CiKEAS Buang Sampah Sembarangan, Didenda Rp 1 Juta
Refleksi: Bravo Banjermasin! Semoga sampahnya bisa juga diolah menjadi bahan yang berguna untuk dipakai lagi seperti pupuk dan lain bahan. Bravo, Bravo Banjermasin. Kota atau kampung mana mau ikut contoh Banjermasin. Ayo jangan malu-malu kucing. Allah pasti lebih memberkati mereka yang kreatif menolong dirinya sendiri. http://www.gatra.com/artikel.php?id=106042 Penerapan Perda Buang Sampah Sembarangan, Didenda Rp 1 Juta Banjarmasin, 12 Juli 2007 15:02 Jangan coba-coba membuang sampah sembarangan di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, karena itu berarti denda Rp 1 juta, sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2000 tentang larangan membuang sampah sembarangan di siang hari. Menurut Kepala Dinas Kebersihan Kota Banjarmasin Sayidin Noor kepada wartawan di Balai Kota, Kamis (12/7), Perda itu mulai efektif berlaku mulai Juli 2007. Perda 4/2000 itu jelas dan secara tegas menyebutkan ancaman sanksi denda Rp 1 juta atau kurungan badan tiga bulan, bagi pelaku yang diketahui dan terbukti membuang sampah di sembarang tempat pada siang hari. Guna mendukung kelancaran operasi Yustisi, tersedia dana operasional dari APBD tahun 2007 sebesar Rp5 juta setiap kali dilakukan operasi lapangan dengan melibatkan pihak terkait. Tingginya biaya operasional operasi Yustisi karena harus memanfaatkan tenaga penyidik dari pihak Kepolisian dan Kejaksanaan, disamping tenaga Satuan Pilisi Pamong Praja (Satpol PP) dan tenaga dari Dinas Kebersihan sendiri. Operasi Yustisi penerapan Perda 4/2000 ditekankan di jalan protokol, yakni Jalan A Yani, dari kilometer 1 hingga kilometer 7 Banjarmasin, untuk menciptakan kawasan yang menjadi pintu gerbang masuk ke dalam Kota Banjarmasin itu bersih, indah, rapi, dan teratur. Kendati sementara operasi dan razia dipusatkan di Jalan A. Yani, pengawasan membuang sampah tersebut juga dilakukan di jalan protokol yang lain seperti jalan Lambung Mangkurat, jalan Teluk Dalam serta di kawasan Jalan Brigjen Hasan Basri. Guna mewujudkan komitmen tersebut pihak Pemko telah mendirikan tiga pos pengawasan di sepanjang Jalan A Yani dan dua pos pengawasan lagi di Jalan Teluk Dalam dan Brigjen Hasan Basri. Selain itu terdapat sebuah mobil yang dengan 10 petugas gabungan yang menyisir kawasan yang dilarang membuangb sampah untuk melakukan pengawasan tersebut, tambah Sayidin Noor. Ketika ditanya terhentinya yustisi Perda tersebut, padahal sebelmnya pernah juga dilakukan yustisi demikian, ia menyebutkan memang terkendala dana masalahnya di Pemko Banjarmasin tidak ada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) akibatnya terpaksa menggunakan petugas penyidik dari pihak kepolisian dan kejaksaan. Padahal seandainya PPNS tersebut tersedia dibantu Satpol PP maka pelaksanaan yustisi Perda tersebut tidak semahal demikian, karena PPNS bisa bekerja rutin sebagaimana mestinya. Sebagai contoh, Kota Surabaya saja jumlah PPNS tersedia, akhirnya pengawasan dan yustisi bisa dilakukan setiap hari sebagai kegiatan rpin dari PPNS tersebut. Oleh karena itu, pihak Pemko Banjarmasin khususnya Dinas Kebersihan akan menjadikan dua PNS yang akan didik menjadi PPNS, selain itu juga ada harapan semua instansi yang ada di Pemko memiliki PPNS masing-masing guna memudahkan kegiatan penyidikan. Berdasarkan catatan, katika digelar yustisi Perda sampah setahun yang lalu memang sempat tertangkap empat orang pembuang sampah sembarangan dan telah diberikan sanksi dan disidang dua orang, serta diberikan peringatan bagi dua orang lainnya. [TMA [Non-text portions of this message have been removed]
CiKEAS Wapres: Aceh Tak Akan Merdeka
Refleksi: Kalau Aceh tidak akan merdeka, berarti sekarang ini statusnya apa? Bukankah yang tidak merdeka itu tidak lain daripada jajahan, atau bagaimana Wapres? Hehehehe. Di dunia ini tidak ada orang berpikiran waras yang rela mau memisahkan dirinya dari sesuatu ikatan atau persekutan yang baik, berguna dan menguntungkan bagi dirinya. Contohnya hubungan suami isteri. Katanya perkawinan adalah untuk kehidupan bersama untuk hidup bersama dan hari depanya dalam suasana bahagia, nyaman, aman dan damai. Jadi kurang lebih lebih harus sama rasa, berdiri sama tinggi, tidur sama lurus dan sama mesranya. Tetapi, kalau sang suami main kayu, tidak jujur, sering memberlakukan sang isteri seperti budakbelian, maka jalan keluar bagi sang isteri sesuai hak azasinya ialah memisahkan diri dari perlakuan tidak adil dan penderitaan yang dideritanya. Hal serupa tentu juga berlaku bagi sang suami. Bukankah Allah tidak melarang orang meminsahkan diri dari keadaan buruk, baik jasmaniah dan/atau rochaniah? Sebagai tambahan hendaklah dilihat juga contoh pemerintah Jakarta selama ini mau menjual pulau-pulau yang dinilai tidak berguna. Bukankah ini juga sama sejenisnya dipisahkan diri dari ketidakberhargaan pulau tsb? Berbahagialah mereka yang bisa memisahkan diri dari penderitaan, kesusahan dan miseri untuk hari depan yang lebih baik dalam suasana nan sejahtera, aman, nyaman dan damai! Amin. http://www.suarapembaruan.com/News/2007/07/12/Utama/ut01.htm SUARA PEMBARUAN DAILY Wapres: Aceh Tak Akan Merdeka Perjuangan GAM Diduga Dialihkan ke Jalur Politik Saya tidak yakin, karena pimpinan GAM sudah bersepakat bahwa NKRI itu suatu pilihan kita. Kajian boleh saja, tapi saya tidak yakin bahwa teman-teman di Aceh berpikir begitu (memisahkan diri dari NKRI). (Wakil Presiden Jusuf Kalla) [JAKARTA] Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan dirinya tidak yakin kalau para mantan pemimpin Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ingin memisahkan Aceh dari Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebab, baik pimpinan GAM maupun Pemerintah Republik Indonesia sudah sepakat bahwa NKRI adalah keputusan bersama dan merupakan pilihan final. Saya tidak yakin, karena pimpinan GAM sudah bersepakat bahwa NKRI itu suatu pilihan kita. Kajian boleh saja, tapi saya tidak yakin bahwa teman-teman di Aceh berpikir begitu (memisahkan diri dari NKRI, Red), tegas Kalla kepada wartawan di Jakarta, Kamis (12/7) pagi. Penegasan Wapres tersebut menjawab pertanyaan soal hasil kajian Lemhannas yang menyebutkan bahwa GAM tetap berniat merdeka dengan cara menggelar referendum setelah menguasai parlemen di Aceh. Lemhannas boleh melakukan kajian apa saja dan itu tugasnya. Tetapi sekali lagi saya tegaskan bahwa Aceh tidak akan merdeka, ujar Wapres. Jajaki Opini Munculnya Partai GAM dinilai kalangan DPR sebagai bukti bahwa keinginan GAM untuk melepaskan Aceh dari NKRI tidak pernah berhenti. Setelah gagal berjuang lewat jalur kekerasan, GAM mengubah melalui jalur politik, bergerak dalam sistem yang ada dengan memanfaatkan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh, kata Agus Condro Prayitno, anggota Komisi II DPR dari FPDI-P kepada SP di Jakarta, Rabu (11/7). Penggunaan nama GAM sebagai nama partai politik lokal, lanjut Agus, hanya untuk menjajaki opini yang akan muncul, dan sikap apa yang akan diambil oleh pemerintah pusat. Mereka (GAM) pasti sudah tahu penggunaan nama itu akan mendapat penolakan. Ini hanya penjajakan mereka, untuk melihat sejauh mana opini yang muncul dan apa sikap serta tindakan yang akan diambil pemerintah, ucapnya. Menurut Agus, keputusan akhir referendum memang ada pada presiden. Tapi jika seluruh rakyat Aceh menuntut adanya referendum, apa yang bisa dilakukan presiden, kecuali memberikan apa yang mereka inginkan, ucapnya. Oleh karena itu, pemerintah harus bertindak tegas. Laporan-laporan intelijen mengenai Aceh harus disikapi serius oleh pemerintah. Fungsi intelijen di Aceh juga harus diperkuat. Andi Yuliani Paris, anggota Komisi II dari FPAN mengatakan penggunaan lambang separatisme untuk partai lokal di Aceh, tidak boleh terjadi. Prinsipnya, saya tidak mendukung adanya partai yang menggunakan lambang-lambang gerakan separatisme. NKRI adalah hal yang sudah final dalam konstitusi kita, katanya. Pengertian partai lokal dalam UU PA, menurut Andi, perlu dipertegas, sehingga tidak menjadi inspirasi atau pintu masuk untuk memisahkan diri dari NKRI. Pengaturan mengenai larangan penggunaan lambang-lambang separatisme bisa dirumuskan dalam RUU Parpol, yang sedang dibahas DPR. Selaras dengan itu, Ketua Pansus RUU Parpol Ganjar Pranowo dari FPDI-P, mengatakan bahwa munculnya Partai GAM bisa menjadi inspirasi dibuatnya klausul soal penggunaan lambang-lambang separatisme dalam RUU Parpol. Silakan mendirikan partai, tapi penggunaan bendera dan nama GAM sangatlah tidak kondusif dalam rangka pemulihan Aceh. Pemakaian simbol-simbol itu hanya akan mengingatkan pada situasi masa
CiKEAS Radikalisme, Ancaman Baru di Poso
http://www.suarapembaruan.com/News/2007/07/12/Sorotan/sorot01.htm SUARA PEMBARUAN DAILY Radikalisme, Ancaman Baru di Poso Pengantar Masih segar dalam ingatan kita, kerusuhan Poso beberapa waktu lalu yang berlangsung cukup lama dan memakan korban jiwa yang tidak sedikit. Korban luka dan hancurnya sejumlah bagunan karena dibakar, masih harus dibenahi. Kondisi Poso kini sudah jauh lebih baik. Sejumlah tokoh yang berada di balik kerusuhan tersebut sudah ditangkap dan sebagian lagi masih diburu oleh aparat kepolisian. Namun, permasalahan Poso belumlah selesai. Apalagi masih ada sebagian warga yang sampai saat ini memilih berada di tempat pengungsian karena takut kembali ke rumah mereka. Masih ada persoalan dan tersisa trauma akibat dari kerusuhan yang berkepanjangan tersebut. Masih dibutuhkan upaya yang komprehensif untuk menuntaskan masalah tersebut. Untuk mengetahui lebih banyak persoalan Poso kini, koresponden SP, Jeis Montesori menuliskannya dalam sorotan kali ini. SP/Jeis Montesori S Warga berjualan sayur-mayur di Pasar Sentral Poso. Suasana damai dan aman membuat aktivitas di pasar yang menjadi pusat perekonomian warga Poso itu hidup kembali. elum pernah dalam delapan tahun terakhir di mana saat ini orang kembali bisa dengan bebas keluar-masuk Poso, tanpa dihantui perasaan takut. Juga belum pernah terjadi warga begitu mudahnya bepergian pada malam hari melewati tanah Poso, dan tidak perlu lagi minta pengawalan aparat keamanan, seperti dulu. Situasi ini sudah berlangsung sejak sekitar empat bulan terakhir. Bukan hanya penduduk lokal, tapi warga dari luar Poso seperti Manado, Gorontalo, Makassar, dan Jakarta, akhir-akhir ini banyak yang bepergian ke Poso. Mereka tidak takut lagi pada ancaman ledakan bom atau penembakan misterius yang telah menjadi stigma bertahun-tahun dalam kehidupan masyarakat. Warga dari luar daerah itu umumnya ke Desa Meko, Kecamatan Lore Utara (sekitar 75 km dari kota Poso). Di desa terpencil ini, sejak Februari memang dihebohkan dengan munculnya seorang anak kecil, Sherlin (8) yang mampu menyembuhkan bermacam-macam penyakit. Mulai dari sakit lumpuh, buta, tuli, stroke hingga beragam penyakit berat lain, dilaporkan bisa disembuhkan Sherlin hanya dengan doa dan menyanyi puji-pujian bagi Tuhan. Ribuan orang dari berbagai penjuru setiap minggu datang ke Meko dengan tujuan berobat pada Sherlin. Yang menarik, masyarakat yang datang itu berasal dari latar belakang suku dan agama yang berbeda-beda. Ketika jadwal penyembuhan itu berlangsung setiap malam Jumat dan puncaknya hari Jumat, tidak peduli apa agamanya, semua yang ingin mendapatkan kesembuhan, bersatu dan berdoa bersama di Lapangan Meko, di mana Sherlin yang didampingi ibunya mengadakan doa dan jamahan penyembuhan. Seusai berobat warga itu kembali ke daerah asalnya dan harus melewati bekas basis-basis konflik di Poso. Yang sangat melegakan, tidak lagi ada aksi-aksi kekerasan atau teror bom seperti yang sering menimpa warga ketika melewati wilayah itu. Semua kembali dengan selamat. tidak lagi ada pemeriksaan KTP di pos-pos penjagaan polisi/tentara.. Pemilik/penumpang kendaraan cukup melambaikan tangan saja ke arah aparat, semua kendaraan sudah boleh lewat dengan nyaman. Ini menandakan, situasi Poso sudah berubah. Poso sudah benar-benar pulih, kondusif dan aman. Siapa pun, sudah boleh ke Poso tanpa pengawalan, tanpa perlu merasa takut dicurigai/dibuntutin seperti dulu ketika konflik berbau agama itu meletus mulai Desember 1998 dan berlanjut April-Mei 2000 sampai akhir 2006. Ditangkap Harus diakui, situasi Poso yang kondusif seperti itu, terutama tercipta pascadilakukan penegakan hukum oleh aparat keamanan atau yang dikenal dengan peristiwa 11 dan 22 Januari 2007. Dalam dua peristiwa itu, polisi menangkap paksa para aktor kekerasan di Poso. Mereka ditangkap di basis persembunyiannya di kawasan tanah runtuh, Kelurahan Gebang Rejo dan Kayamanya, Kecamatan Poso Kota. Penangkapan itu juga tidak berlangsung mulus. Para tersangka yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai buron polisi atau dikenal istilah DPO (daftar pencarian orang), memberikan perlawanan keras pada polisi. Akibatnya, kontak senjata tak dapat dihindari. Sedikitnya 15 warga sipil terdiri dari DPO dan pendukungnya, tewas ditembak aparat. Sedang di pihak polisi terdapat dua prajurit (anggota Brimob dan Polmas) mati tertembak/dikeroyok massa. Selama hampir sebulan, polisi melakukan pembersihan di Poso di antaranya menggerebek wilayah Tanah Runtuh yang diidentifikasi sebagai sarang pelaku kekerasan. Dari tempat itu berhasil ditemukan berbagai jenis bahan peledak berbahaya yang diduga dipakai selama ini. Di antaranya diamankan 30 jenis senjata berat organik maupun rakitan, 10.786 butir amunisi dalam berbagai kaliber, 235 bom rakitan aktif. Juga ditangkap dan menyerahkan diri 56 tersangka pelaku kekerasan. Dari penangkapan itu, berhasil diungkap 21 kasus kekerasan di Poso dan Palu yang
CiKEAS Dukunglah perjuangan Rakyat Kecil
Kepada siapa rakyat kecil sekarang ini bisa mengeluh, walaupun mereka ngomong sampai berbuih sekalipun jangan harap ada yang mau mendengarkan suara mereka. Suara mereka terlalu kecil dan tidak berarti sehingga tidak akan pernah bisa mendapatkan perhatian. Sarana mereka satu-satunya ialah demo di depan kantor permerintah dengan risiko digebukin oleh aparat. Mas media baru tertarik untuk memberitakannya, apabila pada saat demo tersebut, terjadi huru-hara. Sudah bertahun-tahun lamanya kita mencanangkan Indonesia sebagai negara reformasi, tetapi kenyataannya budaya yang berlaku tetap saja budaya Sungkem dan Bungkem seperti ketika jaman VOC. Memang harus diakui bahwa di Indonesia sekarang ini sudah banyak sekali media, mulai dari media cetak sampai dengan media elektronik, Radio, TV maupun koran online, tetapi jawablah dengan jujur, apakah tulisan wong kecil disana bisa dijadikan berita? Kalau bisa ditayangkan sebagai surat atau komentar pembaca saja sudah bagus. Masalahnya berita yang ditayangkan di media utama (mainstream) hanya ditulis oleh para wartawan profesional atau para tokoh politik. Disamping itu di media utama: Redaksi dan para Editornya yang mendikte dan menentukan berita apa saja yang sebaiknya diketahui atau tidak diketahui oleh publik. Berita disana ditentukan oleh sang pemilik modal, politik, bisnis bahkan terkadang oleh agama. Di sana tidak ada tempat bagi orang biasa ataupun wong kecil. Di koran mainstream manapun juga redaksi dan editor yang menentukan berita apa saja yang harus dimuat. Pemilihan berita pada umumnya bukan mencerminkan kepentingan publik, melainkan kepentingan bisnis, politik maupun pemodal, disamping itu juga karena adanya keterbatasan space. Jurnalisme manstream (jurnalisme resmi) di mana-mana telah kehilangan landasan filosofis sehingga dengan mudah mereka mendiktekan apa saja yang sebaiknya diketahui atau tidak diketahui oleh publik. Yang dicorongkan disana bukannya suara atau inspirasi rakyat murni melainkan suara redaksi dan sang pemilik modal. Hal-hal inilah yang mendorong lahirnya media www.kabarindonesia.com sebagai media akar rumput, media alternatif atau yang lebih dikenal sebagai Citizen Jurnalisme. Media yang bisa menjadi corong suara orang biasa atau suaranya wong kecil. Semua berita yang ditayangkan berasal dari publik dan dibaca oleh publik. Jadi pembacalah yang akan memilih dan menentukan berita pilihannya bukan redaksi Di koran online www.kabarindonesia.com setiap warga bisa menjadi reporter dan penulis oleh sebab itulah reporter dari koran underground ini lebih dikenal dengan sebutan Citizen Reporter - pewarta warga. Mereka adalah orang biasa, mulai dari ibu rumah tangga, mahasiswa, buruh kecil sampai dengan dosen bisa jadi citizen reporter. Citizen jurnalism bisa disebut juga sebagai junarlisme advokasi, karena disini setiap penulis dapat memberitakan perjuangan mereka. Misalnya memberitakan tentang pencemaran lingkungan, mulai dari pembakaran hutan sampai dengan semburan lumpur panas. Dalam citizen jurnalism siapa pun dapat membuat, menyebarkan, bahkan menjadi narasumber sekaligus mengonsumsi berita dalam format tulisan maupun foto. Berita sekecil apapun juga bisa menjadi berita besar, penulis sekecil apapun juga bisa menjadi penulis besar. Dukunglah perjuangan kami dengan meng-klik Daftar Jadi Penulis di www.kabarindonesia.com Email: [EMAIL PROTECTED] Big News Today..!!! Let's see here: www.kabarindonesia.com
CiKEAS Utang Luar Negeri Bertambah
http://www.suarapembaruan.com/News/2007/07/12/index.html SUARA PEMBARUAN DAILY Utang Luar Negeri Bertambah [JAKARTA] Pemerintah menambah plafon jumlah utang luar negeri yang berasal dari Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB) serta Japan Bank for International Cooperation (JBIC). Penambahan jumlah pinjaman luar negeri itu ditujukan untuk pinjaman program dalam APBN Perubahan 2007. Namun, pemerintah menegaskan bahwa penambahan pinjaman luar negeri tersebut bukan utang baru. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan, Anggito Abimanyu, membenarkan adanya penambahan plafon utang luar negeri tersebut di Departemen Keuangan, Rabu (11/7). Bukan utang baru, tapi jumlahnya ditambah, ujar Anggito. Penambahan utang tersebut sebagai upaya pembiayaan defisit anggaran dalam RAPBN Perubahan 2007 yang diprediksi membengkak dari Rp 40,5 triliun atau 1,1 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi Rp 62 triliun atau 1,6 persen terhadap PDB. Dalam RAPBN 2007 yang diusulkan pemerintah ke DPR, rasio utang terhadap PDB naik dari 35,35 persen menjadi 35,61 persen. Sementara penarikan pinjaman luar negeri bruto naik dari Rp 40,3 triliun menjadi Rp 42,4 triliun dengan rincian pinjaman program meningkat dari Rp 16,3 triliun menjadi Rp 19,1 triliun. Sedangkan penarikan pinjaman proyek lebih rendah 2,8 persen dari asumsi awal di APBN 2007 yakni dari semula Rp 24 triliun menjadi Rp 23,3 triliun. Anggito menjelaskan, penambahan jumlah utang luar negeri itu sebagai alternatif terakhir untuk pembiayaan defisit anggaran. Prinsipnya, kalau utang luar negeri yang pinjaman program, itu sebagai upaya terakhir. Kita prioritaskan utang dalam negeri, tapi kalau sudah maksimum akan kita gunakan alternatif yang kedua, kita minta plafonnya dinaikkan dari Bank Dunia, ADB, serta JBIC, kata Anggito. Ia menegaskan penarikan utang tersebut bisa dijadwalkan karena pinjaman program biasanya bersifat berkesinambungan (multi years). Menurutnya juga, walau pun ada penambahan rasio utang terhadap PDB namun tetap aman dan tidak berisiko. Bisa naik turun. Waktu Jepang (pinjaman ke JBIC-red), tidak kita tarik. Yang penting programnya berdimensi multi years dan penarikannya tergantung pada kondisi APBN, kata Anggito. Ia juga membenarkan adanya beban bunga yang harus dibayar dengan penambahan utang tersebut. Namun, sifat dari pinjaman program itu merupakan pinjaman lunak dengan bunga yang murah dan berjangka waktu panjang. Pinjaman program bukan untuk pembangunan fisik namun ditujukan untuk perbaikan tata kelola pemerintah seperti reformasi keuangan dan fiskal. Namun, beban bunga itu akan dikenakan jika pemerintah menarik pinjaman luar negeri tersebut tahun ini juga. Tetapi, sambung Anggito, penambahan pinjaman dalam RAPBN-P 2007 bukan berarti harus ditarik tahun ini. Nanti pada September atau Oktober kita tetapkan kira-kira perlu atau tidak. Tapi kan harus direncanakan, kita naikkan plafonnya dulu supaya Bank Dunia meminta persetujuan dari dewan untuk menaikkan, kata Anggito. [L-10] Last modified: 12/7/07 [Non-text portions of this message have been removed]
CiKEAS Fw: Save Rizana from
Save Rizana Blog Archive Save Rizana Thursday, July 5, 2007 Save Rizana from Beheading Rizana Nafeek * 17 years old Muslim girl from Sri Lanka. * Sent to Saudi Arabia as a nanny. * She was assigned 10 children to look after. * Had to get up 3AM to work until late at night. * She has been accused of strangling a four month old infant in Saudi Arabia. * She was then sentenced a death penalty of beheading according to the Saudi Arabian High Court. * No one knows whether she committed the crime or not. How you can save her? Please Sign Petitions Below: Petition 1: http://www.ahrchk.net/ua/mainfile.php/2007/2463/ Petition 2: www.petitiononline.com/rizana1 The poor girl sent to build a new house for family and good life for her brothers and sisters shouldn't have to die because of a misunderstanding. It is very very possible she did not a crime. Rizana's Family Rizana's House Story and pictures are from the BBC: http://www.bbc.co.uk/sinhala/news/story/2007/07/070704_saudifeature.shtml Click and watch this presentation on youtube and don't forget to share http://www.youtube.com/watch?v=3W0ycles2Oo Please send/post/text the following message to your friends and relatives asking to sign the petition: 17 year old teen babysitter is waiting to be executed without a proper trial in Saudi Arabia for death of an infant which she denies responsible. Click the site below to sign the petition. http://saverizana.blogspot.com/ and watch the small video clip here http://www.youtube.com/watch?v=3W0ycles2Oo and post your comments there. Your support will force Saudi government to give her a fair trial and finally her life. Thank you. Save Rizana online community. Latest News: The Asian Human Rights Commission is of the view that was has happened is a tragedy and not a crime. At no stage was any allegation made of any animosity between the teenaged helper and the family. If such animosity existed it is very unlikely that a four month old infant would have been handed over to her care. http://www.lankabusinessonline.com/fullstory.php?newsID=1541513238no_view=1SEARCH_TERM=11 Death Sentence Draws Near as Maid Waits for Appeal Sarah Abdullah, Arab News http://www.arabnews.com/?page=1section=0article=98302d=9m=7y=2007pix=kingdom.jpgcategory=Kingdom After Two Years, Lankan Officials Move in Rizana Case http://www.arabnews.com/?page=1section=0article=98340d=10m=7y=2007 According to the Asian Human Rights Commission, Nafeek defense is that the child died during bottle-feeding and that she tried to revive the child and called for help. (Accidental death is not a capital crime under Shariah.) Nafeek was found guilty of murder with no legal representation. Posted by Save Rizana at 12:17 PM 0 comments -- No virus found in this incoming message. Checked by AVG Free Edition. Version: 7.5.476 / Virus Database: 269.10.4/897 - Release Date: 7/11/2007 9:57 PM
CiKEAS Letter from China: Mosque siege reveals the Chinese connection
http://www.iht.com/articles/2007/07/12/asia/letter.php An aerial view of the Red Mosque complex in Islamabad. (Inter Services Public Relations/AP) Letter from China: Mosque siege reveals the Chinese connection By Howard W. French Thursday, July 12, 2007 SHANGHAI: The facts may be murky, but the situation itself is riddled with hints that favor certain interpretations. Seminarians in the Pakistani capital, Islamabad, who were associated with the city's notorious Red Mosque, site of a recent gun battles and a military siege, were scouring the town in search of redoubts of loose morals. After weeks of free rein in the city attacking fellow Pakistanis, the squads of self-appointed enforcers of strict Shariah, consisting of armed male and female students, raised the stakes, and selected a foreign target. On June 23, the seminarians entered a Chinese-run health care center, which is often a euphemism for sex parlor, and kidnapped seven Chinese people, including five females whom they believed to be prostitutes. Within Pakistan, and indeed much more widely among people who have followed these events closely, this incident, along with the killing two weeks later of three Chinese people in the western Pakistani city of Peshawar, is believed by many South Asian diplomats to have precipitated the decision by President Pervez Musharraf to lay siege to the mosque, mounting a rare, direct confrontation with the forces of radical Islam in his country. Alarmed by the attacks on their citizens, and on the sensitive question of public perception of these events, Chinese leaders are widely reported by these diplomats to have put strong pressure on Musharraf to take action. And China being an increasingly important ally, militarily and economically, for Pakistan, that is exactly what Musharraf did. This understanding of events may be common elsewhere, but it has gone all but unheard of here in China. There has been scarcely any mention of a possible role of the anti-Chinese attacks in the Pakistani government's decision to take on the radicals at the Red Mosque, and none at all in the Chinese media. Moreover, almost no one in the press has printed, even speculatively, what many Chinese themselves presume to be the truth of this matter, that the women kidnapped and later released in Islamabad were sex workers. After all, there are important myths to protect: One of them is the essential goodness of the Chinese people, and the other, that China does not interfere in other countries' internal affairs. Chinese citizens and Chinese interests are fanning out around the globe at a rate that is unequaled in this country's long history. Wherever they land the Chinese are very often reproducing a Chinese way of life, as Americans did in the postwar era over half a century ago. As with overseas Americans - the Ugly American became a cliché in Asia - among the Chinese, naturally enough, there is good and bad. Along with fresh injections of capital and ingenuity and China's famous entrepreneurial bustle, the Chinese also often bring an insular clannishness, a driven style of management, an unblushing attitude toward corruption, and as the case in Pakistan suggests, an acceptance of things like brothels, which are common in China but in many other societies are seen as undesirable or are illegal. Beyond the very real issue of the problems such things might cause abroad, there is an issue of growing importance in China itself, one of information and candor and an ability to accept criticism, or more to the point where the events of Pakistan are concerned, to promote and accept self-criticism. In online discussions of the massage parlor kidnappings, Chinese who mentioned the possibility that the abductees were prostitutes were quickly denounced. Others who had been fed sanitized accounts of the incident demanded military action. If you ask me, I'd say we stop protesting, and just go there and eliminate the problem, wrote one man on a popular forum after the Peshawar killings. How about it? We have over one billion people. We needn't fear. If our country loves its people, it should stand up for them. If the Americans have a lot of excuses, we can find excuse too! Another person lamented that the last page of an American passport says, 'The U.S.A. stands behind you!' The last page of a Chinese passport says, 'When Chinese citizens encounter difficulties, please look for necessary assistance from the country or area you are in.' Unfortunately, neither passport description was correct. Why does any of this matter? Because as the Chinese presence in countries around the world grows and as the country's overseas interests deepen, nationalistic reasoning like this, fed by skewed and censored news accounts - filled with conspiring foreigners and innocent Chinese - is likely to grow. The Chinese government will, of course, have only itself to blame if a crisis like
CiKEAS Illegal activities in madressahs not to be tolerated: PM
http://www.dawn.com/2007/07/12/top4.htm July 12, 2007 Thursday Jamadi-us-Sani 26, 1428 Illegal activities in madressahs not to be tolerated: PM By Ahmed Hassan ISLAMABAD, July 11: The government will take stern action against madressahs involved in illegal activities or promoting militancy and extremism, and such institutions will be dealt with strictly in accordance with the law, says Prime Minister Shaukat Aziz. Talking to newsmen here on Wednesday, he said that the exact number of militants' causalities in the Lal Masjid operation would be known after completion of the clean-up operation in the mosque-madressah complex. He said that between 40 and 50 militants had been killed, adding that no woman was among the dead. At least 10 military personnel had lost their lives in the operation which was carried out with utmost care to save the lives of women and children, the prime minister said. He said he was not aware if the mother of Abdul Rashid Ghazi had been killed. He said that the issue of militancy in Lal Masjid had been brewing for quite some time and the government had credible information about the presence of a 'certain category' of people inside the mosque-madressah complex who were not students. Blaming the people inside Jamia Hafsa for triggering the action, he said that they were interfering in normal civic life and challenging the writ of the government. He said the government had tried its best to resolve the issue through dialogue, but the administration of Lal Masjid and Jamia Hafsa did not respond positively, adding that political and religious leaders had also tried to resolve the issue peacefully. The prime minister said that last-minute attempts were made to resolve the issue, but the dialogue was deadlocked particularly when the negotiating team was told that there were foreign militants in the complex and safe passage was sought for them. The intransigence of a few extremists hampered every attempt for a peaceful solution and the government was compelled to launch the operation, said the prime minister. He said the government had initiated a reforms programme to ensure that madressahs' curricula, which focussed only on religious education, also included formal education. [Non-text portions of this message have been removed]
CiKEAS Radical cleric in Pakistan predicts an Islamic revolution
http://www.iht.com/articles/2007/07/12/news/pakistan.php The chief cleric of the Red Mosque, Abdul Aziz, left, arriving to attend the funeral prayers for his younger brother. (Asim Tanveer/Reuters) Radical cleric in Pakistan predicts an Islamic revolution Reuters, The Associated PressPublished: July 12, 2007 BASTI ABDULLAH, Pakistan: The captured chief cleric of a radical mosque in Islamabad gave an incendiary funeral oration at the burial of his brother Thursday, predicting that the latest bloodshed would drive Pakistan toward an Islamic revolution. But hours later, President Pervez Musharraf vowed to crush extremists throughout the country and move against the religious schools, like the Red Mosque, that breed them. In a nationwide television address, Musharraf also said that within the next six months security forces along the Pakistan-Afghanistan border would be equipped with modern weaponry, including tanks, to bolster a counterterrorism push. Terrorism and extremism have not ended in Pakistan, he said. But it is our resolve that we will eliminate extremism and terrorism wherever it exists. Extremism and terrorism will be defeated in every corner of the country. In an apparent reaction to the siege at the mosque, a suicide bomber blew himself up Thursday after forcing his way into the government headquarters of the North Waziristan region near the Afghan border, killing two government officials, intelligence officials said. Three police officers in another area of the frontier were killed by a car bomber. Related Articles After mosque battle, Musharraf's troubles persist There was no immediate claim of responsibility for the blasts, but they followed Taliban and Qaeda calls for attacks to avenge the army raid on the Red Mosque, or Lal Masjid. The bloodshed at the mosque has given hard-liners a rallying point and new martyrs to mourn. But the crackdown has raised Musharraf's standing among moderates and foreign backers worried about extremism. Troops combing the Islamabad mosque and its adjoining seminary for girls found the body of Abdur Rashid Ghazi among the remains of at least 75 people after a commando assault ended Wednesday. His brother, Mohammed Abdul Aziz, who was arrested during the eight-day siege while trying to flee disguised as a woman, was allowed to attend Ghazi's burial at his ancestral village in Pujab Province. According to custom, prisoners are normally granted permission to attend the funerals of close relatives. Whatever happened in the past days is not hidden from anyone. God willing, Pakistan will have an Islamic revolution soon. The blood of martyrs will bear fruit, Aziz said before leading prayers attended by about 3,000 people. Ghazi's wooden coffin was surrounded by mourners as it was brought to a madrasa for burial. About two dozen police commandos led Aziz into the compound while about 700 officers were deployed for security at the gathering, the regional police chief, Maqsoodul Hassan Chaudhry, said. After the funeral prayers, Ghazi's body was lowered into a grave on the dust-strewn ground of the madrasa surrounded by a mud wall. The remains of dozens of militants were placed into temporary graves in the capital. According to official reports, 108 people died in eight days of fighting around the Red Mosque and its adjoining seminary for girls, which had challenged the government with an increasingly aggressive anti-vice campaign in the capital. Some opposition figures claimed the death toll was higher but have not offered any evidence. [Non-text portions of this message have been removed]
CiKEAS Warning over toxic fake toothpaste
http://www.guardian.co.uk/uk_news/story/0,,2125055,00.html Warning over toxic fake toothpaste James Sturcke Thursday July 12, 2007 Guardian Unlimited The pharmaceutical maker GlaxoSmithKline (GSK) today warned that fake tubes of its Sensodyne toothpaste on sale in the UK contain a chemical used to thicken anti-freeze. The counterfeit 50ml tubes of Sensodyne Original and Sensodye Mint contained diethylene glycol, which is toxic to young children and anyone with impaired liver or kidney function, the manufacturer warned. The alert comes a few days after more than 120,000 tubes of toothpaste were seized by Italian and Spanish authorities amid fears that the same chemical was being passed off as glycerine. The Italian and Spanish tubes were believed to have been imported from China, which is in the middle of a product safety crisis. Last month the same chemical was found in fake Colgate toothpaste on sale in the US. A GSK spokeswoman today said the UK fakes were also being linked to China. It seems to be an industry issue worldwide. We have increased vigilance after the US Food and Drug Administration ordered testing for diethylene glycol, she said. It is fair to suggest that it is all part of the same worries about fake products imported from China. The fake product was sold in packaging with both English and Arabic wording, the manufacturer said. Toothpaste in English-only packaging was genuine and unaffected by the scare. Britain's Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency said in a statement: GlaxoSmithKline have informed us that fake toothpaste products in combined Arabic with English livery packs have been sold in unauthorised markets and discount shops and are a potential danger to public health. Tests indicate that the products contain diethylene glycol at levels which could be toxic to young children and anyone with impaired liver or kidney function. Legitimate Sensodyne labelled only in English and sourced from authorised suppliers is not defective and the public can continue to purchase and use these products with confidence. The agency said the tubes were known to be on sale illegally in discount shops and market stalls in Britain. The fakes had no connection with GSK, the MHRA said. It has listed known details of the fake tubes on its website. Earlier this week, Spanish authorities said they had seized toothpaste probably tainted by the same chemical that contaminated medicine in Panama last year, causing dozens of deaths. No one in Europe is known to have been harmed. The Spanish tubes were of a type normally handed out in hospitals, hotels and on aeroplanes. Late yesterday, China's quality and inspection watchdog banned the used of diethylene glycol, although it insisted there was no evidence the chemical was harmful. It said the move would avoid exporters suffering unnecessary losses. The chemical is similar to, but much cheaper than, glycerine, which is widely used as a syrup in medicines and toothpaste [Non-text portions of this message have been removed]
CiKEAS Why does Kuwait keep oil reserves secret?
http://news.xinhuanet.com/english/2007-07/12/content_6366227.htm 2007-07-12 16:55:13 Why does Kuwait keep oil reserves secret? KUWAIT CITY, July 12 (Xinhua) -- Kuwait's Acting Oil Minister Mohammad Al-Olaim has reaffirmed the oil reserves at 100 billion barrels under the pressure from the members of parliament. Some lawmakers had threatened not to pass this year's budget, which is with a projected deficit of around 10.3 billion U.S. dollars, if the oil sector didn't tell them the truth about the country's oil reserves. This budget, one of the largest in Kuwait's history, is heavily reliant on oil income. So the parliament held a part of session behind closed doors to discuss Kuwait's oil reserves before disclosing it to the public. We are reaffirming the declared oil reserves, the acting minister told reporters on Wednesday, raising speculation why Kuwait is so reluctant to make public its oil reserves? Official Kuwait oil sector statistics placed the country's oil reserves at some 100 billion barrels, accounting for 10 percent of the world's total reserves. The country is pumping around 2.4 million barrels per day (bpd) and oil income contributes more than 95 percent of public revenues. Asked whether the 100 billion barrels represented exploited and unexploited reserves, Al-Olaim, also Minister of Electricity and Water, said, What is invested at present is not part of oil reserves ... there is no doubt that Kuwait has not exploited its oil reserves. But industry newsletter Petroleum Intelligence Weekly last year said it has seen Kuwait's internal records showing reserves were about 48 billion barrels - half the officially stated 99 billion. Former Oil Minister Sheikh Ali al-Jarrah al-Sabah, who resigned in late June, refused to disclose reserves during his tenure saying this is related to the country's security. Kuwait's analyst Jamie Etheridge said in an article published here that there's sound logic in keeping the real figure secret. First of all, within the energy industry there is a significant difference between proven, probable and possible reserves. Generally, proven suggests about a 90 percent chance - all conditions being favorable - of the oil actually being pumped up from underground and sold on the market. Probable suggests a 50 percent chance and possible about a 10 percent chance. He added that Kuwait's proven reserves may represent only a fraction of the larger whole. While banks and international stock markets will accept only proven reserves as assets, a nation or an energy company will develop its long term strategic plans based not only on what's proven but also what's probable and even possible. In other words, Kuwait can raise funds by borrowing against proven reserves, if need be, from an international bank. But Kuwait's Energy Ministry, Supreme Petroleum Council and Kuwait Petroleum Corporation will plan for the country's energy future by taking into account not just proven but also probable and possible reserves. Another reason for Kuwait to keep silence on its oil reserve is the OPEC quota system, according to Etheridge. In 1985, OPEC decided to tie production quotas to proven reserves. Under its agreement with other OPEC producers, Kuwait has the right to produce nearly 2 million barrels per day. Its quota is based on Kuwait's official statement that it has 99 billion barrels of proven oil reserves. Since quotas are calculated based on proven reserves, there is considerable doubt about the veracity of each OPEC nation's stated proven reserves, Etheridge said. In 1984, the year before the quota system was introduced, Kuwait announced proven oil reserves of 63.9 billion barrels. A year later, when the quota system came in, Kuwait's stated proven reserves jumped to 90 billion -- an incredible leap of 26.1 billion in the space of one year. Other OPEC producers also saw suspicious jumps in proven oil reserves. Iraq went from 47 billion barrels in 1987 to 100 billion barrels in proven reserves a year later. The same year, Iran doubled its reserves from 49 billion barrels to 93 billion. Kuwait hopes to raise its production to 4 million barrels per day by 2020. To do so, it needs to increase its OPEC quotas which are tied to proven reserves. Editor: Gao Ying [Non-text portions of this message have been removed]
CiKEAS Ergonomi Terapan, Jakarta, 21-22 Agustus 2007
Ergonomi Terapan, Jakarta, 21-22 Agustus 2007 Perkataan ergonomi seringkali diucapkan, sering dengan pemahaman yang samar-samar. Bahkan sering dimanfaatkan secara kurang tepat, misalnya pernyataan penjual kursi yang ergonomis. Berbagai upaya ergonomi telah banyak dilakukan, namun hasilnya nihil. Ergonomi merupakan bidang yang harus dilakukan secara multidisiplin. Ada yang berangkat dari produktivitas, misalnya desainer mesin. Ada yang berangkat dari lingkungan, misalnya pencipta mesin dengan emisi rendah. Ada pula yang berangkat dari kesehatan, misalnya desain kursi yang tidak menyebabkan nyeri pinggang. Ergonomi pada hakekatnya menyesuaikan peralatan manusia sehingga sesuai dengan kodrat alami manusia. Misalnya manusia sudah berdiri tegak, tidak lagi merangkat seperti dulu kala. Semua mesin dirancang untuk kondisi berdiri. Sebagian besar manusia menggunakan tangan kanan, sehingga sebagian besar peralatan dirancang untuk mereka yang tidak kidal. Peralatan umat manusia menurut sejarahnya berkembang sesuai dengan peradaban umat manusia. Alvin Toffler membagi peradaban umat manusia menjadi tiga: pertanian peternakan, industri, dan teknologi informasi. Pada jaman sekarang hampir semua peralatan dijalankan dengan teknologi informasi. Dampaknya terlihat pada gangguan kesehatan akibat penggunaan komputer. Dulu manusia menulis dengan pena di atas kertas putih pada posisi mendatar. Sekarang harus mengetik pada layar monitor dengan mesin ketik QWERTY. Perubahan alat yang cepat tidak bisa mengubah secara sama cepat dengan kebiasaan posisi tubuh manusia. Di antara beberapa kekurangan itu ternyata ergonomi telah merambah ke seluruh aspek kesehatan kerja. Hampir semua gangguan kesehatan terkait pekerjaan akan bisa dijelaskan dengan ergonomi. Dua aspek akan membelah kajian ergonomi: peralatan dan mesin dan tubuh manusia dan kesehatan. Dua aspek ini akan dibicarakan pada pelatihan Ergonomi Terapan pada pelatihan dua hari pada tanggal 21 dan 22 Agustus 2007. Silakan untuk mendaftarkan diri pada Pelatihan ini dengan menghubungi: Naila KHAIRIYAH HP 081380158333 Telp 021 734 3651 Sri WIDIAWATI HP Nomor 0812 1025 123 Telp 021 734 3651 Yayasan IDKI di telepon Nomor 021 734 3651, Fax: 021 735 8966, email ke [EMAIL PROTECTED] Atas perhatian Saudara kami ucapkan banyak terima kasih. Wasalam, Dr Sudjoko KUSWADJI MSc(OM) PKK SpOk Pakar Kedokteran Keluarga, Spesialis Okupasi (Kesehatan Kerja) Yayasan IDKI - Konsultasi dan Pelatihan Jl Puyuh Timur III EG3 No 1 Bintaro Jaya Sektor V Jurang Manggu Timur Tangerang 15222 Indonesia Tel: +6221 734 3651 Fax: +6221 735 8966 HP: +62 812 9290059 Email: [EMAIL PROTECTED] HTTP://www.yayasanidki.or.id/ Sucker-punch spam with award-winning protection. Try the free Yahoo! Mail Beta. http://advision.webevents.yahoo.com/mailbeta/features_spam.html
CiKEAS Orangtua Siswa Baru Menjerit
http://www.indomedia.com/bpost/072007/13/depan/utama1.htm Orangtua Siswa Baru Menjerit a.. Pungutan Daftar Ulang Sangat Mahal BANJARBARU, BPOST - Meski sangat terbebani, para orangtua siswa baru harus membayar berbagai pungutan yang ditetapkan sekolah. Karena dalam posisi tawar lemah, orangtua terutama yang berpenghasilan kecil, hanya bisa menjerit. Berbagai pungutan memang bagaikan hantu yang menakutkan bagi orangtua siswa saat mendaftarulangkan anaknya. Mereka harus merogoh kocek dalam-dalam untuk memenuhi persyaratan 'wajib' tersebut, meski sekolah-sekolah telah menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Orangtua tercekik karena jumlahnya mencapai jutaan rupiah. Seperti yang terjadi di Banjarbaru. Dari pantauan BPost, sejumlah SMAN/SMKN secara terang-terangan menarik pungutan kepada siswa baru. Pungutan daftar ulang ini menggunakan berbagai macam label seperti tebusan seragam dan atribut sekolah, biaya sarana/prasarana atau biaya bimbingan belajar. Jumlahnya bervariasi dari Rp 200 ribu hingga Rp 1 juta tiap siswa. Di luar itu, siswa pun masih dibebani lagi uang ratusan ribu rupiah untuk biaya partisipasi. Pungutan terbesar ada di SMK. Siswa baru di SMKN 2 Banjarbaru dibebani uang keperluan pendidikan lebih dari satu juta rupiah. Katanya untuk untuk membayar perlengkapan/keperluan sekolah dan perlengkapan siswa. Memberatkan sekali, kata salah satu orangtua siswa, Kamis (12/7). Dari perincian biaya daftar ulang yang diperoleh koran ini disebutkan adanya uang partisipasi sekolah sebesar Rp 400 ribu selain biaya daftar ulang sebesar Rp. 1.031.000. Pembayaran dilakukan dengan bayar di muka dengan tujuan tidak memberatkan jenjang berikutnya. Parjiono, Kepala Sekolah SMKN 2, ketika dikonfirmasi tak menampik biaya daftar ulang ditetapkan itu tergolong mahal. Dia berdalih, agar saat naik ke dua jenjang berikutnya para siswa tak lagi harus membayar uang partisipasi serupa. Memang mahal, namun, semuanya bisa dinegosiasi. Bahkan, bisa dicicil. Untuk yang tidak mampu malah bisa bebas, ucapnya. Di SMA, alasan keseragaman diusung. Uniknya, semuanya itu mengatasnamakan kesepakatan komite sekolah. Padahal, siswa baru memang belum ikut dalam kesepakatan komite tersebut. Ini untuk keseragaman dan sudah menjadi kesepakatan komite dan sekolah, ujar Ketua Komite SMA 1 Banjarbaru, Rustam Effendi. Menyikapi beban masyarakatnya ini, Walikota Banjarbaru, Rudy Resnawan meminta sekolah melakukan sistem subsidi silang. Siswa tak mampu, tidak diwajibkan bayar, namun disubsidi oleh siswa lain yang berasal dari keluarga mampu. Sekolah bisa memungut, sepanjang untuk keperluan siswa seperti seragam dan kelengkapan siswa. Di luar itu juga masih boleh, asalkan sesuai kesepakatan komite terlebih dahulu dan jumlahnya tidak boleh terlalu besar, tandasnya. Uruk Sekolah Bagaimana di Banjarmasin? Pantauan BPost di sejumlah SMPN di Banjarmasin, biaya daftar ulang ini untuk menebus biaya seragam sasirangan, kaos olahraga, emblem, topi dan dasi serta iuran tahunan untuk Pramuka, OSIS, perpustakaan, UKS/PMR dan koperasi. Selain pungutan ini, banyak pula beredar surat sakti dari pejabat yang meminta jatah bangku (baca halaman 3). Di SMPN 25 Banjarmasin, setiap siswa baru dikenakan biaya sebesar Rp 72.000. Kita menyebutnya bukan daftar ulang, melainkan lapor diri. Untuk apa saja uang itu, di antaranya iuran OSIS, Pramuka, PMR/UKS, perpustakaan dan iuran pencak silat. Sifatnya juga tidak wajib, ujar Kepala SMPN 25 Banjarmasin, Baihaki. Selain itu ada biaya lain. Untuk siswa baru dan siswa kelas II dipungut Rp 100.000 dan siswa kelas III sebesar Rp 75 ribu. Rencananya uang itu untuk menguruk halaman sekolah. Pungutan serupa terjadi di SMPN 19. Setiap siswa baru dikenakan biaya biaya Rp 50 ribu untuk perlengkapan seragam sekolah dan iuran tahunan. Setelah itu, setiap siswa baru ditarik Rp 217.000 untuk laki-laki dan Rp 232.000 untuk perempuan. Namun itu baru kita putuskan setelah ada rapat dengan orangtua, ujar Kepala SMPN 19 Banjarmasin, Slamet. Begitupula di SMPN 30. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai 16 Juli nanti, setiap siswa baru dikenakan biaya sebesar Rp 265 ribu untuk laki-laki dan Rp 300 ribu untuk perempuan. Setelah itu, ujar kepala sekolah Djarmansyah, mereka kembali diminta iuran pembangunan sebesar Rp 250 ribu dan Rp 150 ribu untuk siswa kelas II dan III. Sementara di SMPN 6 Banjarmasin yang difavoritkan masyarakat, menurut kepala sekolah, Thamriani Azidin, siswa baru laki-laki membayar sebesar Rp 290 ribu, dan siswa perempuan sebesar Rp 350 ribu. Ini untuk kelengkapan seragam sekolah. Seminggu setelah proses belajar mengajar dimulai, orangtua siswa baru diundang untuk membahas iuran pembangunan. Rencananya dipatok Rp 500 ribu per siswa. Walikota Banjarmasin, Yudhi Wahyuni pun bersikap. Sekolah dilarang melakukan praktik pungutan liar, sogok, calo dan lainnya. Sekolah juga tidak dibenarkan melakukan pembebanan biaya pada saat daftar ulang, kecuali
CiKEAS Awas Sering Buang Air Kecil
http://www.indomedia.com/bpost/072007/13/nusantara/nusa3.htm Awas Sering Buang Air Kecil APA saja gejala yang perlu dicurigai sebagai diabetes? Antara lain buang air kecil lebih dari dua kali dalam semalam, mudah lapar dan haus, luka sulit sembuh, penglihatan kabur, gatal-gatal di sekitar kemaluan, dan kesemutan. Namun lebih banyak lagi pasien diabetes yang tidak menyadari penyakitnya karena tidak adanya gejala. Lebih baik periksa kadar gula darah sedini mungkin, apalagi jika ada faktor keturunan, kata Prof Dr Sidartawan Soegondo, spesialis penyakit dalam dari Departemen Penyakit Dalam, FKUI. Secara umum ada tiga macam pencegahan diabetes. Pertama, pencegahan primer, yakni mencegah agar jangan sampai terkena diabetes. Hal ini bisa dilakukan dengan menerapkan gaya hidup sehat. Kedua, pencegahan sekunder, ini untuk orang yang sudah kena diabetes, dicegah jangan sampai komplikasi, ujar Sidartawan. Caranya adalah dengan menjaga dan mempertahankan kadar gula darah sebaik mungkin. Terakhir, pencegahan tersier yang mencegah penderita komplikasi diabetes agar jangan mengalami kecacatan. [Non-text portions of this message have been removed]
CiKEAS Oknum Karyawan Freeport Diduga Terlibat Kegiatan Separatis OPM
http://www.antara.co.id/arc/2007/7/13/oknum-karyawan-freeport-diduga-terlibat-kegiatan-separatis-opm/ 13/07/07 01:10 Oknum Karyawan Freeport Diduga Terlibat Kegiatan Separatis OPM Timika, Papua (ANTARA News) - Penyidik Polres Mimika saat ini tengah mengusut keterlibatan oknum karyawan PT Freeport Indonesia (PTFI), Melki Tabuni, dalam kegiatan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM). Melki Tabuni, karyawan pada bagian oreflow Grasberg Tembagapura, dalam dokumen Struktur Badan Kerja Daerah (Name Ndugy) PK II Wamena Timika yang ditemukan aparat Satuan Tugas (Satgas) Amole II saat penangkapan anggota OPM, Musa Kombana Tabuni, Kamis, tercatat menduduki jabatan sebagai Sekretaris Umum. Selain itu, Melki Tabuni juga diketahui selama ini sering menampung Musa Kombana Tabuni di kamarnya M 241 Ridge Camp Mile 72 Tembagapura. Saat diinterogasi aparat Polres Mimika, Kamis, Melki Tabuni membantah terlibat dalam kegiatan OPM. Saya tidak pernah tahu kalau nama saya dimasukkan dalam struktur kepengurusan Badan Kerja Daerah PK II Wamena Timika. Semua dokumen yang ditemukan di kamar saya bukan milik saya pak, itu milik Musa. Saya tidak pernah tahu kegiatan mereka, tuturnya. Menurutnya, sejak beberapa bulan belakangan ini Musa Kombana Tabuni sering mengunjungi kamar tidurnya untuk meminta makanan. Adapun kegiatan Musa Kombana Tabuni sehari-hari yaitu mendulang emas di areal sungai Kali Kabur Mile 71. Sering-sering dia datang ke kamar untuk minta makan. Kebetulan dia berasal dari satu kampung dengan saya di Sinak Wamena. Saya hanya tahu dia bekerja sebagai pendulang, tambah Melki. Musa Kombana Tabuni (30) ditangkap aparat brimob yang tergabung dalam Satgas Amole II yang dipimpin Ipda Bl Malau di heatroad Mile 72 Tembagapura, Kamis pagi sekitar pukul 08.30 WIT. Saat ditangkap, Musa sedang memotret pos Satgas Amole II dan pos security PTFI dengan handphone kamera miliknya. Melihat gerak-gerik yang mencurigakan tersebut aparat lalu membawa Musa ke pos security untuk diinterogasi. Mula-mula Musa mengaku berstatus sebagai mahasiswa yang sedang berkunjung ke Tembagapura. Namun setelah dimintai dokumen perjalanan, Musa tidak bisa berkelit lagi. Aparat kemudian menggeledah tas milik Musa dan menemukan sejumlah dokumen penting dan buku-buku yang berisi perjuangan kelompok separatis OPM. Saat itu juga aparat menggelandang Musa ke Tembagapura dan selanjutnya dibawa ke Markas Detazemen B Brimob Mimika di kota Timika dengan mobil. Dari keterangan Musa inilah aparat mendapatkan informasi jika selama ini ia selalu menginap di kamar Melki Tabuni. Tidak lama kemudian, aparat juga menggeledah kamar Melki Tabuni dan menemukan beberapa dokumen lain. Dokumen itu meliputi Laporan Rencana Kerja Umum dan Badan Kerja Daerah PK II Wamena Timika Papua Barat Tahun 2007 oleh Tentara Revolusi Papua Barat (TRPB) yang ditandatangani Apa M Tabuni selaku Sekjen dan Pdt Willem Tabuni SMPAK selaku Dewan Penasihat. Selanjutnya surat kepada Panglima Komando Tertinggi TRPB Jendral Mathias Wenda dan Struktur Badan Kerja Nasional Name Ndugy tahun 2007 serta beberapa surat penting lainnya. Aparat juga menemukan uang Rp 7 juta yang tersimpan dalam amplop dan sebuah handphone milik Melki. Dengan temuan bukti-bukti tersebut, aparat Satgas Amole II menangkap Melki di tempat kerjanya dan selanjutnya dibawa ke Timika untuk menjalani pemeriksaan. Setelah menjalani pemeriksaan singkat di Markas Detasemen B Brimob Timika, Kamis petang sekitar pukul 17.00 WIT Musa dan Melki diserahkan kepada aparat penyidik Polres Mimika untuk diproses lebih lanjut.(*) Copyright © 2007 ANTARA [Non-text portions of this message have been removed]
CiKEAS Kaya dan Miskin
http://www.indomedia.com/bpost/072007/13/opini/opini2.htm Kaya dan Miskin Oleh: Ika Salawiska Mahasiswa IAIN Antasari Dalam realita kehidupan baik di Indonesia maupun di negara lain di dunia, sering kita lihat dan temui orang kaya dan miskin. Mengapa ada kaya dan miskin? Pertanyaan ini yang timbul dalam lubuk hati saya sejak masih duduk di bangku Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Kini pertanyaan itu muncul lagi, setelah beberapa tahun terlupakan. Ada yang mengatakan, adanya kaya dan adanya miskin itu merupakan takdir dari Sang Khaliq. Ada juga yang mengatakan, miskin itu disebabkan kemalasan seseorang dan kaya merupakan hasil dari kerja keras seseorang. Selain itu ada yang mengatakan, kemiskinan disebabkan adanya keserakahan si kaya yang tidak memberi kesempatan kepada si miskin. Namun ada pula yang mengatakan, adanya si kaya dan si miskin itu dari keturunannya. Juga ada yang mengatakan, terjadinya kaya dan miskin karena sistem ekonomi yang digunakan. Semua perbedaan pendapat tersebut memiliki faktor kebenaran. Miskin karena malas. Hal ini tidak selalu salah, karena bagaimana pun ada program penghilangan kemiskinan. Namun, jika si miskin sendiri tidak mau bekerja keras, bersusah payah belajar dan bekerja, berusaha untuk lepas dari kemiskinan dan membenci dirinya karena miskin, maka program tersebut akan sia-sia. Orang kaya itu perlu dihormati. Namun, jika kekayaannya itu diperoleh dengan cara haram seperti mencuri, merampok, merampas, korupsi, kolusi, menipu, menzalimi orang lain dan semacamnya, berarti bukan kekayaan yang ada. Namun, keserakahan dengan cara haram dan melanggar ajaran agama serta hukum. Hal ini yang harus ditekankan dalam keadilan dan kebenaran, serta ketertiban hukum. Aparat kepolisian harus tegas bertindak sebagai abdi masyarakat, jangan sampai ada diskriminasi. Meskipun kekayaannya diperoleh dengan cara halal, namun harus ditekankan untuk menjadi manusia yang gemar berderma dan beramal saleh. Kesempatan mendapatkan pekerjaan harus diwujudkan secara adil. Namun, dalam waktu bersamaan, materi pendidikan juga harus memperhatikan link and match atas pekerjaan yang tersedia. Kita percaya takdir (ketentuan) karena termasuk salah satu Rukun Iman. Namun, kita tidak tahu kapan atau di mana takdir itu hadir atau terjadi. Artinya, kita bisa mengatakan takdir kalau usaha secara maksimal sudah dikerjakan. Kalau kita belum melakukan usaha maksimal, bukan takdir yang sebenarnya namun kemalasan berkedok takdir yang terjadi. Kita sering melihat bahkan banyak orang mengatakan, kaya dan miskin itu merupakan keturunan. Pendapat seperti itu tidak selalu salah dan benar. Apabila seseorang diwarisi kekayaan tetapi ia tidak bisa menggunakan dan mengelolanya, maka lambat laun kekayaannya itu habis dan tidak akan menghasilkan apa-apa. Bahkan tak tertutup kemungkinan, ia menjadi orang miskin. Begitu pun sebaliknya. Kalau bisa mengelola dan menggunakan kekayaannya dengan baik, maka ia akan menjadi orang yang sukses melalui kekayaannya itu. Sistem ekonomi sekarang. Banyak ekonom mengatakan, salah satu penyebab terjadinya kaya dan miskin adalah sistem ekonomi yang digunakan 'kurang tepat' dalam suatu negara. Pada gilirannya melahirkan negara yang semakin hari semakin kaya dan negara yang semakin miskin. Dengan kata lain, pengaplikasian sistem ekonomi tersebut melahirkan ketidakseimbangan dalam perkembangan ekonomi dalam suatu negara. Oleh karena itu, marilah kita mawas diri. Lebih baik kita intropeksi diri. Menyalahkan diri kita sendiri, bukan menyalahkan Allah atau orang lain. Wallahu'alam bis shawab. e-mail: [EMAIL PROTECTED] [Non-text portions of this message have been removed]
CiKEAS RI, China agree to cooperate in population field
http://www.antara.co.id/en/arc/2007/7/12/ri-china-agree-to-cooperate-in-population-field/ 07/12/07 01:07 RI, China agree to cooperate in population field Beijing (ANTARA News) - China and Indonesia, the world`s most and fourth most populous nations, agreed Wednesday to establish cooperation in the fields of population and family planning/reproduction health. Chairman of the Indonesian National Family Planning Coordinating Board (BKKBN) Sugiri Syarief and Chinese Minister of National Population Zhang Weiqing signed a memorandum of understanding (Mou) to that effect. The two nations are so far known as pioneers of the world`s family planning movement so they need to establish cooperation, Sugiri said. Under the MoU, the two nations agreed to encourage each other to develop cooperation in the population and family planning/reproduction health fields, he said. The cooperation covered family planning training, family planning/reproduction health officer and ranking official exchanges, he said. In addition, the two countries also agreed to conduct joint scientific and technological research work on contraceptives, he said. Both Indonesia and China are also well-known for their efforts to pioneer the invention of a number of contraceptives, and to give family planning training to other countries, he said.(*) [Non-text portions of this message have been removed]
CiKEAS JPU Tolak Yusril Dijadikan Terdakwa
http://www.balipost.com/balipostcetak/2007/7/12/n2.htm JPU Tolak Yusril Dijadikan Terdakwa Jakarta (Bali Post) - Desakan untuk menjadikan mantan Mensekneg Yusril Ihza Mehendra sebagai terdakwa perkara dugaan korupsi pengadaan Automatic Fingerprints Identification System (AFIS -- Alat Otomatis Pemindai Sidik Jari), ditolak tim JPU. Alasannya, hal sebatas pendapat, karena tak didukung alat bukti yang cukup. Demikian dikatakan JPU Edi Hartoyo dalam sidang perkara tersebut di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (11/7) kemarin. Pernyataan itu disampaikannya menanggapi nota keberatan (eksepsi) terdakwa Apendi (Kabag Perlengkapan dan Rumah Tangga Depkum dan HAM/pimpro pengadaan AFIS). ''Permintaan terdakwa untuk menjadikan Yusril sebagai terdakwa, juga sudah memasuki pokok perkara,'' katanya. Menurut Edi, para pihak yang terlibat kasus korupsi ini sudah ditetapkan KPK berdasarkan bukti-bukti yang mendukung. Penetapan seorang untuk dijadikan terdakwa, juga harus didasari fakta dan alat bukti yang cukup. Selain itu, juga harus ada penetapan dari majelis hakim untuk memeriksa seseorang yang dicurigai terlibat kasus ini. Sebelumnya, dalam eksepsi pada Rabu (4/7) lalu, terdakwa Apendi mendesak KPK untuk menjadikan mantan Mensekneg Yusril Ihza Mahendra sebagai terdakwa. Yusril merupakan orang yang mengeluarkan surat persetujuan penunjukan langsung rekanan pengadaan alat tersebut. Selain Yusril, Apendi juga meminta sejumlah pejabat di jajaran Depkum dan HAM ikut dijadikan terdakwa. Mereka yang ditudingnya tersebut, di antaranya Direktur Daktiloskopi Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Depkum dan HAM Nazaruddin Bunas, Sekretaris Ditjen AHU Richson Hormat Tjapah, Sekretaris Panitia Pengadaan Alat AFIS Garnowo dan pengusaha bernama Yendra Fahmi. Para pejabat ini dinyatakan ikut terlibat dan menikmati keuntungan dari proyek tersebut. Selanjutnya, dalam tanggapannya, JPU Edi Hartoyo juga mengatakan kurangnya pihak yang dijadikan terdakwa dalam perkara ini, tidak tepat. Pasalnya, pengertian kurangnya pihak itu tidak dikenal dalam hukum acara pidana. Sebaliknya, hal itu hanya ada dalam hukum perdata. ''Penambahan pihak yang akan dijadikan terdakwa, hanya dapat dilakukan setelah sidang ini masuk dalam pokok perkara atau pemeriksaan saksi-saksi serta alat bukti,'' tandasnya. Atas pendapat JPU tersebut, terdakwa Apendi hanya diam. Ia pun tidak sempat berkonsultasi dengan penasihat hukumnya, Lifa Malahanum. Pasalnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor yang diketuai Moefri langsung mengeluarkan penetapan untuk menunda sidang hingga Rabu (18/7) mendatang. Agenda persidangan langsung memasuki putusan sela dari majelis hakim yang menentukan perkara ini dilanjutkan atau tidak. Mangkir Sidang Dalam sidang ini, sebenarnya Sekjen Depkum HAM Zulkarnain Yunus (terdakwa I) juga harus hadir. Tetapi, ia mangkir dari sidang. Hakim ketua Moefri tetap melanjutkannya, meski hanya dihadiri Apendi (terdakwa II). Mangkirnya Zulkarnain baru diketahui mejelis setelah pengacaranya, Albert M Sagala, menginformasikan kliennya tengah sakit di Rutan Mabes Polri. Albert sempat meminta majelis hakim untuk mengizinkan Zulkarnain berobat ke luar rutan, tetapi hakim tidak mengizinkan. Berobat ke luar penjara baru boleh dilakukan setelah ada pemeriksaan awal dari dokter yang harus didatangkan ke sel Zulkarnain. Kalau dokter bersangkutan memberikan rekomendasi, barulah izin untuk berobat dikabulkan. (kmb3) [Non-text portions of this message have been removed]
CiKEAS Pulang Mengaji + Sambil Berdiri [UNTUK 18 TAHUN KEATAS]
GALAMEDIA 13/07/2007 Usai Pulang Mengaji ABG Diperkosa Pengangguran INDRAMAYU, (GM).- Malang benar nasib Mawar (14), bukan nama sebenarnya, seorang pelajar sebuah SMP kelas I ini. Pasalnya, anak baru gede (ABG), warga Desa Karangkerta, Kec. Tukdana, Kab. Indramayu itu diperkosa Dd alias Tepos (26) yang masih tetangga korban. Mawar mengaku diperkosa dua kali di sebuah lapangan sepak bola dan di belakang bangunan sekolah taman kanak-kanak (TK) pada Selasa dan Rabu (10-11/7) seusai mengaji. Orangtua korban setelah mengetahui peristiwa itu, kemudian melaporkan kasusnya ke polisi. Informasi yang diperoleh GM menyebutkan, peristiwa bermula saat Mawar pulang dari kegiatan rutinitasnya mengaji di salah satu musala setempat. Mawar yang telah terbiasa berangkat dan pulang mengaji dengan berjalan kaki ini, sering diperhatikan pelaku. Namun saat itu pelaku belum berani melakukan niatnya untuk mencicipi tubuh putih montok ABG ini. Pemuda pengguran ini hanya menggoda serta merayu Mawar. Di saat ada kesempatan pada malam berikutnya, pelaku pun mencoba menunggu Mawar di jalanan. Ketika korban pulang sendirian, Dd langsung menghampirinya. Ia langsung menyeret tubuh gadis ini ke belakang sebuah sekolah TK. Karuan korban berontak. Mawar terdiam ketika diancam akan dibunuh jika berteriak. Pelaku yang sudah tidak bisa menahan hasratnya ini memaksa Mawar untuk melayani nafsu bejatnya. Meski Mawar berontak, Dd tetap memaksanya hingga berhasil menggagahinya. Rupanya, setelah berhasil memerkosa Mawar, pelaku mulai ketagihan. Hari berikutnya, Mawar kembali diperkosa. Namun kali ini dilakukan di tengah lapangan sepak bola. Setelah selesai melampiaskan nafsunya, pelaku mengancam agar korban jangan menceritakan peristiwa tersebut kepada siapa pun, termasuk ke petugas polisi. (udi)** http://sumeks.co.id/index.php?option=com_contenttask=viewid=20978Itemid=56 Dicekik, Diperkosa Sambil Berdiri Sabtu, 28 April 2007 Sebelumnya Ditodong Pisau PALEMBANG - Sungguh mengenaskan, nasib seorang gadis asal Pagar Alam, berinisial HR (19), yang baru sebulan tinggal di Palembang, di Jl Tembok Baru, Kelurahan 9-10 Ulu. Niatnya mencari kerja di Palembang, malahan diperkosa begundal yang didapatnya. Korban tak bisa berbuat banyak, karena sebelumnya ditodong dengan pisau oleh tersangka yang mengaku bernama Maman. Sambil menangis, korban datang melapor ke Poltabes Palembang, Kamis (26/4) pukul 23.00 WIB. Dituturkannya, dia baru saja diperkosa sekitar pukul 21.00 WIB, di sebuah semak-semak, disamping Kampus IGM, Km 10, Jl Kolonel H Barlian, atau di seberang Asrama Haji. Tersangka menyenderkannya berdiri di dinding tembok, sambil tangan kirinya mencekik leher korban. Aku sudah berontak dan mau lari, tapi cekikannyo di leher tambah kuat. Tadinyo dio nempelke pisaunyo ke perut aku, tutur korban. Diterangkannya, awalnya dia baru pulang dari rumah saudaranya di kawasan Lemabang, hendak mencari kerja. Sepulangnya, sekitar pukul 17.00 WIB, bersantai dulu sendirian di pelataran BKB Palembang. Lalu mendekatlah tersangka, yang bersama teman-temannya. Korban yang mulai merasa ketakutan, berjalan meninggalkannya menuju pos Polantas Air Mancur. Sedangkan tersangka yang mengaku bernama Maman, menguntitnya. Namun saat korban hendak melapor kepada polisi, tersangka menghilang. Begitu korban berjalan lagi, tersangka nongol lagi dan langsung menarik paksa tangan korban. Aku nyari wartel nak nelpon ayuk aku, tapi dio makso ikut dio. Pas naik bus kota, dio mulai nempelke pisaunyo ke perut aku. Sedangke tas aku dipegangnyo, katanya. Dibawah paksaan, korban diajak naik bus kota jurusan Km 12. Setibanya di depan Asrama Haji, tersangka menyeret korban turun dan mengajaknya ke semak-semak di samping Kampus IGM. Sudah berjalan kaki sekitar 20 meter, dio ngelepas todongan pisaunyo. Tapi tangan kirinyo cekik leher aku, tangan kanannyo buka pakso celano aku dan celano dio dewek. Sudah itu (diperkosa), aku ditinggalinyo. Handuk kecil aku diambilnyo, ujar korban sambil berderai air mata. Nasib serupa, juga nyaris dialami seorang siswi sebuah SMP negeri di Palembang, berinisial RA (15), warga Jl Karya Baru, Sukarami. Dia nyaris diperkosa oleh seorang begundal yang tak dikenalnya, sekitar pukul 06.30 WIB, kemarin. Korban bernasib lebih beruntung, karena saat terdesak dia memohon tidak diperkosa karena dia adalah anak yatim. Tak dinyana tersangka yang awalnya beringus, tidak jadi menggauli korban walau sudah sempat mencabulinya. Terungkapnya kasus itu, setelah korban melaporkannya ke Mapolsek Sukarami pimpinan AKP Romylus Tamtelahitu SSos SIk. Diterangkan korban, pagi itu dia baru saja hendak pergi sekolah. Tak disangka, dia dibuntuti tersangka. Ketika hampir sampai di sekolahnya, tepatnya di belakang sekolah, tersangka langsung
CiKEAS Rumah Dieksekusi, Puluhan Warga Demo
http://www.cenderawasihpos.com/detail.php?id=1684ses= Rumah Dieksekusi, Puluhan Warga Demo MERAUKE- Setelah rumahnya diratakan melalui eksekusi Pengadilan Negeri Merauke sesuai perintah Mahkama Agung, pada Senin (9/7) kemarin, Keluarga Silvester Tanggipaimu melakukan aksi demo damai ke DPRD Merauke. Demo damai yang dilakukan sekitar puluhan orang dari keluarga Silvester tersebut dimulai sekitar pukul 10.30 WIT dengan membawa sebuah spanduk dan 2 buah pamlet, yang bertuliskan, 'Kembalikan tanah hak milik kami', 'kami tidak punya tempat tinggal'. Pamflet Lainnya berbunyi Hargai hak asli orang Papua dan Kami juga warga Negara yang bayar pajak. Kedatangan keluarga Silvester tersebut diterima langsung Ketua DPRD Merauke Daniel Walinaulik. Tampak pula Ketua Komisi A Hilbertus Silubun, SH dan Ketua Komisi C Anton Walab Gebze, SH. Kepada Ketua DPRD Merauke yang menerimanya, Silvester Tanggipaimu berharap agar tanah yang berlokasi di Jalan Ampera seluas 1.215 meter persegi yang menurutnya sudah ditempati sejak tahun 1962 dikembalikan. Menurut pensiunan Pengadilan Negeri Merauke tersebut, tanah yang dieksekusi tersebut merupakan hak miliknya, karena memiliki surat-surat kepemilikan yang sah berupa sertifikat tanah. Kepada keluarga Silvester, Ketua DPRD Merauke Daniel Walinaulik mengungkapkan apa yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri Merauke adalah hukum.Namun demikian, lanjut Daniel Walinaulik, DPRD akan membuat surat bersama Pemerintah Daerah untuk disampaikan ke Ketua Pengadilan Negeri Merauke. Sementara itu, Ketua Komisi A dan C, pada intinya menyampaikan bahwa masalah hukum tidak dapat diintervensi oleh DPRD karena menyangkut supremasi hukum harus dijunjung tinggi. Hilbertus Silubun menyarankan kepada keluarga Silvester, karena sebelumnya menggunakan pengacara untuk berkonsultasi kemungkinan adanya langkah-langkah yang bisa digunakan lebih lanjut. Sedangkan dari sisi tanggung jawab dan kewenangan Dewan, langkah yang dapat dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk mencari solusinya. ''Apakah kemudian pemerintah bisa memberikan dukungan dalam bentuk bantuan terutama kepada Pak Silvester yang terlibat dalam permasalahan tanah tersebut,'' terangnya. Untuk diketahui, gugatan atas tanah seluas 1.215 meter persegi yang terletak di samping BRI Unit Ampera itu terjadi sejak tahun 2003 lalu antara pihak Jaidil Ali (Penggugat,red) dengan Silvester Tanggipaimu (Tergungat,red) yang menempati atas tanah tersebut di tingkat Pengadilan Negeri Merauke. Hasil putusan saat itu dinyatakan NO atau tidak ada yang menang dan kalah. Lalu oleh penggugat banding ke Pengadilan Tinggi Jayapura. Hasilnya, dimenangkan oleh Jaidil Ali. Lalu lanjut ke Mahkama Agung hasilnya dimenangkan lagi oleh Jaidil Ali pada tahun 2004 lalu. Untuk diketahui pula, bahwa baik penggugat maupun tergugat memiliki sertikat atas tanah tersebut ''Kedua-duanya memiliki sertifikat,'' ungkap salah satu sumber di Pengadilan Negeri Merauke, kemarin. (ulo) [Non-text portions of this message have been removed]
CiKEAS [info] Eye Need Love
http://www.lilykasoem.com/ Thank you .hope you all can participate! Lily Kasoem Optical T. 021. 3903853 [EMAIL PROTECTED] www.lilykasoem.com [Non-text portions of this message have been removed]
CiKEAS JANGAN SEDIH KARENA DIMISKINKAN
JANGAN SEDIH KARENA DIMISKINKAN Aku senang memperhatikan banyak kejadian peristiwa2 yg terjadi pada diri sendiri, keluarga maupun lingkungan orang2 yg berada disekitarku. Yang menarik hatiku adalah pada saat seseorang ditimpa kejadian buruk, jarang sekali orang mengambil hikmah bahwa ternyata itu terbaik untuk dirinya dari Allah, karena Allah mengasihinya. Contoh satu kasus yaitu berapa banyak orang2 kaya dan konglomerat yg tiba2 bangkrut dan habis semua harta bendanya, kemudian menyalahkan semua orang yg berada disekitarnya, ataupun frustasi dan melakukan tindakan2 bodoh yg mendzolimi dirinya maupun orang lain. hmm..ada beberapa kasus, dimana saat kejayaannya dan saat hartanya berlimpah, orang tsb selalu saja melakukan tindakan2 maksiat yg menimbulkan dosa2 besar spt berjudi, berzina, mabuk2an, berkumpul dengan orang2 yg tidak baik, lupa kewajiban dirinya terhadap Tuhannya maupun keluarganya dlsbnya. Tanpa ada satupun orang disekitarnya yg mampu melarang perbuatannya, dengan alasan takut, tidak enak atau maupun HAM. Namun suatu saat jatuh miskin karena bangkrut semua usahanya, hingga tidak lagi mampu berjudi, berzina, mabuk2an dan berfoya2 dengan orang2 yg tidak baik, karena untuk lakukan itu semua memerlukan biaya yg tidak sedikit. Kemiskinannya tsb pun dikarenakan hartanya dihabiskan untuk melakukan perbuatan2 buruknya selama ini. Hmm..andai diambil hikmahnya dari kejadian itu semua, maka akan ditemukan bentuk kasih sayang Allah kepadanya melalui kebangkrutannya tersebut. Dengan kemiskinannya saat ini, orang tsb tidak lagi mampu melakukan perbuatan2 maksiat yg menimbulkan dosa2 besar yg dilarang oleh Allah dan RasulNya. Dan jika dibiarkan oleh Allah terus menerus dengan kemewahannya, maka akan berapa lama dan banyak lagi orang tersebut melakukan dosa2 besar dengan harta kekayaannya yg diamanatkan oleh Allah kepada-Nya. Dan pada saat orang2 lain disekitarnya tidak lagi mampu untuk mengingatkan dan menegur perbuatannya, maka melalui jalan kesenangannya yg selama ini dilakukan oleh orang tsb, karena rasa kasih sayang Allah kepada hamba itu, yg kemudian mengambil semua kekayaannya yg sudah menyebabkan dirinya jauh dari Allah dan jauh dari orang2 sekitarnya yg menyayanginya, agar kembali kepadaNya dan kepada keluarganya yg selama ini dilupakannya. Hmm..sadarkah..jika ternyata Allah masih menyayanginya dan masih memberi kesempatan padanya untuk kembali mengingatNya dan meninggalkan semua perbuatan buruknya dan meninggalkan dosa2 besar yg selama ini dilakukan olehnya. Sadarkah..jika Allah sudah menghalangi dirinya untuk terus melakukan dosa2 besar yg selama ini dilakukannya?sadarkah dia..jika Allah tidak inginkan hambaNya tsb, untuk terus melakukan dosa2 besar yg sudah dilarangNya..?sadarkah dia..jika Allah sangat inginkan kebaikan pada diri hambaNya tersebut?sadarkah dia..jika Allah inginkan hambaNya tersebut untuk kembali mengingatNya? Namun sayang..banyak sekali mereka yg tidak sadar akan kasih sayang Allah, banyak sekali diantara mereka yg justru mengumpat dan mencaci maki dan menyalahkan Allah karena kemiskinannya tsb. Benarlah ungkapan Rasulullah dalam hadist qudsynya, bahwa tidak ada satupun yg lebih sabar kecuali Allah semata. Dia tidak marah pada orang2 yg tidak mau menyembah padaNya, dan Dia tetap memberikan rizky kepada orang2 yg mengingkariNya. hmm..kira2 apa yg akan terjadi, andai orang tersebut tidak menyadari kasih sayang Allah tsb?? apakah Allah akan menghancurkannya sehancur2nya, ataukah kembali dengan kesabaran dan kasih sayangNya??wallahu a'lam bisowab.. Jika harta kekayaan merupakan ukuran kemuliaan, maka sesungguhnya Allah akan membuat kaya semua Nabi dan Rasul2 yg diutus olehNya. Sesungguhnya yg paling mulia di sisi Allah diantara hamba2Nya, adalah yg paling bertaqwa kepadaNya. Wallahu alam bisowab, Kamis, 12 Juli 2007 By hana - We won't tell. Get more on shows you hate to love (and love to hate): Yahoo! TV's Guilty Pleasures list. [Non-text portions of this message have been removed]
CiKEAS NKRI, Harga Mati
Refleksi: Barangkali untuk dipahami masalahnya perlu ditekankan bahwa dalam dunia ini tidak ada orang waras yang mau memisahkan dirinya dari sesuatu yang baik dan berguna bagi dirinya, tetapi karena hal-hal buruk yang ditimpakan atau yang menimpa pada dirinya. Sebagai contoh dapat diberitakan bahwa penduduk Papua Barat kurang lebih 2 juta orang. Pajak perusahaan untuk tahun 2004 yang diterima pemerintah Indonesia dari PT Freeport adalah US$ 297 [Sinar Harapan 16/2/2005]. Sesuai Jakarta Post 3/3/2005 diberitakan bahwa pihak keamanan [TNI] menerima untuk tahun 2001 US 4,7 juta dan untuk 2002 US$ 5,7 juta. Ini hanya sebagian kecil angka-angka yang bocor untuk umum. Bagaimana kehidupan rakyat Papua? 80% dari rakyat Papua hidup dalam kemiskinan [Kompas 22/3/2005]. Mayoritas anak-anak dibawah umur 10 di Papua menderita Hipatit A [Sinar Harapan, 02/3/2005. Belum lagi dibicarakan kerusakan alam dengan dicemarkan Sungai Ajkwa, Aghawagon dan Otomona. Apakah rakyat Papua yang tanahnya kaya raya dengan berbagai kekayaan alam hanya mempunyai harga mati untuk hidup dalam kemiskinan dan tidak mempunyai hak untuk mencari jalannya sendiri? KOMPAS Jumat, 13 Juli 2007 NKRI, Harga Mati Aloys Budi Purnomo Pemerintah harus tegas, jangan sampai Partai GAM menjadi embrio gerakan separatis. Itulah pernyataan Gubernur Lemhannas Muladi tentang munculnya Partai GAM di Nanggroe Aceh Darussalam (Suara Pembaruan, 10 Juli 2007). Pernyataan itu lahir sebagai kekhawatiran atas wacana referendum di Aceh untuk memerdekakan diri dari NKRI yang bakal diajukan Partai GAM dalam parlemen lokal. Wacana itu masih bersifat spekulatif, lahir dari kajian Lemhannas terkait dengan keinginan GAM untuk memerdekakan diri lewat referendum setelah menguasai parlemen. Menurut Muladi, pendirian Partai GAM menyalahi Undang-Undang Nmoro 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terkait partai lokal dan Nota Kesepahaman Helsinki. Karena itu, Partai GAM harus dihentikan secara yuridis sehingga tidak bisa ikut pemilu (Kompas, 11/7). Bahaya laten Harus tetap disadari, bahaya laten separatisme dan disintegrasi selalu menghantui keutuhan republik ini. Baru-baru ini kita dikejutkan bangkitnya roh kelompok Republik Maluku Selatan (RMS) di Ambon, Maluku. Puncak peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) XIV di Lapangan Merdeka, Ambon, beberapa waktu lalu, tiba-tiba diwarnai insiden oleh sekelompok pendukung RMS. Insiden itu membuat panik panitia penyelenggara dan aparat keamanan. GAM di Aceh, RMS di Maluku, Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua ialah percik-percik api separatisme dan disintegrasi yang de facto menjadi bahaya laten, yang rupanya akan terus muncul dan menjadi tantangan bagi keutuhan NKRI. Kecuali berbagai kelompok separatis disintegratif yang bersifat teritorial, republik ini juga masih harus berhadapan dengan kelompok-kelompok serupa yang lebih bersifat ideologis. Yang terakhir justru kerap lebih sulit dikendalikan sebab bergerak dalam tataran regulatif yuridis yang kerap dengan mudah menyusup ke sistem perundangan kita. Akibatnya, produk hukum dan undang-undang yang harus berlaku guna mengatur kehidupan bersama yang menyejahterakan bangsa terjebak ke dalam kepentingan politik dan ideologis sektarian sesaat. Ujung-ujungnya, gerakan itu memasung kemerdekaan kelompok minoritas dalam level apa pun, sosial, keagamaan, dan kebudayaan. Dalam arti tertentu, gerakan separatis disintegratif yang kedua ini lebih berbahaya dibandingkan dengan yang pertama. Gerakan pertama bisa dengan mudah- meski tidak pernah menyelesaikan masalah-dihentikan dengan aksi penumpasan dan pendekatan militeristik, dengan bermacam bentuk korban dan ketidakadilan yang menyertainya. Rekonsientisasi nasionalisme Sebenarnya, bahaya-bahaya laten gerakan separatis disintegratif itu selalu nyata di hamparan nusantara ini, entah yang bersifat teritorial maupun ideologis. Untuk itulah, perlu terus dikumandangkan perlunya membangun kesadaran kembali wawasan kebangsaan. Itulah yang disebut rekonsientisasi nasionalisme. Benar, NKRI merupakan harga mati, yang tidak bisa ditawar demi menjaga keutuhan republik dari maksud jahat sekelompok oknum yang hendak mencabik-cabik kesatuan bangsa. Namun, demi harga mati sebuah NKRI, kita tidak boleh mengabaikan aspek kemanusiaan, termasuk di dalamnya, hak-hak paling asasi milik setiap warga. Oleh karena itu, dalam rangka membangkitkan rekonsientisasi nasionalisme, kita perlu kembali pada spirit founding mothers and fathers republik ini yang telah meletakkan dasar-dasar ideal konstitusional bagi kelangsungan hidup bangsa. Paling tidak tiga unsur perlu diperhatikan untuk rekonsientisasi nasionalisme. Pertama, secara konstitusional, UUD 1945 dan Pancasila harus menjadi bingkai dalam menangani berbagai gerakan separatis disintegratif. Dua warisan dasar hukum bagi republik ini tidak bisa ditawar-tawar lagi untuk diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan
CiKEAS Keindonesiaan dalam Agama Cegah Konflik
REFLEKSI: Sayang sekali Keindonesiaan ketiduran untuk mencegah terjadinya konflik di Garut, Tasyikmalaya dan beitupun di Maluku, Poso dsb. KOMPAS Jumat, 13 Juli 2007 Keagamaan Keindonesiaan dalam Agama Cegah Konflik Jakarta, Kompas - Pengaruh berbagai faham keagamaan dari negara lain atau transnasional yang diserap mentah- mentah dengan mengabaikan konteks keindonesiaan rentan menimbulkan konflik dan disintegrasi bangsa. Faham keagamaan apa pun yang ada di Indonesia harus mampu menjadi modal bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan, kata Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Hasyim Muzadi di Jakarta, Kamis (12/7). Faham keagamaan transnasional, baik dalam Islam maupun Kristen, banyak muncul di Indonesia sejak era reformasi. Kehadirannya tidak hanya memengaruhi kehidupan beragama masyarakat, tetapi juga mewarnai sistem politik dan keamanan Indonesia. Simbiosis antara gerakan keagamaan dan gerakan politik memengaruhi ideologi negara. Pancasila tak lagi dijadikan satu-satunya asas dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, ungkap Hasyim. Sejumlah faham keagamaan justru mengampanyekan penghilangan batas-batas negara menjadi sebuah sistem politik tunggal berbasis agama. Secara terpisah, Direktur Eksekutif Reform Institute Yudi Latif mengatakan, pengaruh faham keagamaan transnasional dalam kehidupan masyarakat sebenarnya terbatas. Penanaman faham baru yang dipaksakan dengan memandang rendah kultur lokal yang ada membuat apresiasi masyarakat terhadap faham baru tersebut juga rendah. Meskipun jumlah penganut faham keagamaan transnasional terbatas, mereka mampu memengaruhi wacana politik bangsa dengan kevokalan dan artikulasi mereka menyuarakan ide-idenya. Kemampuan mereka menguasai simbol-simbol keagamaan membuat pengaruh mereka kepada elite politik sangat tinggi. Kuatnya suara mereka membuat seolah-olah suara mereka merepresentasikan suara mayoritas masyarakat, kata Yudi. (MZW) [Non-text portions of this message have been removed]
CiKEAS Tidak Ada Tempat untuk Kapitalisme
Refleksi: Apakah benar presiden mengucapakan demikian ataukah wartawan keliru mengutip ucapannya?. KOMPAS Jumat, 13 Juli 2007 KOPERASI Tidak Ada Tempat untuk Kapitalisme Ungasan, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, tidak ada tempat untuk sistem perekonomian yang berbasis kapitalisme dan neoliberalisme di Indonesia. Kedua ideologi ekonomi itu sama sekali tak mampu menjamin kemakmuran bagi seluruh rakyat. Oleh karena itu, bangsa Indonesia tetap memilih ideologi yang menguntungkan bagi seluruh rakyat, yakni ideologi ekonomi terbuka berkeadilan sosial yang mampu memaknai kerja sama dan kemitraan yang bermanfaat bagi bangsa. Ideologi berbasis kapitalisme dan neoliberalisme tidak mencerminkan dan tidak sesuai dengan keadilan sosial terhadap rakyat Indonesia, termasuk bagi antarwarga bangsa. Maka, segala ideologi dari luar yang tidak memberi manfaat dan keadilan bagi rakyat harus ditentang dan dicegah masuk ke Indonesia, ujar Presiden dalam sambutan tanpa teksnya pada puncak perayaan Hari Koperasi Ke-60 di Kompleks Garuda Wisnu Kencana, Ungasan, Badung, Bali, Kamis (12/7). Peringatan itu dihadiri 7.000 anggota dan pengurus koperasi dari seluruh Indonesia. Hadir pula perwakilan anggota Aliansi Koperasi Internasional (ICA) dari 42 negara. Acara itu juga dihadiri Menteri Negara Koperasi dan UKM Suryadharma Ali, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, mantan Menteri BUMN Sugiharto, Gubernur Bali Dewa Beratha, Bupati Badung Anak Agung Gede Agung, dan beberapa gubernur serta wali kota/bupati. Presiden mengatakan, bangsa Indonesia hidup dalam komunitas masyarakat dengan modal sosial yang kuat di samping sumber daya lainnya. Koperasi menjadi wadah yang paling baik untuk melengkapi semua modal sosial dan sumber daya, katanya. Presiden mengimbau semua pejabat pemerintah daerah agar terus mendukung gerakan koperasi. Koperasi diam-diam tanpa publikasi mampu mandiri. Maka terimalah ucapan terima kasih dan penghargaan saya kepada seluruh anggota koperasi, kata Presiden. Menurut Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Adi Sasono, pergerakan koperasi berdasarkan budi pekerti dengan kasih sayang tanpa mengedepankan pamrih harta benda. Ke depan koperasi akan mengupayakan kebangkitan di berbagai bidang pertanian, energi terbarukan, hingga teknologi pengolahan minyak sawit. Dalam acara itu Presiden juga memberikan penghargaan Satya Lencana Pembangunan di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, antara lain kepada Gubernur Kalimantan Barat Usman Jaffar. Penghargaan Satya Lencana Wira Karya kepada Budianto Sudianto, Ketua Koperasi Pasar Ciracas, DKI Jakarta. Selain itu, sebanyak 261 orang mendapat berbagai kategori penghargaan dalam memajukan koperasi, termasuk Bupati Gianyar (Bali) Anak Agung Gede Agung Bharata, Bupati Balangan (Kalimantan Selatan) Sefek Effendi, dan Wali Kota Ternate (Maluku Utara) Syamsir Andili. (AYS/BEN) [Non-text portions of this message have been removed]
CiKEAS Para Pejuang Keutuhan NKRI Tolak Lambang Kultur Papua
http://www.republika.co.id/online_detail.asp?id=299929kat_id=23 Para Pejuang Keutuhan NKRI Tolak Lambang Kultur Papua Jayapura--RoL-- Para pejuang keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bersama generasi mudanya menyatakan menolak secara tegas bendera Bintang Kejora, lagu Hai Tanahku Papua dan burung Mambruk sebagai lambang kultur orang Papua. Hal itu disampaikan para pejuang dan generasi pejuang keutuhan NKRI di Papua pada jumpa pers yang berlangsung di Jayapura, Kamis (12/7) menanggapi berbagai upaya dari banyak pihak untuk menjadikan bendera Bintang Kejora, lagu Hai Tanahku Papua dan burung Mambruk sebagai lambang kultur orang Papua. UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua tidak mengamanatkan bendera Bintang Kejora, lagu Hai Tanahku Papua dan burung Mambruk sebagai lambang kultur orang Papua, kata salah seorang tokoh pejuang NKRI, Daniel Wanda. Tetapi, lanjutnya UU Otsus itu hanya mengamanatkan bahwa Provinsi Papua dapat memiliki lambang daerah sebagai panji kebesaran dan simbol kulturall bagi kemegahan jati diri orang Papua dalam bentuk bendera daerah dan lagu daerah yang tidak diposisikan sebagai simbol kedaulatan. Merekapun meminta pihak DPR Provinsi Papua (DPRP) dan Majelis Rakyat Papua (MRP) agar tidak mengesahkan simbol-simbol tersebut menjadi lambang kultur orang asli Papua karena lambang itu merupakan simbol pemisahan Papua dari bingkai NKRI. Para pejuang dan generasi pejuang NKRI ini pun menolak intervensi DPRP terhadap Polda Papua yang sedang melakukan penyidikan terhadap Dewan Adat Papua (DAP) yang nyata adalah separatis. Kami juga meminta agar Bab II pasal 2 dari UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Papua segera direvisi karena memberikan ruang bagi disahkannya bendera Bintang Kejora, lagu Hai Tanahku Papua dan burung Mambruk sebagai lambang daerah walaupun tidak diposisikan sebagai simbol kedaulatan. Semua komponen masyarakat Papua harus ikutserta dalam penetapan lambang daerah, kata Daniel Wanda. Para pejuang dan generasi muda pejuang NKRI ini pun menyatakan bahwa DPRP merupakan wakil seluruh rakyat Papua sebaliknya bukan hanya wakil DAP. Untuk itu DPRP perlu menerima aspirasi dari seluruh rakyat Papua yang memiliki aspirasi nasionalisme Indonesia. Pada bagian terakhir pernyataan sikap itu, mereka meminta agar menjadikan 1 Mei (1963) sebagai hari kembalinya Irian Barat ke dalam pangkuan ibu pertiwi Indonesia, hari lahirnya pemerintahan Provinsi Irian Barat sekaligus menjadikan hari itu sebagai hari raya nasional serta memberlakukan 1 Mei sebagai hari libur di seluruh wilayah NKRI khususnya di tanah Papua. Hadir pada kesempatan jumpa pers tersebut dan ikut menandatangani pernyataan sikap para pejuang dan generasi muda pejuang keutuhan NKRI itu adalah tokoh pejuang dan tokoh adat, Ramses Ohee, Ketua Rumpun Trikora, Alfons Nussy, Tokoh generasi muda pejuang, Daniel Wanda, Nico A.J.Maury dan Yoppy Kafiar serta tokoh perempuan Heemskercke Bonay. [Non-text portions of this message have been removed]
CiKEAS Sekularisme bukan Solusi
http://www.republika.co.id/kolom_detail.asp?id=299905kat_id=16 Jumat, 13 Juli 2007 Sekularisme bukan Solusi Oleh : M Hilaly Basya Direktur Eksekutif Center for Moderate Muslim (CMM) Modernisasi membuat umat Islam hidup dalam dilema, yaitu menjadi warga negara yang cenderung berpijak pada modernitas sekuler di satu sisi, dan tuntutan keimanan di lain sisi. Tidak dapat dipungkiri bahwa ada kesenjangan antara ajaran Islam dan modernitas. Hal ini disebabkan ajaran Islam merupakan kombinasi produk dari wahyu dan konstruksi pengetahuan beberapa abad lalu. Sedangkan modernitas adalah produk akal budi di masa kontemporer. Menurut Robert Audy, konflik terjadi ketika masyarakat berusaha menyeimbangkan komitmen keagamaan mereka dengan penalaran modern-sekuler (2003). Pada dasarnya kesenjangan antara Islam dan modernitas terletak pada perbedaan parameter dalam mengukur dan menilai manusia dan Tuhannya. Bagi Islam, orientasi aktivitas manusia adalah untuk Tuhan. Sehingga kebaikan senantiasa dinilai dari seberapa besar kualitas ibadahnya kepada Tuhan. Hal ini mengandung pengertian bahwa amal kebaikan itu harus bernuansa penyembahan dan pengagungan kepada Tuhan. Pandangan seperti ini dapat ditemukan dalam hampir seluruh aliran teologi Islam, terutama Asy'ariyah. Bahkan dalam pandangan politik pun para ulama menyatakan bahwa negara merupakan alat untuk menegakkan hukum Tuhan. Sebuah kitab yang sangat masyhur di kalangan Islam tradisionalis (penganut ahlus sunnah wal jama'ah dan mazhab Syafi'i), yaitu Al Ahkam As Sulthoniyyah, yang ditulis Imam A Mawardi, hingga ratusan tahun telah menjadi pedoman bagi umat Islam dalam membangun sistem politik. Mawardi menyatakan bahwa negara diciptakan untuk menopang agama. Karena itu bisa disimpulkan bahwa kedaulatan Tuhan berada di atas kedaulatan manusia. Sangat berbeda Dapat dibayangkan kesenjangan tersebut ketika dibandingkan dengan sistem politik modern, yang lebih menjunjung tinggi kedaulatan manusia ketimbang kedaulatan Tuhan. Tidak heran jika di masa awal perjalanan bangsa Indonesia terjadi perdebatan yang cukup panjang berkenaan dengan sistem politik Indonesia. Hal itu menggambarkan, dalam batas-batas tertentu, Islam di Indonesia mengalami kegagapan dalam berhadapan dengan modernitas. Richard T Antoun, seorang pakar antropologi, dalam penelitiannya di Yordania dan beberapa negara Muslim Timur Tengah lainnya menemukan bahwa benturan antara agama dan modernitas itu disebabkan oleh kecenderungan modernitas menggeser dan menggantikan norma-norma yang sudah mengakar di masyarakat (2003). Salah satunya adalah 'efisiensi komersial' yang merepresentasikan nilai-nilai modern berhadapan dengan simpati manusiawi, yang merupakan ajaran hablum min an-nas dalam agama Islam. Dalam pengalaman penelitiannya di tahun 1959, Antoun belajar mengaji secara intensif dengan seorang ustadz di sebuah desa, namanya Ustadz Lukman. Suatu ketika Antoun membuat janji untuk belajar dengan Ustadz Lukman di siang hari. Namun pada hari yang sama, tiba-tiba Antoun diajak oleh kepala desa untuk berkenalan dengan teman-temannya yang merupakan pejabat kepala desa lainnya. Antoun menerima ajakan tersebut dengan syarat siang hari mereka sudah kembali karena ia punya janji dengan ustadz Lukman. Namun yang terjadi ternyata di luar dugaan. Tuan rumah menyembelihkan kambing untuk mereka. Kepala desa itu meminta Antoun untuk menghormati tuan rumah dengan menunggu proses penyiapan dan menikmati hidangan masakan tersebut. Ternyata Antoun malah bersikeras untuk tetap pulang dan membuat kepala desa dan tuan rumah itu kecewa padanya. Apa yang dilakukan Antoun merupakan representasi dari nilai-nilai modern, yaitu kedisiplinan terhadap waktu. Modernitas mengkondisikan setiap orang untuk menaati waktu yang telah tersusun sedemikian rupa, dan itu adalah prinsip efisiensi. Di sisi lain, tradisi yang sebagian besar juga berakar pada agama, meskipun juga sangat menghargai waktu sebagaimana sering ditafsirkan dari Surat Al 'Ashr, lebih menekankan pada hubungan kehangatan pada sesama. Fenomena serupa ternyata tidak hanya Antoun temukan pada penduduk desa, melainkan juga pada masyarakat terpelajar. Seorang dosen yang merupakan sahabatnya di American University of Beirut, misalnya, merasa dikecewakan ketika ingin bertukar pikiran dengan Antoun. Antoun menolak lantaran hari itu agenda kegiatannya sangat padat. Lagi-lagi Antoun merepresentasikan nilai-nilai modern yang ia pegang teguh dalam kehidupannya. Bagi Antoun, modernitas semacam itu tidak menjadi masalah untuk diterapkan, karena salah satunya disebabkan ia lahir dari lingkungan yang berakar pada modernitas. Tetapi bagaimana dengan masyarakat lain yang justru hidup dengan nilai-nilai kehangatan relasi sosial di atas efisiensi? Jadi bumerang Sejatinya kegagapan dalam menghadapi modernitas itu tidak serta merta melazimkan untuk meminggirkan agama dalam kehidupan bangsa. Turki adalah salah satu contoh negara yang
CiKEAS Kenapa Negeriku Malah Dijadikan Syurga Bagi Expatriate?
Sumber: http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=20dn=20070710204429 Oleh : Vima Tista Putriana 10-Jul-2007, 22:13:03 WIB - [www.kabarindonesia .com] KabarIndonesia Tiga setengah abad berada di bawah penjajahan Belanda yang sangat tidak beradab telah membuat bangsa Indonesia tumbuh menjadi bangsa yang rendah diri. Meskipun sudah lebih dari 60 tahun merdeka, tetapi sindrom mental bangsa terjajah ini tetap belum hilang. Masih saja merasa diri belum sejajar dengan bangsa lain. Satu contoh sederhana keminderan ini terlihat dari diskriminasi tingkat gaji yang sangat tinggi antara expatriate dan anak negeri sendiri. Para expatriate di Indonesia digaji 10 kali lipat dari orang Indonesia meskipun dengan tingkat pendidikan, kemampuan, tanggung jawab dan kinerja yang sama. Seorang foreign engineer di Jakarta misalnya, menurut standar Bappenas, mendapatkan gaji sekitar US $5.000,00 per tahun. Sebaliknya orang Indonesia, dengan kualifikasi sama hanya menerima sebesar $500,00 saja. Tidak jarang dalam suatu proyek, meskipun dengan kualifikasi pendidikan lebih tinggi semisal MSc atau PHd, orang Indonesia digaji tetap lebih rendah dari expatriate yang cuma BSc (Rahardjo,2006) . Di samping gaji tinggi, biasanya expatrite juga mendapat berbagai fasilitas berlimpah seperti berkantor di kawasan segitiga mas (Sudirman, Thamrin dan Kuningan), tempat tinggal di apartemen mewah, keanggotan di club-club olah raga dan hiburan elite dan lain-lain. Intinya mereka sangat dimanjakan, sehingga tidak salah kalau dikatakan Indonesia adalah syurga bagi para expatriate. Sebenarnya tidak masalah jika expatriate digaji sedemikian tinggi jika memang memiliki kemampuan unik yang tidak dimiliki oleh orang Indonesia dan betul-betul dibutuhkan. Tetapi jika kemampuan dan kinerja sama, lalu digaji lebih tinggi hanya karena statusnya bule, sungguh tidak logis menurut cara fakir orang yang berjiwa merdeka. Jika pemerintah atau perusahaan harus membayar mahal hanya untuk status ke-bule-an saja, bukankah ini standar yang sangat stupid. Ketika jasa seseorang dihargai cuma 1/10 dari koleganya, hanya karena dia orang INDONESIA, berarti sungguh malang menjadi orang Indonesia. Mirisnya lagi, yang mengeluarkan standar gaji yang sangat diskriminatif ini adalah Bappenas-Pemerintah Indonesia sendiri. Berarti pemerintah Indonsia melecehkan rakyatnya sendiri, menganggap bodoh bangsanya sendiri. Ini sungguh bertolak belakang dari peran yang seharusnya dimainkan oleh pemerintah. Bukankah pemerintah suatu negara seharusnya menyokong rakyatnya, mendorong mereka supaya bisa maju, jika belum mampu difasilitasi supaya mencapai kualifikasi sama dengan expatriate. Singkatnya memberi kesempatan seluas-luasnya kepada anak bangsa untuk bisa berkembang dan mengekspolasi potensinya. Kenyataan di lapangan menunjukkan tidak selalu yang bernama bule lebih pintar dari orang Indonesia. Banyak diantara mereka memiliki kemampuan biasa-biasa saja. Malah mungkin di negaranya berada pada lapis ke-3 atau 4, tapi di Indonesia mereka disanjung sedemikian rupa, mendapatkan posisi yang sangat bagus dan hidup mewah. Keadaan ini tidak hanya berlaku di dunia bisnis, tetapi juga pada proyek-proyek pemerintah. Suatu kali tim peneliti dari UGM mendapat tugas membuat perencanaan daerah wisata pulau Jemur, di Kabupaten Rokan Hulu Riau. Sebagai arsitek dan perencana local, tim ini hanya mendapat dana sebesar 500 juta rupiah untuk jangka waktu 6 (enam) bulan. Sementara ada satu kabupaten lain yang lebih percaya pada konsultan dari Singapura harus mengeluarkan anggaran sebesar 3 milyar rupiah. Saat hasil penelitian dan perencanaan sama sama dipresentasikan, ternyata perencanaan yang dibuat tim peneliti UGM tidak kalah bagus dari konsultan Singapura yang dibayar enam kali lipat lebih tinggi. Malahan perencaanan UGM terlihat lebih menyentuh apa yang dibutuhkan masyarakat karena mereka memadukan dengan metode Partisipatory Planning sehinga mereka tahu betul apa keinginan masyarakat. Sebenarnya kita sendiri yang menempatkan para expatriate pada posisi yang sangat tinggi, menyanjung mereka sedemikian rupa, begitu percaya dan yakin mereka lebih baik, dan lebih berkualitas. Sebaliknya tidak memberi perlakuan sama kepada bangsa sendiri. Secara umum di seluruh dunia, expatriate memang digaji lebih tinggi dari pekerja lokal, namun perbedaannya tidak separah di Indonesia. Di Silicon Valley misalnya, gaji seorang software engineer (expatriate) dua kali pekerja lokal, termasuk jika expatriate-nya orang Indonesia (Patriawan, 2006). Pemerintah Indonesia sepertinya tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Inilah warisan mental Inlander (sindrom minder, rasa rendah diri, dan inferior) dari Belanda (Yulianto, 2007). Padahal fakta membuktikan banyak anak-anak Indonesia yang brilliant malah dimanfaatkan oleh orang luar negeri. Bukankah banyak jebolan ITB yang menjadi enginer-nya perusahan-perusahan minyak dunia di Houston misalnya, yang
CiKEAS KOPERASI
Refleksi: Dalam sistem kapitalisme tidak ada tempat untuk koperasi! KOMPAS Jumat, 13 Juli 2007 KOPERASI Tidak Ada Tempat untuk Kapitalisme Ungasan, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, tidak ada tempat untuk sistem perekonomian yang berbasis kapitalisme dan neoliberalisme di Indonesia. Kedua ideologi ekonomi itu sama sekali tak mampu menjamin kemakmuran bagi seluruh rakyat. Oleh karena itu, bangsa Indonesia tetap memilih ideologi yang menguntungkan bagi seluruh rakyat, yakni ideologi ekonomi terbuka berkeadilan sosial yang mampu memaknai kerja sama dan kemitraan yang bermanfaat bagi bangsa. Ideologi berbasis kapitalisme dan neoliberalisme tidak mencerminkan dan tidak sesuai dengan keadilan sosial terhadap rakyat Indonesia, termasuk bagi antarwarga bangsa. Maka, segala ideologi dari luar yang tidak memberi manfaat dan keadilan bagi rakyat harus ditentang dan dicegah masuk ke Indonesia, ujar Presiden dalam sambutan tanpa teksnya pada puncak perayaan Hari Koperasi Ke-60 di Kompleks Garuda Wisnu Kencana, Ungasan, Badung, Bali, Kamis (12/7). Peringatan itu dihadiri 7.000 anggota dan pengurus koperasi dari seluruh Indonesia. Hadir pula perwakilan anggota Aliansi Koperasi Internasional (ICA) dari 42 negara. Acara itu juga dihadiri Menteri Negara Koperasi dan UKM Suryadharma Ali, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, mantan Menteri BUMN Sugiharto, Gubernur Bali Dewa Beratha, Bupati Badung Anak Agung Gede Agung, dan beberapa gubernur serta wali kota/bupati. Presiden mengatakan, bangsa Indonesia hidup dalam komunitas masyarakat dengan modal sosial yang kuat di samping sumber daya lainnya. Koperasi menjadi wadah yang paling baik untuk melengkapi semua modal sosial dan sumber daya, katanya. Presiden mengimbau semua pejabat pemerintah daerah agar terus mendukung gerakan koperasi. Koperasi diam-diam tanpa publikasi mampu mandiri. Maka terimalah ucapan terima kasih dan penghargaan saya kepada seluruh anggota koperasi, kata Presiden. Menurut Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Adi Sasono, pergerakan koperasi berdasarkan budi pekerti dengan kasih sayang tanpa mengedepankan pamrih harta benda. Ke depan koperasi akan mengupayakan kebangkitan di berbagai bidang pertanian, energi terbarukan, hingga teknologi pengolahan minyak sawit. Dalam acara itu Presiden juga memberikan penghargaan Satya Lencana Pembangunan di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, antara lain kepada Gubernur Kalimantan Barat Usman Jaffar. Penghargaan Satya Lencana Wira Karya kepada Budianto Sudianto, Ketua Koperasi Pasar Ciracas, DKI Jakarta. Selain itu, sebanyak 261 orang mendapat berbagai kategori penghargaan dalam memajukan koperasi, termasuk Bupati Gianyar (Bali) Anak Agung Gede Agung Bharata, Bupati Balangan (Kalimantan Selatan) Sefek Effendi, dan Wali Kota Ternate (Maluku Utara) Syamsir Andili. (AYS/BEN [Non-text portions of this message have been removed]
