[proletar] Re: [mediacare] Tentang penolakan Israel atas pasukan Ind
Dalam Todays Dialogue jam 23.00 malam tadi Meutya Hafidz via telepon juga telah meminta pandangan Gusdur tentang sikap kita dalam menanggapi penolakan Israel terhadap kehadiran pasukan RI sebagai penengah pertikaiaan Hizbullah dan Libanon dengan Israel.Menurut Gusdur sikap Israel dengan penolakan kehadiran penengah dari RI bisa dipahami dan dimengerti karena Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik. Maka sikap ketidak berpihakan RI kepada pihak yang bertikai sangat diragukan oleh Israel tidak akan terjadi. Dan menurut Gus Dur yang demikian adalah wajar-wajar saja , dan kalau orang tidak mempercayai kita sebagai penengah yang adil , mbok janganlah memaksakan diri untuk jadi penengah dengan dalih apapun. Sebaiknya ditunggu saja sampai mereka mempercayai kita sebagai pihak yang adil dalam menengahi pertikaian mereka. Apa yang dikatakan Gus Dur ini benar juga ! Apakah kita mau Israel menjadi pasukan perdamaian di Timor Timur pasca jajak pendapat di sana pada hal kita juga tidak memiliki hubungan diplomatik dengan mereka. Sikap penolakan Israel itu wajar-wajar saja sebagai mana dikatak oleh Gus Dur, mana mungkin orang-orang yang memusuhi kita suami isteri akan bisa kita terima dalam rumah kita untuk menyelesaikan dan mendamaikan pertikaian kita. Apakah kita masih bisa mengharapkan keadilan dari mereka yang membenci dan setiap hari mengutuki kita.. Kutukan yang setiap hari dilontarkan oleh orang-orang negeri ini termasuk pemerintah RI terhadap Amerika dan Israel sangat masuk akal bagi Israel dijadikan alasan untuk menolak peran RI hadir sebagai penengah yang akan menyelesaikan pertikaian mereka. Al-Quran mengatakan hendaklah jangan kebencian kamu terhadap suatu kaum menghalangi kamu bersikap adil terhadap mereka karena keadilan itu akan mengantar kamu kepada ketakwaan... Israel nampaknya mempecayai apa yang dikatakan Qur'an ini bahwa dari sikap kebencian sangat sulit diperoleh keadilan. Wassalam, Uwan Oji Rumah Gadang Gonjong Limo Kampuang Tangah Dibaruah Talangmaua Telp.+62-0752-92367 Payakumbuh Sumatera Barat - Original Message - From: ary054_bo To: mediacare@yahoogroups.com Sent: Tuesday, August 22, 2006 10:11 PM Subject: [mediacare] Tentang penolakan Israel atas pasukan Ind Salam kenal bagi semua miliser di sini. Jam 19.30 - 20.00 WIB pada hari Selasa 22 Agustus 2006, Editorial Malam Metro TV mengetengahkan tema mengenai konflik Israel - Hisbullah pasca resolusi 1701 PBB, terutama terkait penolakan (keberatan) Israel akan kesertaan negara2 yang tak memiliki hubungan diplomatik dengannya dalam Pasukan Perdamaian PBB, implisit Malaysia dan Indonesia yang mengirimkan pasukan cukup besar, kurang lebih 1000 tentara masing2nya. Sudah bisa ditebak, arah pembicaraan akan cenderung menyalahkan Israel mulai dari konfrontasinya dg Hisbullah, hingga keusilannya untuk seperti berkuasa menentukan siapa2 yg boleh bergabung dalam Pasukan Perdamaian PBB atau tidak. Nara sumbernya begitu, para penanggap melalui telp juga begitu. Alasan nara sumber menolak keusilan ISrael tadi adalah karena Indonesia pernah menjadi bagian dari Pasukan Perdamaian PBB dengan Pasukan Garudanya, dan selalu berhasil besar karena sanggup menarik simpati masyarakat di daerah konflik tempat mereka bertugas karena pendekatan sosiokultural yang dikedepankannya. Memang benar begitu, dan hal itu sudah terkenal. Namun (masih menurut nara sumber), Israel berkeberatan lebih karena kekhawatiran akan netralitas posisi dari sesiapa yang hendak bergabung di dalam PP PBB tadi. Apalagi bila negara itu condong ke Islam, tak memiliki hubungan diplomatik pula sehingga netralitasnya sangat rapuh di mata Israel. Terlebih Menhankam sudah mengatakan bahwa tentara Ind takkan melucuti persenjataan Hisbullah. Ini lebih menegaskan posisi Ind. dan lebih mengkhawatirkan Israel. Menurut saya, keberatan Israel ini masuk akal. Di dalam negeri, isu ini telah diaduk sedemikian rupa dengan sentimen agama masyarakat kebanyakan. Terbukti dengan begitu pinginnya sebagian kelompok masyarakat ke area konflik untuk turun ke perang yang disebutnya jihad, sebuah terminologi yang kental nuansa sentimen dan wibawa keagamaannya. Pengiriman tentara Ind ke Libanon pun lebih diwarnai alasan simbolis, politis dan sentimen (agama, khususnya Islam). Dari ini saja, sudah terlihat banyak bias dan tidak tegasnya posisi kita. Bila posisi kita saja sudah bias, wajarlah bila banyak yang meragukan netralitas dan ketegasan kita di lapangan nanti. Dari penanggap melalui telepon juga didapat opini yang lucu2 dan terkesan kurang selera intelektualnya. Misal, kita harus mengirim pasukan untuk menghentikan kekejaman Israel. Lalu bagaimana dengan korban di pihak Israel (terutama sipil). Apakah mereka tidak juga dpat disebut senagai korban kebrutalan pihak lawan, apapun alasannya, seperti untuk pembalasan, keadilan, dan macam2 jargon kosong lainnya (dalam perang, jargon memang hanya sebagai pengikat solidaritas
[proletar] Ngaku Staf Irjen Depag Peras MTs. Japariyah
REFLEKSI: Rupanya Depag sebagai sarang koruptor sering memeras maka bandit pun meniru, karena dianggap memeras alias korupsi dengan tindakan kekerasan adalah jalan halal untuk mendapat rejeki duniawi. GALAMEDIA 23/08/2006 Ngaku Staf Irjen Depag Peras MTs. Japariyah GARUT, (GM).- Mengaku sebagai staf bagian perlengkapan Irjen Departemen Agama, seseorang yang mengaku bernama Riswanda asal Batujajar Bandung, Minggu (20/8), mendatangi Madrasah Tsanawiah (MTs.) Japariyah dan minta uang jasa Rp 750.000. Kepala MTs. Japariyah Drs. Itang Samsudin, Selasa (22/8), kepada GM di Kantor Departemen Agama (Kandepag) Garut, mengatakan, orang tersebut bermaksud menyerahkan surat keputusan (SK) pembangunan di MTS. Japariyah yang akan mendapat bantuan dari pusat sebesar Rp 300 juta. SK itu berkop surat Departemen Agama RI No. DP. 041/123/126/VII/2006. SK pembangunan MTs. Japariyah itu ditandatangani Irjen Perlengkapan Depag dan pimpinan proyek, Drs. H. Hamimi, M.H. Isi surat tersebut antara lain sebagai berikut. Berdasarkan surat permohonan Kakandepag Kab. Garut No. Mi.03/SP. 01. 1/128/VII/2004 tanggal 10 Juli 2004 tentang permohonan pembangunan sarana pendidikan/sekolah MTs. Japariyah di Desa Cibiuk Kidul, Kec. Cibiuk, Kab. Garut, Prov. Jabar. Membaca surat Kepala Kantor Departemen Agama Provinsi Jabar No. Wi.02/SP. 02. 1/186/VI/2005 tanggal 13 Juni 2005 hal yang sama. Maka dengan ini kami tidak keberatan/dapat dikabulkan pembangunan MTs. Japariyah di Desa Cibiuk Kidul, Kec. Cibiuk, Kab. Garut, Prov. Jabar sebanyak 3 lokal, kantor 1 lokal, dan perpustakaan 1 lokal. Jadi, totalnya 5 lokal, dengan biaya Rp 60 juta/lokal, sehingga jumlah nilai keseluruhan Rp 300 juta. Pembangunannya mulai dilaksanakan pada Oktober 2006. Orang tersebut kepada kepala sekolah, Drs. Itang minta uang tanda terima kasih Rp 750.000. Menurut Itang Samsudin, awalnya ia merasa gembira. Tapi setelah melihat isi surat, banyak sekali kejanggalan. (B.54)** [Non-text portions of this message have been removed] Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links * To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ * To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] * Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[proletar] Agenda Ekonomi Setelah 61 Tahun
http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2006/082006/23/0901.htm Agenda Ekonomi Setelah 61 Tahun Oleh ACUVIARTA PASANG surut kegiatan ekonomi negeri ini telah mewarnai 61 tahun usia kemerdekaan. Tantangannya juga tidak banyak berubah, meskipun beberapa indikator mengalami penurunan intensitas masalah. Tantangan menuju keberhasilan dibidang ekonomi adalah masih tingginya tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi yang belum memadai. Selain itu, belum kondusifnya iklim investasi juga terlihat masih tetap gentanyangan menghantui investor sehingga tidak bisa hidup tenang dan damai di banyak tempat di negeri ini. Penyebabnya sangat bisa sangat beragam, mulai dari infrastruktur yang belum memadai, regulasi daerah yang belum kondusif, hingga kepada masalah ketenagakerjaan, pajak dan bea cukai, penegakan hukum dan korupsi. Tidak hanya itu, sejak krisis ekonomi melanda perekonomian Indonesia tahun 1998, sektor swasta juga terbukti belum kembali optimal mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah keterbatasan keuangan pemerintah. Dalam hal stabilitas makro ekonomi tantangannya juga tidak sedikit, terutama persoalan bagaimana menjaga kestabilan inflasi dan nilai tukar rupiah. Pengangguran terselubung dan terbuka di Indonesia saat ini diperkirakan masih cukup tinggi. Angka pengangguran terbuka diperkirakan masih di atas 12 juta orang serta pengangguran terselubung tetap tinggi di atas 20 juta orang. Persentase pengguran terbuka terhadap total angkatan kerja per Februari 2006 diperkirakan masih mendekati 10% dari total angkatan kerja. Sama halnya dengan pengangguran terbuka, persentase pengangguran terselubung juga diperkirakan mendekati angka 40% dari total angkatan kerja Indonesia yang jumlahnya mencapai 100 Juta orang lebih. Banyak persoalan kemudian dituding sebagai biang keroknya, salah satunya tidak konsistennya pencapaian laju pertumbuhan ekonomi (LPE). Tahun ini LPE diperkirakan hanya mencapai 5,5%-5,9%, padahal beberapa studi yang dilakukan pemerintah menunjukkan penurunan pengangguran akan tercapai jika LPE mampu menempuh level 7%. Dari situ sepertinya kita dapat mengambil kesimpulan, bahwa persoalan pengangguran belum akan sepenuhnya pupus dari masalah perekonomian negeri ini setelah 61 tahun kemerdekaan. Bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi ? Sejak tahun 2001 LPE sudah banyak mengalami kemajuan, meskipun terkadang polanya terlihat masih berfluktuasi. Tahun 2001 LPE mencapai 3,8%. Terseok-seok angka itu meningkat hingga 5,0% tahun 2003. Tahun 2004 LPE kembali anjlok ke level 4,9%, setelah itu meningkat kembali menjadi 5,6% tahun 2005. Bagaimana LPE tahun 2006, sekali lagi pemerintah sepertinya masih cukup pesimis untuk mematok LPE tahun ini bisa meningkat lebih moderat dibandingkan tahun lalu. Optimisme pemerintah terhadap LPE tahun ini terhenti di level 5,9%, sebagaimana yang diasumsikan dalam APBN-P Juli 2006 lalu. Pola peningkatan LPE sejak tahun 2001 tidak dapat dilepaskan dari besarnya peran investasi dan ekspor. Oleh karena itu, kemampuan menambah magnitude LPE tahun ini juga sedikit banyaknya masih berharap dari kemajuan yang dicapai dalam menggerakan investasi dan ekspor. Tetapi parahnya, pada semester I-2006 LPE menunjukkan adanya perlambatan yang otomatis sekaligus mengurangi kepercayaan banyak pihak akan pencapaian LPE 5,9% hingga akhir tahun ini. Di tengah pesimisnya banyak pihak akan pencapaian LPE 5,9% tahun ini, pemerintah masih cukup bijak dengan berharap banyak dari stabilnya konsumsi rumah tangga yang ditopang secara besar-besaran oleh kredit konsumsi perbankan. Kondisi itu mungkin diperkuat oleh meningkatnya nilai riil transaksi dalam negeri pada Triwulan II-2006, meskipun nilai riil transaksi impor menunjukkan penurunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Berharap banyak dari kestabilan konsumsi rumah tangga yang hanya mengandalkan upah tenaga kerja sudah pasti ruang geraknya akan semakin sempit. Indeks upah riil buruh bangunan dan buruh tani hingga semester I-2006 diperkirakan lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dalam hal investasi, tahun ini pemerintah menggulirkan paket percepatan investasi (Inpres No.13/2006) dan sejumlah regulasi yang menyangkut kebijakan fiskal. Akan tetapi prospek investasi tahun ini diperkirakan masih belum mencapai sebagaimana yang diinginkan. Paling tidak kondisi itu terlihat dari perlambatan impor barang modal dan impor bahan baku. Melambatnya impor barang modal dan bahan baku jelas adalah tanda bahwa optimisme pemerintah akan percepatan investasi tahun ini masih belum sinergis dengan persepsi pelaku ekonomi. Nilai persetujuan investasi PMA semester I-2006 diperkirakan tidak lebih dari 50 triliun, begitu juga nilai persetujuan investasi PMDN yang diperkirakan tidak melebihi Rp 15 triliun. Pencapaian nilai persetujuan investasi (PMA dan PMDN) semester I-2006 otomatis lebih rendah dibandingkan persetujuan investasi semester II tahun lalu (2005). Pada semester
[proletar] Oposisi Menyorot Rapbn 2007
http://www.hariansib.com/index.php?option=com_contenttask=viewid=11528Itemid=9 Oposisi Menyorot Rapbn 2007 Ditulis oleh Redaksi Wednesday, 23 August 2006 Oleh Muryono Sejumlah kalangan menganggap asumsi-asumsi dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2007 yang diajukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada DPR pada 16 Agustus 2005 realistis. Pendapatan negara dan hibah dalam RAPBN 2007 sebesar Rp 713,4 triliun, sementara belanja negara Rp 746,5 triliun. Dengan demikian terjadi defisit sebesar Rp 33,1 triliun atau 0,9 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). RAPBN 2007 disusun berdasarkan asumsi pertumbuhan ekonomi 6,3 persen, inflasi 6,5 persen, suku bunga sertifikat Bank Indonesia (SBI) tiga bulan 8,5 persen, nilai tukar rupiah 9.300 per dolar AS, harga minyak 65 dolar AS per barel, dan produksi minyak satu juta barel per hari. Namun partai oposisi di parlemen menganggap asumsi-asumsi itu terlalu ekspansif. Kenaikan anggaran pada kenaikan pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pembiayaan defisit. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pemerintah menyusun anggaran yang ekspansif, kata Ketua Fraksi PDIP DPR Tjahjo Kumolo. Anggaran yang terlalu ekspansif harus dihadapkan pada resiko-resiko yang mungkin timbul, misalnya penerimaan pajak yang akan terlalu digenjot berdampak pada buruknya iklim investasi dan perdagangan serta masih rendahnya daya beli masyarakat akibat kenaikan harga BBM yang tinggi. Selain itu, tingginya defisit anggaran berdampak pada meningkatnya biaya obligasi (Surat Utang Negara/SUN) yang pada akhirnya akan semakin membebani APBN 2007. Berdasarkan evaluasi terhadap kinerja realisasi APBN 2005 dan 2006 terlihat bahwa anggaran yang dikelola pemerintah tidak mampu dimaksimalkan. Hal ini mengakibatkan rendahnya pertumbuhan ekonomi, rendahnya konsumsi publik, meningkatnya jumlah pengangguran dan orang miskin. Fraksi PDIP memiliki lima catatan terkait dengan Nota Keuangan dan RAPBN 2007 yang disampaikan Presiden dalam Sidang Paripurna DPR, 16 Agustus 2006. Pertama, angka kemiskinan telah meningkat dan hal itu kontradiksi dengan yang disampaikan Presiden. Angka kemiskinan yang dikatakan Presiden sekarang menurun itu justru meningkat dan telah mencapai angka 19,2 juta orang, katanya. Selain itu juga ada penambahan sebanyak 4,5 juta orang miskin dalam tiga bulan terakhir yang berarti Bappenas, Depkeu dan juga DPR sendiri bisa diartikan menjerumuskan Presiden. Kondisi tersebut semakin jelas ketika melihat anggaran yang diajukan Bappenas Rp1,8 triliun karena adanya peningkatan kemiskinan tersebut. Kedua, anggaran Pertahanan, Kesehatan, Sosial dan Pendidikan tidak boleh dikomersialkan. Artinya sampai pada tingkat terbawah anggaran harus jelas dan transparan, karena selama ini yang terjadi adalah banyak pemotongan di mana-mana. Ketiga, hal-hal yang berkaitan dengan anggaran belanja aparatur pemerintah harus dikurangi dan selebihnya ditingkatkan untuk belanja publik. Keempat, anggaran pendidikan ternyata masih jauh dari harapan jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2006. Ini tentunya harus dikaji agar tidak melanggar konstitusi, katanya. Mengenai peningkatan anggaran untuk uang lauk-pauk prajurit, PDIP tidak mempermasalahkannya sejauh belanja untuk publik tidak dikurangi. Karena itu struktur belanja harus diubah agar lebih berpihak pada hal-hal yang terkait langsung dengan publik. Kelima, dana penyangga daerah harus dibuat pola yang lebih jelas dan transparan. Di masa lalu, struktur itu tidak pernah jelas polanya. Ketua Panitia Anggaran DPR RI Emir Moeis pesimistis dicapainya angka pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3 persen. Saya pesimistis hal itu bisa dicapai, katanya. Target pertumbuhan ekonomi tahun 2007 itu, lebih tinggi dari asumsi pertumbuhan ekonomi dalam APBN-Perubahan tahun 2006 yang sebesar 5,8 persen. Disebutkannya rasa pesimisnya itu melihat fakta ekonomi riil di masyarakat tidak jalan. Hal tersebut mengindikasikan, adanya kemacetan ekonomi ditingkat menengah ke bawah dan bahkan sekarang ini banyak orang yang sebelumnya berada di kelompok menengah melorot ke bawah. Bagaimana kita mau meningkatkan pertumbuhan ekonomi bila penghasilan dan daya beli masyarakat masih rendah, katanya. Karena itu, sulit mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun 2007. Angka yang realistis berkisar antara 5,2 sampai 5,5 persen. Emir Moeis mengakui penyerapan dana APBN sangat lamban dan salah satu alasan yang disampaikan adalah ketakutan terhadap tuduhan korupsi. Sebenarnya, ketakutan itu lebih mencerminkan buruknya administrasi keuangan di pemerintahan. Lambannya penyerapan dana APBN itu dimanfaatkan pemerintah pusat untuk menitipkan uangnya di Bank Indonesia (BI) dalam bentuk Sertifikat Bank Indoensia (SBI). Dana pemerintah pusat yang
[proletar] test
test aku tadi posting kok gak masuk ya Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links * To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ * To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] * Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[proletar] Rights violations getting worse in Papua: Observer
http://www.thejakartapost.com/detailnational.asp?fileid=20060823.G07irec=5 Rights violations getting worse in Papua: Observer Nethy Dharma Somba, The Jakarta Post, Jayapura The level of human rights violations in Papua has increased in recent years, according to one observer, who asked the international community to do more for the province. Systematic human rights violations continue taking place in Papua every year, Rev. Dora Balubun said Monday during a discussion at the Jayapura Diocese office with Chris Sidoti, director of the Geneva-based International Human Rights Service. Dora said the latest example occurred in Abepura in March, when security officers allegedly assaulted students. The incident he was referring to followed a clash between security officers and protesters demanding the closure of the PT Freeport Indonesia gold and copper mine. In that clash three policemen and a member of the Air Force were beaten to death. Dora, who serves parishioners in conflict areas, attributed some of the alleged rights violations in Papua to the unclear political status of the province, and the manner in which Papua became part of Indonesia. He said while the government insisted Papua was an integral part of the country, many Papuans felt their land had been hijacked by Indonesia through a legally flawed referendum. That's why many Papuans feel as if they are not part of Indonesia. And as long as the problem of the political status of Papua is not comprehensively settled, human rights violations will continue to take place, he said. Each time Papuans demand their rights, Dora alleged, they are branded as separatists who must be eliminated. A number of human rights violations have started with (Papuans) demanding their rights, like the Wasior case where Papuans demanded their customary right to manage their natural resources, Dora said. Instead of responding to the demand, paramilitary police officers silenced the people by accusing them of threatening the state's sovereignty, Dora said. He added that the incident in Abepura also began with a demand by Papuans for their rights. The authorities' effort to silence any demand by the people for their rights constitutes an effort to kill the country's blossoming democracy, Dora claimed. Meanwhile, Chris Sidoti said the issue of human rights violations in Papua earned little attention internationally because of the perception the violations were not on the same level as what was seen in Aceh for decades. To force the international community to respond to events in Papua, he said, rights campaigners should incessantly and aggressively raise the issue. However, Papua Police chief Insp. Gen. Tommy Yacobus denied Tuesday the human rights situation in the province was worsening. He said claims about an increase in the level of rights violations were the result of misunderstandings about what constituted a violation. Due to different perceptions, what is classified as a human rights violation here is not classified as one in the international world, Tommy said. Citing an example, he said hitting someone was considered to be a human rights violation in Papua, but in reality it was a normal crime. How come human rights campaigners here classify the Abepura incident, in which four of my subordinates were killed, as a human rights violation? he asked. The officer brushed off the critics and rights campaigners, saying they first had to understand what constituted a rights violation and what did not. [Non-text portions of this message have been removed] Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links * To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ * To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] * Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[proletar] Lebanon rejects blockade
Lebanon rejects blockade Wednesday, August 23, 2006 A Hezbollah minister in Lebanon's Cabinet said Tuesday that the government may attempt to break the Israeli naval and air blockade of the country. Ships and aircraft may be instructed to head for Lebanese ports without Israeli approval, Minister of Labor Tarrad Hamadeh said. This came after the Cabinet met late Monday. Ministers did not publicly challenge the blockade, although the Cabinet called the it one of Israel's terrorist practices and said it violated the United Nations cease-fire resolution. Entry to Lebanon by sea and from air is a matter of sovereignty, declared Hamadeh, who is one of two Hezbollah Cabinet ministers. Lebanese must have be free to enter their country at will. We cannot accept the siege and blackmail. Israel imposed a sea, land and air blockade of Lebanon early on in the July 12-August 14 war with Hezbollah. Israeli aircraft have attacked seaports and intercepted ships, allowing the arrival of only those that apply for and are granted permission. Bombs have also fallen on major highways and land routes to Syria, while Beirut airport runways were hit. Since the cease-fire took hold August 14, the only land routes in and out of the country - to Syria - have reopened after temporary repairs. Commercial flights to Beirut airport have been allowed only to and from Amman, Jordan - an Arab state with a peace treaty with Israel. The Israelis have said the blockade was continuing as a weapon against Hezbollah rearmament. Lebanon's leaders have promised to improve security screening at Beirut airport and has deployed troops on the Syrian border. Hamadeh said that when Lebanon completes those measures, the Cabinet will tilt toward taking a decision on its own to open its areas and rid itself of the siege. He said it was Lebanon's right to end the blockade, and that the Cabinet could ask Middle East Airlines and Arab shipping to serve Lebanon. If Israel wants to attack, let them attack Arab ships and planes and let them shoulder the responsibility before the international community, Hamadeh declared. Israel wanted to turn the blockade into a de facto [arrangement] in which we have to ask their permission to cross into our country, he added. We cannot submit to siege and blackmail and abandon our sovereignty. Lebanese Foreign Minister Fawzi Salloukh also called Tuesday for the UN to act decisively against Israeli violations of the cease-fire agreement. The continuation of offensive operations on Lebanese territory and its continued air and naval blockade on Lebanon are a flagrant and unacceptable violation of the UN Security Council resolution, Salloukh said. Israel is challenging the will of the international community and the Security Council. These are actions that go against Lebanon's wishes and that of the international community for a peaceful and secure implementation of the resolution. It has become clear who wants peace and stability and who wants to resume hostilities. And Information Minister Ghazi Aridi said: Israel is attempting to be a guardian of Lebanon. The Lebanese government rejects that. The UN Development Program, meanwhile, said Lebanon's 15-year recovery from civil war was wiped out by the Israeli offensive. The damage is such that the last 15 years of work on reconstruction and rehabilitation, following the previous problems that Lebanon experienced, are now annihilated, said spokesman Jean Fabre. Fifteen years of work have been wiped out. Fabre estimated that overall economic losses for Lebanon from the conflict totalled at least US$15 billion (HK$117 billion), if not more. ASSOCIATED PRESS, AGENCE FRANCE-PRESSE http://www.thestandard.com.hk/news_detail.asp?we_cat=6art_id=25644sid=9551084con_type=1d_str=20060823 Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links * To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ * To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] * Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[proletar] Soon cancer to be treated with protons
http://english.pravda.ru/news/science/22-08-2006/84027-proton-0 08/22/2006 12:49 Soon cancer to be treated with protons Cancer is a class of diseases or disorders characterized by uncontrolled division of cells and the ability of these cells to invade other tissues, either by direct growth into adjacent tissue through invasion or by implantation into distant sites by metastasis. Metastasis is defined as the stage in which cancer cells are transported through the bloodstream or lymphatic system. Cancer may affect people at all ages, but risk tends to increase with age, due to the fact that DNA damage becomes more apparent in aging DNA. It is one of the leading causes of death in developed countries. Francis Maloy lay on his back on a narrow, metallic table, waiting for a giant machine to bombard the tumor in his chest with proton beams. The last time I heard about protons I was in college taking physics, said Maloy, a 68-year-old retired Army colonel from Stuart, Florida, just before the procedure. Maloy, who has advanced lung cancer, is one of the first patients being treated at the University of Texas M.D. Anderson Cancer Center's new US$125 million (?97 million) Proton Therapy Center. It is the largest of the nation's four centers that treat cancer by targeting proton beams narrowly on the tumor itself, sparing the healthy tissue that with typical X-ray radiation would be blasted along with the cancer cells. While newer forms of traditional radiation, with the help of computers, also allow doctors to precisely target a tumor, proton therapy allows higher levels of radiation. For a patient like Maloy, it could be his best hope at this stage of his cancer. Dr. James Cox, chief of radiation oncology at M.D. Anderson, was not always a believer in the technology. But he said studies have shown proton therapy allows a higher level of radiation on the tumor, with less damage to healthy tissue and fewer side effects, such as loss of appetite, diarrhea and headaches. That was the breakthrough, what changed my mind, he said. Anytime you have cancer in any location where it requires a high dose for control and it's close to sensitive normal structures (such as the eye, the skull, the spinal cord) that's an indication for proton therapy, Cox said. It also is useful for treating cancer in children, who are more sensitive than adults to the side effects of radiation. Doctors at M.D. Anderson are using proton beam treatments mostly on patients whose cancers are so early in development that a cure is possible. But it is also being used on people like Maloy, who have relatively advanced cancers, Cox said. Proton therapy has been around since the mid-1950s, but was done mostly at research facilities, according to the National Association for Proton Therapy. The world's first hospital-based facility opened in 1990 at Loma Linda University Medical Center in California. M.D. Anderson's new center is the largest, covering 94,000 square feet (8,700 square meters) that include five treatment rooms. The massive machinery used to produce the proton beams looks like something from a science-fiction spaceship. Behind three of the treatment rooms are steel barrels three stories high and weighing 190 U.S. tons (170 metric tons). They house bending magnets, electrical wires and monitors that work with a tubular device called an injector and a compact particle accelerator to create and energize the protons and send them into a patient's tumor, Associated Press Writer Juan A. Lozano says. But proton therapy, which is covered by Medicare and most insurance companies, is about three times more expensive than traditional radiation, in part because of the cost of the facilities, Cox said. Some doctors worry that the benefits to a few cancers do not outweigh the enormous costs, especially when recent advances in traditional radiation make it safer to use. Dr. Eric Horwitz, clinical director of the Department of Radiation Oncology at Fox Chase Cancer Center in Philadelphia, said proton therapy has an advantage in treating relatively rare cancers such as those in children or of the spinal cord. More study is needed to find out if it is more effective for common cancers, such as prostate and lung, than the newer, cheaper forms of traditional radiation, he said. A study in September in the Journal of the American Medical Association concluded that men who were treated for prostate cancer with higher doses of radiation, in part through proton therapy, were less likely to have cancer return than men who got traditional X-ray radiation treatment. The study, funded by a National Cancer Institute grant, was conducted by doctors who work at two of the country's other proton therapy centers. An accompanying editorial to the study by Drs.
[proletar] Melindungi Korupsi dengan Inpres
REFLEKSI: Ini namanya tebang pilih dengan begitu kayu pohon cendana jauh lebih keras dari baja. KOMPAS Rabu, 23 Agustus 2006 Melindungi Korupsi dengan Inpres Agus Purnomo Di tengah gencarnya usaha memberantas korupsi, Departemen Dalam Negeri merancang instruksi presiden tentang penanganan kasus korupsi. Diharapkan, inpres itu mampu memberdayakan auditor internal dalam penanganan kasus korupsi. Menurut Mendagri, inpres ini dibuat agar tidak ada fitnah dalam dugaan korupsi, tetapi harus ada bukti awal. Informasi awal yang mengatakan seseorang melakukan korupsi sebaiknya ditindaklanjuti dulu oleh aparat internal. Aparat internal itulah yang menyimpulkan seberapa jauh yang bersangkutan melanggar. Jika ditemukan pelanggaran, akan diserahkan kepada kepala daerah atau penegak hukum. Inpres ini merupakan tindak lanjut pemerintah atas keluhan gubernur, bupati, dan wali kota yang terganggu atas pemeriksaan dirinya karena dugaan korupsi. Bertolak belakang Kebijakan pemerintah itu amat bertolak belakang dengan aturan yang ada. Untuk membentuk pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, bangsa ini memiliki beberapa aturan, antara lain, Ketetapan MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Tindak lanjut ketentuan itu adalah dibuat Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, UU No 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang diperbarui dengan UU No 20/2001, dan UU No 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi. Maka, niat pemerintah untuk mengeluarkan inpres penanganan korupsi jelas bertentangan dengan berbagai aturan itu. Inpres akan membuat penyelenggara negara terlindungi dari kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Dalam Pasal 1 angka 1 UU No 28/1999 disebutkan, definisi Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugasnya terkait penyelenggaraan negara sesuai ketentuan yang berlaku. Penyelenggara Negara meliputi: a) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; b) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; c) Menteri; d) Gubernur; e) Hakim; f) Pejabat Negara lain sesuai ketentuan yang berlaku; dan g) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis terkait penyelenggaraan negara sesuai ketentuan yang berlaku. Pertentangan mendasar adalah dalam asas-asas penyelenggaraan negara. Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi: 1) Asas Kepastian Hukum; 2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; 3) Asas Kepentingan Umum; 4) Asas Keterbukaan; 5) Asas Proporsionalitas; 6) Asas Profesionalitas; dan 7) Asas Akuntabilitas. Pemberian perlindungan kepada gubernur, bupati, dan wali kota seolah tidak memahami perbedaan antara persoalan pidana dan administrasi negara. Amat jelas, persoalan administrasi negara terkait pelanggaran yang sifatnya administrasi negara. Tetapi, bila perbuatan yang telah dilakukan para gubernur, bupati, dan wali kota diduga sudah mengandung unsur pidana, maka ketentuan hukum pidanalah yang berlaku. Kaitannya dengan persoalan pidana secara jelas disebutkan dalam Pasal 6 UU No 8/1881 tentang Hukum Acara Pidana bahwa Penyidik adalah Pejabat Polisi dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Pemberian wewenang terhadap internal lembaga terkait untuk melakukan penyidikan (bahwa ada atau tidaknya unsur kerugian negara) akan menimbulkan kesan tidak transparannya pemeriksaan terhadap kasus dugaan korupsi tersebut. Hal ini tentunya akan membuka peluang terjadinya kerja sama antara internal auditor dan pihak- pihak yang diduga terlibat kasus korupsi. bila hal ini terjadi, maka akan semakin maraklah korupsi di kalangan penyelenggara negara. Selain itu, proses penanganan internal akan membuat tidak efisiennya penanganan kasus korupsi karena semakin panjangnya jalur pemeriksaan. Hal ini tentunya akan menambah biaya baru terhadap penanganan kasus-kasus dugaan korupsi yang melibatkan pejabat negara. Toh, pada akhirnya ketika kasus dugaan korupsi tersebut ditemukan unsur kerugian negara akan dilaporkan kepada aparat penegak hukum Peran serta masyarakat Salah satu alasan mendasar Departemen Dalam Negeri ingin mengeluarkan inpres ini adalah untuk menghindari fitnah terhadap pejabat negara. Alasan ini kelihatan terlalu dipaksakan keberadaannya. Padahal, aturan hukum telah mengatur dengan jelas bahwa kepada setiap orang yang melakukan pencemaran nama baik orang lain akan diberikan sangsi. Jadi, alasan itu sangat mengada-ada. Dalam realitanya, kebanyakan orang yang melaporkan adanya dugaan kasus korupsi sering dijadikan tersangka dengan alasan pencemaran nama baik, sementara kasus dugaan korupsi sendiri berjalan dengan lambat. Dampak dari pemberian perlindungan terhadap para pejabat negara yang diduga melakukan korupsi tentunya akan membuat peran aktif masyarakat untuk melapor kepada aparat penegak hukum
[proletar] Negeri Separo Napas
JAMBI EXPESS Tuesday, 22 August 2006 Negeri Separo Napas Oleh Yusuf Burhanudin HUT Ke-61 RI sudah kita peringati. Merah Putih hingga kini masih berkibar. Hanya, seiring umbul-umbul dan pernak-pernik perayaan Agustusan diturunkan, muncul renungan bahwa benarkah kita sudah merasakan merdeka dan kemerdekaan? Kita bisa hidup merdeka jika sudah mampu memerdekakan hati nurani dan pikiran dari berbagai penjajahan, kebodohan, dan keterbelakangan. Pertanyaannya, bagaimana nurani dan pikiran kita merdeka, sementara terus-menerus dijejali kepenatan hidup, baik karena kemiskinan, pengangguran, kelaparan, bencana, maupun kekeringan? Berbagai problematika bangsa ini tentunya tidak bisa terlepas dari sebab-akibat (kausalitas). Tidak akan lahir akibat tanpa sebab yang jelas. Gerak urat nadi bangsa hakikatnya adalah satu unit dan memiliki jaringan yang sama. Apa yang dirasakan sebagian pihak akan memengaruhi pihak lain (kal jasadil wahid). Borok dan penyakit sosial sekelompok orang, apalagi pemimpin bangsa, berakibat langsung secara paralel pada kehidupan seluruh rakyat maupun laju pertumbuhan bangsa (character building). Penjajahan dan keserakahan segelintir pihak yang memiliki harta dan kuasa, misalnya, akan merebut kemerdekaan dan kesejahteraan mayoritas hidup warga lain. Hidup berbangsa jelas menuntut sikap kebersamaan dan gotong-royong untuk mengentaskan berbagai persoalan bangsa secara bersama-sama. Kita hendaknya menumbuhkan kesadaran yang sungguh-sungguh untuk turut berpartisipasi memulihkan kondisi keterpurukan bangsa di masa depan. Darurat Korupsi Ketidakbecusan kita selama 61 tahun mengelola negara perlu mendapatkan perhatian serius. Sebagai negara (state building), Indonesia bisa jadi memang masih ada. Namun, secara kebangsaan (nation building), Indonesia sebenarnya sudah lama bangkrut (failed state). Salah satu cirinya, meruyaknya praktik dan budaya korupsi yang sudah pada taraf mengancam pemerataan pundi-pundi kesejahteraan rakyat yang menjadi amanah utama sebuah negara. Terhambatnya pemberantasan korupsi jelas bisa mengganjal laju reproduksi negara bagi prioritas kesejahteraan warga negara (Jared Diamond, 2005). Korupsi memang bukan satu-satunya faktor yang menjerumuskan suatu negara ke dalam kategori failed state. Namun, korupsi merupakan pintu gerbang utama (main gate) bagi kehancuran suatu negara. Bukan rahasia lagi, korupsi di negeri ini adalah masalah sistemik. Bukan sekadar soal pegawai negeri menggunakan kesempatan untuk kepentingan pribadi, melainkan sudah merambah seluruh sektor birokrasi sehingga hanya pembaruan menyeluruhlah yang dapat memberantasnya secara efektif. Korupsi sistemik, bencana politik sejumlah negara transisi demokrasi tidak akan lenyap dalam sekejap. Skandal-skandal besar akan terjadi sehingga membutuhkan waktu lama untuk memberantasnya. Lemahnya kontrol dan eksekusi hukum turut membuat pemberantasan korupsi tergopoh-gopoh. Tugas pemerintah ke depan benar-benar berat. Mereka harus mempertontonkan teladan hukum yang bersih dan jujur terkait dengan pemberantasan korupsi. Tak adanya political will dan isyarat tebang pilih jelas bukan preseden buruk demokrasi bagi penyelenggara negara saat ini saja, tapi juga bisa melukai rasa keadilan seluruh rakyat negeri ini. Korupsi bukan saja persoalan yang berkaitan dengan uang. Kerugian negara berupa uang tiada lain akibat perbuatan (infi'al) semata. Ekses paling mendasar dari korupsi bagi negara ialah penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, selingkuh kekuasaan (abuse of power), dan penyelewengan kepercayaan rakyat (abuse of trust), (Atip LH: 2005). Demokrasi Sejahtera Mandulnya penegakan hukum berakibat serius bagi runtuhnya pondasi kepercayaan masyarakat sekaligus menodai demokrasi. Proses demokrasi akan terhenti manakala tidak dibarengi kesadaran para penyelenggara negara itu dalam penegakan hukum (nomokrasi). Demokrasi tanpa nomokrasi ibarat macan ompong. Seram belangnya, namun hilang kejantanannya. Sebab, demokrasi bukanlah sekadar citra dan pengandaian politik, lebih dari itu menjadi cermin utama terwujudnya kesejahteraan dan kenyamanan dalam seluruh gerak nadi dan desah napas hidup rakyat, mulai politik, ekonomi, budaya, hukum, hingga pendidikan. Para pemimpin dipilih rakyat tiada lain untuk tugas penegakan hukum dan distribusi kesejahteraan. Penegakan hukum bisa memicu tumbuhnya spirit dan ketenangan batin keadilan rakyat sehingga membentuk kepercayaan rakyat pada penguasa. Penegakan hukum bisa menjadi gerbang awal tersemaikannya kesejahteraan seluruh rakyat. Sebab, dengan begitu, kekayaan rakyat akan kembali pada pemiliknya. Demokrasi dibutuhkan dalam pembangunan politik bangsa guna menyerap aspirasi warga negara tanpa terkecuali. Aspirasi itu penting untuk menunjuk wakil rakyat yang bertugas memperjuangkan aspirasi
[proletar] Teroris Filipina dan Indonesia Mulai Bergabung
http://www.suarapembaruan.com/News/2006/08/23/index.html SUARA PEMBARUAN DAILY Teroris Filipina dan Indonesia Mulai Bergabung [WASHINGTON] Departemen Keuangan AS menyebutkan bahwa organisasi International Islamic Relief Organization (IIRO) yang berbasis di Arab Saudi dan memiliki cabang di Indonesia dan Filipina, serta sejumlah negara lainnya, telah membantu mengupayakan pencarian dana untuk kelompok Al-Qaeda dan terkait dengan sejumlah kelompok teroris. Bagian Terorisme dan Intelijen Keuangan (TFI), Departemen Keuangan AS, juga memastikan bahwa Abd Al Hamid Sulaiman Al-Mujil, yang juga Direktur Eksekutif Eastern Province Branch IIRO di Arab Saudi, adalah donatur teroris. Al-Mujil menggunakan posisinya untuk membantu pengumpulan uang dari jaringan Al-Qaeda di Asia Tenggara. IIRO berdiri tahun 1978 dengan kantor pusat di sebelah barat kota Jeddah memiliki cabang di 20 negara Afrika, Asia, Eropa dan Timur Tengah. Kendati dikenal luas sebagai organisasi kemanusiaan, organisasi ini memiliki banyak aktivitas terkait teroris. Ini sangat mengejutkan ketika sebuah organisasi yang dikenal dalam bidang kemanusiaan atau keagamaan ternyata memberikan dukungan dana kepada kelompok teroris garis keras. Kami mempunyai perhatian yang lama dengan kantor IIRO offices dan sekarang kami ajak publik untuk menghentikan pendanaan jaringan Al-Qaeda tersebut, kata Stuart Levey dari TFI awal Agustus lalu. Bergabung Sementara itu akhir pekan lalu ABC memberitakan bahwa Satuan Tugas Anti-Teroris Pemerintah Filipina menyampaikan bukti bahwa kelompok teroris Filipina dan Indonesia merencanakan bergabung dan latihan bersama di Filipina kepada ratusan anggota yang baru direkrut. Dalam sebuah dokumen yang ditemukan menyebutkan kelompok teroris Filipina dan Indonesia akan melakukan serangan bom dan penyanderaan atas pejabat pemerintah. Pimpinan Satuan Tugas Anti-Teroris Ricardo Blancaflor menyebutkan dokumen yang dibuat pada tahun 2005 lalu itu merencanakan penggabungan dari Jemaah Islamiyah, Tanzim Qaidat al Jihad, Negara Islam International dan Darul Islam Terror Group yang berbasis di Indonesia. Sedangkan kelompok yang berbasis di Filipina adalah The Abu Sayyaf, Rajah Sulayman Movement dan sebuah faksi dari Moro Islamic Liberation Front. Blancaflor mengatakan penggabungan kelompok-kelompok itu sudah berjalan. Dia juga menyebutkan bahwa sejumlah aksi bom yang terus terjadi di beberapa titik di Filipina pada 2005 lalu dilakukan oleh Jemaah Islamiyah, Abu Sayyaf dan The Rajah Sulayman Movement. Secara terpisah, tentara Filipina membunuh satu orang pengikut Abu Sofia, kelompok pemberontak Muslim yang mempunyai kaitan dengan jaringan Al-Qaeda, dalam sebuah bentrokan antar kedua pihak. Sedangkan tiga anggota lainnya ditahan tentara pemerintah dari Batalion Infanteri ke-37 dalam bentrok di Kota Sultan Kudarat, sebelah selatan Provinsi Maguindanao (880 km selatan Manila), demikian disampaikan juru bicara militer Letnan Kolonel Julieto Ando. Tembak-menembak pada Minggu (20/8) lalu tersebut berlangsung selama 30 menit. [AP/H-12] Last modified: 23/8/06 [Non-text portions of this message have been removed] Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links * To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ * To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] * Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[proletar] Where have all Indonesian great pilots gone?
http://www.thejakartapost.com/detaileditorial.asp?fileid=20060823.F04irec=3 Where have all Indonesian great pilots gone? Rahardjo Mustadjab, Jakarta More than 50 years ago, a Dutch boy saw an Indonesian Air Force plane drop from the sky and plunge into a house, killing the pilot and the house's single occupant. It was August 1949 in Surabaya. Soon after, the boy, Jonathan Goei, left with his parents to the Netherlands. Now in his 60s, he planned to retrace this childhood memory, and asked about the crash on an online mailing list before returning to Surabaya. Promptly I gave Goei the answer -- the pilot was my aunt Suwarni's first husband. In an open letter, I told Goei that Capt. Muljono was performing at an air show that fateful day. After completing a series of acrobatic rolls and loops he successfully pulled his P-51 Mustang into a deep dive, swooping 150 meters from the ground before hurtling back up into the sky. Wanting to display his daring, he dove again -- lower. At 50 meters above the ground perhaps he blacked out, and the Mustang slammed into Pak Haji's house, killing both Capt. Muljono and Haji instantly. Despite that fatal blunder, the crash turned Muljono into a folk hero and soon people were singing Juruterbang (pilot) Pak Muljono to the popular tune of Tukang Becak Bang Samiun (Bang Samiun the becak driver) to honor him. A couple of months after I wrote the letter, Goei wrote back and said he had returned to Indonesia and laid flowers at Muljono's grave in the Heroes Cemetery in Surabaya. What I forgot to tell Goei -- but what he found out himself -- was why Muljono deserved to be buried in the Heroes Cemetery. Refusing to recognize Indonesia's independence on Aug. 17, 1945, the Dutch made an attempt to reoccupy the country and force the capital to move to Yogyakarta. On July 29, 1947, Muljono, Sutarjo Sigit and Suharnoko Harbani were responsible for what would later be known as Hari Bakti TNI-AU or Air Force Dedication Day. In the wee hours of the morning, Muljono, flying a Mitsubishi KI-51 fighter, and Sutarjo Sigit and Suharnoko Harbani, both flying Yokosuka K5Y1 training planes, took off from Maguwo air base near Yogyakarta. Muljono, Sutarjo and Suharnoko bombed Dutch army positions in Semarang, Ambarawa and Salatiga, respectively. The three young men were Air Force cadets, and they had learned to fly the Japanese aircraft they had at their disposal simply by reading the manuals written in Japanese. In the absence of bomb bays, the pilots lobbed the small bombs from the cockpits of their fighter planes by hand. Because of this, the Dutch did not suffer any reported loss of life or great damage, though it probably did give them a scare. Of course, the ragtag Japanese aircraft the occupiers had left behind in Indonesia were no match for the Dutch, whose American P-40 Kitty Hawk fighter planes then roamed the skies above Java with a vengeance. To avoid being intercepted, the Indonesian pilots flew just above the treetops. After accomplishing their jobs, they returned to base safely and the ground crew hid the planes under the trees. The Dutch punishment came swiftly and severely. That same morning only a couple of hours later, two Kitty Hawks strafed Yogyakarta. Later that afternoon a Kitty Hawk gunned down an Indian transport plane, a Dakota C-47, carrying medicines donated by the Malaya Red Cross, which was about to land at Maguwo. The hapless plane went down in flames in a nearby village, killing all three Indonesian Air Force crew members: Agustinus Adisutjipto, Abdulrachman Saleh and Adisumarno, who had airports named after them in Yogyakarta, Malang and Surakarta. Also killed were pilot Alexander Noel Constantine (an Australian), co-pilot Roy Hazelhurst (a Briton), flight engineer Bidha Ram (Indian), Zainal Arifin (the Indonesian consul in Malaya) and Mrs. Noel Constantine. The only survivor was one passenger, Abdulgani Handokotjokro. The reason the Air Force chose to honor this day is obvious: the bravery of the pilots serves as an antidote to the black picture later painted of the entire corps by the Army in the New Order. Because of a lack of hindsight, I failed to tell Goei about the other exploits of our ace pilots Ignatius Dewanto and Leo Wattimena. The first was hit in 1957 after a successful mission against the Permesta rebels in North Sulawesi. Another pilot from the Mustang P-51 squadron who saw him losing altitude, Sri Muljono Herlambang, radioed for him to eject. Dewanto refused to bail out as he wanted to save the plane, at the time a precious asset for the Air Force. He landed his P-51 safely in the waters off Sulawesi, but before long it sank. A flotation device saved the life of the pilot. Perhaps Leo Wattimena is our version of the famed Red Baron. When he trained in the United Kingdom in a Dehaviland Vampire Trainer jet, he angered his hosts when he flew under a bridge
[proletar] Petani Tolak Restribusi Air
RADAR SEMARANG Senin, 14 Agustus 2006 23:47:34 Petani Tolak Restribusi Air SEMARANG-Rencana pemerintah menerapkan retribusi air pertanian dengan memasangi meteran, mendapat reaksi keras dari masyarakat luas, khususnya para petani ikan di Jateng. Para petani mengkhawatirkan, peraturan ini justru akan menjepit mereka. Sebab, biaya yang kami keluarkan akan semakin besar, demikian ucap salah satu petani saat menghadap Fraksi PKS DPRD Jateng, Senin (14/8). Kondisi inilah yang membuat perwakilan para petani dari Jepara, Boyolali, Semarang merasa gerah. Mereka mengadu ke dewan. Rombongan yang berjumlah sekitar 20 orang ini ditemui Ketua FPKS Abdullah Fikri Faqih serta anggota dewan lainnya seperti R. Sukoco, Muh. Haris, Kamal Fauzi dan Agus Abdul Latif Selama enam tahun ini kita diwajibkan membayar retribusi dengan hitungan statis. Tapi kalau dipasangi meteran, petani akan terjepit, ungkap Ketua Paguyuban Pemakai Air di Tlatar, Boyolali, Muh Sahid. Menurut Sahid, kalau pemasangan meteran tetap diterapkan, maka biaya yang dikeluarkan petani akan semakin besar. Penarikan retribusi air ini didasarkan pada Perda No. 9 Tahun 2002. Setiap tahun, bahkan ada petani yang diharuskan menyetor sebesar Rp 5 juta. Model penghitungan retribusi ini didasarkan pada penggunaan air statis. Namun dalam jangka dekat, pemerintah daerah akan menggunakan meteran, sehingga dapat dipastikan tarif retribusi naik. Harusnya retribusi air dihilangkan agar petani bisa bekerja optimal. Kalau dengan pengukuran statis saja, saya harus membayar Rp 5 juta per tahun, bagaimana kalau menggunakan meteran, kata Muzahid yang diamini petani lainnya. Sehingga kalau aturan baru itu benar-benar diterapkan, maka akan memberatkan petani. Khususnya petani ikan dikawasan Tlatar Boyolali dan Waduk Kedung Ombo. Padahal sebagian besar masyarakatnya hidup bertani ikan, dengan membuat tempat pemancingan ikan. Oleh karena itu, secara tegas mereka menolak retribusi dan distribusi air. Yang kita minta ya seperti sekarang ini. Tidak perlu diberi meteran, apalagi diubah pintunya. Dengan mengubah pintu air, kita akan mendapat jatah lebih kecil, paparnya. Sahid juga menolak daerahnya di kawasan Tlatar yang akan dipergunakan untuk uji coba pelaksanaan retribusi air. Kalau memang disahkan oleh negara, maka harus diberlakukan untuk seluruh Indonesia. Kalau begini kita kan menjadi kelinci percoban, tambahnya. Sementara itu, petani Alfalfa juga mengeluhkan minimnya kebijakan pemerintah yang propetani. Mereka merasa pemerintah tidak membuat petani maju. Sehingga para petani meminta FPKS menindaklajuti masalah tersebut. Mereka berharap wakil rakyat membantu mendesak gubernur untuk meninjau ulang kebijakan bupati atau walikota yang memungut retribusi air. Dengan penarikan retribusi air, petani malah dibebani. Padahal produk kami untuk eksport lho, kata Soetarjo. Menanggapi keluhan para petani tersebut, FPKS berjanji akan membawa masalah ini agar dibahas oleh DPRD Jateng. Menurut Fikri, pihaknya akan mencoba mengajak fraksi lain untuk menyelesaikan masalah tersebut. (ton) [Non-text portions of this message have been removed] Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links * To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ * To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] * Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[proletar] Fw: AHMADIYAH di METRO TV
- Original Message - From: Hj. Hayatur Rasyidah [EMAIL PROTECTED] To: Mediacare mediacare@yahoogroups.com; Koran Apokaba [EMAIL PROTECTED]; Ahmadi-Ina [EMAIL PROTECTED]; Islam Liberal [EMAIL PROTECTED] Sent: Tuesday, August 22, 2006 6:43 AM Subject: AHMADIYAH di METRO TV - Original Message - Saksikan Metro Realitas siang ini ( Rabu 23/08) pukul 13:00 di Metro TV dengan judul : Ahmadiyah Mereka yang Terusir. Permintaan suaka politik kepada negara lain dari mereka yang merasa tidak mendapat perlindungan dinegeri sendiri disebabkan keyakinan mereka terhadap adanya Nabi dan Rasul sesudah Muhammad SAW. Bagaimana pemerintah menyikapi hal ini ? Adakah kaitan dan hubungannya dengan Fatwa MUI tahun 1980, 1984 dan 2005 yang memvonis kesesatan Jemaat Ahmadiyah? Presenter Metro TV Rahma Sarita akan menyajikan ulasan dan komentar Metro TV menyusul penganiayaan dan pengusiran warga Ahmadiyah di Lombok Barat Februari awal tahun ini. Selamat menyaksikan --- Forwarded by Hj. Hayatur Rasyidah Rumah Godang Gonjong Limo Kampuang Tongah Dibaruah Tolangmaua +62-0752-92367 Payakumbuh Sumate Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links * To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ * To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] * Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[proletar] 'Ethiopia van Lampung!'
http://www.lampungpost.com/buras.php?id=2006082201154515 Selasa, 22 Agustus 2006 BURAS 'Ethiopia van Lampung!' H.Bambang Eka Wijaya: LAHIR dan besar di Lampung, Temon merasa asing saat pesta nikah sepupunya di Jawa. Ini orang Lampung kok menyendiri terus! tegur pamannya. Kaget melihat kehidupan orang di Jawa susah, ya? Sama susahnya, Paklik! sambut Temon. Memangnya pendapatan per kapita Provinsi Lampung berapa? tanya paman. Pada 2005, 565 dolar AS! jawab Temon. Cuma 565 dolar? entak paman. Wah, kalau Bandung dulu disebut Paris van Java, sekarang daerahmu itu bisa disebut Ethiopia van Lampung! Tahu, pendapatan per kapita Etiopia, 573 dolar AS! (Hak Memberitakan, Bank Dunia/Tempo, 2006, hal.21) Paklik membuat aku sedih! timpal Temon. Karena dalam hal konflik elite yang tak kunjung henti hingga rakyat jadi korban, Lampung tak jauh beda dari Etiopia! Aneh, ya? tukas paman. Padahal Lampung terkenal subur, hasil pertaniannya, terutama perkebunan, melimpah! Kok bisa begitu? Mayoritas hasil perkebunan yang berlimpah itu bukan milik rakyat! Tapi milik para juragan perkebunan besar, rakyat cuma jadi kuli! jelas Temon. Maka itu, penghasilan per kapita rakyatnya jadi kecil! Produksi perkebunan besar itu masuk penghitungan pendapatan per kapita! tegas paman. Kalau mayoritas pendapatan kotor provinsi itu dikuasasi segelintir juragan, berarti sudah pun pendapatan per kapitanya rendah, ketimpangan distribusi pendapatan amat tajam pula! Artinya, pendapatan per kapita riil rakyat Lampung malah bisa jauh di bawah rakyat Etiopia! Lebih tragis lagi, akibat konflik berlarut, bagian mayoritas rakyat petani dari anggaran pemerintah provinsi tak naik! timpal Temon. Jangan-jangan lebih besar biaya rombongan DPRD wira-wiri ke Jakarta memperjuangkan pengesahan RAPBD oleh Mendagri, setelah pengajuan yang pertama ditolak! Intinya bagi orang pusat mungkin bukan soal RAPBD itu! Tapi krisis elitenya, sedang masalah RAPBD cuma konsekuensi ikutan krisis! tegas paman. Artinya, kalau krisisnya tak segera selesai, Lampung akan tetap menjadi sepotong Etiopia di untaian zamrud khatulistiwa Indonesia yang pendapatan per kapitanya 1.500 dolar AS! Kalian sudah menikmati itu? kejar Temon. Itu pun masih lebih rendah dari Cina yang pendapatan per kapitanya 2.644 dolar AS atau India 1.882 dolar AS! jawab paman. Belum lagi dilihat dari visi kerakyatan para pemimpin dua negara raksasa itu yang amat kuat, ketimpangan distribusi pendapatan di sana pasti tak setajam di Lampung! Sudahlah, Paklik! Kalau bicara soal visi kerakyatan para pemimpin, lebih-lebih di Lampung, cuma bikin ngiler! timpal Temon. Impian para pemimpin cuma penanaman modal dari kapitalis yang butuh lahan luas, meski kenyataan jelas, akhirnya kalau tak merusak hutan, menggusur tanah rakyat dengan berbagai cara dan dalih! Jangankan visi kerakyatan, malah di otak pemimpin, rakyat tak masuk hitungan! Masih untung jika sekali-sekali jadi penghias bibir! *** [Non-text portions of this message have been removed] Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links * To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ * To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] * Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[proletar] Presiden Tidak Menyinggung Lagi Masalah Kemiskinan
refleksi: Apa perlu Presiden berbicara tentang kemiskinan? Sekalipun beliau berbicara tentang kemiskian rakyat tanpa dilakukan langkah-langkah konkrit untuk diperbaiki akan samasekali tidak ada faedahnya. KOMPAS Rabu, 23 Agustus 2006 Paripurna DPD Presiden Tidak Menyinggung Lagi Masalah Kemiskinan Jakarta, Kompas - Dalam Sidang Paripurna Khusus Dewan Perwakilan Daerah atau DPD hari ini, Rabu (23/8), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak akan menyinggung masalah penurunan tingkat kemiskinan yang sebelumnya disampaikan dalam pidato kenegaraan di depan Rapat Paripurna DPR, 16 Agustus. Penyebutan angka kemiskinan itu kemudian menuai kontroversi. Presiden justru memfokuskan isi pidatonya secara umum pada pembangunan daerah yang meliputi sejumlah aspek, seperti masalah desentralisasi, otonomi daerah, dan pendanaan daerah. Keputusan itu dikemukakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjawab pers, seusai sidang kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Yudhoyono di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Selasa petang. Sidang kabinet yang juga dihadiri Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla dan sejumlah menteri terkait serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Hariawan, khusus membahas finalisasi isi pidato Presiden Yudhoyono. Besok itu khusus untuk DPD saja. Jadi, hanya bicara soal pembangunan daerah, yang meliputi desentralisasi dan tema-tema seputar itu, termasuk pendanaan daerah. Tidak lagi soal itu (kemiskinan), kata Sri Mulyani. Menyinggung penggunaan data kemiskinan sebesar 16 persen berdasarkan Survei Ekonomi Sosial Nasional (Susenas) Februari 2005, yang dianggap Tim Indonesia Bangkit sebagai data yang kontroversial, Sri Mulyani menjawab, Kita kan berdasarkan data dari Susenas periode Februari 2005 lalu. Kalau mereka (BPS) keluarkan yang baru, tentu kita gunakan yang baru juga. Hal yang sama disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Boediono ketika ditanya tentang isi pidato Presiden di DPD. Kita hanya menggunakan data yang resmi dan sudah dikeluarkan saja, kata Boediono. Namun, Boediono menolak menjawab soal kontroversi data kemiskinan yang dibacakan Presiden dalam forum DPR. DPD tak permasalahkan Sementara itu, Wakil Ketua DPD Irman Gusman usai Penyampaian Rekomendasi DPD tentang RAPBN 2007 oleh Panitia Ad Hoc IV kepada Publik, kemarin, mengatakan, pihaknya pun tidak mempermasalahkan data kemiskinan dalam Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden juga pasti memiliki pertimbangan pada saat menyebutkan angka kemiskinan yang menurun menjadi 16 persen, katanya. Menurut Irman, mengatasi masalah kemiskinan harus dilakukan dengan mengubah pendekatannya, dari bersifat konsumtif menjadi pendekatan produktif. Tanggung jawab pengentasan kemiskinan pun tidak hanya ada pada pemerintah. Pengusaha dapat bekerja sama pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dengan menjual produk-produk yang memang tepat guna sehingga bisa membangkitkan produktivitas orang miskin, katanya. Asumsi DPD Terkait dengan asumsi-asumsi dalam RAPBN 2007 yang ditetapkan pemerintah, DPD justru pesimistis dapat tercapai. Pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah sebesar 6,3 persen, misalnya, menurut perkiraan DPD tidak bakal setinggi itu. Pertumbuhan ekonomi versi DPD paling tinggi hanya mencapai 5,5 persen. Angka itu lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2005 sebesar 5,6 persen dan target 2006 sebesar 5,8 persen. Asumsi pertumbuhan ekonomi versi DPD itu, kata Irman, didasarkan atas perhitungan berbasis aspirasi daerah. Secara umum, aspirasi daerah tersebut berbeda dengan perkiraan pemerintah, bukan hanya asumsi pertumbuhan ekonomi, melainkan juga pada asumsi lainnya. Kami melihat kondisi makro yang ada, antara lain belum banyak investasi yang masuk sehingga itu merupakan hasil perhitungan kami yang lebih realistis. Asumsi pertumbuhan ekonomi 2007 itu ditetapkan dalam rapat pleno DPD, katanya. DPD menetapkan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS adalah Rp 9.600, lebih rendah dibandingkan dengan target pemerintah Rp 9.300 per dollar AS, sementara inflasi ditetapkan sebesar 8,5 persen atau 2 persen di atas target pemerintah. Suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ditetapkan 10 persen lebih tinggi dibandingkan dengan target pemerintah 8,5 persen. Faktor yang inflatoir harus diatasi. Salah satunya alokasi anggaran pemerintah yang tidak tepat sasaran. Sementara suku bunga harus mengikuti kecenderungan peningkatan suku bunga Federal Reserve. Sebab, jika suku bunga di dalam negeri terlalu rendah sementara di luar negeri lebih tinggi, dikhawatirkan akan terjadi aliran dana ke luar, katanya. Irman mengatakan, pemerintah sebaiknya menyikapi hasil perhitungan DPD tersebut dengan lebih hati-hati dalam mengelola anggarannya pada tahun 2007. Anggaran harus digunakan untuk membuat kebijakan yang mendorong investasi lebih banyak masuk ke daerah secara maksimal. Kami harap asumsi yang sangat berhati-hati itu
[proletar] Peacekeeping Force Won't Help, May Hurt, Israel, Analyst Says
Peacekeeping Force Won't Help, May Hurt, Israel, Analyst Says Julie Stahl Jerusalem Bureau Chief Jerusalem (CNSNews.com) - The deployment of an international force in southern Lebanon could strengthen Hizballah and even pave the way for an al Qaeda presence in southern Lebanon, and therefore Israel should abandon the idea, a senior Israeli lawmaker said. According to United Nations Security Council resolution 1701, up to 15,000 international forces are supposed to be deployed in southern Lebanon to help the Lebanese army take control of an area long overrun with Hizballah - a state within a state, President Bush has called it. President Bush on Monday said the international force must be given robust rules of engagement and deployed as quickly as possible to secure the peace. But Dr. Yuval Steinitz, former head of the Knesset Foreign Affairs and Defense Committee, said the new force is likely to cause more problems in the long term than it solves - and he said Israel should abandon the idea altogether. It is better to proceed without a force, Steinitz said in a telephone interview. Even in the past [Israel] has been skeptical about the function of UNIFIL. In numerous cases, they [U.N. Interim Forces in Lebanon] even helped Hizballah. Steinitz said Israel should be even more skeptical of such a force this time - if it includes Muslim countries that don't have diplomatic relations with Israel. So far, both Israel and Lebanon have welcomed an Italian offer to lead the force, but there has been very little response from other Western nations. But three countries that were among the first to offer troops are the Muslim countries of Indonesia, Malaysia and Bangladesh - none of which have diplomatic ties with Israel. Israeli Prime Minister Ehud Olmert said earlier that Israel did not want any country participating in the force with whom it does not have diplomatic ties. Steinitz said he is concerned that deploying troops from Muslim countries will invite Hizballah to have a greater influence in those countries - inviting them to become more heavily involved in Hizballah's (and Iran's) side of the conflict. According to Steinitz, even though U.N. resolution 1701 calls for the deployment of international forces, Israel could reject such a deployment. It was a great mistake to invite such a force, he said. In trying to solve an immediate problem it is going to create an even bigger problem in the long run, he said. Sheikh Naim Qassem, a Hizballah leader, said the way he sees it, the Lebanese army is being deployed in southern Lebanon to defend the country against Israel and UNIFIL is being deployed to help the Lebanese army. Under U.N. resolution 1701, the UNIFIL force is authorized to take all necessary action...to ensure that its area of operations is not used for hostile activities. This refers to hostile activities that Israel might commit, because we do not carry out hostile activities, said Qassem said in an interview that aired on Hizballah's television station al-Manar last week. (The translation was provided by the Middle East Media Research Institute.) Israel interprets hostile activities to refer to Hizballah's activities in southern Lebanon. In any case, they [the force] are not going to dismantle the Hizballah, said Steinitz. He said it is not in Israel's interest to have countries like that more involved in the conflict. Steinitz also said he believes that inviting the participation of Muslim countries could open the door for al Qaeda to enter the area. Until now, there has only been a minimal al Qaeda presence in Lebanon. The Iranian-backed Hizballah and al Qaeda represent different streams in Islam - Shiite and Sunni - which are now fighting each other in Iraq. However, some experts believe there are connections between Hizballah and al Qaeda and that the two could join forces for the sake of fighting the common enemy of Israel and the West. It is difficult to predict what will happen in Lebanon since Israel failed to destroy Hizballah, said Steinitz. But the ceasefire, he estimated, would only hold for a matter of months. It was clear from the outset that the only force that can fight Hizballah [and destroy it] is the IDF [Israeli army], said Steinitz. Because the Israeli government was too cautious and hesitant to win the war against Hizballah, it might easily lead to another war in the future, he said. http://www.crosswalk.com/news/1417380.html Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links * To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ * To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] * Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[proletar] They're Looking the Wrong Way
http://www.themoscowtimes.com/stories/2006/08/23/007.html Wednesday, August 23, 2006. Issue 3481. Page 7. They're Looking the Wrong Way By Yulia Latynina The Federal Forestry Agency has said it is ready to rent out 1 million hectares of forest to China, and preliminary agreements have been reached with the Tyumen and Sverdlovsk regions on 49-year rental contracts. Russia has not undertaken anything on this scale since selling Alaska to the United States in 1867. The national media have not covered the deal and there has been no discussion in the State Duma. But 49 years is two generations. Will there be any chance the tenants will leave when the deal expires? Ossetians have been living in Ingushetia's Prigorodny District since 1944. What would happen if we asked them to give it back to the Ingush? Suppose 49 years from now Russia realizes there are no ethnic Russians living on those 1 million hectares. How would it ask the Chinese to leave? Given the Chinese people's diligence and sheer numbers and the country's ability to think in terms of centuries -- as opposed to the Kremlin's habit of thinking in dollars -- will there be a single Russian left? Not long ago, Kosovo was Serbian territory. In fact, it was the very heart of Serbia and the site of the Battle of Kosovo of 1389 that is so central to Serbian identity. Kosovo is now demanding independence, based on the presence of an ethnic Albanian majority. How many decades will the Chinese need to claim a right to the Tyumen region and the Urals if they follow the model of Kosovo? Renting out forests is not the only sign of increasing Russian-Chinese friendship. Others include the construction by the Chinese of a toll highway between Moscow and St. Petersburg. Given that toll roads are generally more about regulating traffic flows than covering construction costs, the construction of the Moscow-St. Petersburg highway can't be considered a commercial project. It is a project to build an 800-kilometer-long Chinatown. Then there is the credit Rosneft received from China to help it purchase Yuganskneftegaz. The loan is tied to oil supplies and experts have put the cost at about $17 per barrel, plus a small current payment dependent on the price of oil. I'm not suggesting that the money was provided as a bribe. In fact, just the opposite: I am afraid the deal graphically demonstrates how much more effective Chinese officials are at looking out for the country's interests. Let's not forget the Peace Mission 2005 joint military exercises with China that were held in Tsindao province. The scenario for the exercises involved terrorists seizing control of an island and included long-range Tu-22M3 and Tu-95MS bombers pounding the anti-aircraft installations and air bases of the terrorists' accomplices. The West said that the exercises were a rehearsal for capturing Taiwan and that Russia's strategic air capabilities are a threat to Taiwan's allies. Stalin and Marshal Georgy Zhukov would be turning in their graves at the thought of the Russian Air Force helping China seize Taiwan. The Kremlin is cozying up to China to spite the United States. At first glance, this policy seems strange. However much the Kremlin dislikes the United States, Washington is not after Russian land or witnessing enormous emigration, and is certainly not interested in Russia falling apart and the appearance of, for example, a Chinese-Finnish border and a Caucasian caliphate. The point is that everything depends on the goals involved. If we are afraid of the United States not as a threat to Russian territorial integrity, but as a country with an unpleasant habit of raising questions about human rights and official corruption, then getting close to China makes sense. Friendship with China is a club that can be used to brandish at the United States when Russia wants to. But is it really worth turning Siberia into a potential Kosovo just to teach the United States a lesson? Yulia Latynina hosts a political talk show on Ekho Moskvy radio. [Non-text portions of this message have been removed] Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links * To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ * To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] * Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[proletar] Hasan Nasrallah Bukan Targen Untuk Dibunuh !!!
Hasan Nasrallah Bukan Targen Untuk Dibunuh !!! zahrah huseniah [EMAIL PROTECTED] wrote: Ucapan Selamat Rahbar kepada Sayyid Hasan Nasrullah Saudaraku mujahid yang sangat kucintai Sayyid Hasan Nasrullah. Semoga Allah memanjangkan umur, kemuliaan dan keselamatannya. Salamun Alaikum Bima Shabartum. Salam kepada Anda, saudara-saudara yang lain dan kepada seluruh mujahid Hizbullah. Apa yang kalian hadiahkan kepada umat Islam dengan jihad yang kalian lakukan sungguh sangat sulit untuk dapat kuucapkan dengan kata-kata. Perjuangan yang penuh keberanian dan dalam kondisi yang teraniaya dari kalian senilai dengan kemenangan ilahi yang dianugerahkan kepada kalian. Hasan Nasrallah Bukan Targen Untuk Dibunuh !!! Hasan Nasrullah sangat mungkin merupakan kuda hitam Amerika untuk memperkuat kubu Islam Shiah didunia ini. Haruslah anda ketahui bahwa policy Amerika didunia ini adalah keseimbangan, kesetaraan, maupun pemerataan kekuatan yang dikenal sebagai Power Balance. Policy inilah yang melarang ada satu negara yang lebih kuat dari negara lainnya untuk mampu mencaplok maupun menguasai dunia kita. Bahkan Amerika sendiri sama sekali bukan negara terkuad didunia ini, kalao perang di VietNam, Korea, dll, tapi tetap saja policy perimbangan kekuatan didunia ini tetap mampu dijaganya. Dalam hal inilah, Amerika juga harus mencegah perintah Allah melalui AlQurannya yang mewajibkan Islam sebagai agama dunia yang harus menguasai bumi ini. Hal ini harus dicegah, dilarang, bahkan dihancurkan siapapun yang ingin menegakkan syariah setan ini untuk menguasai dunia ini. Itulah sebabnya, Salman Ruschie yang mengupas mengenai ayat2 setan ini dilindungi sebagai bukti pentingnya kebebasan berpendapat diatas segala kewajiban2 agama apapun juga dimuka bumi ini. DAN UNTUK TUGAS INILAH PBB SEKARANG JUGA TELAH BERHASIL MEMBAWA MISINYA DIDUNIA DALAM MENGATUR KESEIMBANGAN KEKUATAN. Populasi Islam Syiah hanya sebanyak kurang dari 10% dari populasi Islam Sunni didunia ini. Hal ini bukan karena disebabkan Islam Syiah kurang agressive dalam berdakwah dibandingkan dengan Islam Sunni, dan juga bukanlah berarti bahwa Islam Sunni lebih mampu daripada Islam Shiah. Tidak seorangpun umat Islam didunia ini yang menyadari, bahwa ketimpangan ini terjadi justru karena Islam Shiah inilah yang merupakan Islam yang paling agressive dan paling berhasil menyebarkan Islam keseluruh dunia untuk pertama kali dibandingkan Islam Sunni. Kegagalan Islam Shiah dibandingkan dengan Islam Sunni dalam expansinya keseluruh dunia, se-mata2 disebabkan adanya penjegalan dalam sejarahnya dimasa lalu. Islam Shiah berhasil menguasai wilayah2 Palestina, Libanon, Yordania, Irak, maupun Iran. Daerah2 inilah yang dimasa lalunya merupakan wilayah superpower yang dikuasai oleh umat Shiah dan pertempuran2 yang terjadi dengan Sunni tak pernah membuat Sunni berhasil menggantikan posisi diwilayah ini meskipun semua keturunan nabi Muhammad dibantai untuk mempertahankan wilayan ini. Seharusnya, Islam Shiah inilah yang lebih dominan dan lebih banyak populasinya dimuka bumi ini dibandingkan dengan Shiah. Komposisi sekarang bisa terbalik akibat terjadinya pembantaian bersejarah dalam sejarah Islam Sunni. Seluruh umat Shiah pernah mengalami genocid habis sama sekali dalam penyerbuan Jenghiz Khan si raja bumi dan Langit yang berkuasa menjadi raja Cina dimasa lalunya. Akibat kehancuran Shiah inilah, kemudian Sunni bisa berkembang keseluruh dunia melebihi Islam Shiah. Semikianlah secara singkat kenyataan2 ini harus kita sebagai umat Islam mengetahuinya secara jujur. Oleh karena itulah, bagi Amerika tidak dikenal kata musuh atau teman kalo sudah masuk dalam pembicaraan kekuatan2 didunia ini. Wajar kalo Hasan Nasrullah yang agressive ini tidak pada tempatnya untuk dibunuh, namun juga bukan seharusnya untuk menghancurkan negara2 lainnya. Hasan Nasralah hingga detik ini belum dan tidak pernah direncanakan untuk dimasukkan kedalam list untuk dibunuh seperti Yassin dari organisasi Hammas ataupun Osama bin Laden dari AlQaida. Setiap pemimpin Islam yang masuk kedalam list untuk dibunuh, tak akan bisa tenang lagi hidupnya selamanya sampai mati atau terbunuh secara mengerikan. Banyak pemimpin Islam yang biadab seperti Osama bin Laden, Khomeini, Hasan Nasrallah, Yassin, Saddam Hussein maupun Ahmad Dineyad. Namun kebiadaban2 pemimpin Islam ini bukanlah ukuran untuk dibunuh atau dimasukkan dalam list untuk dibunuh sehingga harus di-kejar2 kemanapun mereka bersembunyi. Persyaratan2 pembunuhan bukan atas dasar besarnya kebiadaban yang mereka lakukan, melainkan berdasarkan perimbangan2 kekuatan yang harus dijaga. Demikianlah, Hasan Nasrallah juga termasuk yang diharapkan akan mampu memperbesar umat Shiah dimuka bumi ini tentunya tanpa dengan cara2 yang biadab. Amerika tak akan bisa dipengaruhi baik oleh Arab Saudia maupun oleh Israel untuk memusnahkan lawan2 mereka. Untuk alasan inilah Hasan Nasrallah masih selamat karena memang tidak ada maksud Amerika maupun Israel
[proletar] Keselamatan Pasukan Indonesia di Lebanon Urusan Israel !
Keselamatan Pasukan Indonesia di Lebanon Urusan Israel ! amrace69 [EMAIL PROTECTED] wrote: Sungguh bodoh sekalijelas Pasukan Perdamaian / UNIFIL adalah juga urusan Israel. O Otaryono otaryono@ wrote: Kehadiran Pasukan Indonesia di Lebanon Bukan Urusan Israel Kehadiran pasukan Indonesia menjalankan misi perdamaian kemanusiaan di Lebanon bukan urusan Israel dan negara zionis itu tidak berhak menolaknya. Ketua Bidang Pembinaan Kader DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Jambi, M Zayadi di Jambi, Selasa, mengatakan, kehadiran pasukan Indonesia menjalankan misi perdamaian menjadi urusan dan tanggungjawab PBB, dan tidak ada kaitannya dengan Israel meski tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Indonesia. PBB itu bukan negara, juga bukan kekuasaan, melainkan organisasi dunia untuk negosiasi mendamaikan pertikaian dan menjamin perdamaian dunia ini, sehingga keputusannya selalu harus berasal dari negara2 anggautanya. Israel juga anggauta PBB yang mematuhi semua ketentuan2 PBB, karena itulah, usul2 Israel harus diperhatikan seperti juga Israel memperhatikan usul2 anggauta2 PBB lain untuk menghentikan serangan ini. Bukankah PM Libanon sendiri yang me-nangis dan mengemis dihentikannya serangan ini ??? Lalu sekarang Israel sudah menghentikannya, maka hormatilah semua yang sudah diputuskan sebelumnya, yaitu melepaskan ketiga tentara Israel yang diculik, dan menjamin keamanan perbatasan agar bisa mencegah terulang lagi serangan2 yang dilakukan Hezbollah ini. Mereka tidak menyadari, bahwa hambatan pemerintah RI yang belum juga mengirim pasukan berada di PBB yang sedang mempelajari usul Israel ini, artinya khan jelas bahwa pengiriman pasukan ini sangat tergantung kepada Israel itu sendiri untuk menyetujuinya. Bahkan Israel yang mempertahankan kedaulatannya yang lebih dulu diserang oleh Hesbollah berhasil masuk ke Libanon, dan juga berhasil menghancurkan seluruh infra struktur sampai tak ada sisanya dengan memberi kesempatan kepada mereka yang mau mengungsi dan mau menyelamatkan dirinya. Tidak bisa dibayangkan kehancuran sebuah negara yang lebih mengerikan dari Sadam Gomorah ternyata hanya mengambil korban sangat sedikit yaitu kurang dari 1000 orang katimbang Sodom Gomorah yang sebenarnya yang membunuh lebih dari 10 ribu orang. Waktu Israel mem-bomb habis2an, PM Libanon nangis meng-gerung2, semua umat Islam cuma bisa cuap2, tak ada satupun yang mampu mencegahnya, bahkan Indonesia me-minta bantuan Amerika untuk menghentikannya, padahal kita khan sama2 tahu, media di Indonesia menuduh Amerika itu budak Israel, tapi koq malah mengemis kepada Amerika Apalah artinya Amerika untuk menekan Israel kalo sekedar budak. Hal ini jelas bahwa pandangan ini hanyalah fitnah. Akhirnya Amerika juga yang berhasil menekan Israel untuk bersama anggauta PBB menyelesaikan masalahnya. Resolusi dihasilkan bukan atas dasar kemenangan Hezbollah seperti yang di propagandakan, bahkan anda khan masih bisa menyaksikan sendiri, pengiriman pasukan RI bisa dibatalkan hanya karena Israel menyatakan dua kata, tidak setuju tanpa ber-tele2 menjelaskan alasannya. Pengiriman pasukan RI ke Libanon memang bukan urusan Israel, namun keselamatannya akan menjadi urusan Israel. Kalo memang mau mengirimkan pasukan tanpa menggantungkan jaminan keselamatan pasukan ini kepada Israel, silahkan saja kirim karena SBY sendiri sempat membatalkan rencana ini karena Israel tidak menjamin keselamatan pasukan Internasional sebelumnya. Baru setelah Israel memberikan jaminan akan keselamatan pasukan Internasional inilah, SBY kembali mengajukan usul untuk mengirimkan pasukan RI untuk bergabung dengan pasukan Internasional dibawah bendera dan dana PBB. Berbeda kalo mau mengirimkan pasukan ini untuk membantu Hezbollah menyerang Israel, untuk hal ini tak perlu minta jaminan Israel, langsung berangkat saja menggunakan dana masing2, pasti akan dihancurkan seperti contoh yang terjadi di Libanon dan Gaza. Marilah kita sebagai umat Islam sama2 menjaga perdamaian tanpa perlu ber-kata2 sombong yang sama sekali tidak ada kenyataannya malah menjadi tertawaan dunia. Israel bukanlah musuh Islam, karena banyak umat Islam juga yang menjadi korban2 serangan Hezbollah. Israel berhak melindungi negaranya dari segala ancaman darimanapun datangnya. ISRAEL TIDAK AKAN MENYERANG, DAN TIDAK PERNAH BERPERANG, TIDAK AKAN MEMERANGI SIAPAPUN JUGA KECUALI DIDAHULUI OLEH MEREKA YANG MEMBENCI ISRAEL. Kalo memang sebagai umat Islam anda ingin berdamai, mulailah dari hati anda sendiri, karena pada kenyataannya, negara Israel sangat bijaksana berusaha untuk bersahabat dengan semua negara Islam didunia ini. Kenapa tidak kita sambut uluran tangan persahabatan Israel dengan gembira dan suka cita??? Kenapa harus kita sambutnya dengan kebencian, intrik, dan memeranginya secara tidak adil Israel adalah negara yang melindungi seluruh rakyatnya tanpa membedakan agama ataupun etnis warganya dan hal ini sudah dibuktikannya dalam sidang PBB, dan
[proletar] Keselamatan Pasukan Indonesia di Lebanon Urusan Israel !
Keselamatan Pasukan Indonesia di Lebanon Urusan Israel ! amrace69 [EMAIL PROTECTED] wrote: Sungguh bodoh sekalijelas Pasukan Perdamaian / UNIFIL adalah juga urusan Israel. O Otaryono otaryono@ wrote: Kehadiran Pasukan Indonesia di Lebanon Bukan Urusan Israel Kehadiran pasukan Indonesia menjalankan misi perdamaian kemanusiaan di Lebanon bukan urusan Israel dan negara zionis itu tidak berhak menolaknya. Ketua Bidang Pembinaan Kader DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Jambi, M Zayadi di Jambi, Selasa, mengatakan, kehadiran pasukan Indonesia menjalankan misi perdamaian menjadi urusan dan tanggungjawab PBB, dan tidak ada kaitannya dengan Israel meski tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Indonesia. PBB itu bukan negara, juga bukan kekuasaan, melainkan organisasi dunia untuk negosiasi mendamaikan pertikaian dan menjamin perdamaian dunia ini, sehingga keputusannya selalu harus berasal dari negara2 anggautanya. Israel juga anggauta PBB yang mematuhi semua ketentuan2 PBB, karena itulah, usul2 Israel harus diperhatikan seperti juga Israel memperhatikan usul2 anggauta2 PBB lain untuk menghentikan serangan ini. Bukankah PM Libanon sendiri yang me-nangis dan mengemis dihentikannya serangan ini ??? Lalu sekarang Israel sudah menghentikannya, maka hormatilah semua yang sudah diputuskan sebelumnya, yaitu melepaskan ketiga tentara Israel yang diculik, dan menjamin keamanan perbatasan agar bisa mencegah terulang lagi serangan2 yang dilakukan Hezbollah ini. Mereka tidak menyadari, bahwa hambatan pemerintah RI yang belum juga mengirim pasukan berada di PBB yang sedang mempelajari usul Israel ini, artinya khan jelas bahwa pengiriman pasukan ini sangat tergantung kepada Israel itu sendiri untuk menyetujuinya. Bahkan Israel yang mempertahankan kedaulatannya yang lebih dulu diserang oleh Hesbollah berhasil masuk ke Libanon, dan juga berhasil menghancurkan seluruh infra struktur sampai tak ada sisanya dengan memberi kesempatan kepada mereka yang mau mengungsi dan mau menyelamatkan dirinya. Tidak bisa dibayangkan kehancuran sebuah negara yang lebih mengerikan dari Sadam Gomorah ternyata hanya mengambil korban sangat sedikit yaitu kurang dari 1000 orang katimbang Sodom Gomorah yang sebenarnya yang membunuh lebih dari 10 ribu orang. Waktu Israel mem-bomb habis2an, PM Libanon nangis meng-gerung2, semua umat Islam cuma bisa cuap2, tak ada satupun yang mampu mencegahnya, bahkan Indonesia me-minta bantuan Amerika untuk menghentikannya, padahal kita khan sama2 tahu, media di Indonesia menuduh Amerika itu budak Israel, tapi koq malah mengemis kepada Amerika Apalah artinya Amerika untuk menekan Israel kalo sekedar budak. Hal ini jelas bahwa pandangan ini hanyalah fitnah. Akhirnya Amerika juga yang berhasil menekan Israel untuk bersama anggauta PBB menyelesaikan masalahnya. Resolusi dihasilkan bukan atas dasar kemenangan Hezbollah seperti yang di propagandakan, bahkan anda khan masih bisa menyaksikan sendiri, pengiriman pasukan RI bisa dibatalkan hanya karena Israel menyatakan dua kata, tidak setuju tanpa ber-tele2 menjelaskan alasannya. Pengiriman pasukan RI ke Libanon memang bukan urusan Israel, namun keselamatannya akan menjadi urusan Israel. Kalo memang mau mengirimkan pasukan tanpa menggantungkan jaminan keselamatan pasukan ini kepada Israel, silahkan saja kirim karena SBY sendiri sempat membatalkan rencana ini karena Israel tidak menjamin keselamatan pasukan Internasional sebelumnya. Baru setelah Israel memberikan jaminan akan keselamatan pasukan Internasional inilah, SBY kembali mengajukan usul untuk mengirimkan pasukan RI untuk bergabung dengan pasukan Internasional dibawah bendera dan dana PBB. Berbeda kalo mau mengirimkan pasukan ini untuk membantu Hezbollah menyerang Israel, untuk hal ini tak perlu minta jaminan Israel, langsung berangkat saja menggunakan dana masing2, pasti akan dihancurkan seperti contoh yang terjadi di Libanon dan Gaza. Marilah kita sebagai umat Islam sama2 menjaga perdamaian tanpa perlu ber-kata2 sombong yang sama sekali tidak ada kenyataannya malah menjadi tertawaan dunia. Israel bukanlah musuh Islam, karena banyak umat Islam juga yang menjadi korban2 serangan Hezbollah. Israel berhak melindungi negaranya dari segala ancaman darimanapun datangnya. ISRAEL TIDAK AKAN MENYERANG, DAN TIDAK PERNAH BERPERANG, TIDAK AKAN MEMERANGI SIAPAPUN JUGA KECUALI DIDAHULUI OLEH MEREKA YANG MEMBENCI ISRAEL. Kalo memang sebagai umat Islam anda ingin berdamai, mulailah dari hati anda sendiri, karena pada kenyataannya, negara Israel sangat bijaksana berusaha untuk bersahabat dengan semua negara Islam didunia ini. Kenapa tidak kita sambut uluran tangan persahabatan Israel dengan gembira dan suka cita??? Kenapa harus kita sambutnya dengan kebencian, intrik, dan memeranginya secara tidak adil Israel adalah negara yang melindungi seluruh rakyatnya tanpa membedakan agama ataupun etnis warganya dan hal ini sudah dibuktikannya dalam sidang PBB, dan
[proletar] Al-Jazeera's Tricky Balancing Act
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/08/22/AR2006082200975.html?referrer=emailreferrer=emailreferrer=email Al-Jazeera's Tricky Balancing Act By David Ignatius Wednesday, August 23, 2006; Page A15 DOHA, Qatar -- What do people in the Middle East think five years after the Sept. 11, 2001, attacks? To get a quick snapshot, I paid a visit here to Ahmed Sheikh, the editor in chief of al-Jazeera television. It was reassuring, in a perverse way, that he views the situation in his region the same way that most Americans would -- as a dangerous mess. Sheikh told me he had been mulling this week how al-Jazeera should cover the Sept. 11 anniversary. Five years after that catastrophe, the Arab world is much more divided than it used to be, he reflected. The image of Islam has been tarnished to a great extent. We are weaker than we used to be against Israel. Development is absent. When he stands back and looks at the region, Sheikh says, All the threads and problems are intertwined. It's very difficult to trace where they begin and end. Sheikh fears that Iraq is headed toward a calamitous civil war that will spill over to other countries with mixed Shiite-Sunni populations, such as Kuwait, Bahrain and Saudi Arabia. If the Americans can prevent civil war from happening, their presence would be useful, he says. But after three years of American failure to stabilize the country, he is doubtful. The al-Jazeera editor remains militant about Arab causes. What doesn't change for our viewers is indignation against U.S. and Israeli policies, he says. But with the exception of the Palestinian struggle and the Iraqi resistance to American occupation, he says, most of the so-called jihadist battles have actually produced what the Arabs call fitna , or self-destructive internal strife. Sheikh works out of a small office just off the main newsroom. He joined al-Jazeera when it was founded in 1996 after working for the BBC and other TV news channels. Dressed in shirtsleeves, just back from the morning story conference with his editors, he looks a bit like an Arab version of Lou Grant. Al-Jazeera has been attacked by American officials as a propaganda tool for Osama bin Laden and other Muslim radicals. And as a journalist, I have often found its coverage unbalanced. It tries too hard to present the Arab news, rather than just the news. That said, I was struck, in talking to Sheikh, by how complicated it has become for al-Jazeera to cover this part of the world. Take coverage of Iran. Al-Jazeera recently reopened its bureau there after it was closed by the Iranian authorities for 18 months. The network's crime was that it had sent a camera crew into southwestern Iran and reported complaints of the Arab minority there that they were treated unfairly by the central government. After the broadcast aired, there were protests and civil unrest in the region -- and the Iranians decided to pull the plug. Iraq poses a worse problem. Because al-Jazeera reported from behind the lines of the Sunni insurgency, Iraqi Shiites became indignant about its coverage. The network was expelled by the Shiite-led government in September 2004, but Sheikh says he would be reluctant to go back now. Relations with the U.S. military are better, but because of Shiite anger, it would be very, very dangerous for al-Jazeera. People say we are the channel of the insurgents. It's not true. We are the channel of everybody. We are critical and balanced. That is what a journalist is supposed to do -- not drum the official point of view but criticize, try to evaluate. Syria and Lebanon also pose tricky problems for an Arab satellite network. After al-Jazeera broadcast an exclusive, hour-long interview with Hasan Nasrallah, leader of the Shiite militia Hezbollah, it was attacked by Sunni militants known as Salafists (who back al-Qaeda and consider the Shiites apostates). And after Syrian President Bashar al-Assad denounced other Arab leaders as half men for failing to support Hezbollah against Israel, Sheikh says it was hard to find a balanced on-air commentator. I've been a proponent of al-Jazeera, despite its tendency to spin coverage, because it was the first step toward real broadcast journalism in the Arab world, as opposed to the old state-run propaganda channels. And my conversation with Sheikh reinforces that conviction. After 10 years, al-Jazeera is confronting one of the abiding truths of honest journalism: that the world is damned complicated, and that it's very hard to know who the good guys and bad guys are. That's a start. If we can have common standards for covering the news in the Middle East, maybe we can eventually do something to fix the problems we all agree are there. [EMAIL PROTECTED] [Non-text portions of this message have been removed] Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL
[proletar] New Iran mosques lack Islamic originality: official
New Iran mosques lack Islamic originality: official Tehran Times Culture Desk TEHRAN -- Mosque architecture in Iran has made no progress in the recent years, head of the Iranian Society of Architecture Luminaries said here Monday. Alireza Qahhari, who made the statement on the World Mosque Day, Aug. 21, added, There are about 60 thousand mosques in the country, many of them lack architectural style. Per capita for public buildings in Iran like libraries, universities, and cinemas has been defined, said the official regretting that there are no statistical data for the mosque per capita. To this end, the number of mosques needed in the country should be known through an expert-level research, Qahhari opined. Many of the modern mosques lack Islamic architecture and are not comparable with those built during the era of upswing in Islamic architecture, he rued. Qahhari urged the officials to study new ideas, warning the problem will be exacerbated if not addressed http://www.tehrantimes.com/Description.asp?Da=8/23/2006Cat=10Num=9 Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links * To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ * To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] * Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[proletar] SBY Mendadak Panggil Kalla
http://www.tribun-timur.com/view.php?id=31537jenis=Politik Selasa, 22-08-2006 SBY Mendadak Panggil Kalla Bahas soal Pidato Kenegaraan di DPD; SBY Tetap Beri Data Usang soal Kemiskinan Jakarta, Tribun -- Presiden SBY kemarin siang (22/8) mendadak memanggil Wakil Presiden Jusuf kalla ke kantor presiden. Padahal, saat bersamaan Jusuf Kalla sendiri sedang melakukan rapat di kantornya dengan sejumlah menteri dan Kepala Bulog. Walhasil rapat tentang perberasan nasional itupun akhirnya ditunda hingga waktu yang belum diagendakan. Menteri Sekertaris Negara, Yusril Ihza Mahendra yang hadir dalam rapat terbatas bersama dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari, Menteri Koordinator Perekonomian Boediono, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro mengatakan, rapat terbatas yang digelar Presiden SBY di kantor Presiden diadakan lantaran membahas masalah keterangan pemerintah menyoal pidato kenegaraan yang kini akan dibahas di DPD, Rabu (23/8). Presiden sedang memfinalisasi draft terakhir dan kii dibahas dalam rapat terbatas dengan menteri terkait dalam bentuk keterangan pemerintah di depan DPD hari ini, katanya. Menurut Yusril, Presiden Susilo dalam keterangan pemerintah hari ini membuat pidato sendiri, dengan data-data yang bersumber dari BPS, Bappenas dan Depkeu. Bahan-bahan tersebut kemudian diserahakn kepada sekretariat negara untuk dibuat draft-draftanya. Setelah draft jadi, Presiden SBY dan menteri terkait mendiskusikan dan yang memfinalisasi adalah Presiden sendiri, ujarnya. Yusril menambahkan, dalam keterangan pemerintah yang dibacakan di depan DPD, pemerintah tidak akan merubah data-data tentang kemiskinan dan pengangguran seperti yang telah dikemukakan dalam pidato kenegaraan Presiden SBY di depan Parlemen pada, Rabu (16/8) lalu. Dalam keterangan pemerintah kita tidak merubah data. Masih sama dengan yang lalu. Hal ini karena memang pemerintah belum menemukan ada perubahan dalam data tersebut, paparnya. Lebih lanjut jebolan Partai Bulan Bintang ini mengemukakan, data yang diambil dari BPS untuk dijadikan pidato kenegaraan Presiden SBY merupakan data resmi tahunan yang dikeluarkan setahun sekali. Data BPS itu resmi, data tahunan terakhir yang dibuat Spetember 2005 yang lalu dan data 2006 belum dikeluarkan, nanti bulan September. Jadi kita menggunakan data tahunan dan bukannya data verifikasi tiap bulan, jelasnya. Yusril mengatakan, pemerintah hingga kini belum bisa menggunakan data BPS kendati BPS sendiri hingga kini sedang mengolah data penelitian soal kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Hal ini dilakukan karena BPS belum mensosialisasikan data tersebut kepada masyarakat. BPS bekerja sesuai tugas dan kewenangannya. Pemerintah tidak mengutak-atik data BPS, tandasnya seraya menyebutkan, data yang dikeluarkan BPS dalam kacamata dirinya sudah [Non-text portions of this message have been removed] Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links * To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ * To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] * Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[proletar] Apakah Rakyat Sudah Merdeka?
http://www.indopos.co.id/index.php?act=detail_cid=242804 Rabu, 23 Agt 2006, Apakah Rakyat Sudah Merdeka? Dalam risalah yang berjudul Mencapai Indonesia Merdeka (1933) Bung Karno menulis bahwa dalam Indonesia yang merdeka nanti, Indonesia bukan saja merdeka dalam bidang politik, tetapi juga merdeka dalam bidang ekonomi, dan lain-lain. Jangan sampai secara politik kita sudah lepas dari penjajahan Belanda, tetapi dalam bidang ekonomi, kita masih dijajah, baik oleh bangsa asing, tetapi juga dijajah oleh bangsa sendiri. Kekhawatiran Bung Karno menjadi nyata, bukan saja sekarang tetapi sejak Orde Baru berkuasa. Padahal, pada 1967, ketika mulai berkuasa, Presiden Soeharto mencanangkan tekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekuen. Dan, Orde Baru didefinisikan sebagai tatanan kenegaraan yang diletakkan pada kemurnian Pancasila dan UUD-45. Tetapi, kenyataan di lapangan lain. Kekayaan yang terkandung di dalam bumi dan air serta di atas bumi juga dikuasai kapitalis asing maupun kapitalis domistik. Lihat saja Freeport Indonesia di Papua, New Mont di Minahasa maupun di NTB. Minyak dan gas bumi pun sudah dimasuki Tiongkok meski dikemas dalam bentuk kontrak karya. Tetapi, posisi Indonesia tidak dominan. Dalam menyambut HUT Ke-61 Kemerdekaan RI, patut direnungkan apakah rakyat sudah merdeka, bebas dari penindasan dan penderitaan? M. MOCHTAR, Jl Wiratno 23 Kompleks Kenjeran Bulak Surabaya [Non-text portions of this message have been removed] Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links * To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ * To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] * Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[proletar] Tata Kembali Pemekaran Daerah
REFLEKSI: Pemekaran selain mengangkat raja-raja kecil yang rajin menjilat keatas dan menginjak ke bawah. Tak ada faedah bagi rakyat yang daerahnya dimakarkan. Makin banyak pemakaran makin besar administrasi dan makin luas pula jalan serong untuk uang negara masuk kantong penguasa tinggi, sedangkan raja-raja kecil yang sama bengis dan rakus hanya peroleh recehan. Beban keuangan negara bertambah berat. KOMPAS Kamis, 24 Agustus 2006 Tata Kembali Pemekaran Daerah Presiden: Banyak yang Cuma Bebani Keuangan Negara Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengemukakan, pemekaran wilayah perlu ditata kembali secara sistematis dan terarah. Presiden menilai, banyak wilayah yang dimekarkan belum dapat meningkatkan pembangunan dan pelayanan publik, tetapi justru menambah beban keuangan negara. Presiden menyebut, sejak diundangkannya Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 hingga berlakunya UU No 32/2004 tentang Pemerintah Daerah, telah terbentuk tujuh provinsi baru, 144 kabupaten baru, dan 27 kota baru sebagai daerah pemekaran. Meskipun pemekaran itu berangkat dari aspirasi yang baik, untuk meningkatkan pembangunan dan pelayanan publik, namun dari berbagai evaluasi, terlihat sebagian besar daerah-daerah belum mampu mewujudkan keinginan itu, ujar Presiden saat menyampaikan keterangan pemerintah tentang kebijakan pembangunan daerah dalam Sidang Paripurna DPD di Jakarta, Rabu (23/8). Presiden melihat kenyataan tidak sesuai dengan harapan di sejumlah wilayah pemekaran. Pemekaran wilayah yang berarti pembentukan daerah otonom baru, otomatis menambah beban keuangan negara. Memperhatikan semua itu, saya memandang perlu untuk melakukan penataan kembali pemekaran wilayah agar dapat dilaksanakan secara sistematis dan terarah, ujarnya. Karena itu, pemerintah menunda pengajuan rancangan undang-undang inisiatif pemekaran wilayah sambil menunggu penyelesaian peraturan pemerintah tentang pemekaran dan penggabungan wilayah. Saya juga telah menginstruksikan para menteri untuk memantapkan kembali peran dan fungsi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dalam proses pembentukan daerah-daerah otonom baru, ujarnya. Dalam semangat desentralisasi dan otonomi daerah itu, pemerintah akan merumuskan mekanisme evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Mekanisme evaluasi ini diperlukan untuk menilai kinerja setiap daerah berkenaan dengan penyelenggaraan desentralisasi, otonomi daerah, dan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Rencana pemerintah menata kembali pemekaran wilayah mendapat dukungan Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita. Ia bahkan mengusulkan agar ada moratorium (penghentian sementara) pemekaran wilayah. Hingga Juli 2006, ratusan usulan pemekaran wilayah telah masuk ke Departemen Dalam Negeri, 10 di antaranya telah mendapat persetujuan DPOD. Dalam pidatonya, Ginandjar menyatakan perlunya keberanian politik untuk mengkaji daerah yang secara finansial menghadapi masalah dalam membiayai daerahnya secara berkelanjutan. Ke depan tidak boleh hanya pemekaran daerah yang dibicarakan, tetapi juga sekaligus penggabungan daerah otonom. DPD dapat berperan sebagai lembaga pertimbangan otonomi daerah agar bukan hanya pemerintah yang memberikan pertimbangan. Menurut Ginandjar, masalah dalam otonomi daerah adalah kecenderungan pemekaran wilayah yang berlebihan. Sudah saatnya pemerintah melakukan beberapa langkah strategis, seperti penelitian tentang jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang ideal bagi Indonesia. Pertimbangan geografis, demografis, strategi politik dalam menjamin integrasi NKRI, serta kelayakan ekonomi merupakan faktor menentukan. Seusai rapat, Ginandjar menyebutkan pemekaran tidak bisa dilakukan hanya sekadar menuruti gerakan elite atau kelompok yang mengajukan petisi. Mengenai usulan yang telanjur masuk, Ginandjar menyebutkan aspirasi itu tetap dievaluasi. Setelah diyakini persyaratan terpenuhi, DPD akan membicarakan lagi dengan pemerintah dan DPR. Ketua Panitia Ad Hoc I DPD Muspani (Bengkulu) juga menyebutkan, ide penggabungan daerah otonom yang bermasalah harus berani dijalankan karena kemanfaatannya jauh lebih besar ketimbang risiko yang harus dihadapi. Secara bertahap, dalam evaluasi mengenai pemekaran daerah, baru dapat diketahui daerah mana saja yang dianggap mesti digabungkan. Seusai Rapat Paripurna DPD, Wakil Ketua DPD Laode Ida (Sulawesi Tenggara) menyatakan perlunya pembatasan berapa provinsi yang layak untuk mengefektifkan penggunaan dana dan pelayanan publik. Menurut Laode, jumlah provinsi di Indonesia tidak lebih dari 45 provinsi. Bahkan mestinya dengan 35 provinsi saja pemekaran sudah selesai. DPD menilai kemiskinan dan pengangguran belum menunjukkan tanda-tanda teratasi. Kerawanan sosial masih terjadi meski pemerintah telah menunjukkan kesungguhan membangun stabil kebijakan ekonomi makro. Terkait dengan itu, DPD berpendapat kebijakan ekonomi makro, terutama kebijakan fiskal, perlu dikaitkan
[proletar] RI-Latin America urged to get better acquainted
Reflection: Lack of knowledge about Latin America, but super expert about Middle East and their heavenly kingdom. http://www.thejakartapost.com/detailworld.asp?fileid=20060823.K02irec=1 RI-Latin America urged to get better acquainted Abdul Khalik, The Jakarta Post, Jakarta Lack of knowledge about Latin America in Indonesia and vice versa is the main culprit, not geographical distance, for the current slow pace of relations -- especially economic ties -- between Indonesia and that part of the world, participants at a discussion in Jakarta on Tuesday agreed. Speaking at the discussion on Indonesia's Relations with Latin American Countries, organized by the Centre for Strategic and International Studies (CSIS), outgoing Chilean Ambassador to Indonesia James Sinclair Manley said that many Chilean people had not known Indonesia well while most Indonesians knew Chile only, for instance, through its soccer. Long distance is a problem but lack of knowledge, in the sense that we still don't know each other very well, is the main factor behind the failure to capitalize on the huge potential of both sides, Sinclair said, while adding that trade relations between the two countries were steadily improving. He said energy, fisheries and tourism were sectors that had big potential in Chile-Indonesia relations. The two countries' bilateral trade reached US$333 million in 2005. Although it was a big jump from $258 million in 2004, the level was still low compared to Indonesia's other trading partners. Earlier in the discussion, noted economist Hadi Soesastro of the CSIS said high transportation costs made Indonesian businesspeople reluctant to forge business ties with Latin American countries. Another economist from the CSIS, Djisman Simandjuntak, cited China's success as an example of how the factor of long distance could be overcome by a far away partner country. Everywhere in Latin America we can find Chinese products. We should learn from China as to how they can penetrate the market without losing competitiveness, although with a long distance factor. Two other speakers Ecuador Ambassador Alfonso Lopez Araujo and the Peruvian Embassy's deputy chief of mission Carlos Javier Castillo Morales both acknowledged that people in their countries lacked knowledge of Indonesia's potential, while adding that little was also known about their countries here. Argentinian Ambassador to Indonesia Jose Luis Mignini, another participant in the discussion, said that although Argentina was one of Indonesia's biggest trade partners in Latin America, trade volume between the two countries was still very low compared to the huge potential they had. What we should do now is to promote among decision-makers, not only among government officials but also among businesspeople, the potential. Businesspeople should sit face to face so that they know what they want from each others, he said. Bilateral trade between Indonesia and Argentina increased to almost US$500 million in 2005, up by 490 percent from $102 million in 2001. Ambassador Mignini said that to overcome long distance problems, countries in Latin America and Indonesia should focus on the science and technology sectors. For instance, we just sold nuclear reactors to Australia for medical purposes only two days ago, he said. Several officials from the Indonesian Foreign Ministry also supported the conclusion that long distance would not hinder growing ties between Indonesia and the Latin American countries once the businesspeople knew the huge potential of each of the countries there, citing the eagerness of some Indonesian businesspeople to do business in the continent after they joined the recent tour conducted by the ministry there. [Non-text portions of this message have been removed] Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links * To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ * To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] * Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[proletar] Meski sebagai Oleh-oleh, Masyarakat Dilarang Bawa Buah dari LN
HARIAN ANALISA Edisi Kamis, 24 Agustus 2006 Meski sebagai Oleh-oleh, Masyarakat Dilarang Bawa Buah dari LN Medan, (Analisa) Masyarakat yang datang dari luar negeri diharapkan tidak membawa masuk buah-buahan segar walaupun sifatnya sebagai oleh-oleh tanpa adanya sertifikat kesehatan tumbuhan/PC (phytosanitary certificate) dari negara asal. Demikian Kepala Badan Karantina Pertanian Pusat kepada wartawan usai acara Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan Karantina Tumbuhan di Restoran Avia Samudra Polonia, Rabu (23/8). Baik membawa buah segar secara tentengan atau oleh-oleh, maupun kargo sama bahayanya. Bahkan lebih berbahaya membawa dua biji buah yang berhama dari satu kargo yang jelas bebas hama dengan dilengkapi PC, katanya didampingi Kadis Pertanian Sumut Bintara Tahir, Kepala Stasiun Karantina Tumbuhan Kelas I Polonia Vintaria Pinem dan tokoh masyarakat Sumut H Syarifuddin Siba. Jadi, katanya, petugas Karantina Tumbuhan harus lebih gencar lagi melakukan sosialisasi pada masyarakat agar tidak membawa buah ketika pulang dari luar negeri. Mengenai selama ini selalu didengar keluhan penumpang yang turun dari luar negeri ke Bandara Polonia yang mendapat sedikit hambatan dari petugas karantina tumbuhan untuk memeriksa dan menahan buah segar bawaan penumpang, karena saat ini masyarakat masih belum memahami benar bahaya yang bisa ditimbulkan akibat hama lalat buah yang bisa ditimbulkan buah dari luar negeri. BELUM PAHAM Masyarakat kita belum paham betul bahaya yang ditimbulkan dari lalat buah atau satu dari 31 jenis lalat buah dari luar negeri. Kalau lalat buah itu masuk, maka buah-buahan negara kita ini akan hancur, jelasnya seraya mengaku apalagi di daerah Sumut merupakan salah satu daerah sumber buah-buahan. Ditanya lebih lanjut teknis yang seharusnya dilakukan petugas Karantina Tumbuhan ketika menemukan penumpang yang membawa buah segar dari luar negeri, menurutnya, setelah memberikan penjelasan yang sesuai peraturan dan perundang-undangan kepada pembawanya, maka buah tersebut langsung dimusnahkan. Kalau seperti di Australia, jelasnya, jika seperti itu buah itu langsung diambil dan dimasukkan ke dalam tong pemusnah (amnestibin). Untuk di Bandara Polonia sudah seharusnya ada amnestibin tersebut, ungkapnya. Kemudian, ditanya tentang bagaimana solusi petugas Karantina di Bandara Polonia dalam menjalan tugasnya untuk mendeteksi penumpang yang membawa buah karena selama ini tidak memiliki fasilitas x-ray, menurutnya, paling tidak ada dua solusi yang bisa diajukan. Pertama, pihak Karantina Tumbuhan harus memiliki fasilitas x-ray, tapi kendalanya akan membuat penumpang semakin repot dan solusi kedua, menggunakan satu x-ray dengan pihak Bea dan Cukai tapi dengan dua monitor. Satu monitor BC dan satu monitor dijaga petugas Karantina Tumbuhan, tuturnya. Terlepas dari semua itu, katanya, warga masyarakat secara umum maupun pebisnis ekspor-impor harus menyadari betul tentang bahaya lalat buah sehingga jika membawa masuk buah ke wilayah Indonesia harus dilengkapi dengan PC dari negara asal. (nai) [Non-text portions of this message have been removed] Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links * To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ * To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] * Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[proletar] Daya Beli Warga Pulau Ende Terancam Makin Turun
KOMPAS Kamis, 24 Agustus 2006 Daya Beli Warga Pulau Ende Terancam Makin Turun Ende, Kompas - Warga di Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, terancam turun daya belinya karena mayoritas masyarakat bekerja sebagai nelayan dan akhir- akhir ini mengalami kesulitan mencari ikan akibat kondisi cuaca. Mayoritas warga yang 90 persen bekerja sebagai nelayan. Karena faktor cuaca yang kurang mendukung, mereka sulit mendapatkan ikan. Di sisi lain, mahalnya harga solar juga menjadi kendala melaut, kata Camat Pulau Ende Hamid Sulaiman, Rabu (23/8) di Ende. Pulau Ende dihuni 2.135 keluarga dengan 8.611 jiwa. Letak Pulau Ende terpisah dari kawasan utama Kabupaten Ende yang meliputi 16 kecamatan lainnya. Dari kota ke Pulau Ende dengan perahu motor memakan waktu sekitar satu jam. Pulau Ende secara keseluruhan terdiri dari tujuh desa, yakni Rorurangga, Ndoriwoy, Randoraterua, Paderape, Aejeti, Puutara, dan Redodory. Menurut Hamid, umumnya nelayan Pulau Ende yang mencari ikan di perairan butuh 10 liter solar semalam. Solar dibeli dengan harga Rp 6.000 per liter. Jika dalam dua malam tidak mendapat ikan, mereka tak bisa melaut karena sudah menghabiskan banyak uang untuk membeli bahan bakar. Solar pun sulit didapat. Selain antre di stasiun pengisian bahan bakar untuk umum, nelayan juga harus mendapat rekomendasi dari Kepala Bagian Ekonomi Pemerintah Kabupaten Ende. Jumlah maksimal yang direkomendasikan, 25 liter solar. Warga amat berharap pengecer solar berjualan di bibir pantai selatan. Sejak solar langka beberapa waktu lalu, pengecer tak berjualan lagi. Dalam dua hari nelayan keluar Rp 120.000. Kalau tak ada hasil akan sangat sulit untuk melaut kembali pada hari-hari berikutnya, ujarnya. Warga Desa Rorurangga, Samsudin, yang punya Perahu Motor Nelayan Anak Manja II dengan kapasitas perahu motornya sebesar tiga ton, biasa mencari ikan di kawasan perairan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Untuk sekali perjalanan, saya membutuhkan persiapan solar satu drum sekitar 200 liter. Ini sudah berutang dengan pengusaha bisa sampai Rp 3 juta. Tapi yang susah kalau hasil tangkapan rendah, maka kami tekor. Belum lagi sering diusir petugas di Labuan Bajo, keluh Samsudin. Kepala Desa Rorurangga Junaidin PS mengatakan, dari keluhan yang disampaikan warganya, hambatan mereka di Labuan Bajo adalah sering diusir, kalaupun diberi kesempatan mencari ikan, batas waktunya tiga hari. Alasan larangan antara lain nelayan memasuki zona konservasi. Saya akan mengusulkan kepada DPRD untuk memerhatikan nasib nelayan. Diharapkan DPRD Kabupaten Ende berkoordinasi dengan DPRD Kabupaten Manggarai Barat untuk memfasilitasi agar birokrasi di bidang kelautan dan perikanan tidak berbelit-belit, juga tak memberatkan nelayan, kata Junaidin. (SEM [Non-text portions of this message have been removed] Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links * To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ * To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] * Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[proletar] Janji Dulu Perawan Berlalu
REFLEKSI: Agaknya pasaran daging muda segar dengan hukum pasar permintaan dan penawarannya tidak termasuk agenda hiruk-pikuk porporan seperti: Undang-undang anti porno, majalah Playboy atau juga Miss World. http://www.gatra.com/artikel.php?id=97267 Janji Dulu Perawan Berlalu Tidak semua transaksi nikah kontrak berjalan mulus. Perkawinan Yusup Ibrahim, 22 tahun, dengan Desy Febrianty, 15 tahun, di Cisaat, Sukabumi, misalnya, berujung di kantor polisi setempat. Saya kecewa karena dia tidak seperti yang dijanjikan, kata Yusup ketika menyampaikan pengaduan, pertengahan Desember silam. Pria pengusaha asal Riyadh, Arab Saudi, itu datang ke Indonesia sebagai turis. Selama di Sukabumi, dia menyewa Vila Anggun di kawasan wisata Situ Gunung, Kadudampit. Beberapa hari di Sukabumi, Yusup berhasrat menyalurkan libidonya. Karena tak mau berzina, dia minta bantuan kenalannya, Ustad Hasan Ali, mencarikan calon istri. Kebetulan Hasan Ali saat itu memang punya stok yang berasal dari temannya, Siti. Adalah Desy Febrianty, yang sehari-hari tinggal di rumah Siti, yang ditawari menjadi calon istri Yusup. Gadis 15 tahun ini tinggal di rumah Siti sejak lulus SMP, pertengahan tahun lalu. Ketika dipertemukan dengan Yusup, Desy sempat bimbang. Saya ragu, mau tidak. Nggak juga tidak, kata Desy. Melihat gelagat ini, Hasan Ali berusaha meyakinkan Desy. Udah, jadikan saja. Dia setuju membayar Rp 8 juta, tutur Hasan. Setelah berpikir beberapa saat, Desy akhirnya setuju. Saya pikir, dengan uang sebanyak itu saya bisa membantu keluarga saya, ujar Desy. Lagi pula, pernikahan itu tidak akan berlangsung lama karena izin tinggal Yusup di Indonesia toh segera berakhir. Selain itu, beberapa hari sebelumnya, Desy juga hampir melangsungkan pernikahan dengan pria Arab yang dikenalnya di rumah Siti. Lagi-lagi Siti yang mengenalkannya dengan pria Arab bernama Abdullah itu. Kamu bisa dapat uang banyak, padahal kamu jadi suaminya nggak lama-lama, bujuk Siti. Desy mengaku baru setuju menikah dengan pria Arab itu bila sudah mendapat izin dari orangtuanya. Kendati sudah menyatakan setuju, toh Abdullah tidak pernah datang ke rumah Desy di Kampung Sukasar, Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Alhasil, rencana perkawinan itu pun buyar. Maka, saat Siti datang kembali ke rumahnya mengabarkan ada pria Arab berniat menikahi Desy, Ubad, sang ayah, sempat ragu-ragu. Nggak apa-apa, anaknya juga sudah mau. Sekarang kita tinggal berangkat ke sana. Semuanya sudah dipersiapkan, Siti merayu. Menjelang magrib, Siti, Ubad, dan Empur (ibunda Desy) berangkat ke Vila Anggun. Sesampai di sana, kedua orangtua Desy kembali kaget. Pasalnya, wali nikahnya sudah ada. Datang ke sana saya cuma disuruh menandatangani surat nikah, kata Ubad. Akad nikahnya sudah berlangsung pukul empat sore. Selepas isya, kedua orangtua Desy kembali ke rumah. Di vila itu hanya tinggal Desy dan Yusup. Tanda-tanda keretakan perkawinan ini langsung terlihat beberapa saat setelah pasangan itu masuk ke peraduan. Usai melaksanakan hajatnya, Yusup pasang muka masam. Saya jadi takut. Dia kan badannya besar, tutur Desy. Pagi harinya, Desy langsung kabur. Dia sempat bersembunyi di rumah temannya sebelum kembali ke rumah orangtuanya, selang sehari kemudian. Beberapa saat di rumah, datang polisi menjemputnya. Rupanya, Yusup mengadukan istrinya itu ke polisi lantaran sudah tidak perawan lagi ketika melayaninya pertama kali. Padahal, saya membayar sebanyak itu karena dibilang dia masih perawan, kata Yusup. Karena merasa tertipu, Yusuf meminta uangnya dikembalikan. Pria bertubuh gemuk dengan wajah berewokan ini menuduh Desy bersama kedua orangtuanya dan penghulu Ustad Hasan Ali memang berencana menipunya. Pengaduan serupa diterima Polda Metro Jaya, Maret lalu. Seorang pria Arab juga mengadukan pasangannya karena sudah tidak ting-ting lagi saat malam pertama. Abdullah, sebut saja begitu, mengaku membayar Rp 2 juta untuk kawin kontrak selama seminggu dengan seorang gadis asal Sukabumi. Ia mengaku dikibuli perantaranya yang berjanji memberikan gadis perawan. Ulah calo kadang-kadang memang membuat kawin kontrak jadi bermasalah. Mereka tidak segan menyewa orang untuk berperan sebagai orangtua gadis yang ditawarkan. Karena tidak mengerti bahasa, antara pengantin pria dan wanita tidak saling mengetahui kesepakatan yang dibuat calo. Tak hanya penduduk lokal. Pelaku yang sudah menjalani kawin kontrak pun kadang-kadang bertindak sebagai calo. Saya pernah ditawarkan kepada temannya setelah kontrak perkawinan kami berakhir, ujar Sari, asal Cicurug, Sukabumi. Bukan itu saja, tambah Sari, ketika menjalani perkawinan itu, dia menempati sebuah vila sekaligus bersama beberapa pelaku kawin kontrak lainnya. Dia mengaku kapok. Taufik Abriansyah [Laporan Khusus, Gatra Edisi 39 Beredar Kamis, 10 Agustus 2006] [Non-text portions of this message have been removed] Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED]
[proletar] Amien Rais: Abaikan Israel dalam Pengiriman Pasukan Perdamaian
refleksi: Kekalahan Israel dan terpukulnya Hisbullah telah memungkin tentara pemerintah Lebanon kembali berperan di bahagian selatan setelah kurang lebih 30 tahun. http://www.republika.co.id/online_detail.asp?id=261627kat_id=23 Rabu, 23 Agustus 2006 19:25:00 Amien Rais: Abaikan Israel dalam Pengiriman Pasukan Perdamaian Jakarta-RoL-- Mantan Ketua MPR Amien Rais mengatakan Pemerintah RI harus tetap mengirim pasukan perdamaian ke Lebanon kendati ada penolakan dari Israel. Kirim saja pasukan perdamaian. Sikap Israel itu hanya untuk menutupi kekalahan politik dan kekalahan militernya, kata Amien setelah menghadiri peringatan delapan tahun usia Partai Amanat Nasional, di Jakarta, Rabu. Ia mengatakan sikap Israel tidak masuk akal dan sekadar mengalihkan perhatian. Terkait hal ini Amien menilai pemerintah RI tidak perlu memerhatikan Israel. Pasukan Indonesia berada di bawah PBB dan bukan atas perintah Israel. Jadi tidak perlu menghiraukan. Kirimkan secepatnya pasukan dari Indonesia, katanya. Amien menilai langkah pemerintah Indonesia tepat dengan rencana mengirim pasukan perdamaian ke Lebanon, namun diharapkan pemerintah tidak melupakan rakyat Indonesia yang juga membutuhkan bantuan. Korban luapan lumpur di Sidoarjo membutuhkan perhatian serius dari pemerintah, demikian halnya dengan korban gempa di Bantul dan Klaten, katanya. Sementara itu hingga kini Israel masih menolak kehadiran pasukan perdamaian dari negara yang tidak ada hubungan diplomatik dengan negara tersebut. Israel khawatir negara-negara yang bergabung di bawah pasukan perdamaian PBB akan mendukung perjuangan Hezbollah. PBB diberi kewenangan menempatkan hingga 15.000 tentara penjaga perdamaian untuk membantu 15.000 tentara Lebanon memperluas otoritas di selatan. Beberapa negara yang telah menyatakan siap bergabung adalah Australia, Brunei Darussalam (200 personel), Finlandia (200), Perancis (5.000), Indonesia (1.000), Italia (2.000-3.000), Malaysia (850-1.000), Maroko (1.500-2.000), Spanyol (700) dan Turki sekitar 7.000 personel. antara/abi [Non-text portions of this message have been removed] Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links * To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ * To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] * Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[proletar] Tidak Ada Data Sahih di Republik Ini
Refleksi: Apa saja yang sahih di republik ini? Korupsi? Cerita tentang dunia seberang yang indah permai setelah hayat tak ada di kandung badan? KOMPAS Kamis, 24 Agustus 2006 Tidak Ada Data Sahih di Republik Ini Tjipta Lesmana Pidato kenegaraan Presiden Yudhoyono di Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka memperingati Hari Proklamasi Ke-61 telah menuai kritik tajam dari berbagai kalangan, terutama politisi dan pengamat ekonomi. Pasalnya, dalam pidato itu Presiden mengemukakan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, dari 23,4 persen pada 1999 menjadi 16 persen pada 2005. Kenapa heboh? Pertama, data yang ditampilkan Presiden tampaknya membuat banyak pihak tidak percaya, bahkan terkejut. Data itu dinilai pemutarbalikan fakta di lapangan. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) per 1 Oktober 2005 sebesar rata-rata 126 persen diyakini sungguh membawa sengsara bagi rakyat kecil yang jumlahnya mungkin separuh dari penduduk Indonesia. Kedua, melalui data yang ditampilkan, Presiden terkesan hendak mengatakan kepada seluruh bangsa bahwa pemerintahan saya telah menunjukkan prestasi kerja; sekaligus menepis tudingan-tudingan bahwa kehidupan rakyat semakin sengsara sejak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi presiden. Penurunan 7,4 persen-secara statistik-amat signifikan walaupun angka itu menunjukkan penurunan dalam kurun waktu 6 tahun. Pengambilan data dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2005 memperlihatkan the president is playing with figures. Kenapa harus diukur semenjak 1999? Tahun 2005 kapan? Januari-jauh sebelum harga BBM dinaikkan pada 1 Maret dan 1 Oktober? Atau Desember? Tidak jelas. Ketiga, sumber data yang ditampilkan tidak disebutkan. Apakah dari Badan Pusat Statistik (BPS)? Atau Bappenas berdasarkan olahan data dari BPS? Kalau dari BPS, apakah survei terakhir oleh BPS dilakukan pada Februari 2005? Data yang dipergunakan BPS pun data akhir 2004 tatkala pemerintahan SBY baru berusia 70 hari?! Kecewa dan penasaran Reaksi dan kecaman berbagai pihak, sebenarnya, mencerminkan kekecewaan mereka, sebab semua orang sesungguhnya kepingin tahu bagaimana potret kemiskinan Indonesia setelah kenaikan harga BBM yang fantastis pada 1 Oktober 2005. Kita sesungguhnya juga penasaran mau tahu sejauh mana kebenaran asumsi para ekonom di sekeliling pemerintahan SBY yang sejak awal haqul'yakin bahwa kenaikan harga BBM jika ditunjang oleh bantuan langsung tunai (BLT) pasti akan menurunkan tingkat kemiskinan dan menaikkan kesejahteraan rakyat. Urusan data di republik tercinta ini-data sahih maksud saya-rupanya amat pelik, kalau tidak dikatakan muskil. Pertama, karena terlalu banyak instansi yang melemparkan data kepada publik: dari mulai BPS, kantor Bappenas, kantor Menteri Koor- dinator Perekonomian, kantor BKKBN (pada era Orde Baru), pihak universitas, dan Bank Dunia. Beda dengan Amerika, misalnya. Di sana hanya ada satu instansi yang diberikan otoritas untuk berbicara tentang data kependudukan dalam arti seluas-luasnya, termasuk kemiskinan, yaitu US Census Bureau. Kedua, kriteria miskin berbeda antara satu instansi dan instansi yang lain. Ketiga, sesuai dengan prinsip information is power, data demografis di Indonesia sering dimanipulasi untuk kepentingan politik tertentu. Bahkan, BPS pun tidak selamanya bisa dipercaya, sebab BPS-terutama pada Orde Baru-bisa disetir penguasa, atau harus tunduk pada kemauan penguasa. Contoh mutakhir ketika BPS belum lama ini merilis angka-angka kemiskinan yang tampaknya kurang menyenangkan pemerintah, pimpinannya kontan diundang oleh Menko Perekonomian untuk diajak berkonsultasi. Hasil konsultasi berupa kesepakatan bahwa perlu disusun kriteria orang miskin yang lebih up to date! Di Amerika, presiden sekalipun tidak dibenarkan mengintervensi US Census Bureau. Institusi ini benar-benar otonom sehingga setiap data dan kajian yang dirilis otomatis diterima dan dipercaya oleh masyarakat. BPS tidak konsisten Simaklah baik-baik beberapa data mengenai kemiskinan di Indonesia di bawah ini. Pada November 2001 Bank Dunia mengatakan, 60 persen rakyat Indonesia tergolong miskin; 10 persen sampai 20 persen di antaranya miskin absolut. Kriteria yang dipakai adalah pendapatan 2 dollar AS/orang/ bulan. Dengan kriteria konsumsi kurang dari 2.100 kalori per kapita per hari (atau Rp 90.000). BPS pada Februari 2002 menyatakan, penduduk miskin pada 2000 berjumlah 37,3 juta atau 18,95 persen. Tanggal 27 Maret 2003, Jusuf Kalla selaku Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat mengemukakan jumlah orang miskin di Indonesia 34,8 juta atau 18,2 persen. Tanggal 23 Januari 2005 Bank Dunia merilis data yang mengejutkan: 110 juta penduduk RI miskin karena penghasilannya di bawah 2 dollar AS/hari. Menjelang pengumuman kenaikan harga BBM yang kedua kalinya, BPS pada 13 September 2005 merilis data 37,2 juta penduduk miskin (16,9 persen). Jika kenaikan harga BBM mendongkrak inflasi menjadi 15 persen, maka garis kemiskinan
[proletar] Banyak Proyek Dijinjing Pejabat
KOMPAS Kamis, 24 Agustus 2006 Seminar Banyak Proyek Dijinjing Pejabat Jakarta, Kompas - Proyek pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, kerap kali bukan didasarkan pada kebutuhan yang ada. Mayoritas proyek pengadaan barang dan jasa itu justru dijinjing oleh pejabat dalam instansi tersebut atau pengusaha yang kebanyakan kenalan dari sang pejabat. Akibatnya, proyek kebanyakan berasal dari atas dan sarat dengan komisi (kickback). Hal ini diungkapkan oleh Ketua KPK Taufiequrrahman Ruki dalam seminar Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diselenggarakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan KPK di Jakarta, Rabu (23/8). Acara ini dibuka dengan ulasan dari Menteri Koordinator Perekonomian Boediono dan Ketua KPPU Syamsul Maarif. Menurut Ruki, berdasarkan penelitian KPK dari kasus-kasus korupsi pengadaan barang dan jasa yang diperiksa KPK, banyak fakta menunjukkan bahwa selama ini penunjukan panitia pengadaan dan pimpinan proyek tidak dilakukan atas dasar pertimbangan profesionalisme dan integritas, tetapi lebih didasarkan pada kedekatan-kedekatan tertentu, hubungan kekeluargaan antara pimpinan lembaga dan pegawai yang bersangkutan. Jadi, lanjutnya, proyek pengadaan barang dan jasa bukan didasarkan pada kebutuhan rakyat atau instansi itu, tetapi karena adanya titipan dari atas. Lelang nyatanya hanya proforma, arisan, bahkan pesertanya sudah diatur, ujar Taufik tegas. Menteri Koordinator Perekonomian Boediono mengatakan, isu kebocoran dalam proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah telah lama menjadi pembicaraan orang. (VIN) [Non-text portions of this message have been removed] Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links * To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ * To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] * Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[proletar] Rujuk Belum Tentu Akur
http://www.indomedia.com/bpost/082006/24/opini/opini3.htm Rujuk Belum Tentu Akur BELAKANGAN ini begitu banyak pihak yang menginginkan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri rujuk dengan Presiden Yudhoyono. Salah satu alasannya untuk meningkatkan kebersamaan para elit bangsa dalam menangani berbagai masalah negara yang belum kunjung usai. Rujuknya para elit dianggap sangat penting, karena dengan begitu ada kesamaan visi dan pandangan ke depan sehingga tidak ada yang saling menjegal. Begitu besarnya keinginan tersebut sehingga sejumlah pengusaha pun ikut-ikutan akan mempertemukan keduanya. Pemerintah sendiri belakangan mengundang Mega ke peringatan detik-detik proklamasi dan pembangunan Monumen Persada Bung Karno di Bengkulu menjelang HUT Kemerdekaan. Meski tidak secara eksplisit disebutkan untuk dipertemukan dengan Yudhoyono, tetapi trik itu cukup terbaca. Sayangnya Mbak Mega tidak menghadiri kedua acara tersebut. Ia memilih memperingati hari proklamasi kemerdekaan di rumahnya, dan saat undangan di Bengkulu ia memilih memenuhi undangan salah satu negara di Eropa Timur. Kita sendiri ikut bertanya-tanya, apa sebenarnya latar belakang begitu banyaknya pihak yang ingin ke dua tokoh itu rujuk. Lebih mengherankan lagi ketika para pengusaha pun ikut ambil bagian. Kita khawatir apa yang dilakukan itu hanyalah manuver untuk mencari muka di hadapan Presiden Yudhoyono maupun Megawati. Lebih-lebih untuk seorang pengusaha, segala cara harus ditempuh untuk mendapatkan sasaran tembak yang menguntungkan bisnisnya. Tak kurang dari tokoh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tjahyo Kumolo pun sampai berkomentar bahwa antara Yudhoyono dan Megawati tidak ada masalah sehingga tidak ada yang perlu dirujukkan. Kita tahu Mega memang memiliki kekecewaan amat mendalam terhadap Yudhoyono saat menjelang pemilihan presiden. Saat itu Yudhoyono yang masih menjadi Menko Polkam mengatakan kepada Presiden (saat itu Megawati) bahwa dirinya tidak akan mencalonkan diri sebagai presiden. Omongan itu dipercaya karena Yudhoyono adalah salah satu kepercayaannya. Tapi di belakang ternyata Yudhoyono menghimpun kekuatan dan mencalonkan diri juga, berhadapan dengan Megawati dan menang. Sebenarnya membangun kekuasaan itu wajar saja dalam dunia politik, seperti yang dilakukan Yudhoyono. Tetapi naluri kewanitaan Mega barangkali berbicara lain dan tidak bisa menerima cara-cara yang bisa diibaratkan 'menusuk dari belakang' itu. Lagi pula tradisi mencalonkan diri sebagai presiden memang belum ada, karena selama Soekarno dan Soeharto berkuasa tradisi politik tidak dibangun secara sehat. Jadi, apa yang dilakukan Yudhoyono bisa dianggap melanggar fatsoen (tata krama) politik. Inilah barangkali yang membuat Mega memilih sikap seperti sekarang. Harus diakui sikap bersebarangan dari Megawati sangat merugikan bagi Yudhoyono, apalagi sebagai presiden ia hanya berasal dari partai kecil. Dukungan partai besar seperti Golkar sewaktu-waktu bisa ditarik karena sekarang pun sebenarnya Golkar hanya mendukung Jusuf Kalla, bukan Yudhoyono. Sementara dukungan partai-partai kecil yang lain tidak lebih dari upaya untuk mendapatkan keuntungan semata. Dukungan pemilih yang lebih 60 persen hanyalah sebuah legitimasi, tetapi tidak bisa mempengaruhi jalannya pemerintahan. Karena itu, tak bisa lain rujuknya Yudhoyono - Mega akan membawa keberuntungan yang amat besar bagi kubu Yudhoyono. Mega adalah Ketua Umum PDI Perjuangan, sebuah partai besar dengan pengikut fanatik. Apa pun yang dikatakan Mega akan diikuti pendukungnya. Ada kesetiaan terhadap Mega dan partai, inilah bedanya dengan partai lain. Kondisi riil ini menunjukkan betapa kuatnya Megawati saat ini. Kekuatan ini menjadikan PDIP sebagai partai oposisi dan sangat efektif. Bahwa berbagai upayanya selalu dijegal oleh kawan-kawannya di parlemen itu semata-mata karena DPR kita memiliki terlalu banyak fraksi yang semuanya ingin mendapat keuntungan dari kekuasaan, sehingga sulit mengharapkan sikap kritis dari mereka. Namun PDIP telah menunjukkan cara-cara berpolitik yang lain dari kebiasaan fraksi-fraksi di Senayan. Atas dasar itu kita berpendapat, biarlah Mbak Mega berada di jalannya sendiri agar ia bisa menjadi pemimpin oposisi yang mengkritisi kinerja pemerintah. Tanpa PDIP menjadi oposisi, DPR kita akan mandul dan pemerintah bisa bertindak tanpa kontrol. Disengaja atau tidak, sikap Mbak Mega telah membawa angin segar dalam kehidupan politik. Rujuk juga belum tentu akur, seperti Presiden Yudhoyono dan Amien Rais yang tidak ada konflik tapi dalam banyak hal tidak akur. Yang penting saling menghargai dalam posisinya masing-masing, bukan saling jegal dari belakang. [Non-text portions of this message have been removed] Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links * To visit your group on the web, go
[proletar] Tibo Akan Dieksekusi Diam-diam
MENADO POS 23/08/2006 Tibo Akan Dieksekusi Diam-diam Hindari Intervensi Paus, Kejaksaan Tidak Akan Umumkan Secara Resmi JAKARTA-Kejaksaan selaku eksekutor Fabianus Tibo, Dominggus Da Silva, dan Don Marinus Riwu, bakal melakukan eksekusi secara diam-diam. Menurut Plh Jaksa Agung Muda (JAM) Pidana Umum (Pidum) AH Ritonga, alasan Kejaksaan tidak akan mengumumkan secara resmi kapan jadwal eksekusi akan dilaksanakan, untuk menghindari intervensi dari luar. Termasuk permohonan dari Paus Benedictus XVI. Alasan Ritonga juga, ini dilakukan untuk menghindari polemik berkepanjangan di masyarakat termasuk demo menentang eksekusi Tibo dkk yang dilakukan berbagai elemen masyarakat di Sulawesi Utara, Nusa Tenggara, Tentena, dan daerah lain. Soal adanya intervensi dari luar, seperti dari Paus Benedictus XVI yang menyurati Presiden SBY untuk membatalkan eksekusi Tibo dkk, menurut Ritonga, kejaksaan akan mengabaikannya. ''Tunggu tiga hari inilah ada laporan dari Kajati Sulteng tentang persiapan eksekusi. Kami mengimbau agar masyarakat tetap sabar dan menghindari polemik,'' kata Ritonga. Soal eksekusi tiga terpidana Bali I Amrozi dkk, Ritonga juga menambahkan, jadual eksekusinya juga belum diketahui. ''Kejaksaan masih menunggu PK dari para terpidana,'' jelasnya. Sementara itu dari Palu dilaporkan terjadi pergantian Kajati. Kajati Sulteng Jahja Sibe diganti Wakajati Mahfud Mannan selaku Plh Kajati. Jahja sendiri sudah resmi tidak menjabat lagi mulai Minggu lalu (20/08). Pergantian pucuk pimpinan Kejati Sulteng terkesan bernuansa politis. Maklum, ini terkait pelaksanaan eksekusi Tibo dkk yang mundur dari jadual yang telah ditentukan 12 Agustus 2006 lalu. Benarkah pergantian Kajati tersebut terkait kegagalannya mengeksekusi Tibo dkk pada tanggal tersebut? Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) I Wayan Pasek Suarta menolak spekulasi tersebut. Menurutnya, pergantian jabatan itu semata-mata disebabkan masa karir Jahja telah memasuki purna tugas alias memasuki pensiun. ''Jangan lah ditafsirkan macam-macam. Kasihan Pak Jahja,'' kata Pasek yang dihubungi dari Jakarta kemarin. Lebih lanjut Pasek menegaskan penjadualan ulang eksekusi Tibo dkk tidak terpengaruh dengan pergantian Kajati tersebut. Mahfud selaku Plh Kajati akan melanjutkan koordinasi dengan Kapolda Sulteng untuk menentukan tanggal eksekusi Tibo dkk. ''Penggantinya kan Wakajati. Jadi, tinggal melanjutkan saja penentuan tanggal eksekusinya,'' jelas mantan Kajati Bali ini. Ditanya kapan eksekusi dilakukan, Pasek mengaku Kejagung menyerahkan sepenuhnya dari hasil koordinasi Kajati Sulteng dan Kapolda setempat. (jpnn [Non-text portions of this message have been removed] Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links * To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ * To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] * Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[proletar] Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
REFLEKSI: uud 45 PASAL 34 : Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Sudah hilangkah pasal ini di alam gemuruh penuh wejangan dan petunjuk surgawi? http://www.indomedia.com/bpost/082006/24/opini/opini2.htm Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Oleh : Bambang Dedi M Wartawan Metro Banjar Kemiskinan merupakan masalah strategis dihadapi bangsa ini karena menyangkut nasib hidup rakyat dan perlu kebijakan konkret dalam penanganan. Rentetan bencana mengguncang tanah air kita dalam dua tahun terakhir. Mulai gempa dan gelombang tsunami di Aceh, gempa tektonik Jogjakarta - Jateng dan musibah banjir di beberapa daerah. Ibu Pertiwi kembali menangis atas musibah gempa tektonik dan tsunami di wilayah pantai selatan Pulau Jawa, Senin 17 Juli 2006. Gempa yang disusul gelombang pasang itu mengakibatkan sedikitnya 500 orang tewas, ratusan lainnya hilang dan ribuan warga di sejumlah wilayah pesisir mengungsi ke tempat yang lebih aman. Pemerintah berusaha membantu meringankan korban bencana melalui kegiatan pembangunan seperti pembenahan sarana infrastruktur, relokasi korban gempa, pembangunan jalan, jembatan, irigasi pertanian dan pembangunan sarana umum penting lainnya. Di samping upaya pemulihan fisik pembangunan, pemerintah bersama lembaga sosial dan masyarakat membantu trapi psikologis bagi korban bencana terutama usia anak. Konsekuensi logis dari musibah alam yang menimpa republik ini tidak hanya menjadi beban pemerintah dan masyarakat korban gempa, lebih dari itu adalah meningkatnya jumlah penduduk miskin. Saat ini mungkin belum ada penelitian khusus dari lembaga sosial maupun pemerintah tentang peningkatan jumlah penduduk miskin pascagempa, atau musibah alam yang terjadi. Survai Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik (Susenas BPS) 2003 tentang prakiraan penduduk miskin Indonesia sampai Nopember 2005, mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 54,8 juta jiwa atau 25 persen dari jumlah penduduk 219.204.700 jiwa. Angka ini cukup memiriskan di saat negara kita masih dilanda krisis ekonomi dan memiliki utang luar negeri yang cukup tinggi. Terima kasih dan penghargaan patut kita sampaikan kepada pemerintah, akademisi, lembaga profesi dan sosial yang selama ini besar perhatiannya terhadap upaya mengurangi kemiskinan. Bagi pemerintah sendiri, upaya mengurangi penduduk miskin secara terpadu dan giat dimulai 1994 melalui program Inpres Desa Tertinggal (IDT). Kemudian pada 1995/1996 dilanjutkan dengan Jaring Pengaman Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengatasi Krisis Ekonomi (JPS PMDKE). Sebagai tindak lanjut dari kedua program tersebut, pemerintah memberikan bantuan bagi keluarga miskin melalui operasi pasar khusus (OPK) beras dengan pola penyaluran di tingkat kelurahan. Kebijakan penjualan beras bersubsidi berlanjut sampai sekarang dengan nama baru, yakni beras untuk keluarga miskin (raskin). Kendati dalam perjalanannya program sosial ini banyak ditemukan masalah, mulai dari salah sasaran, pinjaman yang tidak dikembalikan, pemotongan nilai pinjaman oleh oknum pengelola, namun secara umum mampu menghidupkan kembali usaha kecil masyarakat yang sebelumnya sempat terhenti karena kekurangan modal atau merugi. Solusi Penanganan UUD 1945 pasal 34 ayat 1 mengamanatkan, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Pengertian dipelihara negara dalam penjelasan UUD sama dengan tanggungjawab negara melindungi dan memelihara fakir miskin dan anak telantar. Berpijak dari hukum dasar negara tersebut adalah kewajiban pemerintah mencari strategi efektif penanganan kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah strategis dihadapi bangsa ini, karena menyangkut nasib hidup rakyat dan perlu kebijakan konkret dalam penanganan. Agar penanganan kemiskinan terarah dan berkelanjutan hingga menjadi tanggungjawab seluruh warga negara, saatnya republik tercinta ini memiliki Undang Undang Penanganan Kemiskinan. UU ini bisa memuat pokok dasar penanganan kemiskinan, penangulangan bencana alam, tatacara penggalangan bantuan dan penyaluran bantuan bagi korban bencana. Sebagai tindak lanjut UU ini, pemerintah bisa membuat Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penanganan Kemiskinan sebagai peraturan pelaksana UU. Bila UU dan PP penanganan kemiskinan sudah dimiliki, langkah selanjutnya departemen terkait bisa merancang standarisasi pedoman penanganan kemiskinan nasional. Di tingkat daerah, gubernur, bupati dan walikota menindaklanjuti dengan membuat peraturan daerah (perda) tentang penanganan kemiskinan sesuai kondisi daerah masing-masing dengan mengacu standarisasi pusat. Setelah penetapan standarisasi penanganan kemiskinan nasional, upaya pengentasan kemiskinan dari pemerintah akan lebih efektif. Sebab, negara sudah memiliki pedoman baku dalam penanganan kemiskinan nasional. Masalah manajemen penanganan kemiskinan, seperti tumpang tindih penanganan, salah sasaran dalam pemberian bantuan dan masalah pengawasan departemen
[proletar] Birokrasi Profesional, Sudahkah?
http://www.indomedia.com/bpost/082006/24/opini/opini1.htm Birokrasi Profesional, Sudahkah? Oleh : Alip Winarto SHut MSi PNS pada Badan Diklat Daerah Kalsel Sebelum reformasi bergulir, birokrasi seolah hanya menjadi mesin salah satu parpol yang segala tindakannya selalu membawa visi misi parpol tertentu yang memegang tampuk kekuasaan. Saat ini reformasi memasuki tahun ke delapan, sejak orde baru tumbang pada 1998. Era reformasi menjadi tumpuan harapan banyak kalangan agar kondisi republik yang penuh kemajemukan ini menjadi lebih cerah pada masa akan datang. Reformasi sedikit banyak membawa angin perubahan dalam berbagai aspek kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tak terkecuali pada jajaran birokrasi, yang juga harus mengikuti perubahan yang terjadi dengan mereformasi diri, agar terwujud birokrasi profesional yang selalu siap memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Keinginan untuk mewujudkan birokrasi yang profesional pun semakin mengemuka. Birokrasi yang profesional masih menjadi isu aktual sampai saat ini. Hal ini tidak lain karena banyak kalangan yang masih mempunyai harapan agar birokrasi mampu menampilkan perfomance yang baik, mau tampil profesional dalam melaksanakan pelayanan publik, dapat mengedepankan kepentingan masyarakat dan tidak berada di bawah tekanan kelompok politik tertentu. Apalagi peluang saat ini sangat terbuka lebar akibat terjadinya pergeseran sistem politik kita, yang tidak menutup kehadiran parpol dalam jumlah cukup banyak. Juga akibat perubahan paradigma sistem pemerintahan dari sentralistis ke desentralisasi yang memberikan peluang kepada birokrasi khususnya di daerah untuk lebih kreatif, inovatif dan profesional. Sebelum reformasi bergulir, birokrasi seolah hanya menjadi mesin salah satu parpol yang segala tindakannya selalu membawa visi misi parpol tertentu yang memegang tampuk kekuasaan. Birokrasi tidak lagi independen dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada era reformasi ini, banyak peluang bagi birokrasi untuk bersikap netral dan hanya menjalankan tugas administratif. Birokrasi sebagai satu lembaga yang melaksanakan kebijaksanaan yang dibuat politisi, sudah saatnya dibangun dengan menganut prinsip rasional dan efisien. Dengan prinsip ini, birokrasi dapat berkembang dan tampil profesional. Terlepas dari berbagai permasalahan yang mewarnai birokrasi itu, harus diyakini bahwa untuk menjadikan birokrasi profesional itu tidak mudah. Tetapi, bagaimana ide ini harus dilakukan. Jika birokrasi tidak mereformasi dirinya untuk tampil sebagai sosok profesional, maka ia akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Birokrasi bisa jadi akan sampai kondisi tidak berdaya dan tidak berguna. Oleh karena itu, birokrasi harus mampu mereformasi diri, menjadi sosok profesional dengan pelayanan prima dan berlaku sebagai abdi negara dan masyarakat, siap atau tidak siap. Untuk mewujudkan birokrasi profesional yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, tidak memihak pada kepentingan parpol tertentu, memang tidak mudah. Ini karena, parpol yang menjadi penguasa di negeri ini juga memiliki kepentingan terhadap birokrasi. Hal lain yang juga menjadi penghambat upaya mewujudkan birokrasi profesional adalah adanya penyakit dalam tubuh birokrasi yang disebut patologi birokrasi. Patologi birokrasi ini yang menyebabkan imej masyarakat negatif tentang birokrasi. Menurut Siagian (1995), patologi birokrasi dapat muncul karena beberapa hal. Yaitu: persepsi dan gaya manajerial pejabat, kurangnya pengetahuan dan keterampilan, tindakan birokrat yang melanggar norma hukum, manifestasi perilaku birokrasi yang bersifat disfungsional, akibat situasi internal dalam berbagai instansi dalam lingkungan pemerintahan. Patologi birokrasi ini harus dicermati untuk mewujudkan birokrasi profesional. Jika hal ini terus berlangsung, akan tercipta kondisi pemerintahan yang buruk (bad reputation of bureaucracy). Untuk menuju birokrasi profesional, birokrasi harus menjadi profesi mandiri. Dengan demikian, peluang kemampuan birokrasi semakin terbuka lebar sehingga tercipta birokrasi profesional. Kemandirian profesi bisa menciptakan panggilan tugas. Dalam menjalankan tugas, birokrasi bukan semata mencari uang. Profesi juga mengajarkan untuk berbakti kepada masyarakat, mengurangi proseduralisme atau formalisme, mendorong orang melakukan sesuatu pada organisasi. Dengan kemandirian profesi birokrasi juga akan memperkecil kesenjangan antara teori dan praktik. Pengembangan praktik harus didukung teori keilmuan dan dapat memperkecil informasi kesenjangan terhadap masyarakat, sehingga masyarakat tidak dapat ditipu. Di samping perlunya birokrasi menjadi profesi mandiri, menjaga netralitas birokrasi juga perlu dipertimbangkan dalam rangka mewujudkan birokrasi profesional. Dengan kata lain, birokrasi harus mampu menghindarkan diri menjadi mesin parpol tertentu. Pejabat politik yaitu menteri dan staf ahli politiknya berkewajiban
[proletar] Dua Pembuat Situs Teroris Ditangkap
http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2006/8/24/n4.htm Dua Pembuat Situs Teroris Ditangkap * Di LP Kerobokan Imam Samudra Sering ''Chatting'' Jakarta (Bali Post) - Mabes Polri menangkap dua tersangka yang diduga sebagai anggota kelompok teroris pimpinan Noordin Mohammad Top. Kedua tersangka itu diduga berperan dalam pembuatan situs internet dengan alamat di www.anshar.net. Situs itu dipergunakan kelompok Noordin untuk berkomunikasi dan menyiarkan kegiatan kelompoknya. ''Penangkapan keduanya dilakukan secara terpisah di Jawa Tengah, 12 dan 16 Agustus lalu,'' ungkap Kepala Unit V Teknologi Informasi dan Cyber Crime Direktorat II/Ekonomi Khusus Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri Kombes Pol. Petrus Reinhard Golosse, Rabu (23/8) kemarin. Kedua tersangka yang hingga kini masih terus diperiksa itu, menurut Golosse, adalah Agung Prabowo alias Max Spiderman dan Agung Setiadi alias Safatul Jihad. Agung Prabowo, jelas Golosse, memiliki kemampuan untuk melakukan hacking (menyusup ke sebuah situs) dan carding (membobol kartu kredit milik orang lain melalui jaringan internet). Sehari-harinya ia merupakan mahasiswa di fakultas teknik jurusan elektro arus lemah pada salah satu perguruan tinggi di Semarang. Sementara Agung Setiadi merupakan pengajar di fakultas teknik salah satu perguruan tinggi swasta di kota yang sama. Mengenai peran yang dilakukan tersangka, dijelaskan perwira menengah polisi ini, keduanya diduga kuat terlibat dalam pembuatan dan pendaftaran situs www.anshar.net bersama dengan Qital alias Abdul Azis, seorang guru komputer yang kini tengah diadili di Denpasar. ''Situs www.anshar.net diisi oleh Abdul Azis, namun yang menyiapkan hosting (pendaftaran)-nya adalah kedua tersangka,'' jelas mantan Kepala Satuan Cyber Crime Polda Metro Jaya ini. Dari pengakuan kedua tersangka pula, menurut Golosse, polisi mendapatkan keterangan bahwa terpidana mati kasus bom Bali I Imam Samudra sering melakukan kontak (chatting) dengan dunia luar melalui jaringan internet dengan laptop saat dirinya ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kerobokan, Bali. Golosse juga menyatakan, dengan laptop itu, Imam Samudra dapat menuangkan pikirannya dan menjadi pengisi situs tersebut. ''Dalam situs itu juga termuat sejumlah target sasaran terorisme di Indonesia seperti Ancol, Planet Hollywood, Senayan Golf Driving Range, dan Jakarta Convention Center (JCC),'' kata Golosse. LP Kerobokan Pengacara Imam Samudra dari Tim Pembela Muslim, Mahendradatta, mengaku heran dengan penemuan polisi ini. Dengan penjagaan superketat sulit bagi Imam Samudra dkk. memasukkan seluruh alat komunikasi, baik handphone, laptop, dan sebagainya di dalam penjara. ''Ini aneh. Penjagaan yang superketat seperti itu, mana bisa Imam Samudra mendalangi perencanaan pengeboman dengan mengaturnya dari dalam penjara,'' katanya menanggapi tudingan polisi kepada kliennya. Jika memang tuduhan itu tetap saja ditujukan kepada Imam, Mahendradatta justru meminta polisi memeriksa Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin. ''Kalau LP Kerobokan yang bobrok, misalnya, seharusnya polisi memeriksa Hamid Awaluddin. Dia yang bertanggung jawab terhadap keamanan LP. Apalagi, terpidananya adalah Imam Samudra yang tergolong dalam pengamanan super maximum,'' tandasnya. (kmb7/kmb5 [Non-text portions of this message have been removed] Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links * To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ * To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] * Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[proletar] Hasil Jalan Kaki ke Istana!
http://www.lampungpost.com/buras.php?id=2006082301000915 Rabu, 23 Agustus 2006 BURAS Hasil Jalan Kaki ke Istana! H.Bambang Eka Wijaya: PERJUANGAN para petani jalan kaki dari Way Kanan ke Istana mulai membuahkan hasil! ujar Umar. Bank Indonesia (BI) Lampung telah memenuhi janji pejabat BI Pusat saat ditemui para petani di Jakarta! Bagaimana hasilnya? kejar Amir. BI Lampung mempertemukan para petani dengan Bank Danamon dan pengusaha PT BNIL! jelas Umar. Untuk tahap pertama disepakati pengembalian sertifikat tanah milik petani melalui Bank Danamon dan diteruskan lewat kepala kampung! Hasil yang menggembirakan! sambut Amir. Meskipun ini baru langkah pertama dari proses penyelesaiannya, perjuangan mereka jalan kaki ke Jakarta tak sia-sia! Sekaligus ini menjadi pelajaran berharga buat pemimpin di Lampung yang sempat terkesan tidak mampu menyelesaikan masalah hingga para petani itu harus jalan kaki ke Jakarta! Memang! Waktu itu setelah para petani Way Kanan sepekan menginap di Gedung DPRD Provinsi, Gubernur menemui mereka dan berjanji menyelesaikan masalah mereka secepatnya! tukas Umar. Seketika itu juga dibentuk Tim Pemprov! Tapi terbukti, tim itu lamban, hingga para petani tak sabar dan terpaksa mencari keadilan ke Jakarta! Jangan asumsikan Gubernur gagal, cuma tim yang dibentuknya kurang mampu! timpal Amir. Walaupun begitu, masih ada peluang bagi tim bentukan Gubernur untuk merehabilitasi kesan kurang baik atas kemampuannya itu, yakni membantu petani menuntaskan penyelesaian masalahnya sesuai dengan skema yang disepakati di Jakarta! Para petani memang masih membutuhkan dukungan Pemerintah Provinsi untuk menyelesaikan masalah sampai tuntas, setelah langkah pertamanya dibuka BI Lampung! tegas Umar. Jadi, seyogianya tim bentukan Gubernur berterima kasih kepada para petani yang berhasil membuka jalan untuk mempermudah kerja tim pada langkah selanjutnya! Tapi, untuk itu tetap perlu kepedulian dan penegasan Gubernur kepada tim yang dia bentuk, untuk membuktikan kebenaran janji Gubernur kepada petani waktu itu! tegas Umar. Yakni, janji Gubernur menyelesaikan masalah para petani dengan koperasi dan perusahaan inti yang mengelola lahan kelapa sawit mereka! Lebih dari itu, upaya itu juga terbantu sikap pengusaha inti yang sudah terbuka menyelesaikan masalah dengan para petani plasma tersebut! timpal Amir. Berkat keterbukaan sikap pengusaha itulah, langkah pertama penyelesaian tadi bisa dilakukan! Pokoknya, kerja tim bentukan Gubernur untuk menyelesaikan masalah ini sudah seperti peribahasa, makan pisang bekubak! sambut Umar. Dari pihak petani sudah membawa komitmen penyelesaian dari pusat, dari pihak pengusaha inti juga telah terbuka untuk penyelesaian! Jadi, tim tinggal merunut tahap demi tahapnya sampai janji Gubernur kepada para petani lunas! Soalnya, janji itu utang! *** [Non-text portions of this message have been removed] Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links * To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ * To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] * Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[proletar] Kebangkitan Vietnam Bisa Ancam Pariwisata Bali
http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2006/8/24/pa1.htm Kebangkitan Vietnam Bisa Ancam Pariwisata Bali Vietnam kini menggebu menggarap sektor pariwisatanya. Bahkan, negara yang didirikan mendiang Ho Chi Minh tersebut, menjadikan pariwisata sebagai primadona pendapatan nasionalnya. Hasilnya sudah terbukti, dengan kunjungan wisatawan ke negeri itu terus membubung. Apa kiat mereka, dan bagaimana dampaknya terhadap kepariwisataan Bali? Berikut laporan wartawan Bali Post Alit Sumertha yang sempat mengunjungi negeri tersebut selama sepekan atas undangan Kementerian Budpar bekerja sama dengan BTB (Bali Tourism Board). Setelah sempat mengelilingi sejumlah tempat di Vietnam beberapa hari, tak banyak yang menarik dari negeri tersebut. Bahkan kalau mau jujur, Bali memiliki banyak keunggulan dibandingkan objek yang dijual Vietnam. Namun kenyataan berkata lain. Vietnam justru kini dibanjiri wisatawan maupun pelaku bisnis dari berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia sendiri. Lantas apa yang menarik sehingga wisatawan serta berbagai kegiatan bisnis tumpah ruah ke negeri bekas jajahan Prancis dan Amerika itu? Menurut Konjen RI di Vietnam Wayan Jaya Susila, sebenarnya tak banyak objek menarik dan indah di negeri tersebut. Wisata negeri tersebut justru menjual objek pasar, sungai yang agak keruh serta bekas peninggalan perang. ''Keindahan alam masih jauh kalah dengan Bali,'' tegas pria kelahiran Petiga, Marga, Tabanan yang sudah dua tahun lebih di Vietnam ini. Pemerintah Vietnam, tambahnya, sangat jeli dan cerdas mengelola potensi yang dimiliki. Meski tak begitu indah, namun semuanya dikemas dengan baik dan apik. Bukan itu saja, sarana dan prasarana disiapkan secara maksimal. Untuk pariwisata, pemerintah setempat menyediakan anggaran sampai 13,2 milyar dolar AS. Luar biasa! Potensi yang boleh dikatakan tak seberapa itu pun disulap sedemikian rupa sehingga menjadi daya tarik yang besar. Ambil contoh, lubang-lubang berupa goa bekas pertahanan masyarakat ketika melawan pasukan asing, ditata sedemikian rupa. Jalan hingga fasilitas menuju objek di tengah hutan yang berlokasi di Cu Chi Tunnel itu, ditata begitu apik. Pesawat terbang, tank dan bangkai perang lainnya, juga dikumpulkan dalam Museum War Remnants, tak jauh dari kota Ho Chi Minh, untuk dijual kepada wisatawan. Untuk objek alam, Sungai Saigon yang lebar dan berair keruh, juga dijual dalam paket berperahu sambil makan malam. Delta Mekong yang menjadi pusat pertanian, menjadi objek kunjungan yang tak kalah menarik. Semuanya dijual dengan harga murah, sehingga menarik wisatawan. ''Bayangkan saja untuk city tour dijual cuma 3 dolar AS,'' tambah Jaya Susila, yang dibenarkan pemandu wisata yang mengantar rombongan, Nguyen Tan Truc. Tak sampai di sana, pasar tradisional yang terkenal Ben Thanth Market juga tak lepas dari sentuhan pemerintah. Pasar yang cukup luas dan menjadi one stop shopping itu, kini dibanjiri wisatawan baik lokal maupun asing. Meningkatnya kunjungan, juga didukung dengan sistem keamanan yang sangat baik serta berbagai kemudahan yang diberikan pemerintah setempat. Transportasi udara dan pelabuhan lautnya, juga disempurnakan. Wisatawan yang datang, sejak tiba di bandara sudah mendapat pelayanan ramah dari petugas setempat. Alhasil, bukan hanya turis saja yang berdatangan, juga pelaku bisnis dengan kantor-kantor perdagangan berdiri megah di pusat kota Ho Chi Minh, maskot Vietnam. Kini Vietnam boleh berbangga. Sebab, bukan hanya wisatawan yang membludak, juga dunia usaha meningkat pesat. Pertumbuhan ekonominya mencapai 12 persen, mendekati pretasi Cina. Pariwisatanya juga sangat menjanjikan dengan pertumbuhan setiap tahun rata-rata di atas 10 persen. Kini wisatawan asing yang ke Vietnam sekitar 4,5 juta orang setahunnya. Khusus yang ke Ho Chi Minh saja, dua juta orang. Mereka kebanyakan dari Jepang, Korea, Thailand dan Eropa, termasuk Amerika. ''Wisatawan Indonesia masih sedikit. Kebanyakan yang datang untuk berbisnis,'' tambah Jaya Susila. Lantas apa dampak dari kebangkitan pariwisata Vietnam tersebut khususnya bagi Bali yang juga 80 persen napasnya menggantungkan pariwisata? Sejumlah pelaku pariwisata melihat, prestasi Vietnam ini patut dijadikan contoh. Namun, sekaligus bisa menjadi ancaman. Sebab, dengan bergesernya wisatawan ke Vietnam, jelas bisa mempengaruhi pariwisata Bali kalau tak segera dilakukan pembenahan. ''Bisa saja ada pergeseran kunjungan ke Vietnam,'' ujar praktisi pariwisata Cok. Oka Ardana Sukawati dan I Gusti Kompyang Aya dari BTB, yang ikut dalam tour tersebut. Keduanya mengatakan sejumlah negara tetangga kini begitu gencar menggarap pariwisata. Apalagi kontribusi pariwisata sangat besar, baik sisi devisa maupun penyerapan tenaga kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Kebangkitan Malaysia, Cina dan kini disusul Vietnam, tak bisa dipandang sebelah mata. ''Kita semua mesti segera berbuat,'' tambahnya.
[proletar] Gengsi Lumpur Panas
REFLEKSI: Pasti dibalik lumpur panas ada uang pendingin dan pelicin ke kantong penguasa. http://www.indopos.co.id/index.php?act=detail_cid=242801 Rabu, 23 Agt 2006, Gengsi Lumpur Panas Oleh Haidar Aji Kalbuadi Ruwetnya penanganan lumpur panas Lapindo adalah potret betapa gengsi lebih dipentingkan oleh sebagian kalangan di negeri ini. Gengsi merupakan suatu nilai yang dianggap sangat penting di Indonesia. Meski tidak berprestasi, asal saja penampilannya penuh gengsi. Ukuran gengsi di kalangan atas adalah pemilikan pengaruh, di samping yang berupa materi. Di kalangan bawah ukurannya lebih berupa materi. Karena ukuran materi lebih kelihatan, lebih mudah menimbulkan iri hati dan konflik. Di kalangan atas, ukuran gengsi yang berupa pengaruh politik bersifat nonmateriil sehingga lebih sulit diketahui. Gengi itu ditutup dengan pelbagai macam slogan untuk menjatuhkan pihak lain dengan dalih membela yang lemah. Gengsi Menurut teori, orang senang bergengsi jika tujuan tidak jelas, padahal sarananya tersedia. Untuk menutupi kekurangannya, berupa kurangnya konsep dalam pemikiran, digunakanlah gengsi. Karena itu, mereka yang mengalami mobilitas vertikal (termasuk pengusaha yang menemukan potensi gas berjuta kubik di Porong), ada kecenderungan berbuat berlebih-lebihan memamerkan gengsi. Mau bertindak seperti dalam keadaan statusnya yang lama dirasa tidak pantas, tetapi berbuat sesuai kedudukannya barunya belum tahu. Teori ini berbunyi, kalau orang tidak mempunyai tujuan yang jelas, tetapi sarananya tersedia, timbul apa yang disebut ritualisme, yaitu upacara-upacara demi gengsi untuk menyelubungi kekurangan percaya diri. Teori ini berlaku dalam di bidang ekonomi. Ucapan banyak dilontarkan untuk mempertahankan gengsi dan memperoleh pengakuan antara lain juga dalam bidang ekonomi. Pemikiran konsepsional mencakup keadaan mendatang dan mencerminkan pemikiran yang terkait satu dengan yang lain, sedangkan gengsi hanya berlaku sekejap dan terputus-putus. Elitis Ada dua macam aliran di ranah ekonomi. Aliran pertama memandang segala sesuatu ditentukan para elite, dan lapisan bawah hanyalah sarana untuk melaksanakan rencana para elite. Aliran ini disebut aliran elitis. Di dalam manajemen juga terdapat aliran semacam ini yang disebut teori X, yang menganggap lapisan bawah pemikirannya sangat lamban dan hanya akan menurut jika digerakkan. Biasanya penganut aliran ini tidak terlalu tahu keadaan masyarakat lapisan bawah yang sesungguhnya, tetapi justru mengaku mempunyai pemikiran kerakyatan. Dalam praktiknya, dasar yang dipergunakan adalah kepentingan para elite itu sendiri, karena sikap seseorang atau golongan berkaitan erat dengan kepentingannya. Lain halnya dengan aliran populis yang memandang bahwa tanpa bantuan lapisan bawah tidak dapat dicapai keberhasilan. Cara bekerja aliran ini mempergunakan sistem makan bubur panas. Dimulai dari pinggir yang sudah dingin, untuk kemudian sedikit demi sedikit bergerak ke tengah, untuk mencegah penghancuran total. Politik populis ini tidak disukai aliran elitis. Aliran elitis berpendirian, segala sesuatu harus diselesaikan dengan segera dari pusat meskipun buburnya masih panas. Dengan serta-merta dilontarkan aneka wacana pendapat yang sebagian sebenarnya lebih berfungsi untuk mempertahankan gengsi berupa kekuasaan dan pengaruh. Aliran ini bersifat patrimonialistik atau penguasa tunggal, yang selalu menganggap dirinya benar. Soal gengsi dan aliran elitis terus berkembang melalui upaya memperdalam jurang antara para elite dan lapisan bawah. Salah satu caranya dengan mempertahankan sistem ekonomi dualisme, yaitu ekonomi tradisional yang bermodal tenaga kerja (warga petani sekitar semburan lumpur) dan ekonomi yang bermodal uang (eksplorasi gas bumi). Dalam persaingan pun ekonomi tradisional akan kalah karena tenaga kerja tersedia dalam jumlah yang tidak terbatas, lebih-lebih dengan banyaknya pengangguran sekarang ini. Di pihak lain ekonomi modern mempunyai modal berupa uang yang jumlahnya terbatas. Kalau bersaing, tentu ekonomi tradisional akan kalah berdasarkan atas dalil permintaan dan penawaran. Ketir-Ketir Konflik yang merambah beberapa daerah sekarang ini lebih banyak bermotifkan perbedaan antara kedua sistem ekonomi ini, yang kemudian dikobar-kobarkan pihak-pihak tertentu dengan dalih tertentu. Kalau aliran elitis ingin memperkuat gengsinya dan mempertahankan dualisme dalam bisnis, keadaan krisis seperti sekarang ini akan tetap berlanjut. Contoh mutakhir adalah kasus luberan lumpur panas Lapindo. Berbagai wacana menghentikan semburan digembar-gemborkan oleh pejabat lokal dan pusat tanpa hasil. Akibatnya, warga yang tinggal di dekat sumber semburan lumpur panas kian ruwet pikirannya. Saat memasuki musim hujan ini, kekhawatiran begitu kuat melintas, menatap tanggul buatan penahan lumpur yang sudah dibangun dengan ketebalan dan ketinggian masing-masing lebih lima meter. Tanpa hujan saja sebagian tanggul itu
[proletar] Golkar Hanya Dijadikan Pemadam Kebakaran + AS Hikam: Menteri KabinetTerpecah di Bawah SBY dan J
http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=153204 DUKUNGAN POLITIK Golkar Hanya Dijadikan Pemadam Kebakaran Kamis, 24 Agustus 2006 JAKARTA (Suara Karya): Partai Golkar tidak memperoleh kompensasi politik yang memadai atas dukungan yang mereka berikan terhadap pemerintahan Presiden Yudhoyono. Bahkan Golkar hanya dimanfaatkan pemerintah sebagai pemadam kebakaran. Selama dua tahun pemerintahan SBY-JK, posisi Golkar selalu dipinggirkan dan tidak pernah diberi peran atau pun posisi yang layak sebagai partai pendukung pemerintah. Wajar saja kalau kemudian ada ketidakpuasan dan desakan agar Golkar mengevaluasi atau bahkan menarik dukungan terhadap pemerintah, kata pengamat politik J Kristiadi di Jakarta, Rabu kemarin. Menurut Kristiadi, Golkar sudah menempatkan diri sebagai partai pendukung pemerintah -- antara lain diwujudkan dengan sikap Fraksi Partai Golkar di DPR yang selalu mendukung setiap kebijakan pemerintah. Tapi posisi tersebut lebih banyak dimanfaatkan pemerintah. Kristiadi berpendapat, peran dan posisi kuat Golkar di DPR cenderung dimanfaatkan pemerintah sebagai pemadam kebakaran. Posisi Golkar cenderung dimanfaatkan untuk mengamankan kebijakan-kebijakan. Padahal bagaimana kebijakan itu muncul, Golkar sebagai institusi partai tidak pernah dilibatkan. Dengan kondisi seperti itu, secara politik Golkar jelas dirugikan, katanya. Kristiadi melihat desakan agar Golkar mengevaluasi atau bahkan menarik dukungan pada pemerintah pada dasarnya merupakan tekanan agar pemerintah lebih memerhatikan Golkar. Elite Partai Golkar ingin posisi benar-benar jelas. Apakah Golkar dianggap sebagai 'pemadam kebakaran' atau sebagai aset penguasa? Kalau sebagai aset, tentu elite-elite Partai Golkar harus diberi posisi penting, ujarnya. Desakan agar Golkar menarik dukungan terhadap pemerintah juga mencerminkan kerancuan struktur politik. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, tapi menghadapi praktik-praktik parlementarian. Wacana ini dijadikan pintu masuk untuk memikirkan struktur pemerintahan, kata Kristiadi. Sementara itu, mantan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais meminta Presiden Yudhoyono agar lebih memperbaiki model kepemimpinannya sebelum memikirkan perombakan (reshuffle) kabinet. Dilaksanakan atau tidak reshuffle, itu bukan persoalan. Yang terpenting saat ini adalah memperbaiki model kepemimpinan, katanya. Amien menuturkan, Presiden harus bersikap lebih lurus dan berani ambil risiko serta punya semangat. Dia memberikan ilustrasi soal perombakan kabinet dengan gaya kepemimpinan dalam militer. Tidak ada prajurit yang keliru, tapi komandan yang salah. Artinya, yang harus diperbaiki adalah komandan. Bukan prajurit yang harus diganti, katanya. Dengan begitu, andai Presiden melakukan perombakan kabinet, itu tetap akan tidak berarti jika gaya kepemimpinan Presiden tidak diubah. Kalau model kepemimpinan masih maju mundur dan hanya sebatas berwacana, pemerintahan tetap tidak akan berjalan, kata Amien. Dia juga mengatakan, kalau ada menteri yang tidak mampu menjalankan tugas, maka tugas-tugas itu seharusnya diambil-alih agar tidak mengganggu pemerintahan secara keseluruhan. Sementara itu, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring mempersilakan Presiden mengganti menteri-menteri asal PKS. Selama proses reshuffle tersebut objektif, katanya, PKS tetap siap membantu pemerintah dari dalam maupun luar kabinet. Di lain pihak, Jubir Kepresidenan Andi Mallarangeng mengatakan, evaluasi Presiden terhadap kinerja menteri-menteri tidak hanya dilakukan satu tahun sekali, melainkan bisa dilakukan setiap saat. Itu, katanya, untuk memantau efektivitas kinerja menteri-menteri. (M Kardeni/Novi/Agus http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=153147 KINERJA PEMERINTAHAN AS Hikam: Menteri KabinetTerpecah di Bawah SBY dan JK Kamis, 24 Agustus 2006 JAKARTA (Suara Karya): Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Muhammad AS Hikam berpendapat, kinerja menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) harus dibuat solid dan jangan terpecah. Saat ini sebagian tim (menteri di) kabinet ada yang berada di bawah kendali Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sementara yang lainnya ada di bawah kendali Wapres Jusuf Kalla. Nah, dua tim ini harus disatukan dulu, kata AS Hikam kepada wartawan di Jakarta, kemarin. Hikam yang juga anggota Komisi I DPR itu melanjutkan, Presiden Yudhoyono merupakan sosok pemimpin yang memiliki tipe mengandalkan kerja sama tim. Dengan demikian, katanya, ia membutuhkan sebuah tim kabinet yang solid. Persoalannya, sejak awal tim ini sudah terbelah dua, katanya. Hikam mencontohkan kasus dugaan korupsi yang dilakukan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin semasa menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai salah satu imbas dari manajemen pemerintahan yang kurang tertata baik. Terkait kasus itu Presiden Yudhoyono memerintahkan agar pemeriksaan jalan terus dan berkali-kali menyatakan
[proletar] Hindu Extremists Attack Jailed Christian in India
Hindu Extremists Attack Jailed Christian in India Vishal Arora Compass Direct News Authorities do nothing; High Court overturns quashing of forcible conversion charge. NEW DELHI, August 14 (Compass Direct News) A group of about 15 Hindu extremists in the southern state of Karnataka on August 4 entered a jail and attacked a Christian businessman accused of compelling his wife to commit suicide. About 15 extremists of the Bajrang Dal [a militant Hindu organization], seemingly in connivance with jail authorities, managed to get into the Mardala district jail and brutally beat up Chetraven Rajan, owner of a company making sweets, Albert Lael, organizing secretary of the All India Christian Council (AICC), told Compass. No jail official came to save the victim. Lael said Hindu extremist groups had long been threatening Rajan, who has been involved in Christian and social work especially among Dalits. The attack came to light only when Rajans relatives visited him in jail and noticed marks on his body. Despite the fact that Rajan had several injury marks and said he could identify the attackers, jail authorities refused to register a complaint against the miscreants, nor did they take him to a hospital for treatment, added the AICC leader. After state Christian leaders insisted on giving protection to the victim against further attacks, however, authorities shifted him to the Mysore jail. Rajans wife committed suicide a few months ago after he sacked his worker, identified only as Murugeshan, who supposedly had an affair with his wife, Lael explained. Rajans wife was said to have insisted that he allow Murugeshan to continue to work, but he refused. Rajans friends believe that extremist organizations misused the situation by causing Murugeshan to allege that Rajan had an affair with another woman and he forced his wife to commit suicide, Lael added. Hence, Rajan, who got married three years ago, was implicated in the case. Supreme Court Ruling On the same day that Rajan was attacked, the Supreme Court of India on August 4 overturned a Karnataka High Court judgment that had quashed a complaint against a pastor for forcibly converting Hindus. The complaint had been filed against Pastor Paulraj Raju of the King Jesus Church in Mangalwarapete village. National daily The Times of India on August 7 reported that the Supreme Court judgment paved the way for local police in all Indian states to arrest without mandate from federal or state authorities Christian clergy accused of forcible conversions. The report, later carried by several national and regional dailies, caused tensions in Mangalwarapete village, where Pastor Raju has his church. Samuel Jacob, director of Christian organization Harvest India, based in Bangalore, told Compass that those who had attacked Pastor Raju last year came to the house of an elder of the church, identified as Nagraj, and warned him against holding worship in the church. They told the elder that the Supreme Court judgment had clearly said that Raju was involved in conversions. As a result, Christians got frightened and stopped coming to the church, he added. But Pastor Rajus attorney in Delhi, Jawahar Raja, told Compass that media reports had misinterpreted the judgment. The apex court merely allowed the Karnataka government to carry on with the investigation in the case against Raju, he said. The complaint against Pastor Raju was registered on January 14, 2005, when he visited a nearby village, Rampur, where some villagers caught him and beat him up, saying he had come to convert Hindus. (See Compass Direct, Hindu Extremists in India Attack Church, Burn Bibles, May 4, 2005.) After the complaint, Hindus twice attacked Pastor Raju. On April 1, 2005, a mob of about 200 people gathered in front of his house, demanded that he close down the church and leave the district and took him to the Channapatna police station again, accusing him of forcible conversions. On May 1, a crowd of nearly 500 Hindu villagers attacked Pastor Raju, his wife and other church members.The attackers sexually molested female church members and burned Bibles and other Christian literature. Christians say the incidence of anti-Christian attacks has increased in Karnataka ever since the government of Janata Dal-Secular (JD-S) party, in coalition with the Bharatiya Janata Party took power from the Congress party in February after the JD-S withdrew support from the then Congress-led government. Most recently, two Catholic priests, Father Soby Thomas, vice principal of St. Francis de Sales High School, and school administrator Father Vinod Kanat, were attacked in Hebbagodi, near Karnatakas capital of Bangalore on July 25. (See Compass Direct, Four Women Accused of Forced Conversion, August 11.) http://www.crosswalk.com/news/religiontoday/1415432.html Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL
[proletar] Annan, Not Israel, to Decide on Makeup of Peacekeeping Force
Annan, Not Israel, to Decide on Makeup of Peacekeeping Force Patrick Goodenough International Editor (CNSNews.com) - A new row is brewing between Israel and the United Nations over which of the U.N.'s member-states should be eligible to contribute troops to a mission to keep the peace between Israel and Shi'ite terrorists in Lebanon. Countries that do not recognize and have diplomatic relations with Israel should not participate in a beefed-up UNIFIL mission in Lebanon, Prime Minister Ehud Olmert's government declared. But U.N. Secretary-General Kofi Annan's spokesman, asked during a briefing in New York Monday whether recognition of Israel was a criterion for participation, replied that the composition of the force was a decision that belongs to the secretary-general. The U.N. is looking for a mix of European and Muslim nations to make up the 15,000-strong force mandated by Security Council resolution 1701. It wants at least 3,500 of those new peacekeepers to be in place by Sept. 2. Both Israel and Lebanon have welcomed an offer by Italy to lead the force -- following an unexpected show of reluctance from France -- but offers from Muslim countries are producing unease in Jerusalem. Of the few countries that are offering sizeable troop contingents -- Indonesia, Malaysia and Bangladesh, all Muslim -- do not have diplomatic ties with the Jewish state. Bangladesh has a long history of peacekeeping and currently has more peacekeepers -- 10,126 -- deployed in missions around the world than any other country. It has offered to send two battalions to Lebanon. But Foreign Minister Morshed Khan said Monday Bangladesh would only contribute if its troops were acceptable to all parties in the conflict. By contrast, Indonesia and Malaysia dismissed Israel's concern, saying the decision wasn't Israel's to make. Indonesian foreign ministry spokesman Desra Percaya said Israel had no right to veto any country's participation, adding the UNIFIL was based on the Lebanese side of the border, not on Israeli soil. Malaysian Defense Minister Najib Razak said there was no reason to exclude Malaysian troops, which had served in other conflict zones including Somalia and Bosnia. He worried that the force could end up comprising troops from NATO countries only. Malaysia also said the decision on which countries should participate in UNIFIL belonged to the U.N. and Lebanon, not to Israel. Israel should not be allowed to dictate its make-up, added Malaysia's New Straits Times, a daily controlled by the ruling party. Indonesia and Malaysia have offered to send 1,000 troops each. Impartial? A U.N. commission in 2000 headed by close Annan associate Lakhdar Brahimi to review U.N. peacekeeping operations supported the view that consent of the local parties and impartiality were among the bedrock principles of peacekeeping. One of Israel's key concerns is that the troops comprising UNIFIL not come from countries hostile to Israel or friendly towards Hizballah, the Iranian-backed organization whose July 12 cross-border attack triggered the 34-day war. Foreign Minister Tzipi Livni said she had relayed Israel's concerns on the matter to the U.N. in New York last week. Apart from the fact they do not recognize Israel diplomatically, Bangladesh, Indonesia and Malaysia all strongly condemned Israel during the fighting, with Bangladesh calling air strikes against targets in Lebanon state terrorism. Malaysian Foreign Minister Syed Hamid Albar did not rule out sending weapons to Hizballah, while the Indonesian government responded mildly when radicals publicly declared their intention to travel to Lebanon to fight against Israel, in some cases pledging to carry out suicide bombing attacks. During the fighting, Malaysia hosted an Organization of the Islamic Conference (OIC) meeting where Iranian President Mahmoud Ahmadinejad repeated his call for Israel's destruction. The Israeli foreign ministry noted that the host nation was not heard to repudiate that call. In recent days, again, Indonesia and Malaysia have reiterated their views on where blame should be laid in the Mideast conflict. Indonesian spokesman Desra said the situation had been caused by Israeli military aggression, while the country's official Antara news agency quoted Defense Minister Juwono Sudarsono as saying Jakarta would object if its forces in UNIFIL were mandated to disarm Hizballah. Malaysian Prime Minister Abdullah Badawi, commenting on an Israeli commando raid in the Bekaa Valley on Saturday, said by violating the truce Israel showed it had no respect for the U.N. and could not be trusted. Malaysia's Bernama news agency reports that Abdullah also said the U.N. appeared hesitant to accept Malaysian troops because Israel does not agree. Annan's deputy, Mark Malloch Brown, said on Friday it was a matter of good form in peacekeeping... [to have] a force which is broadly acceptable in its composition to
[proletar] Proletar dulu proletar sekarang
Hi All Perkenalkan namaku Wida. Aku termasuk orang jadul nya proletar. Baru masuk lagi nih.. Lain banget ya... rasanya kok kayak masuk ke library hehehe isinya forward-an semua Gak ada lagi yang ngobrol, yang bersilang pendapat, saling mencaci dan memaki, saling merayu, janjian nge date, lunch, dinner, kumpul gudel dll dll Pada kenapa semua itu. Tempat yang menurut aku indah seperti taman bunga, walau banyak yang buang sampah tapi menjadikan tempat ini penuh warna. Wuiiih kangen banged ama suasana dulu ya... Kemana om HB, om jusfiq, zhou yun, the sailorman, indonesian man, grifa libran, sasys dlldlldll... ga ada lagi celoteh centilnya para sekretaris, hebohnya yang abis nonton film anyar, yang cerita tentang negerinya ntah lagi badai salju, musim panas, gugur, semi. Yang kucingnya ilang oh oh oh kemana semua itu... Aku jadi merasa asing disini padahal dulu tempat nongkrong dan minum kopi yang paling asik looo Salam, WW Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links * To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ * To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] * Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[proletar] Assad rejects Israel's demand for UN troops on Syria-Lebanon border
http://www.haaretz.com/hasen/spages/753639.html Syrian President Bashar Assad (right) greeting the Emir of Qatar Sheikh Hamad Bin Khalifa Al-Thani at Damascus airport on Monday. (AP) Last update - 23:32 22/08/2006 Assad rejects Israel's demand for UN troops on Syria-Lebanon border By Reuters DAMASCUS - Syrian President Bashar al-Assad on Tuesday rejected Israeli demands for the deployment of international troops on the Lebanese-Syrian border to stop what Israel says is the smuggling of arms to Hezbollah. This would be a withdrawal of Lebanese sovereignty and a hostile position, Assad said, according to advance excerpts of an interview to be aired by Dubai Television on Wednesday. The United Nations is trying to assemble a force of 15,000 to monitor a truce in southern Lebanon after a 34-day war between Israel and Hezbollah, which ended eight days ago with an uneasy truce. Israel wants UN troops to police border crossings between Lebanon and Syria to prevent weapons smuggling. Prime Minister Ehud Olmert said stationing some of the international force at border crossings and Beirut airport would enable Israel to lift its air and sea blockade of Lebanon. UN envoy Terje Roed-Larsen said on Tuesday that there were indications from senior Lebanese officials that they would request help in monitoring the crossings and that the international community would heed any such requests. He said about 2,000 Lebanese forces had deployed along the border with Syria. UN Security Council Resolution 1701 establishing the cease-fire also demands that Lebanon's borders be demarcated, particularly to solve a dispute over the Shaba Farms near the border between Lebanon, Israel and Syria. Assad said, however, that his country would not draw the border until Israel withdrew from the area. There will be no drawing of the border in the Shaba Farms before the Israeli forces leave it, Assad said. Hezbollah's victory was enough to teach Israel a lesson, that the isolation of Syria has failed and that anyone who tries to isolate Syria isolates himself from basic issues. [Non-text portions of this message have been removed] Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links * To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ * To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] * Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[proletar] Di Asmat Kematian Ibu dan Anak Tinggi
Halaman 6 Di Asmat Kematian Ibu dan Anak Tinggi Timika Pos, 24/8 MERAUKE - Angka kematian ibu dan anak di Kabupaten Asmat sampai saat ini masih tergolong cukup tinggi. Menurut Wakil Bupati Drs FB Sorring, S.Sos, MM, masih tingginya angka kematian ibu dan anak tersebut, karena kondisi geografis wilayah Kabupaten Asmat 90 persen merupakan perairan dan rawa dengan penyebaran penduduk yang terpencar. Dikatakan, kondisi tersebut menyebabkan sulit untuk mendapatkan pelayanan yang prima, sehingga tidak mustahil angka kematian ibu dan anak masih terus meningkat. Lanjut Wabup FB Sorring, diperburuk dengan sarana transportasi yang terbatas dan mahal sehingga sulit dijangkau oleh masyarakat pencari pelayanan kesehatan ke tingkat puskesmas. Untuk menekan angka kematian ibu dan anak yang masih tinggi akibat pelayanan kesehatan yang belum maksimal itu, menurut Wabup Sorring, perlu dilakukan program mutakhir dengan mengubah sistem lama yang hanya menunggu di Puskesmas. Jika pola lama tersebut diubah, maka diharapkan pola pelayanan masyarakat mampu menyentuh masyarakat, jelasnya. Untuk kebutuhan sarana transportasi yang menjadi kendala bagi petugas kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan dengan mengunjungi kampung-kampung yang tersebar di wilayah Asmat itu, dalam waktu dekat ini Pemerintah Kabupaten Asmat akan mendatangkan 7 unit sarana transportasi puskesmas keliling, berbagai sarana kesehatan serta telpon satelit untuk memudahkan koordinasi antar puskesmas maupun koordinasi dengan Pemkab. Menurut Wakil Bupati, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, merupakan program prioritas utama dalam pembangunan 5 tahun kedepan di Kabupaten Asmat. Pemerintah Daerah juga secara bertahap akan melengkapi dan mendatangkan dokter spesialis melalui kerjasama Universitas Kedokteran Universitas Gaja Mada Jogjakarta, ungkapnya. (ulo) [Non-text portions of this message have been removed] Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links * To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ * To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] * Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[proletar] Jagoan Bo´ong!
Tiap orang tanpa perkecualian sering berdusta. Setiap hari, setiap jam. Dalam keadaan bangun, bahkan dalam keadaan tidur (mimpi) sekalipun juga. Hal inilah yang diutarakan oleh Mark Twain di th 1882. Dan ternyata bukan hanya manusia saja yang memiliki hobby ngabohong, melainkan hewan pun demikian. Berdasarkan hasil penelitian dari Universitas St Andrew di Schotland, terbuktikan bahwa semakin besar otak yang dimiliki oleh seekor binatang, semakin pinter dan semakin banyak pula ia berdusta. Penelitian ini mereka lakukan melalui berbagai macam jenis monyet. Walaupun demikian rajanya dari segala mahkluk yang paling pinter dan paling banyak ngabohong adalah manusia. Kenapa? - karena manusia memiliki IQ yang jauh lebih tinggi daripada binatang manapun juga. (Sumber: Majalah Elsevier Edisi No. 23) Hukum yang berlaku bagi manusia ialah semakin tinggi IQ yang dimiliki oleh seseorang semakin pinter pula ia berdusta. Hal itulah yang diungkapkan oleh Winston Churchill: Bukannya orang jujur itu bodoh, melainkan karena ia itu terlalu bodoh untuk bisa berdusta. Santo Agustinus pernah mengutarakan dalam tulisannya yang berjudul Credo, ut intelligam (Percaya, aku mengerti) Orang yang tidak pernah berdusta adalah seorang pembual! Orang baru bisa mengatakan yang benar, apabila ia bisa bohong. Dusta dilakukan mulai dari anak kecil, gembel s/d presiden maupun raja. Raja Salomo berdusta dengan cara menipu seakan-akan mau menyembelih bayi. Nixon berdusta dalam kasus Watergate, Clinton dalam kasus perselingkuhan, Bush berdusta dalam kasus Irak. Konon SBY juga berdusta dalam pidato kenegaraan 16 Agustus lalu, dimana ia menyatakan, bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia sekarang ini sudah menurun. Dimana seharusnya ia mengatakan, bahwa tingkat kekayaan anggota DPR maupun para pejabatnya semakin meningkat jauh berkali lipat ganda, karena inilah kenyataan yang benar. Maka dari itu juga sudah tiba saatnya untuk dibuatkan Inpres untuk melindungi para koruptor. Dgn prinsip sesama supir bis kota kita harus saling melindungi. Dan ini bukannya berita bohong lho, kagak percaya baca sendiri tuh di: www.kompas.co.id/kompas-cetak/0608/23/opini/2890953.htm Tidak bisa dipungkiri pusatnya para pembohong di Indonesia berkumpul jadi satu di gedung DPR baca Dewan Pembohong Rakyat. Kenapa demikian? Agar mereka bisa dipilih jadi anggota DPR; jelas mereka harus melakukan fit proper test terlebih dahulu. Mereka harus membohongi para pendukungnya terlebih dahulu dengan sesumbar 1001 macam janji-janji bohong berupa angin sorga yang muluk-muluk, agar bisa terpilih, tetapi setelah dipilih boro-boro mau menepati janjinya: Kenal juga Gw kagak ama Lho! Hanya dalam satu hal mereka tidak bohong ialah pada waktu pemilihan umum yang berikutnya pasti mereka akan jual kecap bohong lagi! Begitu juga banyak cewek yang so ngakunya sih masih perawan ting- ting ato masih gres tulen, padahal udah turun mesin berkali-kali tuh (baca melahirkan). Hampir setiap anak di dunia ini pernah dibohongi oleh orang tuanya. Lihat saja cerita bahwa bayi itu datang, karena kiriman dari sang bangau dll-nya lagi. Juga sudah merupakan satu persyaratan mutlak untuk bisa berhasil dan sukses Anda harus bisa berdusta, tanpa adanya dusta jangan harap Anda akan bisa berhasil. Disamping itu terbuktikan bahwa orang yang pinter bohong pada umumnya jauh lebih disenangi dan disegani daripada orang jujur. Dalam bahasa kerennya ialah orang yang memiliki bakat diplomatis, jadi kalho ngomong kagak langsung to-the-point githu. Misalnya walaupun wajah Lho jelek dan ireng seperti Pantat Kuali gosong, mereka tidak akan pernah mengatakan demikian melainkan jadi si item manis. Oh yes, I´m the great Pretender! Budaya Indonesia adalah budaya basa-basi atau budaya bohong. Agar tidak menyinggung perasaan seseorang mereka lebih senang berdusta. Maka dari itulah hampir disetiap perkumpulan entah itu pesta kawinan, arisan maupun dirumah ibadah selalu diawali dengan jual kecap bohong dahulu. Waduh udah ngurusin yah! walaupun kita sebenarnya tahu, bahwa ia itu tidak berobah alias gembrotnya tetap saja mirip kingkong glondongan. Pada waktu disuru ngicipin makanan walaupun rasanya ingin owee ek mo muntah sekalipun, kita bilang tetap enak, agar tidak menyinggung perasaan orang tsb. Anda tidak perlu khawatir sebab bohong basa basi itu lebih dikenal sebagai bohong putih dan menurut filsuf Immanuel Kant maupun menurut Santo Thomas Aquinas ini dihalalkan dan tidak bisa dibilang sebagai dosa ireng melainkan masih termasuk dosa gurem begitu. Harus diakui pula, bahwa kita sebagai Boss sering memerintahkan bawahan kita untuk berbohong entah kepada pembantu maupun kepada sekretaris kita. Kalho ada yang nyari ato nanyain Gw bilang azah Gw lagi pergi! Pembohong pertama di dunia ini ialah Iblis maka dari itu ia diberi julukan sebagai Bapaknya dari segala Dusta, karena ialah yang pertama kali membohongi Hawa. Tokoh pembohong yang paling beken adalah
[proletar] Efek Minum Berdiri...
Efek Minum Berdiri Semalam (20/8/06) saya ikut kajian kesehatan akupuntur yang diadakan salah satu ahli akupuntur. Saya baru sadar, mengapa Rasulullah melarang ummatnya minum berdiri. Dalam hadist disebutkan âjanganlah kamu minum berdiriâ Ini dibuktikan dari segi kesehatan. Air yang masuk dengan cara duduk akan disaring oleh sfringer. Sfringer adalah suatu struktur maskuler (berotot) yang bisa membuka (sehingga air kemih bisa lewat) dan menutup. Setiap air yang kita minum akan disalurkan pada âpos-posâ penyaringan yang berada di ginjal. Nah. Jika kita minum berdiri. Air yang kita minum tanpa disaring lagi. Langsung menuju kandung kemih. Ketika langsung menuju kandung kemih, maka terjadi pengendapan disaluran ureter. Karena banyak limbah-limbah yang menyisa di ureter. Inilah yang bisa menyebabkan penyakit kristal ginjal. Salah satu penyakit ginjal yang berbahaya. Susah kencing itu penyebabnya. Cara mengatasinya : 1. biasakan minum duduk. 2. banyak minum air putih. Sekarang, apakah kita masih mau minum berdiri? Tawangalun - Stay in the know. Pulse on the new Yahoo.com. Check it out. [Non-text portions of this message have been removed] Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links * To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ * To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] * Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[proletar] RI merdeka krn Hiroshima=Penebusan krn Yudas kianat
Kemarin ada yang menyimpulkan bahwa tanpa adanya bom Nuklir yang dijatuhkan di Jepang maka RI belum bisa merdeka 17 Agustus,jadi Amrik ngebom itu dipandang sebagai tindakan pahlawan.Kalau anda setuju dg statement diatas ternyata bandingkan dengan Penyaliban Yesus yang harus diawali dari pengkhianatan Yudas muris Yesus.Mula2 Yudas memberitahu kpd tentara Romawi manakah Yesus berada,lalu tentara menangkap Yesus dan akhirnya disalib.Tapi tanpa adanya penyaliban maka wong sedunia ini dosanya tak bisa ditebus Yesus.Seharusnya Yugas tadi dikasih sanjungan oleh wong Kristen sebab ikut melancarkan penebusan dosa.Tapi dimata Kristen orang tsb tetep dianggap penghianat.Sama dengan Amrik tadi yang membom penduduk tak berdosa dalam jumlah 20 dalam sekejap,harusnya dicap bangsa yang kejam karena menggunakan penghancur masal.Tapi Amrik memang sulit memenangkan pertempuran dg Jepang yang selalu menang dalam setiap pertempuran tapi kalah dalam peperangan karena dikentel pusat syarafnya.Lihat saja pertempuran dimana saja tentara Dai Nippon menang.Jadi saya belum berani buru2 menganggap Amrik itu pahlawan sebab caranya KURANG BAGUS,sama seperti Kristen pasti menolak kalau dikatakan Yudas pahlawan sebab caranya KURANG BAGUS. Tawangalun Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links * To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ * To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] * Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[proletar] ANDA INGIN MEMILIKI PINJAMAN UANG TUNAI TANPA AGUNAN (KTA)? MUDAH CEPAT, PASTI OK
INGIN BERTANYA INFORMASI / MINAT PLEASE REPPLY/HARAP REPPLY KE : [EMAIL PROTECTED] ATAU TELP/SMS (NAMA BPK/IBU, KERJA DI PT APA, TELP KANTOR) KE : 021.92840347 ATAU 0856 915 17 068 BILA TIDAK MELALUI 2 (DUA) JALUR DIATAS TIDAK AKAN DILAYANI (NO RESPONSE) == MOHON DIFORWARD EMAIL INI JIKA ANDA TIDAK MEMBUTUHKANNYA KEPADA TEMAN-TEMAN KANTOR, TEMAN DEKAT ATAU SAUDARA ANDA BARANGKALI ADA YANG MEMBUTUHKANNYA ! == PENGAJUAN KREDIT PINJAMAN TUNAI TANPA AGUNAN dari BANK ABN AMRO Persyaratan Personal WNI Usia 21 s/d 55 Tahun Pendapatan Kotor Per Bulan Rp. 3,000,000 (Total) untuk Multi Nasional Company Asing Company Rp. 5,000,000 untuk non Multi National Company+Asing Setiap Nasabah wajib/harus memiliki telpon rumah Telkom dan Ratelindo /Flexi home abodemen atas nama Applicant / pasangan sedangkan emergency contact person boleh Ratelindo / Flexi Persyaratan Document Dg Slip Gaji (Type Biasa / Non Carbonize) Photo Copy KTP (Diperbesar 140%) Slip Gaji bulan terakhir yang disahkan atau ditandatangani oleh pejabat berwenang dg distempel perusahaan Surat Keterangan Penghasilan (SKP) yang didalamnya berisi : a. Nama Yang Mengajukan (Sesuai KTP) b. Jabatan c. Tgl/Bulan/Tahun mulai masuk kerja d. Gaji Per Bulan dicantumkan e. Ditandatangani oleh HRD / Personalia Manager (Dg distempel perusahaan) f. Jika yang mengajukan HRD Manager, maka ditandatangani oleh Finance Manager 4. Materai Rp. 6,000,- 5. Copy Kartu Keluarga (bila ada) 6. Copy ID CARD Karyawan (Tanda Pengenal Karyawan) bila ada Persyaratan Document Dg Slip Gaji (Type CARBONIZE) Photo Copy KTP (Diperbesar 140%) Slip Gaji bulan terakhir (CARBONIZE) Model Tertutup PRIVATE RAHASIA Copy Kartu Keluarga (bila ada) Copy ID CARD Karyawan Materai Rp. 6,000,- Persyaratan Dengan Kartu Kredit Photo Copy KTP (Diperbesar 140%) Photo Copy Kartu Keluarga (bila ada) Photo Copy Kartu Kredit Depan Belakang dg Limit Min 6.000.000 Tagihan / Billing Statement - minimal member since 1 tahun lampirkan 1 bulan terakhir saja Copy ID CARD Karyawan (Bila ada) Materai Rp. 6,000,- Persyaratan Untuk Nasabah Revolving (Perpanjangan/Pengajuan Baru Lagi) - Bila dulu mengajukan 1 th boleh mengajukan lagi jika sudah melunasi 6 bln - Bila dulu mengajukan 2 s/d 3 tahun boleh mengajukan lagi jika sudah melunasi 1 tahun (Persyaratannya hampir sama dengan yg diatas) MOHON DISEBARLUASKAN KEPADA TEMAN-TEMAN DEKAT/KANTOR ATAUPUN SAUDARA-SAUDARA BAPAK/IBU BARANGKALI ADA YANG BERMINAT DAN MEMBUTUHKANNYA JANGKA WAKTU 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun Suku Bunga/bln (Flat) 1,79% 1,79% 1,79% Factor Rate 0.101233294 0.059566647 0.045677729 Jumlah** Pinjaman (Rp) Cicilan Anda Per Bulan (Rp) 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4.000.000 400,933 238,267 182,711 5.000.000 506,166 297,833 228,389 6.000.000 604,700 357,400 274,066 7.000.000 708,633 416,967 319,744 8.000.000 809,866 476,533 365,422 9.000.000 911,100 536,100 411,100 10.000.000 1,012,333 595,666 456,777 15.000.000
[proletar] Fields Medal for Mathematics
Fields Medal buat Mathematics itu bisa disetarakan dengan hadiah Nobel. Kemarin diserahkan medali penghargaan ini kepada Prof Terry Tao, full professor yang sekarang bekerja di UCLA, asal dari Adelaide Australia. Prof John Garnett (UCLA Chair Mathematics) menyamakan Prof Terry Tao sebagai di perumpamakan sebagai Mozart tapi dalam bidang matematik. Terry Tao sudah mulai tertarik dengan angka2 sejak umur 2 tahun, begitupun Mozart mengarang komposisi musik pertamanya dalam usia 5 tahun. Kedua2nya seorang genius dalam bidangnya masing2 Terry Tao masuk Uni dalam usia 9 tahun, menyelesaikan master degreenya dalam usia 14 tahun dan beberapa tahun kemudian menyandang PHD. Terry Tao diangkat sebagai full professor dalam usia 24 tahun di UCLA. Orang tuanya Bill Tao masih berdiam di Adelaide sampai sekarang. - On Yahoo!7 The new Yahoo!7 home page - scan your email inbox, start an IM conversation or update your blog [Non-text portions of this message have been removed] Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links * To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ * To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] * Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[proletar] [POETRY] BURGUNDIA ( III )
BURGUNDIA ( III ) Oh, Burgundia yang berduka di batas antara hasrat dan pedang Burgundia, keindahan wajahmu seindah senyuman di hari akhir Stein Ya, Stein Georg yang miskin dan pemberani setelah Karel Sang Pemberani berakhir kisahnya Keagunganmu telah terbagi, Burgundia! tiada pilihan tiada sentuhan tiada keabadian Burgundia kini telah ditentukan kepastianmu adalah terbaginya tubuhmu! Para serdadu dan ksatria berjubah besi demikianlah dengan hati besi sang kaisar telah mengoyak paksa keindahan tubuhmu juga Stein Georg yang telah dikoyak kisahnya pada malam di batas penentuan tentang keabadian Oh, Burgundia yang terbagi oh, Stein Georg yang terhempas di malam yang bergelora di sisi-sisi sebuah penentuan! Agustus 2006, Leonowens SP - Get your email and more, right on the new Yahoo.com [Non-text portions of this message have been removed] Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links * To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ * To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] * Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
