anda bayangkan mahluknya seperti apa???

Re: [Keuangan] Bagian 2 Koperasi Sebagai Strategi Pengembangan EKonomi Pancasila

[Wong Cilik]

Setuju...  birokrasi bikin mumet. Koperasi identik dengan birokrasi...? Bisa
jadi dibikin birokratis dan sentralistis, tapi sih tdak harus selalu.

Power corrupts, absolute power corrupts absolutely kata bahasanya si kancil.

2009/10/12 Poltak Hotradero 

> At 02:54 PM 10/12/2009, you wrote:
> ...
>
>
> Sistem apapun pasti ambruk karena ongkos birokrasi.
>
> Dan hanya di sistem ekonomi liberal terdapat dorongan sangat kuat
> untuk membuat birokrasi semakin kecil.
> Pada ekonomi sentralistik lah terdapat dorongan kuat untuk membuat
> birokrasi semakin besar.
>
> Andai Ekonomi Pancasila ternyata mendorong birokrasi menjadi tambah
> besar -- maka bisa diramalkan nasibnya akan seperti apa
>
> Seperti Uni Soviet.
>


[Non-text portions of this message have been removed]

Re: [Keuangan] Bagian 2 Koperasi Sebagai Strategi Pengembangan EKonomi Pancasila

[Poltak Hotradero]

At 03:18 PM 10/12/2009, you wrote:
>
>maap ikutan nimbrung, beberapa hari lalu sih baca soal koperasi susu new
>zealand yang ternyata menguasai pasar susu dunia, mungkin new zealand contoh
>koperasi yang dibutuhkan


Boleh dibagi sumber-nya mas?

Re: [Keuangan] Bagian 2 Koperasi Sebagai Strategi Pengembangan EKonomi Pancasila

[Poltak Hotradero]

At 02:54 PM 10/12/2009, you wrote:
...
>Tersebut terakhir tampaknya memang benar, tapi untuk mempercepat 
>keluarnya surat izin yang dari instansi pemerintah, misalnya, memang 
>diperlukan uang sogok. Bila tidak, izin bisa dua-tiga tahun baru 
>keluar, atau tak akan pernah keluar sama sekali. Yang keterlaluan, 
>karena cemburu itu sebuah kantor koperasi swasta di Kota Nebit-Dag 
>dibakar. Karyawannya ditarik keluar dan dipukuli massa. Akhirnya, 
>Oktober 1989, kebebasan koperasi swasta dipangkas. Turun UU yang 
>memberi hak pegawai pemerintah mengatur harga- harga dagangan 
>koperasi. Gairah perestroika pun surut. Pengalaman itulah agaknya 
>yang membuat Gorbachev selalu ragu menerapkan ekonomi pasar 
>sepenuhnya. Berbagai konsep ekonomi pasar yang disusun oleh para 
>ahli akhirnya hanya disimpan. Shatalin, yang menyusun konsep "500 
>Hari Menuju Kapitalisme", atau Yavlinsky, yang menyusun "Rencana 
>Pembangunan Tujuh Tahun" bersama ekonom dari Harvard, A
>Kecewa, kecewa dengan Kapitalisme yang ternyata malah membuat runtuh 
>Uni Soviet. Kok kambing hitamnya malah koperasi. Jauuuh.


Anda tidak konsisten.

Dalam penjelasan anda sendiri, anda menyebutkan bahwa masalah 
birokrasi dan dipersulitnya surat izin yang membuat gerakan koperasi 
di Uni Soviet buyar.  Apa iya birokrasi itu adalah ciri dan komponen 
kapitalisme?  Jauh.

Kapitalisme, apalagi kapitalisme liberal - justru mengisyaratkan 
birokrasi yang seminimal mungkin.  Kenapa?  Karena birokrasi itu 
dibayar pakai pajak, dan pajak adalah komponen biaya yang membuat 
harga jual menjadi lebih mahal, tanpa memberi kontribusi yang sebanding.

Struktur negeri sentralistik bernama Uni Soviet lah yang membuat 
birokrasinya menjadi terlalu besar dan terlalu dalam.  Dan pendekatan 
sentralistik hanya akan membuat birokrasi menggelembung.

Sistem apapun pasti ambruk karena ongkos birokrasi.

Dan hanya di sistem ekonomi liberal terdapat dorongan sangat kuat 
untuk membuat birokrasi semakin kecil.
Pada ekonomi sentralistik lah terdapat dorongan kuat untuk membuat 
birokrasi semakin besar.

Andai Ekonomi Pancasila ternyata mendorong birokrasi menjadi tambah 
besar -- maka bisa diramalkan nasibnya akan seperti apa

Seperti Uni Soviet.

Re: [Keuangan] Bagian 2 Koperasi Sebagai Strategi Pengembangan EKonomi Pancasila

[gautama seti]

maap ikutan nimbrung, beberapa hari lalu sih baca soal koperasi susu new
zealand yang ternyata menguasai pasar susu dunia, mungkin new zealand contoh
koperasi yang dibutuhkan

Pada 12 Oktober 2009 14:54, dyahanggitasari menulis:

>
>
>
>
> --- In 
> AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com,
> Poltak Hotradero  wrote:
> >
> >
> > Bisa anda beri contoh negara yang ekonominya dikuasai oleh
> > koperasi? Pasti mustahil ketemu.
> > Kenapa? Karena negara dengan jumlah koperasi terbesar di dunia,
> > sudah bangkrut sejak tahun 1991.
> >
> > Negara itu bernama Uni Soviet.
> >
>
> Gini lho Mas Poltak. Saya rasa kurang tepat anda menyalahkan koperasi
> semata sebagai kebangkrutan ekonomi Uni Soviet. Berlakunya prinsip
> kapitalisme pasar bebas di Uni Sovietlah yang mengakibatkan kekacauan di
> sana hingga negeri raksasa di dunia itu hancur berantakan.
>
> Niat Baik Gorbachev dan Shevardnadze untuk membuat negerinya menjadi lebih
> demokratis dan berekonomi pasar bebas diwujudkan dalam konsep peresetroika.
> Yang pertama di-perestroika-kan adalah soal tanah dan koperasi. Petani tak
> harus bekerja di pertanian kolektif, tapi boleh menyewa tanah untuk
> dikerjakan sendiri. Yang segera tampak hasilnya adalah soal koperasi.
> Dibolehkannya koperasi swasta berdiri di tahun itu, dalam tahun berikutnya,
> 8.000 koperasi swasta berdiri dengan 88.000 karyawan. Dalam catatan resmi
> yang dikutip majalah Problems of Communism akhir 1989, koperasi swasta itu
> menyumbang produktivitas barang dan jasa senilai 134 juta rubel. Melihat
> sukses itu, UU baru diturunkan lagi pada 1988, yang memberi hak koperasi
> mengantongi untung sebesar-besarnya. Maka, jumlah koperasi pun melonjak
> sampai 77.000, dan dua tahun kemudian menjadi 133.000. Penerapan perestroika
> pada koperasi waktu itu benar-benar menjadi harapan bagi kehidupan yang
> lebih baik. Bayangkan, pada 1987 koperasi hanya menyumbang 0,1% dari
> produksi nasional. Pada pertengahan 1989, sumbangan itu menjadi 20 kali
> lipat. Sumbangan itu diberikan oleh hanya dua juta karyawan atau 1,5% dari,
> waktu itu, 130 juta tenaga kerja Soviet. Bila saja semua karyawan sama
> produktifnya dengan karyawan koperasi, produksi nasional Soviet bakal
> berlipat kali lebih besar. Namun, masyarakat Soviet belum siap melihat
> konsekuensi ekonomi bebas. Para karyawan koperasi yang mengantongi upah
> 1.000 rubel per bulan, bahkan sampai ada yang 12.000 rubel, membuat iri
> kebanyakan pegawai negeri yang hanya berpen ghasilan 300 rubel. Maka,
> berbagai cara dilakukan untuk menghambat kemajuan koperasi swasta. Seorang
> pemasok bahan mentah, misalnya, menjual dagangannya ke koperasi swasta
> berlipat lebih mahal daripada bila pembelinya instansi pemerintah. Bahkan
> akhirnya muncul teror. Disebarkan kabar angin bahwa daging yang dijual di
> sebuah koperasi swasta busuk. Sebuah koperasi yang membuat mantel bulu di
> Ukraina ditutup karena pengurusnya dituduh melakukan manipulasi. Di koperasi
> yang lain, karyawannya dituduh membuka pasar gelap, melakukan pemerasan, dan
> menyuap pejabat. Tersebut terakhir tampaknya memang benar, tapi untuk
> mempercepat keluarnya surat izin yang dari instansi pemerintah, misalnya,
> memang diperlukan uang sogok. Bila tidak, izin bisa dua-tiga tahun baru
> keluar, atau tak akan pernah keluar sama sekali. Yang keterlaluan, karena
> cemburu itu sebuah kantor koperasi swasta di Kota Nebit-Dag dibakar.
> Karyawannya ditarik keluar dan dipukuli massa. Akhirnya, Oktober 1989,
> kebebasan koperasi swasta dipangkas. Turun UU yang memberi hak pegawai
> pemerintah mengatur harga- harga dagangan koperasi. Gairah perestroika pun
> surut. Pengalaman itulah agaknya yang membuat Gorbachev selalu ragu
> menerapkan ekonomi pasar sepenuhnya. Berbagai konsep ekonomi pasar yang
> disusun oleh para ahli akhirnya hanya disimpan. Shatalin, yang menyusun
> konsep "500 Hari Menuju Kapitalisme", atau Yavlinsky, yang menyusun "Rencana
> Pembangunan Tujuh Tahun" bersama ekonom dari Harvard, AS, semuanya jadi
> kecewa.
>
> Kecewa, kecewa dengan Kapitalisme yang ternyata malah membuat runtuh Uni
> Soviet. Kok kambing hitamnya malah koperasi. Jauuuh.
>
>  
>



-- 
=
Gautama Seti
Financial Advisor
http://www.facebook.com/mas.gaut


[Non-text portions of this message have been removed]

Re: [Keuangan] Bagian 2 Koperasi Sebagai Strategi Pengembangan EKonomi Pancasila

[dyahanggitasari]

--- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, Poltak Hotradero  
wrote:
>
>
> Bisa anda beri contoh negara yang ekonominya dikuasai oleh 
> koperasi?  Pasti mustahil ketemu.
> Kenapa?  Karena negara dengan jumlah koperasi terbesar di dunia, 
> sudah bangkrut sejak tahun 1991.
> 
> Negara itu bernama Uni Soviet.
>

Gini lho Mas Poltak. Saya rasa kurang tepat anda menyalahkan koperasi semata 
sebagai kebangkrutan ekonomi Uni Soviet. Berlakunya prinsip kapitalisme pasar 
bebas di Uni Sovietlah yang mengakibatkan kekacauan di sana hingga negeri 
raksasa di dunia itu hancur berantakan.


Niat Baik Gorbachev dan Shevardnadze untuk membuat negerinya menjadi lebih 
demokratis dan berekonomi pasar bebas diwujudkan dalam konsep peresetroika. 
Yang pertama di-perestroika-kan adalah soal tanah dan koperasi. Petani tak 
harus bekerja di pertanian kolektif, tapi boleh menyewa tanah untuk dikerjakan 
sendiri. Yang segera tampak hasilnya adalah soal koperasi. Dibolehkannya 
koperasi swasta berdiri di tahun itu, dalam tahun berikutnya, 8.000 koperasi 
swasta berdiri dengan 88.000 karyawan. Dalam catatan resmi yang dikutip majalah 
Problems of Communism akhir 1989, koperasi swasta itu menyumbang produktivitas 
barang dan jasa senilai 134 juta rubel. Melihat sukses itu, UU baru diturunkan 
lagi pada 1988, yang memberi hak koperasi mengantongi untung sebesar-besarnya. 
Maka, jumlah koperasi pun melonjak sampai 77.000, dan dua tahun kemudian 
menjadi 133.000. Penerapan perestroika pada koperasi waktu itu benar-benar 
menjadi harapan bagi kehidupan yang lebih baik. Bayangkan, pada 1987 koperasi 
hanya menyumbang 0,1% dari produksi nasional. Pada pertengahan 1989, sumbangan 
itu menjadi 20 kali lipat. Sumbangan itu diberikan oleh hanya dua juta karyawan 
atau 1,5% dari, waktu itu, 130 juta tenaga kerja Soviet. Bila saja semua 
karyawan sama produktifnya dengan karyawan koperasi, produksi nasional Soviet 
bakal berlipat kali lebih besar. Namun, masyarakat Soviet belum siap melihat 
konsekuensi ekonomi bebas. Para karyawan koperasi yang mengantongi upah 1.000 
rubel per bulan, bahkan sampai ada yang 12.000 rubel, membuat iri kebanyakan 
pegawai negeri yang hanya berpen ghasilan 300 rubel. Maka, berbagai cara 
dilakukan untuk menghambat kemajuan koperasi swasta. Seorang pemasok bahan 
mentah, misalnya, menjual dagangannya ke koperasi swasta berlipat lebih mahal 
daripada bila pembelinya instansi pemerintah. Bahkan akhirnya muncul teror. 
Disebarkan kabar angin bahwa daging yang dijual di sebuah koperasi swasta 
busuk. Sebuah koperasi yang membuat mantel bulu di Ukraina ditutup karena 
pengurusnya dituduh melakukan manipulasi. Di koperasi yang lain, karyawannya 
dituduh membuka pasar gelap, melakukan pemerasan, dan menyuap pejabat. Tersebut 
terakhir tampaknya memang benar, tapi untuk mempercepat keluarnya surat izin 
yang dari instansi pemerintah, misalnya, memang diperlukan uang sogok. Bila 
tidak, izin bisa dua-tiga tahun baru keluar, atau tak akan pernah keluar sama 
sekali. Yang keterlaluan, karena cemburu itu sebuah kantor koperasi swasta di 
Kota Nebit-Dag dibakar. Karyawannya ditarik keluar dan dipukuli massa. 
Akhirnya, Oktober 1989, kebebasan koperasi swasta dipangkas. Turun UU yang 
memberi hak pegawai pemerintah mengatur harga- harga dagangan koperasi. Gairah 
perestroika pun surut. Pengalaman itulah agaknya yang membuat Gorbachev selalu 
ragu menerapkan ekonomi pasar sepenuhnya. Berbagai konsep ekonomi pasar yang 
disusun oleh para ahli akhirnya hanya disimpan. Shatalin, yang menyusun konsep 
"500 Hari Menuju Kapitalisme", atau Yavlinsky, yang menyusun "Rencana 
Pembangunan Tujuh Tahun" bersama ekonom dari Harvard, AS, semuanya jadi kecewa.

Kecewa, kecewa dengan Kapitalisme yang ternyata malah membuat runtuh Uni 
Soviet. Kok kambing hitamnya malah koperasi. Jauuuh.

Re: [Keuangan] Bagian 2 Koperasi Sebagai Strategi Pengembangan EKonomi Pancasila

[Wong Cilik]

Pada dasarnya rakyat Indonesia memang bukan "homo ekonomikus" melainkan
lebih bersifat "homo societas", lebih mementingkan hubungan antar manusia
ketimbang kepentingan materi/ekonomi

Dalam transaksi uang, baik kerugian yang terjadi karena tidak
memperhitungkan ongkos sosial tidak akan dapat tertera pada neraca dan
laporan rugi laba perusahaan. Kerugian ini akan dilemparkan kembali kepada
masyarakat entah dalam bentuk riot, pemboman, rusaknya struktur pendukung
komunitas (anak yang terlantar karena kedua orangtua harus bekerja),
kerusakan lingkungan dan hutan yang hancur, hilangnya dan menjadi langkanya
jenis flora dan fauna.

Bila manusia menganggap penting hal-hal tersebut, maka baik cost maupun
benefit dari suatu tindakan sosial/lingkungan perlu juga terukur dalam
bentuk uang. Dicontohkan saja prinsip karbon trading (menjual-belikan hak
mengeluarkan CO2 ke udara), sekarang sedang diatur agar ongkos mengeluarkan
CO2 dapat dikuantifikasi dan keuntungan menyerap CO2 (menjaga hutan) juga
dapat dikuantifikasi secara moneter. Apakah teknisnya sudah tepat untuk
meng-kuantifikasikannya perlu bertanya pada keefisienan pasar dalam
menentukan harga ini. Prinsip yang sama juga bisa terjadi dalam hal mencegah
peningkatan kriminalitas akibat masalah ekonomi yang menekan, rendahnya
tingkat produktifitas penduduk karena pendidikan yang tidak merata, dan lain
sebagainya.

Jadi ilmu ekonomi memang masih belum sempurna. Banyak unsur-unsur yang
ter-abaikan, termasuk didalamnya peningkatan harkat hidup orang
banyak/humanity, pelestarian ekologi, perekatan masyarakat (masyarakat yang
saling tenggang-rasa solider dan bahu-membahu).

Perlu diperjelas juga bahwa banyak yang menganggap upaya pelestarian,
peningkatan pendidikan masyarakat, dan semuanya itu adalah bagian terpisah
dari ekonomi. Tapi bila akhirnya upaya pelestarian atau upaya mendidik itu
memerlukan uang, maka upaya alokasi untuk kegiatan-kegiatan tersebut juga
perlu diserahkan kepada pasar dan dimasukkan sebagai bagian ekonomi agar
dapat dikuantifikasi dengan uang.


2009/10/12 dyahanggitasari 

> Pada dasarnya rakyat Indonesia memang bukan "homo ekonomikus" melainkan
> lebih bersifat "homo societas", lebih mementingkan hubungan antar manusia
> ketimbang kepentingan materi/ekonomi  (Jawa: Tuna sathak bathi sanak),
> contoh : membangun rumah penduduk dengan sistim gotong-royong (sambatan).
> Akibatnya di dalam sistem ekonomi liberal orang asli Indonesia menjadi
> termarginalkan tidak ikut dalam gerak operasional mainstream sistem ekonomi
> liberal yang menguasai sumber kesejahteraan ekonomi sehingga sampai kapanpun
> rakyat Indonesia tidak akan mengenyam kesejahteraan.
>


[Non-text portions of this message have been removed]

Re: [Keuangan] Ekonomi Pancasila Bagian 1

[Wong Cilik]

kutipan dari wawancara dengan Jeffrey Sachs, tentang keruntuhan ekonomi
Rusia di tahun 1996 yang diikuti dengan Asian Financial Crisis.

"The washington consensus had a lot of merit in one sense. It did provide
some sensible, broad ideas about how countries that were outside of the
international system could become part of the international system. But it
became a substitute for real thinking. It became a kind of mantra, a
substitute for assistance, because the idea was 'You don't need us. You
don't need any help. You don't even need a time-out on your debt payments.
You just have to follow the magic rules, one through ten, and you'll be just
fine.' So in this sense, everything became over simplified. The actions of
the IMF and World Bank became very stylized. The US Treasury had its model,
and unfortunately, at that level of simplicity, it just doesn't work."

Sachs menjelaskan bahwa rumus-rumus yang diterapkan konsensus washington
tersebut lerlalu menyederhanakan masalah. Rumus tersebut menjadi mantra dan
menggantikan akal sehat. Tidak ada tenggang waktu pembayaran hutang, tak ada
bantuan, semuanya diserahkan kepada pasar bebas dan keberuntungan
masing-masing negara. Walaupun secara garis besar Sachs menyetujui tujuan
dan bentuk yang ingin dicapai dari rumus-rumus ekonomi tersebut, pada level
pelaksanaan, rumus tersebut terlalu sederhana dan tidak akan dapat berjalan
dengan baik.

Kita tau bahwa Rusia/Soviet dan Amerika termasuk negara yang bentrok
(walaupun bentroknya DINGIN). Akibatnya baik pemerintah maupun pihak swasta
tidak ingin terlibat dalam jangka PANJANG. Amerika tentu dikecam rakyatnya
bila mereka meminjamkan uang pada bekas "musuh"nya. Terlebih lagi kalau yang
dianggap musuh itu dikuasai orang-orang korup. Akibatnya Rusia menjadi
sangat tergantung pada "HOT MONEY", dana JANGKA PENDEK yang tiap waktu bisa
di tarik.

Dana jangka Pendek ini TIDAK PEDULI dengan keuntungan/Pembangunan Bangsa
yang bersifat JANGKA PANJANG. Akibatnya yang marak adalah dana jangka pendek
dan bahkan suku bunganya tinggi gila-gilaan. Ada sedikit saja
ketidak-percayaan/goncangan (misalnya LTCM yang mau bangkrut, atau bom
meledak di ibukota), maka semua dana jangka pendek ini akan LARI.

Larinya dana jangka pendek ini ternyata tidak berhenti di Rusia Saja. Mereka
mulai menarik dana dari seluruh negara-negara berkembang lainnya, termasuk
Thailand dan kemudian juga Indonesia. Akibatnya kita tau sendiri krisis
tahun 1997 yang dikenal dengan Asian Financial Crisis.

Sebab awalnya apa? Dana panas yang bebas masuk keluar (Financial Freedom
seperti diamanatkan Washington Consensus) ternyata di jadikan mantra dan
benar-benar tidak di MANAGE. Keluar masuk seenaknya.

Sekarang kita perlu bertanya, apakah manajemen aliran dana asing sudah lebih
baik? Sebab ada yang bilang, inflow besar-besaran mungkin terjadi sebab
banyak dana yang LARI dari Amerika karena mereka takut terjadi kemerosotan
nilai Dollar akibat banyaknya jumlah pinjaman pemerintah Amerika (yang
katanya sering di dramatisir sebagai mencetak uang). Setiap saat Rupiah kita
menguat, kita perlu bertanya-tanya, jangan-jangan ini adalah awal dari
krisis 5-10 tahun yang akan datang LAGI. Mudah-mudahan kita sudah belajar
dari krisis 1997 dan tidak sampai cedera parah.

http://uangmoneter.blogspot.com/2009/09/glasnot-perestroika.html


2009/10/12 dyahanggitasari 

> Menjadi pertanyaan, mengapa Mafia Berkeley gagal membawa Indonesia menjadi
> negara yang sejahtera dan besar di Asia walaupun berkuasa selama nyaris 40
> tahun? Karena strategi dan kebijakan ekonomi Indonesia yang dirancang oleh
> Mafia Bekeley akan selalu menempatkan Indonesia sebagai subordinasi (sekedar
> kepanjangan tangan) dari kepentingan global. Padahal tidak ada negara
> menengah yang berhasil meningkatkan kesejahteraannya dengan mengikuti model
> Washington Konsensus. Kemerosotan selama dua dekade di Amerika Latin
>  (1980-2000) adalah contoh monumental dari kegagalan tersebut. Justru
> negara-negara yang melakukan penyimpangan dari model Washington Konsensus
> seperti Jepang, Taiwan, Korea Selatan, Malaysia, China, dll. berhasil
> meningkatkan kesejahteran dan memperbesar kekuatan ekonominya.
>
>


[Non-text portions of this message have been removed]