Bls: [Keuangan] Re: Buku Putih Bank Century Departemen Keuangan
Wah..buka-bukaan menjadi semakin menarik. Kemarin Ibu SMI dengan mimik kesal menyatakan bahwa kekesalannya kepada Pejabat BI sama dengan kekesalan para anggota Pansus. Beliau juga menyampaikan data yang kurang memuaskan. Fakta lain yang perlu dikritisi: - jika ada sekitar 23 bank dengan peer yang hampir sama, sebagaimana menjadi alasan pembenar dampak sistemik, seharusnya yang memanfaatkan FPJP yang diubah dari PBI 10/26 menjadi PBI 10/30 tidak hanya BC, faktanya tidak ada bank lain memanfaatkan FPJP. - Status/kedudukan hukum KSSK/KK. Di Perppu No. 4/2008 KSSK berwenang menetapkan bank gagal berdampak sistemik. Ini juga menjadi kewenangan KK yang disebut dalam UU LPS. Apakah KSSK=KK (dlm UU BI dan UU LPS?). Jika dasar hukum bailout adalah Perpu, artinya cukup KSSK (Menkeu dan Gubernur BI), tapi mengapa perlu dilakukan juga rapat KK (anggota Menkeu,Gubernur BI, Ketua LPP, Ketua LPS)? untuk memenuhi ketentuan UU LPS? Yang menarik sebenarnya bukan di status KSSK, tapi mengapa Pemerintah perlu mengatur KSSK padahal UU LPS jelas mengatakan KK? dan mengapa ada yang menyarankan di Rapat KSSK 21 November 2008 itu utk diadakan rapat KK agar memenuhi UU LPS? Dua hal itu dulu bisa menjelaskan ada persoalan hukum. Maka, semoga fakta semakin banyak terungkap, sehingga mempermudah rekonstruksi untuk mendapatkan kesimpulan yang adil dan objektif. Dugaan kuat, BI tidak jujur dan terbuka. Karut marut yang menghentak, di tengah sanjungan lembaga ini dianggap lembaga paling pruden di Indonesia. Belum soal Surat Berharga jatuh tempo yang sengaja tak semua dihitung, sehingga hanya dalam tiga hari dana bailout melonjak, dari Rp 630 M menjadi Rp 2,1 T. Mengapa tak dikalkulasi sekalian POTENSI surat berharga yang telah dan akan segera jatuh tempo? Kasihan Ibu SMI. Ia kemarin tampil tenang meski tampak letih dan gundah. Cara menjawabnya sungguh menunjukkan kualitas dan kecerdasan yang luar biasa. Beliau memahami persoalan dan menguasai data, hingga membuat anggota Pansus terhenyak dan sering kehilangan jejak untuk bertanya. Sayang, semua yang indah ini dapat menjadi tak berarti ketika Anda harus memutuskan sesuatu di balik cara kerja teknokrat yang hanya tahu kebenaran tunggal, terlampau dingin dan percaya diri, dan yakin mampu membolak-balik segala prosedur birokratis yg memang rumit itu. salam Dari: ? mr.beachb...@gmail.com Kepada: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Terkirim: Rab, 13 Januari, 2010 21:35:30 Judul: [Keuangan] Re: Buku Putih Bank Century Departemen Keuangan Selain itu sebaiknya juga baca BUKU KUNING Bank Century disini http://tinyurl. com/yghl97f Berselancar lebih cepat. Internet Explorer 8 yang dioptimalkan untuk Yahoo! otomatis membuka 2 halaman favorit Anda setiap kali Anda membuka browser. Dapatkan IE8 di sini! http://downloads.yahoo.com/id/internetexplorer [Non-text portions of this message have been removed]
[Keuangan] Re: Fw: [TSM] panser tni
Aku jd tertarik jg dgn topik ini...Dan, sesungguhnya aku merasa memang budaya industri susah tumbuh di Indonesia. Yg terjadi ialah seringnya tarik menarik antara kepentingan jangka pendek vs jangka panjang. Misalnya, industrialisasi di industri rokok, konsekuensi ialah PHK massal; yg tentu implikasinya bisa jd politik. Ada contoh lain. Dua bulan lalu, aku duduk makan bareng seorang bekas menteri (yg rasanya relatif bersih). Dia cerita pengalaman pengadaan kapal feri di jaman dia masih menjadi pejabat eselon 1 di Dephub. Setiap tahun, dia mengajukan proposal 4 feri ke BAPPENAS, tiap tahun dia ngak pernah dengar berita. Sampai 4 thn kemudian, pak Harto pidato pentingnya feri untuk menolong saudara2 kita di Ind. Timur. Apa yg terjadi kemudian? Sore hari dia di telf Bappenas disuruh kirim proposal lagi. Ngak lama kemudian datang 9 feri. Point disini ialah sering terjadinya politics lah yg menentukan bukan needs/market. Kemudian aku tanya ttg. kelanjutan nasib disain dari kereta disel dari PT INKA [Sebelum krismon 1998, PT INKA sedang disain dan merencanakan membuat kereta disel]. Kan kita ngak punya duit saat krismon, kebetulan Jepang menawarkannya kereta bekas. Gratis, Indonesia cuma perlu keluarin duit untuk transport. Jd proyek tsb stop. Kini, Indoensia punya duit, entah gimana lagi proyek. Rasanya ngak kedengaran lagi. Salam, Enda --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, Oka Widana o...@... wrote: Saya forward dari komunitas seolah-olah tentara sebelah (saya juga member disitu :D). Sekedar membuka gagasan terkait FTA, bahwa (a) kita sebenarnya mampu (b) apakah industri pertahanan kita akan perlakukan sama dg produk lain? Go global? (c) keberpihakan, bagaimana cara melakukannya?. Oka
Re: [Keuangan] Re: Fw: [TSM] panser tni
Business as usual ya, Si Eselon satu nyalahin bapenas, trus pas dia udah gak jadi mentri mungkin nyalahin pak harto, sama seperti boediono kemarin menyuruh tanyakan sama ahlinya mengenai keuangan negara...it is always easy to point fingers at others... Powered by Telkomsel BlackBerry® -Original Message- From: irmec ir...@usa.com Date: Thu, 14 Jan 2010 10:25:06 To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Subject: [Keuangan] Re: Fw: [TSM] panser tni Aku jd tertarik jg dgn topik ini...Dan, sesungguhnya aku merasa memang budaya industri susah tumbuh di Indonesia. Yg terjadi ialah seringnya tarik menarik antara kepentingan jangka pendek vs jangka panjang. Misalnya, industrialisasi di industri rokok, konsekuensi ialah PHK massal; yg tentu implikasinya bisa jd politik. Ada contoh lain. Dua bulan lalu, aku duduk makan bareng seorang bekas menteri (yg rasanya relatif bersih). Dia cerita pengalaman pengadaan kapal feri di jaman dia masih menjadi pejabat eselon 1 di Dephub. Setiap tahun, dia mengajukan proposal 4 feri ke BAPPENAS, tiap tahun dia ngak pernah dengar berita. Sampai 4 thn kemudian, pak Harto pidato pentingnya feri untuk menolong saudara2 kita di Ind. Timur. Apa yg terjadi kemudian? Sore hari dia di telf Bappenas disuruh kirim proposal lagi. Ngak lama kemudian datang 9 feri. Point disini ialah sering terjadinya politics lah yg menentukan bukan needs/market. Kemudian aku tanya ttg. kelanjutan nasib disain dari kereta disel dari PT INKA [Sebelum krismon 1998, PT INKA sedang disain dan merencanakan membuat kereta disel]. Kan kita ngak punya duit saat krismon, kebetulan Jepang menawarkannya kereta bekas. Gratis, Indonesia cuma perlu keluarin duit untuk transport. Jd proyek tsb stop. Kini, Indoensia punya duit, entah gimana lagi proyek. Rasanya ngak kedengaran lagi. Salam, Enda --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, Oka Widana o...@... wrote: Saya forward dari komunitas seolah-olah tentara sebelah (saya juga member disitu :D). Sekedar membuka gagasan terkait FTA, bahwa (a) kita sebenarnya mampu (b) apakah industri pertahanan kita akan perlakukan sama dg produk lain? Go global? (c) keberpihakan, bagaimana cara melakukannya?. Oka [Non-text portions of this message have been removed] = Blog resmi AKI, dengan alamat www.ahlikeuangan-indonesia.com - Facebook AKI, untuk mengenal member lain lebih personal, silahkan join http://www.facebook.com/group.php?gid=6247303045 - Arsip Milis AKI online, demi kenyamanan Anda semua http://www.mail-archive.com/ahlikeuangan-indonesia@yahoogroups.com = Perhatian : - Untuk kenyamanan bersama, dalam hal me-reply posting, potong/edit ekor posting sebelumnya - Diskusi yg baik adalah bila saling menghormati pendapat yang ada. Anggota yang melanggar tata tertib millis akan dikenakan sanksi tegas - Saran, kritik dan tulisan untuk blog silahkan ahlikeuangan-indonesia-ow...@yahoogroups.comyahoo! Groups Links * To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/AhliKeuangan-Indonesia/ * Your email settings: Individual Email | Traditional * To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/AhliKeuangan-Indonesia/join (Yahoo! ID required) * To change settings via email: ahlikeuangan-indonesia-dig...@yahoogroups.com ahlikeuangan-indonesia-fullfeatu...@yahoogroups.com * To unsubscribe from this group, send an email to: ahlikeuangan-indonesia-unsubscr...@yahoogroups.com * Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
Re: Bls: [Keuangan] Kutukan Sumber daya Alam? Devaluasi, Rakyat Venezuela Borong Barang Elektronik
Oh sorry mas. Maksud saya ... yang mengkritisi kapitialisme. Maaf juga saya tidak membaca sesuai konteks. Anyway, pikiran saya sederhana. menurut saya ideologi ekonomi saat ini tidak lagi relevan. Sosialisme maupiun kapitalisme dalam bentuk 'murni' terbukti akhirnya ambruk. Sosialisme sudah duluan pada awal 1990an dengan hancurnya Uni Sovyet dan negara-negara komunis utama. Korut Cuba yang masih mempraktekkan sistem yang 'murni' saat ini statusnya sekarat, sementara negara komunis terbesar, China, bermanuver mempraktekkan 'ideologi' hybrid mutakhir, dengan tetap secara resmi mempertahankan label komunis dan melakukan perencanaan sentralistis, seraya berkompetisi di pasar global dengan menerima konsep-konsep pasar bebas. Kapitalisme 'murni' yang dipraktekkan wall street juga runtuh dengan krisis global. AKhirnya terbukti bahwa greed is not always great. Ideologi ekonomi tidak lagi relevan, karena sering hanya tinggal label. Secara awam, negara-negara eropa barat dipandang sebagai kubu kapitalis. Padahal di Itali Norway misalnya perusahaan2 migasnya masih dimiliki oleh negara meski tidak lagi 100%. Di Inggris saya pernah dengar bahwa salah satu hukum propertinya dapat diinterpretasikan oleh para homeless sebagai hak untuk mendobrak masuk properti-properti yang tidak didiami oleh pemilknya secara fisik, mengingatkan pada konsep komunis ttg ketiadaan hak kepemilikan pribadi. Yang relevan adalah mewujudkan kebijakan-kebijakan nyata untuk menciptakan keseimbangan antara kekuasaan pasar dan kekuasaan negara karena tidak boleh salah satunya dibiarkan berkuasa terlalu dominan. Dan pencarian keseimbangan ini tidak pernah sama di lingkungan masyarakat manapun. Di Venezuela, neososialisme atau sosialisme merah muda yang dijalankan chavez tampaknya kekuasaan jauh lebih condong diberikan kepada negara, dan seperti akhir banyak cerita.. absolute power tends to corrupt absolutely.. salam, On 1/12/10, prastowo prastowo sesaw...@yahoo.com wrote: Maaf kalo saya salah. Kalau yg saya maksudkan sebaliknya. Einstein justru tidak mengkritik sosialisme, ia bahkan mendukung sosialisme. Yang saya maksudkan dg frase tak punya kepala dan hati adalah untuk menyangatkan kutipan mas Lubeck dari Bertrand Russels. semoga Anda menangkap maksudnya. Soal kritik-mengkritik itu wajar, sosialisme maupun kapitalisme awalnya juga kritik, dan keduanya hidup dan besar karena kritik. Jika Anda punya pandangan lain, silahkan disampaikan saja, tentu akan memperkaya. salam Dari: r.masrr rma...@gmail.com rmasrr%40gmail.com Kepada: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.comAhliKeuangan-Indonesia%40yahoogroups.com Terkirim: Sen, 11 Januari, 2010 19:34:47 Judul: Re: Bls: [Keuangan] Kutukan Sumber daya Alam? Devaluasi, Rakyat Venezuela Borong Barang Elektronik Maksudnya siapapun yang mengkritisi sosialisme tak punya kepala hati? simplistis sekali. On 1/12/10, prastowo prastowo sesaw...@yahoo. com wrote: Dan, Albert Einstein, ilmuwan masyhur itu, di usia 69 tahun (artinya kepala dan hati tak punya lagi :-)) ), justru menulis artikel berjudul 'Why Socialism? di edisi perdana majalah Monthly Review tahun 1949, linknya http://www.monthlyr eview.org/ 598einstein. php salam _ _ __ Dari: lubeckym lubec...@indosat. net.id lubeckym%40indosat .net.id Kepada: AhliKeuangan- Indonesia@ yahoogroups. comAhliKeuangan- Indonesia% 40yahoogroups. com Terkirim: Sen, 11 Januari, 2010 18:32:07 Judul: Re: [Keuangan] Kutukan Sumber daya Alam? Devaluasi, Rakyat Venezuela Borong Barang Elektronik ah mr arcon, bercanda ya..:-) ada yg pernah bilang,[aku lupa orangnya entah bertrand russell ato siapa] ..The man who is not a socialist at twenty has no heart, but if he is still a socialist at thirty he has no head... kekekekkk.. peace, lubeck - Original Message - From: Ari Condro To: AhliKeuangan- Indonesia@ yahoogroups. com Sent: Tuesday, January 12, 2010 9:06 AM Subject: Re: [Keuangan] Kutukan Sumber daya Alam? Devaluasi, Rakyat Venezuela Borong Barang Elektronik lha ??? !!! lubeck bukannya termasuk ? btw, kalau inflasi di Iran, udah pada nggak heran lagi kan ? :) 2010/1/12 lubeckym lubec...@indosat. net.id: Benar bung mr_w4w, ini kabar gembira buat para pendukung dan pemuja neososialisme ala amerika latin... entah apalagi yg akan mereka katakan ttg berita ini.. :-) salam, lubeck -- salam, Ari __ Information from ESET Smart Security, version of virus signature database 4762 (20100111) __ The message was checked by ESET Smart Security. http://www.eset. com [Non-text portions of this message have been removed] Yahoo! Mail Kini Lebih Cepat dan Lebih Bersih. Rasakan bedanya sekarang! http://id.mail. yahoo.com [Non-text portions of this message have been removed] [Non-text portions of this message have been removed]
Bls: [Keuangan] Re: Buku Putih Bank Century Departemen Keuangan
Sebetulnya sebuah kebijakan selalu mempunyai banyak sisi. Ada pihak yang diuntungkan, ada pula pihak yang dirugikan. Oleh karenanya sebuah kebijakan tidak dapat diungkit seperti halnya Pansus Century. Tempat yang paling cocok untuk mempertanggung jawabkan sebuah kebijakan adalah Sidang Umum atau Sidang Istimewa. Memperhatikan bahwa Bailout sendiri terjadi pada periode kepemimpinan yang lalu dan DPR tidak ada yang mempertanyakan pada saat Sidang Umum, maka sebenarnya menjadi pertanyaan, apa kerja anggota DPR sehingga SBY bisa mencalonkan lagi tanpa catatan yang seharusnya diketahui oleh masyarakat umum sebagai pemilihnya. Seandainya bailout terjadi pada saat periode ini dan segera diadakan panitia yang kemudian ditindak lanjuti oleh Sidang Istimewa, maka bisalah kita cerna bahwa DPR sangat tanggap guna menghindari terjadinya penyimpangan lebih jauh. Yang jadi masalah DPR dengan 'hasil pemilihan baru dengan wajah baru' mencoba mempermasalahkan kebijakan periode yang lalu yang sebenarnya telah dipertanggung jawabkan dalam Sidang Umum, sungguh sangat aneh. Salam RM --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, prastowo prastowo sesaw...@... wrote: Wah..buka-bukaan menjadi semakin menarik. Kemarin Ibu SMI dengan mimik kesal menyatakan bahwa kekesalannya kepada Pejabat BI sama dengan kekesalan para anggota Pansus. Beliau juga menyampaikan data yang kurang memuaskan. Fakta lain yang perlu dikritisi: - jika ada sekitar 23 bank dengan peer yang hampir sama, sebagaimana menjadi alasan pembenar dampak sistemik, seharusnya yang memanfaatkan FPJP yang diubah dari PBI 10/26 menjadi PBI 10/30 tidak hanya BC, faktanya tidak ada bank lain memanfaatkan FPJP. - Status/kedudukan hukum KSSK/KK. Di Perppu No. 4/2008 KSSK berwenang menetapkan bank gagal berdampak sistemik. Ini juga menjadi kewenangan KK yang disebut dalam UU LPS. Apakah KSSK=KK (dlm UU BI dan UU LPS?). Jika dasar hukum bailout adalah Perpu, artinya cukup KSSK (Menkeu dan Gubernur BI), tapi mengapa perlu dilakukan juga rapat KK (anggota Menkeu,Gubernur BI, Ketua LPP, Ketua LPS)? untuk memenuhi ketentuan UU LPS? Yang menarik sebenarnya bukan di status KSSK, tapi mengapa Pemerintah perlu mengatur KSSK padahal UU LPS jelas mengatakan KK? dan mengapa ada yang menyarankan di Rapat KSSK 21 November 2008 itu utk diadakan rapat KK agar memenuhi UU LPS? Dua hal itu dulu bisa menjelaskan ada persoalan hukum. Maka, semoga fakta semakin banyak terungkap, sehingga mempermudah rekonstruksi untuk mendapatkan kesimpulan yang adil dan objektif. Dugaan kuat, BI tidak jujur dan terbuka. Karut marut yang menghentak, di tengah sanjungan lembaga ini dianggap lembaga paling pruden di Indonesia. Belum soal Surat Berharga jatuh tempo yang sengaja tak semua dihitung, sehingga hanya dalam tiga hari dana bailout melonjak, dari Rp 630 M menjadi Rp 2,1 T. Mengapa tak dikalkulasi sekalian POTENSI surat berharga yang telah dan akan segera jatuh tempo? Kasihan Ibu SMI. Ia kemarin tampil tenang meski tampak letih dan gundah. Cara menjawabnya sungguh menunjukkan kualitas dan kecerdasan yang luar biasa. Beliau memahami persoalan dan menguasai data, hingga membuat anggota Pansus terhenyak dan sering kehilangan jejak untuk bertanya. Sayang, semua yang indah ini dapat menjadi tak berarti ketika Anda harus memutuskan sesuatu di balik cara kerja teknokrat yang hanya tahu kebenaran tunggal, terlampau dingin dan percaya diri, dan yakin mampu membolak-balik segala prosedur birokratis yg memang rumit itu. salam Dari: ? mr.beachb...@... Kepada: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Terkirim: Rab, 13 Januari, 2010 21:35:30 Judul: [Keuangan] Re: Buku Putih Bank Century Departemen Keuangan  Selain itu sebaiknya juga baca BUKU KUNING Bank Century disini http://tinyurl. com/yghl97f Berselancar lebih cepat. Internet Explorer 8 yang dioptimalkan untuk Yahoo! otomatis membuka 2 halaman favorit Anda setiap kali Anda membuka browser. Dapatkan IE8 di sini! http://downloads.yahoo.com/id/internetexplorer [Non-text portions of this message have been removed]
[Keuangan] Stabilitas kegiatan ekonomi harus tetap Berjalan
Saat ini sedang seru-serunya pemeriksaan oleh pansus DPR RI atas kasus Bank Century yang melibatkan mekeu, BI dan aparatur negara yang terkait kasus tersebut. Walau kasus ini melibatkan instansi pital perekonomian Nasional, namun stabikitas tatanan sistim ekonomi nasional harus tetap terjaga, itu adalah suatu kewajiban dan aktivitas pemerintah dan instansi terkait yang harus terus berputar mengiringi reatas perkembangan ekonomi masyarakat/rakyat. Karena itu, Jika proses pemeriksaan itu dijadikan alasan atau menJadi faktor yang akan mengganggu ketahanan sistim ekonomi nasional, maka pejabat terkait pemeriksaan harur non-job/istirahat dulu. Karena hal tersebut tidak boleh di jadikan alasan yang akan memperburuk stabilitas tatanan ekonomi nasional. Dan bagi pelaku bisnis, jangan terlalu terpengaruh dengan keadaan yang ada. Sehingga menimbulkan keraguan untuk melakukan aktifitas bisnis. Problem is here, but business must be run away. Ya, everything have it's own risk, every how and every where. Dan tentunya, apapun keputusan akhir dari penyelidikan anggota pansus tersebut, ia harus PRO RAKYAT, karena bukankah KEDAULATAN TERTINGGI DI TANGAN RAKYAT?. Ini Bukan berarti Rakyat yang menghakimi, mengevaluasi dan mendikte aparatur negara. Tetapi itu berarti, bahwa keputusan dari semua kebijakan, undang-undang, peraturan dll harus merujuk/bermuara kepada kepentingan rakyat. Karena kita tau, rakyat adalah komponen utama berdiri dan berjalannya sebuah negara. Ya, profesionalitas dan intelektualitas yang harus menemikan win-win solution antar penguasa rakyat, antar minoritas mayoritas, antar intelek non-intelek, antara sikaya dan simiskin. Salam Nazar si Pedekar Jurus Maut Tanpa Bayangan :-) On. Tbo-Jbi
Re: Bls: [Keuangan] Re: Buku Putih Bank Century Departemen Keuangan
Bung Rachmad ysh., Saya membayangkan bahwa Sidang Umum itu bersifat general, overall... Sedangkan Pansus itu sudah masuk domain spesial. Toch lex specialis derogat lex generalis bukan ? CMIIW... Jadi saya pikir sah2 saja kalo pansus ngotot melakukan investigasi. Yang ngaco adalah jika Pansus sudah berubah jadi ajang dagelan, dagang sapi, tidak jelas juntrungannya, dan semua orang berusaha jadi pahlawan kesiangan... Itu yang harus kita kontrol bersama.. Salam YS Sent from my MobileDevice® -Original Message- From: Rachmad M rachm...@yahoo.com Date: Thu, 14 Jan 2010 15:05:09 To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Subject: Bls: [Keuangan] Re: Buku Putih Bank Century Departemen Keuangan Sebetulnya sebuah kebijakan selalu mempunyai banyak sisi. Ada pihak yang diuntungkan, ada pula pihak yang dirugikan. Oleh karenanya sebuah kebijakan tidak dapat diungkit seperti halnya Pansus Century. Tempat yang paling cocok untuk mempertanggung jawabkan sebuah kebijakan adalah Sidang Umum atau Sidang Istimewa. Memperhatikan bahwa Bailout sendiri terjadi pada periode kepemimpinan yang lalu dan DPR tidak ada yang mempertanyakan pada saat Sidang Umum, maka sebenarnya menjadi pertanyaan, apa kerja anggota DPR sehingga SBY bisa mencalonkan lagi tanpa catatan yang seharusnya diketahui oleh masyarakat umum sebagai pemilihnya. Seandainya bailout terjadi pada saat periode ini dan segera diadakan panitia yang kemudian ditindak lanjuti oleh Sidang Istimewa, maka bisalah kita cerna bahwa DPR sangat tanggap guna menghindari terjadinya penyimpangan lebih jauh. Yang jadi masalah DPR dengan 'hasil pemilihan baru dengan wajah baru' mencoba mempermasalahkan kebijakan periode yang lalu yang sebenarnya telah dipertanggung jawabkan dalam Sidang Umum, sungguh sangat aneh. Salam RM --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, prastowo prastowo sesaw...@... wrote: Wah..buka-bukaan menjadi semakin menarik. Kemarin Ibu SMI dengan mimik kesal menyatakan bahwa kekesalannya kepada Pejabat BI sama dengan kekesalan para anggota Pansus. Beliau juga menyampaikan data yang kurang memuaskan. Fakta lain yang perlu dikritisi: - jika ada sekitar 23 bank dengan peer yang hampir sama, sebagaimana menjadi alasan pembenar dampak sistemik, seharusnya yang memanfaatkan FPJP yang diubah dari PBI 10/26 menjadi PBI 10/30 tidak hanya BC, faktanya tidak ada bank lain memanfaatkan FPJP. - Status/kedudukan hukum KSSK/KK. Di Perppu No. 4/2008 KSSK berwenang menetapkan bank gagal berdampak sistemik. Ini juga menjadi kewenangan KK yang disebut dalam UU LPS. Apakah KSSK=KK (dlm UU BI dan UU LPS?). Jika dasar hukum bailout adalah Perpu, artinya cukup KSSK (Menkeu dan Gubernur BI), tapi mengapa perlu dilakukan juga rapat KK (anggota Menkeu,Gubernur BI, Ketua LPP, Ketua LPS)? untuk memenuhi ketentuan UU LPS? Yang menarik sebenarnya bukan di status KSSK, tapi mengapa Pemerintah perlu mengatur KSSK padahal UU LPS jelas mengatakan KK? dan mengapa ada yang menyarankan di Rapat KSSK 21 November 2008 itu utk diadakan rapat KK agar memenuhi UU LPS? Dua hal itu dulu bisa menjelaskan ada persoalan hukum. Maka, semoga fakta semakin banyak terungkap, sehingga mempermudah rekonstruksi untuk mendapatkan kesimpulan yang adil dan objektif. Dugaan kuat, BI tidak jujur dan terbuka. Karut marut yang menghentak, di tengah sanjungan lembaga ini dianggap lembaga paling pruden di Indonesia. Belum soal Surat Berharga jatuh tempo yang sengaja tak semua dihitung, sehingga hanya dalam tiga hari dana bailout melonjak, dari Rp 630 M menjadi Rp 2,1 T. Mengapa tak dikalkulasi sekalian POTENSI surat berharga yang telah dan akan segera jatuh tempo? Kasihan Ibu SMI. Ia kemarin tampil tenang meski tampak letih dan gundah. Cara menjawabnya sungguh menunjukkan kualitas dan kecerdasan yang luar biasa. Beliau memahami persoalan dan menguasai data, hingga membuat anggota Pansus terhenyak dan sering kehilangan jejak untuk bertanya. Sayang, semua yang indah ini dapat menjadi tak berarti ketika Anda harus memutuskan sesuatu di balik cara kerja teknokrat yang hanya tahu kebenaran tunggal, terlampau dingin dan percaya diri, dan yakin mampu membolak-balik segala prosedur birokratis yg memang rumit itu. salam Dari: ? mr.beachb...@... Kepada: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Terkirim: Rab, 13 Januari, 2010 21:35:30 Judul: [Keuangan] Re: Buku Putih Bank Century Departemen Keuangan  Selain itu sebaiknya juga baca BUKU KUNING Bank Century disini http://tinyurl. com/yghl97f Berselancar lebih cepat. Internet Explorer 8 yang dioptimalkan untuk Yahoo! otomatis membuka 2 halaman favorit Anda setiap kali Anda membuka browser. Dapatkan IE8 di sini! http://downloads.yahoo.com/id/internetexplorer [Non-text portions of this message have been removed] [Non-text portions of this message have been removed]
Re: Bls: [Keuangan] Re: Buku Putih Bank Century Departemen Keuangan
Bung Rachmad ysh., Saya membayangkan bahwa Sidang Umum itu bersifat general, overall... Sedangkan Pansus itu sudah masuk domain spesial. Toch lex specialis derogat lex generalis bukan ? CMIIW... Jadi saya pikir sah2 saja kalo pansus ngotot melakukan investigasi. Yang ngaco adalah jika Pansus sudah berubah jadi ajang dagelan, dagang sapi, tidak jelas juntrungannya, dan semua orang berusaha jadi pahlawan kesiangan... Itu yang harus kita kontrol bersama.. Salam YS Sent from my MobileDevice® -Original Message- From: Rachmad M rachm...@yahoo.com Date: Thu, 14 Jan 2010 15:05:09 To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Subject: Bls: [Keuangan] Re: Buku Putih Bank Century Departemen Keuangan Sebetulnya sebuah kebijakan selalu mempunyai banyak sisi. Ada pihak yang diuntungkan, ada pula pihak yang dirugikan. Oleh karenanya sebuah kebijakan tidak dapat diungkit seperti halnya Pansus Century. Tempat yang paling cocok untuk mempertanggung jawabkan sebuah kebijakan adalah Sidang Umum atau Sidang Istimewa. Memperhatikan bahwa Bailout sendiri terjadi pada periode kepemimpinan yang lalu dan DPR tidak ada yang mempertanyakan pada saat Sidang Umum, maka sebenarnya menjadi pertanyaan, apa kerja anggota DPR sehingga SBY bisa mencalonkan lagi tanpa catatan yang seharusnya diketahui oleh masyarakat umum sebagai pemilihnya. Seandainya bailout terjadi pada saat periode ini dan segera diadakan panitia yang kemudian ditindak lanjuti oleh Sidang Istimewa, maka bisalah kita cerna bahwa DPR sangat tanggap guna menghindari terjadinya penyimpangan lebih jauh. Yang jadi masalah DPR dengan 'hasil pemilihan baru dengan wajah baru' mencoba mempermasalahkan kebijakan periode yang lalu yang sebenarnya telah dipertanggung jawabkan dalam Sidang Umum, sungguh sangat aneh. Salam RM --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, prastowo prastowo sesaw...@... wrote: Wah..buka-bukaan menjadi semakin menarik. Kemarin Ibu SMI dengan mimik kesal menyatakan bahwa kekesalannya kepada Pejabat BI sama dengan kekesalan para anggota Pansus. Beliau juga menyampaikan data yang kurang memuaskan. Fakta lain yang perlu dikritisi: - jika ada sekitar 23 bank dengan peer yang hampir sama, sebagaimana menjadi alasan pembenar dampak sistemik, seharusnya yang memanfaatkan FPJP yang diubah dari PBI 10/26 menjadi PBI 10/30 tidak hanya BC, faktanya tidak ada bank lain memanfaatkan FPJP. - Status/kedudukan hukum KSSK/KK. Di Perppu No. 4/2008 KSSK berwenang menetapkan bank gagal berdampak sistemik. Ini juga menjadi kewenangan KK yang disebut dalam UU LPS. Apakah KSSK=KK (dlm UU BI dan UU LPS?). Jika dasar hukum bailout adalah Perpu, artinya cukup KSSK (Menkeu dan Gubernur BI), tapi mengapa perlu dilakukan juga rapat KK (anggota Menkeu,Gubernur BI, Ketua LPP, Ketua LPS)? untuk memenuhi ketentuan UU LPS? Yang menarik sebenarnya bukan di status KSSK, tapi mengapa Pemerintah perlu mengatur KSSK padahal UU LPS jelas mengatakan KK? dan mengapa ada yang menyarankan di Rapat KSSK 21 November 2008 itu utk diadakan rapat KK agar memenuhi UU LPS? Dua hal itu dulu bisa menjelaskan ada persoalan hukum. Maka, semoga fakta semakin banyak terungkap, sehingga mempermudah rekonstruksi untuk mendapatkan kesimpulan yang adil dan objektif. Dugaan kuat, BI tidak jujur dan terbuka. Karut marut yang menghentak, di tengah sanjungan lembaga ini dianggap lembaga paling pruden di Indonesia. Belum soal Surat Berharga jatuh tempo yang sengaja tak semua dihitung, sehingga hanya dalam tiga hari dana bailout melonjak, dari Rp 630 M menjadi Rp 2,1 T. Mengapa tak dikalkulasi sekalian POTENSI surat berharga yang telah dan akan segera jatuh tempo? Kasihan Ibu SMI. Ia kemarin tampil tenang meski tampak letih dan gundah. Cara menjawabnya sungguh menunjukkan kualitas dan kecerdasan yang luar biasa. Beliau memahami persoalan dan menguasai data, hingga membuat anggota Pansus terhenyak dan sering kehilangan jejak untuk bertanya. Sayang, semua yang indah ini dapat menjadi tak berarti ketika Anda harus memutuskan sesuatu di balik cara kerja teknokrat yang hanya tahu kebenaran tunggal, terlampau dingin dan percaya diri, dan yakin mampu membolak-balik segala prosedur birokratis yg memang rumit itu. salam Dari: ? mr.beachb...@... Kepada: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Terkirim: Rab, 13 Januari, 2010 21:35:30 Judul: [Keuangan] Re: Buku Putih Bank Century Departemen Keuangan  Selain itu sebaiknya juga baca BUKU KUNING Bank Century disini http://tinyurl. com/yghl97f Berselancar lebih cepat. Internet Explorer 8 yang dioptimalkan untuk Yahoo! otomatis membuka 2 halaman favorit Anda setiap kali Anda membuka browser. Dapatkan IE8 di sini! http://downloads.yahoo.com/id/internetexplorer [Non-text portions of this message have been removed] [Non-text portions of this message have been removed]
Bls: [Keuangan] Re: Buku Putih Bank Century Departemen Keuangan
Bung Yadi, Coba kita renungkan, pada saat ini semua kebijakan berdasarkan nasionalisme karena pemenang pemilu dari partai Nasionalis. Mungkin suatu saat yang menang dan mendominasi DPR adalah partai yang berbasis Islam. Apakah kemudian partai ini ber'hak' mengkaji ulang seluruh kebijakan yang dibuat partai sebelumnya tentu saja tidak. Demikian juga dengan kasus ini. DPR yang saat ini tidak berhak dan seharusnya juga tidak diberi hak untuk menilai apalagi mengadili kebijakan yang telah dibuat pada periode sebelumnya. Kalau dalam perusahaan wadahnya adalah RUPS. Jadi kasus yang dilihat ya kasus yang sedang berjalan bukan periode yang lalu karena sudah dipertanggung jawabkan saat RUPS :-) Kecuali ada kasus Pidana bukan kebijakan yang telah diambil. Salam RM --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, Yadi Setiadi y.seti...@... wrote: Bung Rachmad ysh., Saya membayangkan bahwa Sidang Umum itu bersifat general, overall... Sedangkan Pansus itu sudah masuk domain spesial. Toch lex specialis derogat lex generalis bukan ? CMIIW... Jadi saya pikir sah2 saja kalo pansus ngotot melakukan investigasi. Yang ngaco adalah jika Pansus sudah berubah jadi ajang dagelan, dagang sapi, tidak jelas juntrungannya, dan semua orang berusaha jadi pahlawan kesiangan... Itu yang harus kita kontrol bersama.. Salam YS Sent from my MobileDevice® -Original Message- From: Rachmad M rachm...@... Date: Thu, 14 Jan 2010 15:05:09 To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Subject: Bls: [Keuangan] Re: Buku Putih Bank Century Departemen Keuangan Sebetulnya sebuah kebijakan selalu mempunyai banyak sisi. Ada pihak yang diuntungkan, ada pula pihak yang dirugikan. Oleh karenanya sebuah kebijakan tidak dapat diungkit seperti halnya Pansus Century. Tempat yang paling cocok untuk mempertanggung jawabkan sebuah kebijakan adalah Sidang Umum atau Sidang Istimewa. Memperhatikan bahwa Bailout sendiri terjadi pada periode kepemimpinan yang lalu dan DPR tidak ada yang mempertanyakan pada saat Sidang Umum, maka sebenarnya menjadi pertanyaan, apa kerja anggota DPR sehingga SBY bisa mencalonkan lagi tanpa catatan yang seharusnya diketahui oleh masyarakat umum sebagai pemilihnya. Seandainya bailout terjadi pada saat periode ini dan segera diadakan panitia yang kemudian ditindak lanjuti oleh Sidang Istimewa, maka bisalah kita cerna bahwa DPR sangat tanggap guna menghindari terjadinya penyimpangan lebih jauh. Yang jadi masalah DPR dengan 'hasil pemilihan baru dengan wajah baru' mencoba mempermasalahkan kebijakan periode yang lalu yang sebenarnya telah dipertanggung jawabkan dalam Sidang Umum, sungguh sangat aneh. Salam RM --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, prastowo prastowo sesawi04@ wrote: Wah..buka-bukaan menjadi semakin menarik. Kemarin Ibu SMI dengan mimik kesal menyatakan bahwa kekesalannya kepada Pejabat BI sama dengan kekesalan para anggota Pansus. Beliau juga menyampaikan data yang kurang memuaskan. Fakta lain yang perlu dikritisi: - jika ada sekitar 23 bank dengan peer yang hampir sama, sebagaimana menjadi alasan pembenar dampak sistemik, seharusnya yang memanfaatkan FPJP yang diubah dari PBI 10/26 menjadi PBI 10/30 tidak hanya BC, faktanya tidak ada bank lain memanfaatkan FPJP. - Status/kedudukan hukum KSSK/KK. Di Perppu No. 4/2008 KSSK berwenang menetapkan bank gagal berdampak sistemik. Ini juga menjadi kewenangan KK yang disebut dalam UU LPS. Apakah KSSK=KK (dlm UU BI dan UU LPS?). Jika dasar hukum bailout adalah Perpu, artinya cukup KSSK (Menkeu dan Gubernur BI), tapi mengapa perlu dilakukan juga rapat KK (anggota Menkeu,Gubernur BI, Ketua LPP, Ketua LPS)? untuk memenuhi ketentuan UU LPS? Yang menarik sebenarnya bukan di status KSSK, tapi mengapa Pemerintah perlu mengatur KSSK padahal UU LPS jelas mengatakan KK? dan mengapa ada yang menyarankan di Rapat KSSK 21 November 2008 itu utk diadakan rapat KK agar memenuhi UU LPS? Dua hal itu dulu bisa menjelaskan ada persoalan hukum. Maka, semoga fakta semakin banyak terungkap, sehingga mempermudah rekonstruksi untuk mendapatkan kesimpulan yang adil dan objektif. Dugaan kuat, BI tidak jujur dan terbuka. Karut marut yang menghentak, di tengah sanjungan lembaga ini dianggap lembaga paling pruden di Indonesia. Belum soal Surat Berharga jatuh tempo yang sengaja tak semua dihitung, sehingga hanya dalam tiga hari dana bailout melonjak, dari Rp 630 M menjadi Rp 2,1 T. Mengapa tak dikalkulasi sekalian POTENSI surat berharga yang telah dan akan segera jatuh tempo? Kasihan Ibu SMI. Ia kemarin tampil tenang meski tampak letih dan gundah. Cara menjawabnya sungguh menunjukkan kualitas dan kecerdasan yang luar biasa. Beliau memahami persoalan dan menguasai data, hingga membuat anggota Pansus terhenyak dan sering kehilangan jejak untuk bertanya. Sayang, semua yang indah ini
Re: Bls: [Keuangan] Re: Buku Putih Bank Century Departemen Keuangan
Memang, mengadili suatu hal abstrak semacam kebijakan adalah pekerjaan yang sangat meletihkan dan terkadang kontra produktif minimal untuk saya sih :-) Tapi satu hal, mereview suatu kebijakan publik, saya pikir, semuanya berlaku surut, tidak ada satu pun yang kebal thp usaha review, koreksi, atau revisi sekalipun, terlepas dari siapa yg jd ruling party saat itu... Apalagi kalau terbukti Kebijakan tsb tidak kredibel dan defect... Konon katanya, in the long run, membiarkan suatu kebijakan (ekonomi) yang salah, akan berdarah-darah dampaknya bagi setiap koreksi yg dilakukan... Terlalu besar cost-nya. Salam, YS Sent from my MobileDevice® = Blog resmi AKI, dengan alamat www.ahlikeuangan-indonesia.com - Facebook AKI, untuk mengenal member lain lebih personal, silahkan join http://www.facebook.com/group.php?gid=6247303045 - Arsip Milis AKI online, demi kenyamanan Anda semua http://www.mail-archive.com/ahlikeuangan-indonesia@yahoogroups.com = Perhatian : - Untuk kenyamanan bersama, dalam hal me-reply posting, potong/edit ekor posting sebelumnya - Diskusi yg baik adalah bila saling menghormati pendapat yang ada. Anggota yang melanggar tata tertib millis akan dikenakan sanksi tegas - Saran, kritik dan tulisan untuk blog silahkan ahlikeuangan-indonesia-ow...@yahoogroups.comyahoo! Groups Links * To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/AhliKeuangan-Indonesia/ * Your email settings: Individual Email | Traditional * To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/AhliKeuangan-Indonesia/join (Yahoo! ID required) * To change settings via email: ahlikeuangan-indonesia-dig...@yahoogroups.com ahlikeuangan-indonesia-fullfeatu...@yahoogroups.com * To unsubscribe from this group, send an email to: ahlikeuangan-indonesia-unsubscr...@yahoogroups.com * Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
Re: Bls: [Keuangan] Re: Buku Putih Bank Century Departemen Keuangan
Review harus dilakukan sepanjang waktu untuk program yang sedang berjalan. Jadi DPR harus selalu mencermati apapun yang sedang dikerjakan pemerintah yang sedang berjalan. Adakan pansus dan jika perlu Sidang Istimewa untuk kebijakan yang salah pada periode yang berjalan. Bukan ngurusi apa yang telah dikerjakan Presiden dan kabinet perode sebelumnya . Salam RM Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT -Original Message- From: Yadi Setiadi y.seti...@gmail.com Date: Thu, 14 Jan 2010 16:47:10 To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Subject: Re: Bls: [Keuangan] Re: Buku Putih Bank Century Departemen Keuangan Memang, mengadili suatu hal abstrak semacam kebijakan adalah pekerjaan yang sangat meletihkan dan terkadang kontra produktif minimal untuk saya sih :-) Tapi satu hal, mereview suatu kebijakan publik, saya pikir, semuanya berlaku surut, tidak ada satu pun yang kebal thp usaha review, koreksi, atau revisi sekalipun, terlepas dari siapa yg jd ruling party saat itu... Apalagi kalau terbukti Kebijakan tsb tidak kredibel dan defect... Konon katanya, in the long run, membiarkan suatu kebijakan (ekonomi) yang salah, akan berdarah-darah dampaknya bagi setiap koreksi yg dilakukan... Terlalu besar cost-nya. Salam, YS Sent from my MobileDevice® = Blog resmi AKI, dengan alamat www.ahlikeuangan-indonesia.com - Facebook AKI, untuk mengenal member lain lebih personal, silahkan join http://www.facebook.com/group.php?gid=6247303045 - Arsip Milis AKI online, demi kenyamanan Anda semua http://www.mail-archive.com/ahlikeuangan-indonesia@yahoogroups.com = Perhatian : - Untuk kenyamanan bersama, dalam hal me-reply posting, potong/edit ekor posting sebelumnya - Diskusi yg baik adalah bila saling menghormati pendapat yang ada. Anggota yang melanggar tata tertib millis akan dikenakan sanksi tegas - Saran, kritik dan tulisan untuk blog silahkan ahlikeuangan-indonesia-ow...@yahoogroups.comyahoo! Groups Links = Blog resmi AKI, dengan alamat www.ahlikeuangan-indonesia.com - Facebook AKI, untuk mengenal member lain lebih personal, silahkan join http://www.facebook.com/group.php?gid=6247303045 - Arsip Milis AKI online, demi kenyamanan Anda semua http://www.mail-archive.com/ahlikeuangan-indonesia@yahoogroups.com = Perhatian : - Untuk kenyamanan bersama, dalam hal me-reply posting, potong/edit ekor posting sebelumnya - Diskusi yg baik adalah bila saling menghormati pendapat yang ada. Anggota yang melanggar tata tertib millis akan dikenakan sanksi tegas - Saran, kritik dan tulisan untuk blog silahkan ahlikeuangan-indonesia-ow...@yahoogroups.comyahoo! Groups Links * To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/AhliKeuangan-Indonesia/ * Your email settings: Individual Email | Traditional * To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/AhliKeuangan-Indonesia/join (Yahoo! ID required) * To change settings via email: ahlikeuangan-indonesia-dig...@yahoogroups.com ahlikeuangan-indonesia-fullfeatu...@yahoogroups.com * To unsubscribe from this group, send an email to: ahlikeuangan-indonesia-unsubscr...@yahoogroups.com * Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
Re: Bls: [Keuangan] Re: Buku Putih Bank Century Departemen Keuangan
Setuju Cuma menghabiskan waktu dan biaya saja Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT -Original Message- From: rachm...@yahoo.com Date: Fri, 15 Jan 2010 00:59:51 To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Subject: Re: Bls: [Keuangan] Re: Buku Putih Bank Century Departemen Keuangan Review harus dilakukan sepanjang waktu untuk program yang sedang berjalan. Jadi DPR harus selalu mencermati apapun yang sedang dikerjakan pemerintah yang sedang berjalan. Adakan pansus dan jika perlu Sidang Istimewa untuk kebijakan yang salah pada periode yang berjalan. Bukan ngurusi apa yang telah dikerjakan Presiden dan kabinet perode sebelumnya . Salam RM Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT -Original Message- From: Yadi Setiadi y.seti...@gmail.com Date: Thu, 14 Jan 2010 16:47:10 To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Subject: Re: Bls: [Keuangan] Re: Buku Putih Bank Century Departemen Keuangan Memang, mengadili suatu hal abstrak semacam kebijakan adalah pekerjaan yang sangat meletihkan dan terkadang kontra produktif minimal untuk saya sih :-) Tapi satu hal, mereview suatu kebijakan publik, saya pikir, semuanya berlaku surut, tidak ada satu pun yang kebal thp usaha review, koreksi, atau revisi sekalipun, terlepas dari siapa yg jd ruling party saat itu... Apalagi kalau terbukti Kebijakan tsb tidak kredibel dan defect... Konon katanya, in the long run, membiarkan suatu kebijakan (ekonomi) yang salah, akan berdarah-darah dampaknya bagi setiap koreksi yg dilakukan... Terlalu besar cost-nya. Salam, YS Sent from my MobileDevice® = Blog resmi AKI, dengan alamat www.ahlikeuangan-indonesia.com - Facebook AKI, untuk mengenal member lain lebih personal, silahkan join http://www.facebook.com/group.php?gid=6247303045 - Arsip Milis AKI online, demi kenyamanan Anda semua http://www.mail-archive.com/ahlikeuangan-indonesia@yahoogroups.com = Perhatian : - Untuk kenyamanan bersama, dalam hal me-reply posting, potong/edit ekor posting sebelumnya - Diskusi yg baik adalah bila saling menghormati pendapat yang ada. Anggota yang melanggar tata tertib millis akan dikenakan sanksi tegas - Saran, kritik dan tulisan untuk blog silahkan ahlikeuangan-indonesia-ow...@yahoogroups.comyahoo! Groups Links = Blog resmi AKI, dengan alamat www.ahlikeuangan-indonesia.com - Facebook AKI, untuk mengenal member lain lebih personal, silahkan join http://www.facebook.com/group.php?gid=6247303045 - Arsip Milis AKI online, demi kenyamanan Anda semua http://www.mail-archive.com/ahlikeuangan-indonesia@yahoogroups.com = Perhatian : - Untuk kenyamanan bersama, dalam hal me-reply posting, potong/edit ekor posting sebelumnya - Diskusi yg baik adalah bila saling menghormati pendapat yang ada. Anggota yang melanggar tata tertib millis akan dikenakan sanksi tegas - Saran, kritik dan tulisan untuk blog silahkan ahlikeuangan-indonesia-ow...@yahoogroups.comyahoo! Groups Links
Re: [Keuangan] ABS - was: Buku Putih Bank Century Departemen Keuangan
Kan setiap saat direview. Kelemahan/kelambatan dalam review itulah yang mengakibatkan pansus mengerjakan hal yang telah lalu dan kebetulan orang2nya juga masih menjabat. Sebetulnya dalam SU bisa diberi catatan untuk kasus yang bermasalah agar rakyat tidak terjebak milih orang yang salah. Salam RM Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT -Original Message- From: nazarjb suratna...@gmail.com Date: Fri, 15 Jan 2010 01:31:34 To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Subject: [Keuangan] ABS - was: Buku Putih Bank Century Departemen Keuangan Hm...jika seperti itu konsepnya, maka jika ingin menjadi pejabat negara hanya cukup mempelajari bagai mana cara membuat laporan/LPJK manipulatif dan merancang sebuah pembangunan yang kelihatan bagus dari luar, namun keropos di dalamnya. Karena jika periodenya sudah berlalu, maka tidak ada konsekwensi apa-apa. Ya, jika seperti itu adanya maka pedalamilahcara-cara untuk memanipulasi dan membuat alibi guna melindungi diri dari kesalahan-kesalahan patal ( ABS= Asal Bapak Senang). Apa iya hal sperti itu baik? Salam Nazar On. Tbo-Jbi - Sekarang lagi mati lampu, PLN kumat lagi --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, rachm...@... wrote: Review harus dilakukan sepanjang waktu untuk program yang sedang berjalan. Jadi DPR harus selalu mencermati apapun yang sedang dikerjakan pemerintah yang sedang berjalan. Adakan pansus dan jika perlu Sidang Istimewa untuk kebijakan yang salah pada periode yang berjalan. Bukan ngurusi apa yang telah dikerjakan Presiden dan kabinet perode sebelumnya . Salam RM Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT -Original Message- From: Yadi Setiadi y.seti...@... Date: Thu, 14 Jan 2010 16:47:10 To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Subject: Re: Bls: [Keuangan] Re: Buku Putih Bank Century Departemen Keuangan Memang, mengadili suatu hal abstrak semacam kebijakan adalah pekerjaan yang sangat meletihkan dan terkadang kontra produktif minimal untuk saya sih :-) Tapi satu hal, mereview suatu kebijakan publik, saya pikir, semuanya berlaku surut, tidak ada satu pun yang kebal thp usaha review, koreksi, atau revisi sekalipun, terlepas dari siapa yg jd ruling party saat itu... Apalagi kalau terbukti Kebijakan tsb tidak kredibel dan defect... Konon katanya, in the long run, membiarkan suatu kebijakan (ekonomi) yang salah, akan berdarah-darah dampaknya bagi setiap koreksi yg dilakukan... Terlalu besar cost-nya. Salam, YS [Non-text portions of this message have been removed] = Blog resmi AKI, dengan alamat www.ahlikeuangan-indonesia.com - Facebook AKI, untuk mengenal member lain lebih personal, silahkan join http://www.facebook.com/group.php?gid=6247303045 - Arsip Milis AKI online, demi kenyamanan Anda semua http://www.mail-archive.com/ahlikeuangan-indonesia@yahoogroups.com = Perhatian : - Untuk kenyamanan bersama, dalam hal me-reply posting, potong/edit ekor posting sebelumnya - Diskusi yg baik adalah bila saling menghormati pendapat yang ada. Anggota yang melanggar tata tertib millis akan dikenakan sanksi tegas - Saran, kritik dan tulisan untuk blog silahkan ahlikeuangan-indonesia-ow...@yahoogroups.comyahoo! Groups Links * To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/AhliKeuangan-Indonesia/ * Your email settings: Individual Email | Traditional * To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/AhliKeuangan-Indonesia/join (Yahoo! ID required) * To change settings via email: ahlikeuangan-indonesia-dig...@yahoogroups.com ahlikeuangan-indonesia-fullfeatu...@yahoogroups.com * To unsubscribe from this group, send an email to: ahlikeuangan-indonesia-unsubscr...@yahoogroups.com * Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
Re: [Keuangan] ABS - was: Buku Putih Bank Century Departemen Keuangan
O begitu? Review berkala/periodik gitu ya? Tapi biasanya kalau kegiatan rutin masing-masing anggota dewan dan parpol punya kepentingan sendiri-sendiri. Dan untuk pembentukan pansus saja utusan masing-masing parpol dipilah2, yaitu mereka2x yang kurang kritis. Nah, kalau dibikin pansus yg masa kerjanya/masa bakti selama 5 thn, maka bisa jadi nanti DPR/Parpol sibuk meresafle utusan mereka yg kritis di pansus. Belum lagi masalah hanya mencari popularitas dgn hanya mengangkat kasus-kasus tertentu saja (yang enak-enak saja). Bagai mana itu? Salam Nazar --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, rachm...@... wrote: Kan setiap saat direview. Kelemahan/kelambatan dalam review itulah yang mengakibatkan pansus mengerjakan hal yang telah lalu dan kebetulan orang2nya juga masih menjabat. Sebetulnya dalam SU bisa diberi catatan untuk kasus yang bermasalah agar rakyat tidak terjebak milih orang yang salah. Salam RM Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT -Original Message- From: nazarjb suratna...@... Date: Fri, 15 Jan 2010 01:31:34 To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Subject: [Keuangan] ABS - was: Buku Putih Bank Century Departemen Keuangan Hm...jika seperti itu konsepnya, maka jika ingin menjadi pejabat negara hanya cukup mempelajari bagai mana cara membuat laporan/LPJK manipulatif dan merancang sebuah pembangunan yang kelihatan bagus dari luar, namun keropos di dalamnya. Karena jika periodenya sudah berlalu, maka tidak ada konsekwensi apa-apa. Ya, jika seperti itu adanya maka pedalamilahcara-cara untuk memanipulasi dan membuat alibi guna melindungi diri dari kesalahan-kesalahan patal ( ABS= Asal Bapak Senang). Apa iya hal sperti itu baik? Salam Nazar On. Tbo-Jbi - Sekarang lagi mati lampu, PLN kumat lagi --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, rachmadm@ wrote: Review harus dilakukan sepanjang waktu untuk program yang sedang berjalan. Jadi DPR harus selalu mencermati apapun yang sedang dikerjakan pemerintah yang sedang berjalan. Adakan pansus dan jika perlu Sidang Istimewa untuk kebijakan yang salah pada periode yang berjalan. Bukan ngurusi apa yang telah dikerjakan Presiden dan kabinet perode sebelumnya . Salam -Original Message- From: Yadi Setiadi y.setiadi@ Date: Thu, 14 Jan 2010 16:47:10 To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Subject: Re: Bls: [Keuangan] Re: Buku Putih Bank Century Departemen Keuangan Memang, mengadili suatu hal abstrak semacam kebijakan adalah pekerjaan yang sangat meletihkan dan terkadang kontra produktif minimal untuk saya sih :-) Tapi satu hal, mereview suatu kebijakan publik, saya pikir, semuanya berlaku surut, tidak ada satu pun yang kebal thp usaha review, koreksi, atau revisi sekalipun, terlepas dari siapa yg jd ruling party saat itu... Apalagi kalau terbukti Kebijakan tsb tidak kredibel dan defect... Konon katanya, in the long run, membiarkan suatu kebijakan (ekonomi) yang salah, akan berdarah-darah dampaknya bagi setiap koreksi yg dilakukan... Terlalu besar cost-nya. Salam, YS
Re: [Keuangan] ABS - was: Buku Putih Bank Century Departemen Keuangan
Lebih baik begitu dengan pertimbangan : 1. Rakyat tidak terjebak memilih Presiden dengan Kabinetnya yang bermasalah 2. Permasalan segera tuntas. 3. Presiden berikutnya akan lebih berhati-hati dalam membuat kebijakan. 4. DPR hanya berminat mengurai masalah karena Presiden dan Menkeu masih SBY dan SMI. Seandai SBY tidak terpilih, DPR periode ini tidak berkepentingan mempermasalahkannya. Salam RM Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT -Original Message- From: nazarjb suratna...@gmail.com Date: Fri, 15 Jan 2010 02:21:58 To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Subject: Re: [Keuangan] ABS - was: Buku Putih Bank Century Departemen Keuangan O begitu? Review berkala/periodik gitu ya? Tapi biasanya kalau kegiatan rutin masing-masing anggota dewan dan parpol punya kepentingan sendiri-sendiri. Dan untuk pembentukan pansus saja utusan masing-masing parpol dipilah2, yaitu mereka2x yang kurang kritis. Nah, kalau dibikin pansus yg masa kerjanya/masa bakti selama 5 thn, maka bisa jadi nanti DPR/Parpol sibuk meresafle utusan mereka yg kritis di pansus. Belum lagi masalah hanya mencari popularitas dgn hanya mengangkat kasus-kasus tertentu saja (yang enak-enak saja). Bagai mana itu? Salam Nazar --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, rachm...@... wrote: Kan setiap saat direview. Kelemahan/kelambatan dalam review itulah yang mengakibatkan pansus mengerjakan hal yang telah lalu dan kebetulan orang2nya juga masih menjabat. Sebetulnya dalam SU bisa diberi catatan untuk kasus yang bermasalah agar rakyat tidak terjebak milih orang yang salah. Salam RM Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT -Original Message- From: nazarjb suratna...@... Date: Fri, 15 Jan 2010 01:31:34 To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Subject: [Keuangan] ABS - was: Buku Putih Bank Century Departemen Keuangan Hm...jika seperti itu konsepnya, maka jika ingin menjadi pejabat negara hanya cukup mempelajari bagai mana cara membuat laporan/LPJK manipulatif dan merancang sebuah pembangunan yang kelihatan bagus dari luar, namun keropos di dalamnya. Karena jika periodenya sudah berlalu, maka tidak ada konsekwensi apa-apa. Ya, jika seperti itu adanya maka pedalamilahcara-cara untuk memanipulasi dan membuat alibi guna melindungi diri dari kesalahan-kesalahan patal ( ABS= Asal Bapak Senang). Apa iya hal sperti itu baik? Salam Nazar On. Tbo-Jbi - Sekarang lagi mati lampu, PLN kumat lagi --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, rachmadm@ wrote: Review harus dilakukan sepanjang waktu untuk program yang sedang berjalan. Jadi DPR harus selalu mencermati apapun yang sedang dikerjakan pemerintah yang sedang berjalan. Adakan pansus dan jika perlu Sidang Istimewa untuk kebijakan yang salah pada periode yang berjalan. Bukan ngurusi apa yang telah dikerjakan Presiden dan kabinet perode sebelumnya . Salam -Original Message- From: Yadi Setiadi y.setiadi@ Date: Thu, 14 Jan 2010 16:47:10 To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Subject: Re: Bls: [Keuangan] Re: Buku Putih Bank Century Departemen Keuangan Memang, mengadili suatu hal abstrak semacam kebijakan adalah pekerjaan yang sangat meletihkan dan terkadang kontra produktif minimal untuk saya sih :-) Tapi satu hal, mereview suatu kebijakan publik, saya pikir, semuanya berlaku surut, tidak ada satu pun yang kebal thp usaha review, koreksi, atau revisi sekalipun, terlepas dari siapa yg jd ruling party saat itu... Apalagi kalau terbukti Kebijakan tsb tidak kredibel dan defect... Konon katanya, in the long run, membiarkan suatu kebijakan (ekonomi) yang salah, akan berdarah-darah dampaknya bagi setiap koreksi yg dilakukan... Terlalu besar cost-nya. Salam, YS [Non-text portions of this message have been removed] = Blog resmi AKI, dengan alamat www.ahlikeuangan-indonesia.com - Facebook AKI, untuk mengenal member lain lebih personal, silahkan join http://www.facebook.com/group.php?gid=6247303045 - Arsip Milis AKI online, demi kenyamanan Anda semua http://www.mail-archive.com/ahlikeuangan-indonesia@yahoogroups.com = Perhatian : - Untuk kenyamanan bersama, dalam hal me-reply posting, potong/edit ekor posting sebelumnya - Diskusi yg baik adalah bila saling menghormati pendapat yang ada. Anggota yang melanggar tata tertib millis akan dikenakan sanksi tegas - Saran, kritik dan tulisan untuk blog silahkan ahlikeuangan-indonesia-ow...@yahoogroups.comyahoo! Groups Links * To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/AhliKeuangan-Indonesia/ * Your email settings: Individual Email | Traditional * To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/AhliKeuangan-Indonesia/join (Yahoo!
Re: [Keuangan] ABS - was: Buku Putih Bank Century Departemen Keuangan
Uang pajak pasti kembali pada rakyat melalui mekanisme penyediaan barang dan jasa yang disediakan oleh masyarakat. Apakah itu melalui mekanisme penggajian PNS dan ABRI atau penyediaan fasilitas publik yang dikerjakan oleh anak bangsa. Uang rupiah hanyalah penghantar terciptanya barang atau jasa. Seperti yang dikatakan JK uang berputar atau berpindah tempat saja menciptakan barang/jasa. Evaluasi/review tidak harus dibentuk pansus dulu. Jika dianggap bermasalah baru bentuk pansus bahkan adakan Sidang Istimewa untuk menurunkan Presiden :-) Salam RM Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT -Original Message- From: nazarjb suratna...@gmail.com Date: Fri, 15 Jan 2010 06:54:35 To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Subject: Re: [Keuangan] ABS - was: Buku Putih Bank Century Departemen Keuangan - Ok, berarti harus ada anggota pansus DPR yang bertugas melakukan review dan tanya jawab ya? Berapa bulan atau berapa tahun sekali? - Terus, bagai mana dengan mal-kebijakan yang sudah berlalu? dimaafkan saja? cukup ada acara sedekahan atau pernyataan minta maaf di media-media? - Saya juga heran, biasanya kan ada istilah LPJ presiden ditolak oleh DPR. Tapi konsekwensi hukumnya gak ada. Hanya di tolak saja (malu-malu dikitlah, kan cuma di tolak). hm... - Poin 4 itu berarti ada semacam pengungkapan kasus hanya untuk target/tujuan sesaat? Yang benar nih? Seharusnya kontinyu kOnsisten dong... siapa saja presiden kabinetnya, dan kapan saja. Jadi tidak bersifat insidental alias musiman. Nb: Ada yang nitip pesan Kembalikan Uang pajak Kami! salam Nazar --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, rachm...@... wrote: Lebih baik begitu dengan pertimbangan : 1. Rakyat tidak terjebak memilih Presiden dengan Kabinetnya yang bermasalah 2. Permasalan segera tuntas. 3. Presiden berikutnya akan lebih berhati-hati dalam membuat kebijakan. 4. DPR hanya berminat mengurai masalah karena Presiden dan Menkeu masih SBY dan SMI. Seandai SBY tidak terpilih, DPR periode ini tidak berkepentingan mempermasalahkannya. Salam RM Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT -Original Message- From: nazarjb suratna...@... Date: Fri, 15 Jan 2010 02:21:58 To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Subject: Re: [Keuangan] ABS - was: Buku Putih Bank Century Departemen Keuangan O begitu? Review berkala/periodik gitu ya? Tapi biasanya kalau kegiatan rutin masing-masing anggota dewan dan parpol punya kepentingan sendiri-sendiri. Dan untuk pembentukan pansus saja utusan masing-masing parpol dipilah2, yaitu mereka2x yang kurang kritis. Nah, kalau dibikin pansus yg masa kerjanya/masa bakti selama 5 thn, maka bisa jadi nanti DPR/Parpol sibuk meresafle utusan mereka yg kritis di pansus. Belum lagi masalah hanya mencari popularitas dgn hanya mengangkat kasus-kasus tertentu saja (yang enak-enak saja). Bagai mana itu? Salam Nazar --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, rachmadm@ wrote: Kan setiap saat direview. Kelemahan/kelambatan dalam review itulah yang mengakibatkan pansus mengerjakan hal yang telah lalu dan kebetulan orang2nya juga masih menjabat. Sebetulnya dalam SU bisa diberi catatan untuk kasus yang bermasalah agar rakyat tidak terjebak milih orang yang salah. Salam RM Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT -Original Message- From: nazarjb suratnazar@ Date: Fri, 15 Jan 2010 01:31:34 To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Subject: [Keuangan] ABS - was: Buku Putih Bank Century Departemen Keuangan Hm...jika seperti itu konsepnya, maka jika ingin menjadi pejabat negara hanya cukup mempelajari bagai mana cara membuat laporan/LPJK manipulatif dan merancang sebuah pembangunan yang kelihatan bagus dari luar, namun keropos di dalamnya. Karena jika periodenya sudah berlalu, maka tidak ada konsekwensi apa-apa. Ya, jika seperti itu adanya maka pedalamilahcara-cara untuk memanipulasi dan membuat alibi guna melindungi diri dari kesalahan-kesalahan patal ( ABS= Asal Bapak Senang). Apa iya hal sperti itu baik? Salam Nazar On. Tbo-Jbi - Sekarang lagi mati lampu, PLN kumat lagi [Non-text portions of this message have been removed] = Blog resmi AKI, dengan alamat www.ahlikeuangan-indonesia.com - Facebook AKI, untuk mengenal member lain lebih personal, silahkan join http://www.facebook.com/group.php?gid=6247303045 - Arsip Milis AKI online, demi kenyamanan Anda semua http://www.mail-archive.com/ahlikeuangan-indonesia@yahoogroups.com = Perhatian : - Untuk kenyamanan bersama, dalam hal me-reply posting, potong/edit ekor posting sebelumnya - Diskusi yg baik adalah bila saling menghormati pendapat yang ada. Anggota yang melanggar tata tertib millis akan dikenakan
