Re: [ekonomi-nasional] STOK PREMIUM DAN SOLAR KRITIS
dari millis sebelah Rekans, Sekedar share saja kondisi di Jatim mengenai ketersediaan Migas, yang menurut saya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan propinsi lainnya. Kebetulan kemarin saya baru saja rapat diskusi panel dengan Deperindag, Dep ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), BP Migas, Pertamina UPMS V (Unit Pemasaran V, Jawa Timur), dan beberapa wakil dari kalangan industri lainnya. Intinya menyoal tentang kelangkaan pasokan Gas Alam di Jatim dan efeknya terhadap krisis Energi/BBM bagi masyarakat dan industri. Saat ini distribusi Gas untuk Industri swasta di Jatim hanya dipegang oleh PGN (Perusahaan Gas Negara) dengan total kebutuhan sekitar 110 MMCFD (juta kaki kubik gas per hari) dengan sekitar 44 pelangan utama, 11 diantaranya mengkonsumsi min 1 MMCFD. Dengan kebutuhan sebesar itu idealnya PGN harus memiliki pasokan minimal sebesar 132 MMCFD, sialnya saat ini pasokan dari blok Migas milik Lapindo Brantas, EMP Kangean dan Kodeco (yang memasok gas ke PGN) hanya dapat mencukupi kebutuhan sejumlah maks 80-90 MMCFD. Lebih parah lagi PGN sendiri masih harus berebut Gas dengan PLN (sekitar 50% Pembangkit Listrik PLN mengunakan Gas) Sebagai dampak dari minimnya pasokan Gas ini sejak Q3 2004, lalu sebagian besar industri terpaksa mengalihkan kebutuhan Gas-nya ke Solar. Akibatnya kebutuhan Solar di Jatim naik 2-3x lipat, padahal anggaran subsidi dari Pemerintah pusat yang diajukan oleh Pertamina UPMS V tidak sebanyak itu karena Pertamina telah mengajukan bujet subsidi 2005 berdasarkan kontrak quota Solar dari sektor Industri tahun 2004 ditambah angka pertumbuhan industri normal. Harga Solar industri yang dipatok Rp 2200/liter itu masih disubsidi Pemerintah 50% lebih dari harga beli Pertamina yang USD 51.5 cent/liter atau USD 9.0/MMBTU. Pertamina confirm off the record bahwa mereka sudah tidak punya uang lagi untuk beli tambahan Solar karena tambahan subsisdi dari Pemerintah Pusat belum turun, Dep ESDM pun tidak bisa berkomentar sambil merujuk bahwa masalah subsidi sebaiknya ditanyakan kepada DepKeu, repotnya ketika wakil dari Deperindag dan Pertamina bertemu dengan Gubernur minggu lalu untuk menjelaskan masalah kelangkaan BBM, APBD Jatim tidak cukup untuk nombok tambahan kebutuhan sekitar 190 juta liter solar pertahun atau sekitar 47.5 juta USD. Alhasil seminggu belakangan ini Solar sudah langka di Jatim, bahkan hari ini beberapa SPBU di Surabaya tidak kebagian Solar dan Premium. Kalau mau dilihat lebih jauh, masalah yang sedang kita hadapi saat ini seperti lingkaran setan. Stok BBM nasional yang biasanya 21-28 hari saat ini hanya tinggal sekitar 15-18 hari, dengan stok level seperti ini adanya gangguan/keterlambatan distribusi BBM sedikit saja ( 6 jam) bisa menyebabkan SPBU di daerah kehabisan BBM. Secara mikro dan short term, kelangkaan BBM di SPBU akan lebih cepat memicu keresahan masyarakat dibandingkan dengan kelangkaan BBM bagi sektor Industri, oleh karena itu Men ESDM telah memerintahkan PLN untuk mengurangi penggunaan Solar dan beralih ke Gas. Jangan salah, PLN sendiri juga saat ini sedang ketar-ketir karena pasokan listrik untuk Jawa-Bali sudah pas-pasan karena selain kapasitas pembangkit yang sudah tidak mencukupi ditambah dengan krisis sumber energi. Kalau PLN beralih ke Gas, maka sektor Industri akan beralih ke Solar, maka Solar akan semakin langka kecuali Pemerintah punya cukup dana untuk menambah subsidi. Yang repot sebenarnya masyarakat juga, karena kalau sampai Solar diperebutkan oleh sektor Industri seperti saat ini, maka akan banyak terjadi spekulasi di pasar. Jangankan di tingkat pengecer, para supir truk BBM pun sudah banyak yang mencari keuntungan sendiri-sendiri, karena harga Solar umum dan industri terpaut Rp 100/liter. Di sisi lain, ada juga kalangan sektor industri yang malah beli solar dari SPBU atau lewat distributor/koperasi yang berani menawarkan Solar dengan harga Rp 2150/liter, sudah jelas kita tahu bahwa itu ialah jatah solar SPBU. Sehubungan dengan topik pasar bebas BBM yang diajukan om Prap, maka per tanggal 1 Juni 2005, Pertamina UPMS V melakukan terobosan dengan menaikkan harga jual solar industri menjadi market price USD 51.6 cents/liter untuk pembelian di atas quota 2004 yang akan berubah setiap bulannya. Jika hal ini dipatuhi oleh sektor industri bisa jadi masalahnya menjadi mudah karena Pertamina tidak perlu lagi menunggu subsisdi Pemerintah, tetapi bisa jadi malah memperburuk situasi kalau ada sebagian pelaku industri yang malah semakin memperebutkan solar SPBU mengingat price gap yang 2x lipat. Dalam jangka panjang, memang arahnya akan kesana, tetapi masih perlu beberapa pembenahan regulasi terutama dari segi UU Migas itu sendiri, termasuk perijinan operasi dan patokan tarif explorasi dari pemerintah. Saat ini Pemerintah mematok harga minimum Migas hasil explorasi yang harus diikuti oleh para operator, nantinya harga ini akan dilepaskan tergantung kepada efisiensi masing2. Sebagai rangkuman, saya cuma mengajak rekan2 TO semua yang umumnya berjiwa sosial 8-)
Re: [ekonomi-nasional] Diskusi Pro Exxon di Metro TV
Bapak, kemarin kita melakukan seminar ini adalah hasilnya, Menurut saya, kontrak ini memamng salah kaprah dengan prosedur hukumnya dan salah kaprah dengan asumsi-asumsi yg dibawakan oleh Kartubu dan Rizal M (yg kelihatan pro EMI). Hukum Indonesia diperkosa oleh EMI, bagaimana bisa lapangan pertamina TAC bisa diambil alih oleh EMI dan melakukan kegiatan explorasi seenaknya tanpa ada persetujuan pemerinta? apalagi biaya explorasi itu sendiri akan di bebankan kepada bagi hasil produksi, dengan manipulasi biaya proyek dan pembengkakan nilai proyek. Asumsi-asumsi Kartubi juga tak berlogika, betul kita emang butuh minyak secepatnya, kita juga butuh duit secepatnya dan sebanyak-banyaknya, kita juga butuh menanggulangi busung lapar, kita juga butuh naggulangi polio, kita juga butuh senjata, kita butuh perbaikan sekolah banyak, kita butuh infrastruktur banyak, kita butuh ini, butuh itu, dan seterusnya... apakah itu semua jawabannya adalah extention contract Cepu? Pemerintah benar-benar mempermalukan dirinya sendiri dengan melanggar kesepakatan lapangan TAC dan extension contract ke EMI menjadi PSC..kapan berubahnya?? dan kapan lapangan itu dikembalikan ke pertamina?? dan kemudian ke migas??, menurut saya Pertamina harus ngotot untuk meminta kembali lapangan tersebut. kalau perlu PTUN kan saja pemerintah sekarang. RM dan Kartubi , banar-banar oknum yg tak berkelas IAGI – HAGI half day seminar CEPU GIANT OIL FIELD : REVEALING THE MISTERY (geological, technical, business, political) Jakarta, 15 June 2005 – Le Meridien Panelists : R.P Koesoemadinata Rovicky Dwi Putrohari Kurtubi Kwik Kian Gie (absent) Rizal Malarangeng (absent) Moderator : Andang Bachtiar Notes/Quotes : Martiono Hadianto Participants : + 200 Media : + 15 Kontrak sumberdaya alam (migas) Indonesia di daerah Cepu dan Bojonegoro yang dikenal sebagai blok Cepu, melalui seminar setengah hari yang dilakukan oleh IAGI-HAGI adalah ingin menguak berbagai perspektif, mulai besarnya cadangan minyak dan gas bumi sebagai entry poin dari semua permasalahan ini, aspek teknologi dan kemampuan penguasaannya, sisi bisnis dengan berbagai term yang memiliki kekhususan sangat special hingga pada gambaran tentang faktor politis yang mempengaruhi pada masalah bisnis minyak di blok Cepu. Ketidakhadiran dua orang panelis, Kwik Kian Gie yang sedianya diharapkan dapat memberikan perspektif politik dan kebangsaan pada permasalahan Cepu akhirnya tidak dapat hadir, walau telah diusahakan oleh panitia hingga 15 menit jelang acara dimulai. Sementara Rizal Malarangeng yang pada kontak pertama memberikan sinyal akan hadir dalam seminar ini, akhirnya beberapa hari jelang gelaran seminar ini, beliau memiliki kesibukan lain. Namun demikian kami merasa tak mengurangi bobot acara yang dihadiri banyak kaum kebumian migas Indonesia, dari berbagai kalangan, tua mau pun muda, dari pemerhati amatir hingga para pelaku sejarah Blok Cepu. Konfirmasi ketidak hadiran Rizal Malarangeng sebagai juru bicara tim negosiasi yang kontroversial ini mengantarkan panitia untuk menemui Ketua Tim Negosiasi Cepu, Martiono Hadianto. Senin sore kami diterima dan berdiskusi panjang lebar, hasilnya adalah quotes seperti yang kami sajikan dalam layar dalam ruang seminar (*. Seminar setengah hari ini dibuka oleh ketua IAGI yang mengantarkan dalam bilingual dengan sebuah pertanyaan apakah benar yang disampaikan berbagai pihak bahwa cepu mengandung milyaran barel minyak, benarkah cepu giant field, atau bukan puluhan atau ratusan juta barel minyak yang berkelas big field, ataukah little giant, ataukah small ataukah hoax saja. Karena besaran cadangan adalah entry utama menuju pada perhitungan-perhitungan lanjut, maka IAGI-HAGI sebagai wadah para geoscientist (termasuk geoscientists migas) Indonesia mencoba untuk bersama-sama menguak misteri apa yang ada di kawasan hutan jati, Cepu. Menyingkap tabir yang selama ini banyak bersliweran di berbagai arena (media, perkumpulan, rumors, dll). Selain perspektif teknis dari berbagai unsur kebumian, seminar ini juga menghadirkan sisi pandang ekonomi makro (energi) yang menjadi basis tingginya nilai bisnis Cepu. Akhirnya, harapan memperoleh pandangan sisi politis dari ramainya cepu tak dapat kita peroleh dari panelis yang sedianya kami hadirkan, namun floor lah yang menjawab ini semua. Panelis 1. Koesoemadinata, R.P (retired professor Geology ITB, ex. Humpuss Patragas/HPG advisor) Memberikan gambaran tentang sejarah take over block dari Pertamina ke HPG, dilanjutkan dengan sejarah eksplorasi. Ratusan juta barel minyak telah diproduksikan dari lapangan-lapangan cepu hingga 1920, Kawengan adalah temuan 1927 dan telah diproduksikan hingga 120 juta barel minyak. Eksplorasi Belanda 1887 yang hampir saja menemukan lapangan raksasa Banyu Urip. Sayangnya pemboran-pemboran sumur dangkal di lapangan Tobo yang berdekatan dengan struktur Banyuurip, masih dalam teknologi dan konsep geologi yang ada kala itu belum
[ekonomi-nasional] Exxon dan Harga Diri Bangsa
From: sutomo asngadi [EMAIL PROTECTED] Ami Taher Anggota Komisi VII DPR RI dari FPKS Setiap tanggal 20 Mei kita peringati hari kebangkitan nasional. Ada pesan yang sangat berarti untuk pewaris negeri yang tak boleh henti, yaitu pentingnya sebuah harga diri. Bagi sebuah negeri harga diri adalah harga mati. Tak ada eksistesi tanpa harga diri. Saat ini, semangat kebangkitan bangsa kita kembali diuji. Salah satu ujiannya adalah tentang perpanjangan kontrak pengelolaan minyak antara pemerintah kita dengan perusahaan Exxon Mobil milik Amerika Serikat, di Blok Cepu, Jawa Timur, dengan kandungan yang cukup menggiurkan, diperkirakan memiliki potensi cadangan 2.600 juta barel. (Produksi minyak nasional per tahun sekitar 400 juta barel/tahun). Negara mana yang tak iri dan ingin memiliki kekayaan alam negeri jamrud khatulistiwa ini, upaya apapun akan mereka tempuh untuk dapat menambang kekayaan dari negeri ini? Untuk itulah seharusnya pemerintah dalam kebijakannya selalu berpegang kepada pasal 33 ayat 3 UUD 1945, berbunyi ''bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.'' Untuk kasus Exxon terlihat amat aneh. Penulis melihat adanya kejanggalan dalam negosiasi perpanjangan kontrak di Blok Cepu. Hal ini berkaitan dengan isyarat pemerintah dalam memberikan angin kepada pihak Exxon untuk memperpanjang kontrak, karena jika dilihat dari sisi bisnis jelas-jelas membiarkan asing masuk Blok Cepu merupakan kerugian besar bagi negara. Sebagai wakil rakyat, penulis dengan tegas telah mengingatkan dalam dalam rapat dengar pendapat dengan menteri ESDM, kepala BP Migas, dan dirut Pertamina pada 16 Mei 2005, bahwa pemerintah tidak perlu memperpanjang kontrak pengelolaan Blok Cepu, cukup sudah serahkan saja pada Pertamina, secara legal tidak ada aturan yang dilanggar. Hal senada juga diungkapkan oleh Kurtubi, seorang ahli perminyakan, di Republika, pada 23 Mei 2005. Kronologi Pada 1980, Pertamina bekerja sama dengan PT Humpuss Patragas (HPG) dalam bentuk Technical Assistance Contract (TAC) untuk daerah Blok Cepu dengan masa kontrak 30 tahun, sehingga akan berakhir 2010. Tahun 1994, Ampolex Ltd dari Australia resmi membeli 49 persen saham HPG. Tidak berapa lama Ampolex Ltd diakuisisi oleh Mobil Energy dan Proteleum Australia (MEPA) dan menunjuk Mobil oil Indonesia (MOI) sebagai representatif segala hak dan kewajiban menyangkut 49 persen saham di HPG. Hal ini melanggar ketentuan TAC. Guna melegalkan pemboran disusun dokumen perjanjian baru yang disebut ''TAC Plus''. Kurun waktu 1998-2000 adalah masa perundingan dalam rangka akuisisi 100 persen saham HPG oleh MOI bersamaan dengan Mobil Internasional sebagai iInduk MOI diakuisisi oleh Exxon di AS. Bergantilah nama MOI menjadi Exxon Mobil Indonesia (EMI) Menurut Profesor Koesoemadinata, guru besar geologi ITB, mantan penasihat teknis geologi HPG, tahun 1998 ditemukan cadangan minyak yang spektakuler di Cepu oleh HPG yang waktu itu masih memilki 51 persen sahamnya. Namun tiba-tiba pihak Mobil Oil menghentikan proses eksplorasi, dengan alasan ada gas beracun H2S. Dalam harian Republika, pada 20 Mei 2005, sumber mereka yang juga terlibat dalam eksplorasi menyatakan pihak Mobil Oil telah sengaja menyembunyikan fakta tentang hasil penemuan cadangan itu, bahkan dari informasi yang penulis terima pihak Mobil Oil menggantung rig (alat pengeboran) selama dua tahun tidak diaktifkan. Apakah Mobil Oil tidak memiliki teknologi yang canggih sehingga harus menunggu begitu lama dan menghabiskan biaya 100 juta dolar AS, dan nantinya akan ditagih kepada negara dalam bentuk cost recovery? Jangan-jangan ini sekedar akal-akalan pihak Exxon untuk bisa menguasai Blok Cepu dan punya alasan untuk memperpanjang kontrak dengan kita. Tahun 2005, EMI berusaha mendapat perpanjangan hak pengelolaan Blok Cepu dengan pemerintah Indonesia (Pertamina-BP Migas-Departemen ESDM). Adakah lagi harga diri bangsa? Harusnya tim negosisiasi pemerintah harus banyak belajar tentang arti sebuah kebangkitan bangsa. Harapan 220 juta rakyat Indonesia jangan dihanguskan oleh sebuah kontrak yang bernama Production Sharing Contract (PSC) yang diajukan oleh Exxon. Jika PSC benar-benar terjadi maka ini jelas-jelas merugikan Indonesia. Apa yang memberatkan bagi pemerintah untuk tidak memperpanjang kontraknya dengan Exxon Mobil di Blok Cepu? Bukankah kita tidak menyalahi prosedur? Tidak ada kewajiban bagi Pertamina untuk memperpanjang kontrak Technical Assistance Contract (TAC) yang berakhir pada 2010 itu. Dalam PP 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas, pada pasal 104 huruf (g) jelas-jelas dinyatakan bahwa setelah TAC berakhir, wilayah bekas kontrak tersebut tetap merupakan wilayah kerja Pertamina (Persero). Kalau kita melihat kronologis kontrak TAC ini, merupakan pembaharuan perjanjian TAC yang dilakukan pada 1997 kepada PT HPG pada dasarnya adalah usaha melegalkan (pemutihan) atas ''pelanggaran'' yang telah terjadi sebelumnya dengan adanya
[ekonomi-nasional] Cara Efektif Mengusir Penjajah Ekonomi
Ketika dijajah Belanda dulu, antek2 Belanda yang sawo mateng juga ada. Selain jadi pejabat seperti bupati, ada juga yang merangkap jadi tentara. Toh nenek moyang kita mengangkat senjata melawan penjajah Belanda. Bukan cuma maki2 bangsa sendiri. Ketika antek2nya ikut melawan, para pahlawan kita menggilas mereka juga. Begitu Belanda ngacir, maka antek2 penjajah seperti anjing kehilangan majikannya. Tidak bisa apa2. Nah menghadapi para penjajah ekonomi yang menguras kekayaan alam negara kita hendaknya begitu. Fokus melawan para penjajah tsb. Jika ada antek2nya yang melawan, gilas saja mereka. Nanti begitu para penjajah ekonomi itu kabur, para antek itu akan seperti anjing kehilangan majikannya. Tidak berdaya. Merdekakan Indonesia dari penjajah ekonomi! Salam Merdeka! Bacalah artikel tentang Islam di: http://www.nizami.org Yahoo! Sports Rekindle the Rivalries. Sign up for Fantasy Football http://football.fantasysports.yahoo.com Bantu Aceh! Klik: http://www.pusatkrisisaceh.or.id Yahoo! Groups Links * To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ekonomi-nasional/ * To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] * Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[ekonomi-nasional] Krisis BBM: Ketika MNC Pengelola Migas Tidak Terkontrol
Sesungguhnya krisis BBM yang terjadi saat ini sungguh ironis. Stok BBM kita hanya cukup hingga 12,5 hari (dan terus berkurang hingga tulisan ini ditulis). Bagaimana ini bisa terjadi di negara yang MENGEKSPOR BBM dan gasnya ke luar negeri? Jika sampai krisis BBM TOTAL terjadi, lampu2 listrik dari PLN bisa padam. Mobil2 tak bisa berjalan. Distribusi barang dan makanan terhenti. Pabrik2 tidak bisa beroperasi. Pengangguran merajalela. Hal di atas terjadi karena pemerintah melalui Pertamina sudah nyaris tidak punya kontrol terhadap perusahaan2 asing yang mengelola Migas. Caltex menguasai 700 ribu barrel per hari. Demikian pula Exxon menguasai produk gas di Aceh. Belum lagi perusahaan2 lain di Bontang, dsb. Namun orientasi mereka hanya ekspor. Tak peduli jika dalam negeri kekurangan BBM. Di Aceh, pabrik pupuk PT Iskandar Muda nyaris tutup karena ketiadaan gas (gas diekspor semua). Indonesia jika membeli minyaknya sendiri dari perusahaan asing tersebut harus membayar dengan harga Internasional. Di manakah akal kita? Di manakah kecerdasan kita sehingga bisa terjadi hal yang sebodoh ini? Semoga generasi mendatang bisa lebih cerdas dan tegas dalam bertindak. Salam Bacalah artikel tentang Islam di: http://www.nizami.org Yahoo! Sports Rekindle the Rivalries. Sign up for Fantasy Football http://football.fantasysports.yahoo.com Bantu Aceh! Klik: http://www.pusatkrisisaceh.or.id Yahoo! Groups Links * To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ekonomi-nasional/ * To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] * Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[ekonomi-nasional] Pemborosan Industri Politik
Muhammad Ismail Yusanto: Pilkadal Sebuah Pemborosan Industri Politik Publikasi: 21/06/2005 08:36 WIB eramuslim - Pemilihan Kepala Daerah Langsung (pilkadal) awal Juni ini telah menyedot perhatian rakyat papa, pengusaha, penguasa baru dan lama, juga media massa. Miliaran rupiah digelontorkan untuk menjadi penguasa kota, kabupaten maupun provinsi. Kita belum tahu pasti apakah dengan Pilkadal ini kehidupan masyarakat setempat akan lebih baik. Publik juga tidak tahu apakah dengan Pilkadal ini kesehatan dan pendidikan anak-anak kaum miskin bisa gratis. Para pengamat, akademisi dan birokrat juga tidak bisa memprediksi apakah dengan Pilkadal ini kesejahteraan dan kemakmuran akan dinikmati. Dan kita juga tidak tahu apakah dengan plkadal ini korupsi di daerah bisa dihabisi ? Asal tahu saja, anggaran setiap pasangan calon kepala daerah minimal Rp 4.000.000.000.000,00 (empat milyar rupiah ). Angka tersebut bukanlah angka yang kecil untuk ukuran ekonomi orang Indonesia. Uang sebanyak itu bisa digunakan untuk membangun kampus/perguruan tinggi, madrasah/sekolah megah nan indah, bea siswa bagi anak-anak putus sekolah dan biaya kesehatan yang tidak murah. Untuk mengetahui lebih lanjut, Juru Bicara Hizbut Tahrir (HT) Indonesia Muhammad Ismail Yusanto menuturkan berbagai hal problematika, ekses dan implikasi Pilkadal kepada eramuslim.com. Berikut petikannya: Bulan Juni ini, sejumlah daerah tingkat II dan I di Tanah Air sedang gegap-gempita menggelar pemilihan kepala daerah lansung (pilkadal). Ada evaluasi dari Anda tentang pilkadal ini? Kita harus melihat dari konteks yang luas. Ini sebenarnya kan bagian dari sub sistem dari sistem politik yang ada. Saya kira harus dikritisi dulu Pilkadal ini bekerja dalam sistem apa? Dalam ideologi apa? Itu saya kira yang harus dikaji dulu. Bahwa otonomi itu melahirkan berjuta kemungkinan, itu betul. Tapi saya kira kita tidak boleh lepas dari konteks global ini. Maka, yang penting dalam Pilkadal ini bagaimana kita mengedukasi masyarakat bisa menggunakannya dengan benar. Lalu partai politik (parpol) juga harus bekerja dengan benar. Karena itu, jangan kemudian calon yang diajukan mereka yang beruang semata. Peluang otonomi daerah juga harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menegakkan Syari'ah Islam. Di Bulukumba, Sulawesi Selatan, misalnya, ada best practise di sana. Zakat bisa menaikan PAD sampai 10 kali lipat. Lalu dengan Perda larangan minuman keras (miras) bisa menurunkan kejahatan sampai 85%. Pilkadal harus mengarah ke situ. Kita lihat dalam proses Pilkadal ini menguras milyaran uang dari calon-calonnya. Padahal uang itu kalau diakumulasikan bisa untuk membangun sekolahan, perguruan tinggi atau bea siswa anak tak mampu? Apa ini nanti tidak akan menjadi peluang untuk balas dendam dari calon terpilih untuk mengembalikan modalnya itu? Maka nanti yang menang itu para kapitalis lagi dalam demokrasi. Pilkadal itu hanya sebagian dari industri politik. Jadi ada industri budaya, industri pendidikan. Sekarang ini (Pilkadal) industri politik. Industri politik itu yang berbicara cost and benefit. Cost and benefit dalam industri politik itu akan memakan korban yang sangat besar karena dia berbicara rakyat keseluruhan. Kalau industri hiburan hanya mereka yang menikmati, yang tidak menikmati tidak kena. Industri pendidikan, mereka yang sekolah yang jadi korban. Industri makanan, mereka yang jadi korban yang makan. Kalau Pilkadal, yang kena semua. Jadi ini berpeluang besar merugikan umat Islam? Saya tidak bilang pasti merugikan. Tapi, bila syarat-syarat dasar tadi dilupakan jelas sekali merugikan. Hitungan-hitungan rill, biaya Pilkadal ini cukup besar dan dapat untuk menghidupkan sektor riil bidang ekonomi dan pendidikan. Bukankah ini seharusnya yang lebih penting? Iya. Kalau saya praktis saja. Presiden terpilih memilih kepala daerah. Praktek demikian lebih hemat, ya? Iya. Cara seperti ini kayak sistem khalifah. Jadi kita hanya fokus di pemilihan presiden. Walaupun itu juga tidak jaminan juga. Karena kita bicara soal sistem juga. Sistemnya itu tidak ada hubungannya bicara soal dipilih langsung atau tidak langsung. Jadi seharusnya kita mengganti sistemnya dan orangnya agar tunduk pada sistem yang Islami. Sebab, Pilkadal ini sebuah pemborosan yang luar biasa. Bayangkan, dalam lima tahun kita melakukan 7 kali nyoblos. Yakni, presiden dua kali nyoblos, lalu gubernur, dan bupati, lalu legislatif tingkat Pusat, tingkat I dan tingkat II. Jadi ini biayanya besar sekali. Akibatnya apa? Pembangunan di daerah berhenti karena terkonsentrasi pada Pilkadal. Ini konsekuensi dari Pilkadal. Bayangkan kalau nanti rakyat di situ pada pemilihan gubernur. Kalau dua putaran berarti nanti dia nyoblos empat kali. Yang duanya milih bupati atau wali kota. Ini pemborosan-pemborosan. Apa perlu aturan baru untuk menghindari mafsadat (kerusakan) atau madharat (bahaya)ini? Oh, iya. Sebaiknya mereka itu dipilih oleh presiden. Atau dalam Islamnya dipilih oleh khalifah. Bukan ditunjuk gubernur yang merupakan
[ekonomi-nasional] BMT
Assalamu'alaikum, Ditempat saya kerja, sedang marak praktek-praktek rentenir. Bagi saya ini sangat menyedihkan. Untuk itu saya dan beberapa rekan sepakat untuk mendirikan sebuah BMT. Untuk itu kiranya ada diantara anggota milis yang mempunyai pengetahuan tentang apa dan bagaimana BMT, prospek kedepannya dan bidang usaha yang bisa dilakukan, mohon kiranya di-share ke saya. Ke milis ini juga boleh atau ke japri ya monggo. Terimakasih. Bantu Aceh! Klik: http://www.pusatkrisisaceh.or.id Yahoo! Groups Links * To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ekonomi-nasional/ * To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] * Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
RE: [ekonomi-nasional] Siapa John Perkins - Confession of an Economic Hit Man ?
Pengetahuan orang Barat tentang Indonesia memang kurang. Ada anak di Swedia yang bertanya, apakah di Indonesia masih ada Dinosaurus? Saya juga sempat melihat film tentang Krakatau yang dibuat oleh orang Barat. Di situ diceritakan Krakatau ada di timur Jawa. Padahal di barat Jawa (selat Sunda). Padahal ketika bikin film, paling tidak ratusan orang terlibat! Jadi sebaiknya dilihat apa yang ditulis Perkins kemudian kita evaluasi kebenarannya. Misalnya strategi penjerumusan negara2 berkembang ke dalam hutang oleh IMF dan World Bank. Privatisasi yang mengakibatkan kekayaan alam kita dikuras oleh asing. Penghancuran mata uang negara2 asia oleh spekulan valas yang dibantu IMF dgn cara memaksakan floating rate ke negara2 berkembang seperti Cina, Indonesia, dsb. --- asuntana [EMAIL PROTECTED] wrote: Menurut saya ulasan bung Poltak atas buku EHM itu sangat bias. Malah terkesan - lepas dari buku Perkins - membela apa yang telah terjadi di Indon sebagai sebuah keniscayaan. Namun agar tidak menjadi perdebatan yang tidak ada ujung pangkalnya, lebih baik memang baca bukunya dan menilai sendiri. Setiap buku toh punya rujukan (dalam bibliography), ulasan, fakta dan analisa masing-masing. BTW, tentang amburadulnya pemahaman orang amerika atas geografi dunia (bahkan geografi negaranya sendiri) sudah menjadi pengetahuan umum. Tidak hanya Perkins - yang hanya lulusan S1 dari Boston University/BS - tapi juga banyak orang dengan strata jenjang akademik lebih tinggi sering 'bingung' dalam soal tersebut. Dalam soal ini, saya melihat Perkins - dalam bukunya- menekankan bahwa pada saat dia lulus dari BS, dia orang yang masih lugu dalam bersentuhan dengan isu-isu internasional Setelah 'digarap' oleh Claudine - sang mentor - Perkins melihat dirinya sebagai seseorang yang 'lebih paham' dibanding orang lain (di halaman 55 dia tulis begini: It seemed that a glorified title or a PhD did little to help a person understand the plight of a leper living beside .) Dalam buku itu, Perkins sedang menceritakan bahwa selepas lulus dari BS dia diterima menjadi relawan di Peace Corps. Lembaga itu minta dia pergi ke Equador yang dia kira (sebagai orang yang baru lulus S1) berada di Afrika. Nothing wrong with this fact, I guess. Lagian konteks cerita ini berada dalam ranah 'latar belakang' sejarah perjalanan hidupnya, sebelum dia 'digarap' atau menceburkan diri (?). Perkins juga orang yang menyadari 'kebenaran' analisis Howard - teman satu timnya - tentang pertumbuhan listrik di Jawa (saat itu) yang tidak akan lebih progresif dibanding di Boston sekitar 7-9% pertahun atau bahkan 6% per tahun. Perkins menulisnya seperti ini:Part of me suspected he (Howard) was right, but I felt defensive (hal 31) Dalam buku itu diceritakan sebagai EHM dia harus menyebut perkiraan pertumbuhan kelistrikan berada di dua digit! Jadi, walaupuan dia 'memahami' analisis Howard, dia toh harus menulis laporan yang ABS. Maka dalam laporannya dia tulis begini (halaman 54): a growth in electric demand averaging 19 percent per annum for twelve years after the new system was completed, tapering down to 17 percent for eight more years, and then holding at 15 percent for the remainder of the twenty-five-year projection. Dia merasa nyaman dengan angka-angka itu, Karena dia ingat pesan Claudine (hal 54): Who can see twenty-five years into the future? Your guess is as good as theirs. Confidence is everything Jadi, teman-teman harus membaca buku itu. Menarik! Sila simpulkan sendiri. Saya tidak membela Perkins, saya hanya kurang setuju jika orang terlalu bias dalam menilai sesuatu. Apakah bukunya berisi kebenaran? Setiap buku yang menguak sejarah punya fakta dan klaim sendiri. Kita perlu melakukan cross posting yang bijak sana dan juga bijak sini. Mangga, Asuntana === -Original Message- From: ekonomi-nasional@yahoogroups.com [mailto:[EMAIL PROTECTED] On Behalf Of A Nizami Sent: Tuesday, June 21, 2005 7:08 PM To: ekonomi-nasional@yahoogroups.com Subject: Re: [ekonomi-nasional] Siapa John Perkins - Confession of an Economic Hit Man ? Saya pernah berdebat beberapa kali dengan Poltak Hotradero. Menurut pendapat saya, dia itu sangat neoliberalis. Dalam pandangannya (ketika diskusi), Indonesia tidak mampu mengelola kekayaan alam sendiri. Oleh karena itu biar asing yang mengelola. Privatisasi semua BUMN agar manajemennya bagus. Begitu katanya. --- Ari Condro [EMAIL PROTECTED] wrote: Ingat nggak beberapa waktu ini kita rame diskusi ttg John Perkins ini, di banyak milis Indonesia, summarynya juga disebarluaskan. Kwik bahkan menulis khusus ttg buku ini. Namun demikian banyak pertanyaan ttg sosok ini, dan kebenaran fakta yang ada dalam bukunya. Silakan dibaca berikut ini. Bagi yang bisa memberikan informasi lebih jelas dan akurat silakan di sharing. salam, Ari Condro - Original Message
[ekonomi-nasional] FW: Seminar: Pemberantasan Korupsi (free of charge -- limited seats)
Program Pascasarjana Universitas Pelita Harapan mengundang dengan hormat Bapak/Ibu/Sdr untuk hadir dalam acara Leadership Business Seminar, dengan tema: Pemberantasan Korupsi (Masalah Prospek Suksesnya) Lima Tahun Mendatang Pembicara: Bapak Singgih, SH (Mantan Jaksa Agung RI) Acara ini akan diselenggarakan pada: Hari/Tanggal : Rabu, 29 Juni 2005 Pukul : 12.00 - 14.30 BBWI Tempat : Kampus Pascasarjana UPH Wisma Slipi Lt. 2 (ex. Wisma Bisnis Indonesia) Jl. Letjen S. Parman Kav. 12 Jakarta Barat Bagi Bapak/Ibu/Sdr yang berminat untuk mengikuti seminar tersebut di atas, dapat menghubungi ibu Shinta di (021) 5307130/41 atau mendaftarkan diri secara langsung dengan me-reply email ([EMAIL PROTECTED]) ini dengan mencantumkan Nama, Asal Perusahaan, Posisi, No. Telp/HP, Fax dan email Bapak/Ibu/Sdr sekalian. Peserta tidak dipungut biaya. Tempat terbatas. Pendaftaran paling lambat tgl 27 Juni 2005. Besar harapan kami, Bapak/Ibu/Sdr dapat meluangkan waktu untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan kami ini. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Salam, Adeline Monike Marketing Admission Manager UJIAN SARINGAN MASUK PASCASARJANA UNIVERSITAS PELITA HARAPAN Rabu 6 Juli 2005, Jam 17.00-21.00 Sabtu 23 Juli 2005, Jam 08.30-12.00 di Kampus UPH Slipi. Kelas baru dimulai 1 Agustus 2005. If you do not want receive this newsletter again, please reply on this message with word remove in subject line This e-mail is for the designated recipient only and may contain privileged or confidential information. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any use, dissemination, distribution, or reproductuion of this email is prohibited. If you have received it in error, please notify the sender immediately and delete the original. Any views espressed in this e-mail are of the sender and may not necessarily reflect the views of Universitas Pelita Harapan [Non-text portions of this message have been removed] Bantu Aceh! Klik: http://www.pusatkrisisaceh.or.id Yahoo! Groups Links * To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ekonomi-nasional/ * To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] * Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
