[proletar] Uganda People News: Muslim men warned against marrying teenagers

2011-09-26 Thread item abu
"The sheik says that though in Islam a lady is considered to be of marriage 
material at her first menstruation period, with modern world men should let 
girls first accomplish their education."

Oh, ternyata Islam itu ga sesuai dgn dunia modern ini, hehehe


Tp tentunya Islam itu emang sesuai dgn pedophile.


http://www.ugpulse.com/uganda-news/people/muslim-men-warned-against-marrying-teenagers/21879.aspx

Uganda People News: Muslim men warned against marrying teenagersThe former 
Mufti of Uganda, Sheik Obed Kamulegeya has warned Muslim men against marrying 
primary school-going girls.
Speaking to the Muslims in Kayunga district, Sheik Kamulegeya said that 
marrying teenage girls has left many Muslim women illiterate.
Sheik Kamulegeya notes that some men monitor the development of 
breasts of girls without considering the age and level of education.
The sheik says that though in Islam a lady is considered to be of marriage 
material at her first menstruation period, with modern world men should let 
girls first accomplish their education.
Kamulegeya also warns parents who marry off their daughters at a very tender 
age due to wealth gains.


[Non-text portions of this message have been removed]





Post message: prole...@egroups.com
Subscribe   :  proletar-subscr...@egroups.com
Unsubscribe :  proletar-unsubscr...@egroups.com
List owner  :  proletar-ow...@egroups.com
Homepage:  http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/

<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
proletar-dig...@yahoogroups.com 
proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
proletar-unsubscr...@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/



[proletar] Zainab Alhusni Mati Disiksa Cara Islamiah Oleh Syria !!!

2011-09-26 Thread muskitawati
Zainab Alhusni Mati Disiksa Cara Islamiah Oleh Syria !!!
 
Cara2 Islamiah menggunakan kekerasan terhadap umatnya yang dianggap bersalah 
tidak pernah bisa dihilangkan karena sudah menjadi ciri Islam itu sendiri, 
sudah menyatu dalam agama dan hukum2 agamanya.

Demikianlah, sekarang ini berita hangat menangisi nasib Zainab Alhusni seorang 
gadis Syria yang masih berusia 18 tahun.  Dia gadis suci bersih tidak pernah 
bersalah kepada siapapun juga.  Dia ditangkap polisi Syria karena kakaknya yang 
laki2 adalah pemimpin grup kecil demonstran yang mendemo pemerintah Syria dalam 
demo2 yang menuntut mundurnya presiden Syria.

Agar kakaknya Zainab menyerahkan diri, maka adiknya diculik masuk kepenjara dan 
disiksa kemudian karena kakaknya tidak juga datang menyerahkan diri, akhirnya 
para pendemo itu menemukan Zainab Alhusni sudah menjadi mayat terpotong empat 
dengan tulang2nya yang hancur serta dagingnya seperti daging cincang.

Ini perbuatan biadab, menyiksa dan membunuh gadis cilik yang tidak bersalah 
kepada pelakunya. Ini mengingatkan kita akan kekejian muslimin yang membantai 
saudara2nya sendiri yang dituduhnya PKI, bukan artinya korban itu anggauta PKI 
tetapi mereka yang dianggapnya tidak mendukung keimanan Islam seperti yang 
mereka miliki.  Mereka meminjam truk2 tentara untuk menculik, mengangkut, dan 
kemudian menyiksanya sebelum dipenggal kepalanya.  Sama sekali tanpa kesalahan, 
sama sekali tidak ada alasan selain mengejar pahala dari Allah yang menjanjikan 
72 bidadari perawan.

Lalu dimana salahnya Zainab Alhusni ini sehingga harus mengalami nasib yang 
bukan seharusnya untuk dideritanya ???

Semua muslimin di Syria menangis, terenyuh mendengar dan melihat sendiri mayat 
gadis kecil ini yang jadi korban keganasan penguasa Islam yang tidak boleh 
ditentang oleh siapapun.

Dalam Islam, kekerasan selalu dilawan dengan kekerasan, demikianlah 
demonstran-nya pun makin beringas, seluruh pemimpin2 dunia yang berteman dengan 
presiden Syria ini sudah yakin dan memperingati rekannya dari Syria ini bahwa 
waktumu sudah tiba, kamu akan digusur oleh rakyat yang kamu khianati dan peras 
selama ini.  Kalo Qhadafi berkuasa sudah 40 tahun, maka Presiden Asaad yang 
masih muda ini berkuasa sudah 4 generasi sehingga waktu dia belum lahirpun 
keluarganya sudah jadi penguasa.

Ny. Muslim binti Muskitawati.








Post message: prole...@egroups.com
Subscribe   :  proletar-subscr...@egroups.com
Unsubscribe :  proletar-unsubscr...@egroups.com
List owner  :  proletar-ow...@egroups.com
Homepage:  http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/

<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
proletar-dig...@yahoogroups.com 
proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
proletar-unsubscr...@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/



[proletar] Re: Penganguran

2011-09-26 Thread wawan
hmmm...daripada setiap diskusi dng habeh, dan dia selalu percaya buta terus 
atas statemen gw kalo Karl Marx adalah pendiri amerika, ...

baiklah saya cerita ttg pekerjaan...

kita menyaksikan Jose Mourinho, gw kira cakep juga ni orang, habis bawa piala 
champion dari inter milan, lalu dia pindah ke real madrid buat tantangan baru 
disana untuk nyabet piala liga spain...

hmmm...so itu juga mempengaruhiku

jadi, per 1 oktober besok aku akan pindah kerjaan, menariknya ketika proses 
negosiasi, seperti proses transfer pelatih sepakbola, semua tiket, hotel, 
ketika negosiasi,  ditanggung oleh pihak perusahaan dimana aku akan bekerja...

selain itu, ada transaksi tanda jadi (payment in advance) bahwa per 1 oktober 
aku sudah harus melaksanakan tugas kerja di tempat baru...

payment ini dibayarkan tgl 5 september lalu, untuk bisa memastikan aku pindah 
kerja,...


btw di kantor baruku ini, menurut owner banyak masalah, dan sekali lagi gara2 
Jose Mourinho, aku pengin selesaikan masalah di kantor itu, targetku 2 tahun 
sudah harus menjadi suatu perusahaan dng management yg baik, ada resiko gagal 
sih, tapi itu tantangan buatku, tapi kalo sukses, setelahnya jelas aku niru 
jose mourinho, pasang tarif tinggi bagi perusahaan yg ingin bajak ;-))

http://www.youtube.com/watch?v=MHZ79InLGRY  



--- In proletar@yahoogroups.com, "kim"  wrote:
>
> Sewaktu mudik tempo hari...
> 
> Alumnian hampir dilakukan setahun sekali. Setelah sapa sini,
> ngadu bako, percakapan menjurus pada hal yang lebih serius,
> yakni soal pekerjaan.





Post message: prole...@egroups.com
Subscribe   :  proletar-subscr...@egroups.com
Unsubscribe :  proletar-unsubscr...@egroups.com
List owner  :  proletar-ow...@egroups.com
Homepage:  http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/

<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
proletar-dig...@yahoogroups.com 
proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
proletar-unsubscr...@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/



[proletar] Two State Solution, the Arab and the Jews, There is No Palestine !!!

2011-09-26 Thread muskitawati
Two State Solution, the Arab and the Jews, There is No Palestine !!!
   
They named themselves as "Palestine" for the Islamic Arabs.  They are not the 
Palestine but the impostor of the Palestine.

The conflict is not between the Jewish and the Palestine but the Jewish against 
the Arabs.

The real two state solution therefore, the Jews and the Arab, there is no 
Palestine, since the Palestine impostors are the Arab moslems themselves.

> "Sunny"  wrote:
> How does the world solve an
> intractable problem such as
> the Israeli-Palestinian conflict?
> Sixty-three years later the
> world is still where Harry
> S Truman left it. President
> Obama, who showed so much
> potential in the beginning,
> now cuts a pathetic figure
> helpless and overcome by 
> events.

Assuming the world try to solve the Israeli-Palestinian conflict is absolutely 
wrong.  So far, the world as well as America are just mediators, they never 
involved with the conflict.

This is not a complicated problem and there are many simple solution.  The ways 
the world want to help the Arab Palestine are rejectable since those are 
against the Islamic teaching.

There are no Palestinian but Arab who are the impostor of the Palestinian.

The British call the inhabitant as Jewish Palestine and Arab Palestine where 
they both live together in the same place for a period of time.  Since the Arab 
muslim and the Jewish Palestine want to have their own countries, the British 
transfers the mandat to the united nation to execute the will.

The Jewish Palestine receives part of the land and named it as "Israel".

The Arab Palestine get the remaining land and named it as "Jordan".

The Mandat had been done, and the expectation had been received, there were no 
problems at all to this point.

The problems emerged when million of the Jewish people in the Arab's countries 
had been executed, expelled, and viciously tortured because of the religious 
hatred.

Million of the Jews escaped to Israel, however, the Arabs chased wherever the 
Jews were hidden.  The Arabs sent troops and armor to destroy Israel and the 
Israeli Arabs rebelled the Israeli government to support the Arab's troops.

To make the story short, the Arabs defeated, and the rebellious Israeli Arabs 
run away to Jordan to concentrate forces for a long-life attack into the 
Israel.  PLO had been established and they named them-self as "Palestine" to 
cover the defeated Arabs' involvement.

Those the Palestine impostors had nothing to do with Palestine or Liberation 
forces, they are all Arabs who believe that the Jews must be annihilated or 
destroyed from our world for the sake of Allah !!!

We will easily concluded, that the simple solution as easy as to convert into 
Islam and give the country to the Arabs.

There are no other option, only one simple solution you must to choose, destroy 
the Arabs or destrory the Jews.  However, the world want to save them both then 
the complicated solution must be found, that is not peace nor it is war.  
Whoever choose this option, then he must pay the cost to maintain--that is the 
USA.

Now USA wants to transfer this burden to whoever interested and that means 
another wars must be paid.

Ny. Muslim binti Muskitawati.











Post message: prole...@egroups.com
Subscribe   :  proletar-subscr...@egroups.com
Unsubscribe :  proletar-unsubscr...@egroups.com
List owner  :  proletar-ow...@egroups.com
Homepage:  http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/

<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
proletar-dig...@yahoogroups.com 
proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
proletar-unsubscr...@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/



[proletar] Re: Towards Israel-Palestine unity

2011-09-26 Thread muskitawati


> "Sunny"  wrote:
> How does the world solve an
> intractable problem such as
> the Israeli-Palestinian conflict?
> Sixty-three years later the
> world is still where Harry
> S Truman left it. President
> Obama, who showed so much
> potential in the beginning,
> now cuts a pathetic figure
> helpless and overcome by 
> events.

Assuming the world try to solve the Israeli-Palestinian conflict is absolutely 
wrong.  So far, the world as well as America are just mediators, they never 
involved with the conflict.

This is not a complicated problem and there are many simple solution.  The ways 
the world want to help the Arab Palestine are rejectable since those are 
against the Islamic teaching.

There are no Palestinian but Arab who are the impostor of the Palestinian.

The British call the inhabitant as Jewish Palestine and Arab Palestine where 
they both live together in the same place for a period of time.  Since the Arab 
muslim and the Jewish Palestine want to have their own countries, the British 
transfers the mandat to the united nation to execute the will.

The Jewish Palestine receives part of the land and named it as "Israel".

The Arab Palestine get the remaining land and named it as "Jordan".

The Mandat had been done, and the expectation had been received, there were no 
problems at all to this point.

The problems emerged when million of the Jewish people in the Arab's countries 
had been executed, expelled, and viciously tortured because of the religious 
hatred.

Million of the Jews escaped to Israel, however, the Arabs chased wherever the 
Jews were hidden.  The Arabs sent troops and armor to destroy Israel and the 
Israeli Arabs rebelled the Israeli government to support the Arab's troops.

To make the story short, the Arabs defeated, and the rebellious Israeli Arabs 
run away to Jordan to concentrate forces for a long-life attack into the 
Israel.  PLO had been established and they named them-self as "Palestine" to 
cover the defeated Arabs' involvement.

Those the Palestine impostors had nothing to do with Palestine or Liberation 
forces, they are all Arabs who believe that the Jews must be annihilated or 
destroyed from our world for the sake of Allah !!!

We will easily concluded, that the simple solution as easy as to convert into 
Islam and give the country to the Arabs.

There are no other option, only one simple solution you must to choose, destroy 
the Arabs or destrory the Jews.  However, the world want to save them both then 
the complicated solution must be found, that is not peace nor it is war.  
Whoever choose this option, then he must pay the cost to maintain--that is the 
USA.

Now USA wants to transfer this burden to whoever interested and that means 
another wars must be paid.

Ny. Muslim binti Muskitawati.











Post message: prole...@egroups.com
Subscribe   :  proletar-subscr...@egroups.com
Unsubscribe :  proletar-unsubscr...@egroups.com
List owner  :  proletar-ow...@egroups.com
Homepage:  http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/

<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
proletar-dig...@yahoogroups.com 
proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
proletar-unsubscr...@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/



[proletar] Ayo Lawan Kampanye Negatif Sawit

2011-09-26 Thread Sunny
Direktur jenderal ini bukannya membukti ketidakbenaran tentang kolestorol 
supaya rakyat mengerti dan yakin ketidakbenaran apa yang dipropagandakan , 
tetapi malah berlagak seperti tukang pukul atau “hitman” yang berkedudukan 
sebagai direktur jenderal di kementrian pertanian. 


http://www.mediaindonesia.com/read/2011/09/27/263070/89/14/Ayo-Lawan-Kampanye-Negatif-Sawit


Ayo Lawan Kampanye Negatif Sawit 
Selasa, 27 September 2011 03:26 WIB JAKARTA--MICOM: Kementerian Pertanian terus 
menggalakkan Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia 
(IndonesianSustainable Palm Oil/ISPO) untuk menghalau kampanye negatif terhadap 
industri perkebunan kelapa sawit nasional. 

"Kita terus memakai strategi ini (ISPO) tidak untuk meminta mereka (pengampanye 
negatif) menyetujui," kata Direktur Tanaman Tahunan Direktorat Jenderal 
Perkebunan Kementerian Pertanian, Rismansyah Danasaputra, di Jakarta, Senin 
(26/9). 

Dia mengatakan perusahaan kelapa sawit dan pemerintah berbuat lebih dulu dengan 
prosedur ISPO, sebelum melawan kampanye negatif terhadap industri sawit 
nasional. 

"Setelah berjalan satu atau dua tahun kita undang mereka untuk datang dan 
melihat perkembangannya. Kalau mereka masih berkampanye negatif, kita hantam 
(dalam pertemuan) WTO," kata Rismansyah. 

Rismansyah mencontohkan Australia telah mengeluarkan aturan terkait Rancangan 
Undang-Undang Standar Pangan pada 2010 tentang pelabelan setiap kemasan yang 
mengandung minyak sawit. 

"(Aturan) itu kan diskriminatif. Dasarnya Apa? Kalau bicara kolesterol, kita 
harus buktikan dulu," katanya. 

Proses sertifikasi ISPO, menurut Rismansyah, harus selesai pada 2015 dan sampai 
Desember 2011 ditargetkan 10 perusahaan telah memperoleh sertifikat. 

Pemerintah Indonesia telah melakukan kampanye mengenai perkebunan kelapa sawit 
berkelanjutan di beberapa negara seperti Finlandia, Italia, Belanda, dan China 
pada 2010. Sedangkan pada 2011, kampanye dilakukan di Spanyol, Perancis, dan 
Amerika Serikat. 

Prosedur ISPO bertujuan untuk memantapkan sikap Indonesia untuk memproduksi 
minyak kelapa sawit berkelanjutan sesuai tuntutan masyarakat global sekaligus 
mendukung komitmen dalam pelestarian sumber daya alam dan fungsi lingkungan 
hidup. 

Berdasarkan ISPO, perusahaan perkebunan kelapa sawit harus memenuhi tujuh 
prinsip, 41 kriteria, dan 28 indikator sebelum memperoleh sertifikasi ISPO. 
(Ant/OL-2) 

[Non-text portions of this message have been removed]





Post message: prole...@egroups.com
Subscribe   :  proletar-subscr...@egroups.com
Unsubscribe :  proletar-unsubscr...@egroups.com
List owner  :  proletar-ow...@egroups.com
Homepage:  http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/

<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
proletar-dig...@yahoogroups.com 
proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
proletar-unsubscr...@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/



[proletar] No need for the Caliphate

2011-09-26 Thread Sunny
http://weekly.ahram.org.eg/2011/1065/op1.htm
22 - 28 September 2011
Issue No. 1065
Published in Cairo by AL-AHRAM established in 1875

No need for the Caliphate
Egypt should not be copying Iran or Turkey but rather rediscovering the 
principles of civil government its forefathers laid down, writes Abdel-Moneim 
Said 



I must admit that I am a great admirer of Recep Tayyip Erdogan and the way he 
steered his country towards economic development and then turned this progress 
to the advantage of his country's foreign policy. Naturally, I have some 
reservations with regard to some of his histrionics. Diplomacy should be more 
sober, even if it engages theatrical elements. 

Bill Clinton mentioned in his memoirs that throughout his political career he 
felt as though he were part of an exciting, action-packed film. Erdogan may 
feel the same, although he has always been a hero of a special sort, one that 
acquired definition from his handling of the Palestinian cause and his visit to 
Somalia. But perhaps it showed clearest when, with his encouragement, his 
Muslim Brotherhood supporters in Egypt received him with the cry for the 
revival of the Islamic Caliphate. Of course, the Turks couch this calling in 
more sophisticated and contemporary terms. They call it "neo-Ottomanism" -- 
"Ottoman" because of the centuries of Ottoman/Turkish influence on the 
Caliphate and "neo" because for more than a century before its collapse, the 
"old" Ottoman Caliphate did not have all that much to recommend it and was 
commonly known as "The Sick Man of Europe". 

What Erdogan has going for him is that he has a very keen understanding of the 
world we live in. Turkey is a member of NATO and it is still seeking membership 
in the EU. He is Muslim, but Muslim in accordance with the secular frame of 
reference that, in fact, ultimately enabled him to reach power and hoist the 
banner of Islam at the same time. His knowledge of today's world and openness 
to the spirit of the age helped him appreciate that Christianity flourished 
when it distanced itself from the state and, also, that his party would not 
have reached power had it not been for the separation between religion and the 
state in Turkey. 

I imagine that a good many Muslim Brothers here were shocked when the Turkish 
prime minister rose to the defence of secularism rather than construing it as a 
synonym of heresy. Erdogan realises that Islam offers a vast and bountiful 
expanse for the heart, mind, soul and conscience and that it needs no 
bureaucratic machinery, especially of the sort that some would like to use to 
tame people and force them into a single mould in which there is no space for 
creativity or ingenuity.

Egypt, today, is caught between the pull of two socio-political models, one 
Iranian, the other Turkish. Historically, Egypt had always offered a model of 
its own, to which testifies the birth of the modern Egyptian state in 1922. 
However, history never reproduces itself exactly so perhaps drawing closer to 
Turkey is our only salvation from Iran. On the other hand, maybe we will summon 
the courage to return to our own indigenous principles of civil government as 
laid down by the fathers of the Egyptian state. Imagine, in those days there 
were also voices calling for the re-establishment of the Caliphate, but in 
Cairo, not in Ankara.


[Non-text portions of this message have been removed]





Post message: prole...@egroups.com
Subscribe   :  proletar-subscr...@egroups.com
Unsubscribe :  proletar-unsubscr...@egroups.com
List owner  :  proletar-ow...@egroups.com
Homepage:  http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/

<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
proletar-dig...@yahoogroups.com 
proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
proletar-unsubscr...@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/



[proletar] Menyebalkan: Rakyat Vs Mafia: Korupsi Dana DAK Pendidikan Tulungagung

2011-09-26 Thread Nanang Heriyanto
Dijamin kemungkinan besar.. mafia yang akan menang pak
Dari inti 
berita anda, mafia punya uang, punya kuasa dan mengendalikan aparat. 
Sedang rakyat hanya punya semangat dan harapan.. bisa2 saat rakyat 
disana demonstrasi anti korupsi, ehh pelaku masih asyik terus korupsi 
atau tidur pulas menikmati hasil korupsi
Menyebalkan
Mungkin
 koruptor baru kapok, jika masyarakat memperlakukan koruptor seperti 
maling ayam.. bisa jadi lhooo.. gara2 tidak ada respon memadai dari 
aparat,
 karena jengkelnya rakyat trus anarki... secara diam2 atau beramai2 
rumah atau mobil atau koruptornya dilempari batu
(catatan: anarki terjadi krn tdk ada kepastian hukum)
==
Dari: Jarak Indonesia 
Judul:  Rakyat Vs Mafia: Korupsi Dana DAK Pendidikan Tulungagung
Tanggal: Jumat, 23 September, 2011, 3:55 PM







 



  



  
  
  
http://warta-online.blogspot.com/2011/09/warta-online-rakyat-vs-mafia-korupsi.html

Dari 3 kliping yang terlampir dibawah ini ada kesimpulan:
Meski 
didemonstrasi oleh masyarakat & sudah dilaporkan kepada pihak 
berwenang, mungkin konspirasi dan korupsi dana DAK pendidikan di 
Tulungagung akan terus berjalan. Dan para pelaku cuek.
Apa karena 
dinas pendidikan, pejabat & para mafia yakin bahwa 
aparat hukum akan diam meski ada korupsi, karena sudah dibayar & ikut
 mendapat bagian??? 
Mungkin ini yang membuat para mafia itu didalam 
pertemuan dengan para pejabat Tulungagung, tidak ragu menyebut nama 
beberapa pejabat tinggi aparat hukum sebagai orang yang patuh pada mafia
 itu karena karir dan penghasilan dari pejabat hukum sangat tergantung 
pada para mafioso itu.
Inikah yang membuat korupsi dana pendidikan di
 Tulungagung tidak pernah ada tindak lanjut, meski banyak kasus sudah 
jelas alat buktinya?
-
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:JD076KH_VQ8J:www.harianbhirawa.co.id/kasus/36637-tuntut-koruptor-pemkab-dihabisi+abaikan+korupsi+dak+pendidikan+tulungagung&cd=4&hl=id&ct=clnk&gl=id


Tuntut Koruptor Pemkab DihabisiSunday , 18 September 2011 19:48 



Media Online Bhirawa










Tulungagung, Bhirawa
Sedikitnya seratusan massa pengunjuk rasa 
 yang menamakan diri Komunitas Tulungagug satu, Jumat (16/9), melakukan 
aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD dan Patung Kartini sekitar 
Alun-Alun Kota Tulungagung. Mereka menuntut agar para koruptor di tubuh pemkab 
setempat dihabisi.
Aksi unjuk rasa ini cukup menarik perhatian warga 
 yang saat itu melintas di seputaran Alun-Alun. Apalagi gabungan 
berbagai elemen masyarakat Kota Marmer itu juga menyuguhkan atraksi 
teatrikal yang cukup memikat.
Koordinator aksi, Zainul Fuad, seperti 
yang tertulis dalam selebaran yang disebar ke publik, menyatakan sudah 
tidak asing lagi jika setiap kali ada persoalan kasus yang identik 
dengan keuanga daerah di tubuh Pemkab Tulungagung hanya diselesaikan dengan 
cara politis. "Salah satu contohnya DAK Pendidikan yang diduga penuh intrik 
rekayasa," katanya.
Selanjutnya,
 dia menyatakan hal itu kini seharusnya menjadi pekerjaaan rumah (PR) 
bagi penegak hukum untuk tidak berpangku tangan saja. Terlebih dari 
hasil pemberitaan media lokal dan nasional tidak sedikit yang berhasil 
mengendus aroma busuk dugaan praktik korupsi tersebut.
Pantaua
 Bhirawa, aksi unjuk rasa yang dikawal aparat kepolisian ini berlangsung
 tertib. Mereka langsung membubarkan diri begitu usai mementaskan drama 
teatrikal. Sebelumnya, Zainul Fuad juga membacakan tuntutannya secara 
lengkap. Selain meminta koruptor dihabisi, dia menuntut agar jangan 
libatkan pegawai afkiran untuk menata birokrasi, adanya transparansi 
anggaran, adili mafia DAK, pendidikan murah , kesehatan murah dan jangan 
politisir kasus. 
[wed]--
http://mnusantara.blogspot.com/2011/08/medianusantara-konspirasi-korupsi-dana.html

Notes

Demi info yang seimbang dan
 tidak sepihak, kami menyarankan agar dilakukan konfirmasi kepada pejabat 
kabupaten Tulungagung.

Kepala Dinas Pendidikan Tulungagung (bpk. Bambang)  HP: 08133579

Anggota DPRD kabupaten Tulungagung (bpk. Supriono) HP: 08125905711

(tim)



Siaran Pers PANGGUNG (Paguyuban LSM Tulungagung)

bahwa pada:

Tanggal:17 Agustus 2011

lokasi  :
 Hotel Elmi Surabaya, kemudian pindah ke Hotel Mojopahit Surabaya.

Jam : sekitar pukul 20.00 - selesai



Bertepatan
 dengan hari proklamasi kemerdekaan, bukannya bagaimana merenungkan hari
 kemerdekaan & bagaimana mengisinya dengan hal berguna, agar negara
 ini bisa maju, tapi malah beraktifitas & ber-konspirasi 
merencanakan korupsi dana pendidikan yang seharusnya untuk meningkatkan 
kualitas pendidikan & mencerdaskan generasi penerus bangsa.



Itulah yang patut diduga telah dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten 
Tulu

[proletar] Libyan Islamists threaten to kill journalists - Sources

2011-09-26 Thread Sunny
http://www.asharq-e.com/news.asp?section=5&id=26683


Libyan Islamists threaten to kill journalists - Sources

23/09/2011 
By Abdul Sattar Hatita


 
Cairo, Asharq Al-Awsat – Asharq Al-Awsat has learnt that Libyan Islamist 
militants who participated in the recent Libyan revolution that brought down 
Colonel Muammar Gaddafi after almost 42 years in power have threatened to 
assassinate journalists for criticizing them. Journalists working for a new 
liberal newspaper launched in Libya following the collapse of the Gaddafi 
regime, named the “Aarous al-Bahr” [Bride of the Sea] newspaper, received death 
threats from Islamist militants in Tripoli. This was after the “Aarous al-Bahr” 
newspaper criticized associates of the leader of the newly established Tripoli 
Military Council, Abdelhakim Belhadj, who is himself a former Emir of the 
Libyan Islamic Fighting Group [LIFG].

A number of new liberal newspapers have been launched in Libya following the 
ouster of Colonel Gaddafi, and they have criticized the Islamist militants who 
took part in the “liberation of Tripoli”, claiming that they are trying to 
dictate changes in Libyan society, including calling for the closure of beauty 
salons, and putting pressure on women to wear the hijab. 

Belhajd’s appearance as a senior figure in the 17 February revolution that 
ended Colonel Gaddafi’s rule has led to fears regarding the future of a civil 
and democratic Libya, particularly after it was revealed that Belhadj had 
fought alongside the Afghan mujahedeen against the Soviet occupation of 
Afghanistan, and that he previously possessed extremist ideology, before 
renouncing violence. Belhadj responded to these fears by in his first public 
address in Libya, stressing that he supports the establishment of a civil and 
democratic Libyan state.

However commenting on Belhadj, National Transitional Council [NTC] 
representative in Egypt, Fayez Jibril, told Asharq Al-Awsat that "actions, not 
words, are what matters." He also said that although Libyan society is 
religious by nature, the people of Libya follow a moderate interpretation of 
Islam, rejecting Islamic extremism. 

“Aarous al-Bahr” Editor-in-Chief, Fathi Bin Issa, sent a letter to the NTC, 
claiming that the newspaper had received telephone threats on Wednesday. He 
revealed that the caller had threatened to “physically exterminate” the 
newspaper's journalists for “insulting” Belhadj. 

Issa sent copies of this letter to a number of local and international news 
outlets, including Asharq Al-Awsat, as well as international organizations like 
the UN. He stressed that this was not the first time that “Aarous al-Bahr” had 
received such threats since its establishment on 31 August 2011. He said that 
these threats aim to prevent the “Aarous al-Bahr” staff from carrying out their 
work and “informing public opinion of public affairs.” 

In his letter to the NTC, Issa said that “instead of those who believe that 
they have been harmed by the content of the newspaper resorting to the pen in 
order to refute this using proof and evidence” they have resorted to “the 
method of threatening to physically extermination the journalists responsible 
for this with the objective of silencing them.”

Issa revealed that this was the first time that “Aarous al-Bahr” staff had 
received such “explicit” death threats. He called on the Libyan authorities to 
take the necessary action to protect freedom of expression in the country, 
stressing that if the NTC fails to deal with this problem then “the threat of 
violence and death will be the [only] means of dialogue.” He also said that the 
method used by these Belhadj supporters to threaten the newspaper and its staff 
“is the same method used by Gaddafi and his revolutionary committees.” He 
stressed that Libya must not return to the restrictions of the past, following 
the 17 February revolution that liberated the country from the harsh Gaddafi 
rule. 

For his part, Libyan journalist Emad al-Obeidi revealed that the “Aarous 
al-Bahr” newspaper – in addition to another local newspaper – has adopted a 
critical style that Libyan society is not used to following almost 42 years of 
restrictive Gaddafi rule. He stressed that “criticism in general was 
unprecedented in the Gaddafi era.” 


[Non-text portions of this message have been removed]





Post message: prole...@egroups.com
Subscribe   :  proletar-subscr...@egroups.com
Unsubscribe :  proletar-unsubscr...@egroups.com
List owner  :  proletar-ow...@egroups.com
Homepage:  http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/

<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
proletar-dig...@yahoogroups.com 
proletar-fullfeatu...@yahoogroups.co

[proletar] Judicial freedom but with responsibility

2011-09-26 Thread Sunny
http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=2011\09\26\story_26-9-2011_pg3_2
  Monday, September 26, 2011 

COMMENT: Judicial freedom but with responsibility —Ishaque Malik

Judicial independence is of supreme importance for an impartial and effective 
judiciary but judicial accountability is also a complement to it. The cause of 
justice can be served only through an ideal blend of the two

Judicial independence is required to be nurtured and preserved by any just and 
fair society for at least four basic reasons: one, to fulfil the most basic 
need of a society to have an impartial and independent body to protect 
citizens’ legal rights and to resolve their disputes without being influenced 
by any internal or external factors; two, the doctrine of separation of powers 
requires that the judiciary should be independent of the two other pillars of 
state, i.e. the executive and the legislature; three, the rule of law requires 
judicature to be independent and four, for ensuring human rights and 
fundamental freedoms to the members of society. Judges must, thus, be made free 
and autonomous of all internal and external factors that may restrain their 
ability to work without fear or favour. The concept of judicial freedom gives 
birth to the ideas of judicial accountability since no independence could be 
unqualified and unrestrained.

The most basic argument in favour of judicial accountability is to prevent the 
judges and their institution from abuse of authority as judicial independence 
is not an end in itself but only a means to a larger end and it is to be 
ensured that the purpose of that larger end is properly served. One other logic 
for judicial accountability is that the judicial system and judges are supposed 
to function in accordance with all sorts of written and unwritten instructions, 
rules, laws. Justice is administered within the ambit of laid down parameters 
and principles. It, therefore, becomes imperative to see how devoutly adherence 
to those instructions has been observed by the members of the judiciary. 
Thirdly, the concept of accountability is a natural corollary to exercise of 
power. The authority that exercises a power must be made accountable to some 
other authority to assess how far the exercise of given powers succeeded in 
obtaining the desired results for which it was intended. Fourthly, the role of 
the judiciary during the past century has tremendously enlarged due to the 
expansion of judicial outreach in welfare states, rising awareness and 
consequent enforcement of social rights, increasing public interest litigation 
and greater resort to judicial review. This enlargement of the judicial role 
has enhanced the procedural and substantive responsibilities of the judges as 
well as the need for judicial responsibility and accountability.

There are two main obstacles to judicial accountability: the concept of 
judicial immunity and res judicata (a matter adjudged). The concept of judicial 
immunity derives its strength from the old principle that “the king can do no 
wrong”. Even the concept of sovereignty appeared irreconcilable to the idea of 
state responsibility. There, however, prevailed another equally strong 
tradition in some ancient states, like Athens, that held every public 
functionary accountable for each of the acts performed in that capacity. There 
is, however, an emerging trend to shun the concept of state immunity and resort 
to a democratic concept of accountability.

The second obstacle to judicial accountability is the principle of res 
judicata. The judicial decisions that attain finality, res judicata, become 
laws unto themselves and an act that creates the law cannot be against the law. 
So, any wrong decision that has attained finality could not serve as a basis 
for the accountability of the judge or judges who pronounced such a decision. 
Some countries have countered this obstacle by providing opportunity to the 
aggrieved to challenge such decisions, though with some restrictions.

The biggest of all the questions is how to give effect to judicial 
accountability in such a way that the independence of the judiciary is not 
compromised. In fact, it is a very delicate aspect that needs very careful 
handling as it runs the risks of spilling over to encroachment on judicial 
freedom, which is entirely essential to achieve the ultimate objective of 
serving the cause of the free and fair dispensation of justice to the 
citizenry. The judges could neither be made subservient to the political 
executive or legislature, nor could they be held above the law. There is a need 
to strike a beneficial balance between the independence of the judiciary and 
its accountability by subjecting judges to scrutiny to improve judicial conduct 
and performance and to ensure judicial accountability without reducing their 
insulation from intrinsic and extrinsic forces.

Legal and political science experts have devised different models and 
typologies 

[proletar] Don't Buy Tickets to Fake Concert

2011-09-26 Thread holy uncle
Motley Crue: Don't Buy Tickets to Fake Concert
September 26, 2011 03:10 AM EDT 
Fans of rock band Motley Crue are being told to be cautious as false reports 
have been issued stating they will be performing a concert in Jakarta, 
Indonesia, next month. 
 
The band does not have any immediate plans to visit the capital city of 
Indonesia despite local reports regarding an upcoming show.They are concerned 
that someone may be attempting a ticket sales scam, so don't buy tickets if you 
see them advertised for this non-existent show!
 
According to KOIN, the heavy metal band's website includes a statement that 
reads, "Legendary rock titans Motley Crue have no scheduled concerts anywhere 
in Indonesia. 
 
The band distances itself from any such announcements, as no agreements for a 
show at Pantai Karnival in Jakarta or anywhere else in the country were ever 
made. Motley Crue advises its fans that any concert rumors are false, and to be 
wary of any vendors advertising ticket sales."
 
Motley Crue doesn't want to be held liable for the possible scam, so this 
statement helps prevent any liability on their end. Of course, if tickets are 
sold, then hopefully it can lead to an arrest of those attempting to profit off 
of the band's name.
 
http://celebs.gather.com/viewArticle.action?articleId=281474980400068

[Non-text portions of this message have been removed]





Post message: prole...@egroups.com
Subscribe   :  proletar-subscr...@egroups.com
Unsubscribe :  proletar-unsubscr...@egroups.com
List owner  :  proletar-ow...@egroups.com
Homepage:  http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/

<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
proletar-dig...@yahoogroups.com 
proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
proletar-unsubscr...@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/



[proletar] Towards Israel-Palestine unity

2011-09-26 Thread Sunny
http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=2011\09\26\story_26-9-2011_pg3_6
Monday, September 26, 2011
VIEW: Towards Israel-Palestine unity —Yasser Latif Hamdani


 A prosperous Palestine allied with Israel is the only guarantee of Israel’s 
status as a Jewish state. It will also solve the irksome issue of settlements 
that have plagued all negotiations

How does the world solve an intractable problem such as the Israeli-Palestinian 
conflict? Sixty-three years later the world is still where Harry S Truman left 
it. President Obama, who showed so much potential in the beginning, now cuts a 
pathetic figure — helpless and overcome by events. Too much history and 
emphasis on competing national narratives have ensured that the solution as 
envisaged now remains elusive for some time to come.

It is important then to begin at the irreducible minimums claimed by the 
parties to the conflict. First of all, Israel is here to stay and this is a 
bitter pill that partisans of Palestine have to swallow. Sixty-three years of 
determined existence has proved that throwing out Israel is an impossible 
undertaking. Second, the Israelis are unlikely to give up the Jewish nature of 
their state, even if practically they are a secular country. Third, 
Palestinians deserve to have a state of their own. Fourth, this future 
Palestinian state existing in close proximity to Israel will remain embroiled 
in a never-ending conflict with Israel. The essential question is how to 
preserve the first three without allowing the fourth to hijack the Mideast 
peace process for all times to come.

People have spoken in the past of a one state solution instead of two but the 
one state solution hits at the heart of Jewish anxiety vis-à-vis the identity 
of their state. Yet it seems that not enough consideration has been given by 
the statesmen in either nation to a middle way, i.e. an Israeli-Palestinian 
confederation where a sovereign Israel and a sovereign Palestine come together 
for the sake of the defence of their common interests. Jerusalem can be the 
symbolic capital of this confederation with Tel Aviv and Ramallah taking their 
places as individual capitals of the two confederating sovereign states. Such 
an arrangement could even be called an Abrahamic Confederation, seeing as it 
would create political unity between the three Abrahamic religions.

Defence would have to be, in such a confederation, a mutual responsibility of 
Israel and Palestine, backed by both a joint defence pact and a no war pact. 
The Israeli Defence Forces could help train the Palestinians as defenders of 
their frontiers. In return, peaceful coexistence between Palestine and Israel 
will ensure economic opportunities for the Palestinian youth and to this end 
Israel would do well to open the doors of its universities and institutions of 
higher learning to Palestinians. An educated Palestinian middle class will 
welcome jobs and opportunities in Israel’s corporate sector. A prosperous 
Palestine allied with Israel is the only guarantee of Israel’s status as a 
Jewish state. It will also solve the irksome issue of settlements that have 
plagued all negotiations. Palestinians, especially Muslims, have a great 
example for such a political arrangement. The great Medina Pact negotiated and 
signed by the Holy Prophet (PBUH) provided for precisely this kind of unity. 
Article 25 of the said pact made Jews, Muslims and other residents of Medina 
one ummah (community) for the purposes of defence of Medina.

A mighty Abrahamic Confederation consisting of a sovereign Israel and a 
sovereign Palestine will not only bring peace to them but will be a pillar of 
stability and a welcome note of unity in an increasingly divided world. As the 
Arabs shake off centuries of slumber and take their place as prosperous 
democratic states of the world, Israel can play a unique role as a democracy 
that is both modern in form and ancient in spirit in guiding not just its 
Palestinian neighbours but also the greater Semitic world, i.e. the Arabs. Too 
many ties of religion, culture and history link Jews and Arabs together. It is 
time that this historical reality expressed itself not antagonistically but as 
a protagonist of the great story of the rise of the Middle East in the 21st 
century. If they succeed, they will set an extraordinary precedent for dispute 
resolution around the world.

Will an Israel and a Palestine dominated by hawks of Likud and Hamas ever allow 
such a solution? There is no doubt that the political will to bury the hatchet 
is entirely absent on both sides. Yet statesmanship demands that politicians on 
either side put their people before their real and perceived grievances and 
common good before egos for the betterment of their future generations.

History beckons them to ignore the bitterness that poisoned their narratives 
and write one together. Will they heed its call?

The writer is a lawyer based in Lahore. He is also a regular contributor

[proletar] Citibank serves up cautionary tale in Bali

2011-09-26 Thread holy uncle
***"For Citibank, it's not important where the money comes from but that it 
stays there," Simbolon said. 

Southeast Asia

Sep 27, 2011  
 
Citibank serves up cautionary tale in Bali 
By Muhammad Cohen 

BALI - When Bali's Ubud Writers and Readers Festival announced its title 
sponsorship agreement with Citibank last year, administrators and fans 
undoubtedly felt the annual literary gathering could count on a secure 
financial base. They also may have felt, sheepish with political incorrectness, 
that the US-based global bank's support was better insulated from scandal and 
shame than an arrangement with an Indonesian company. They were wrong on both 
counts. 

"I was under the impression it was a three-year deal," Ubud festival founder 
and director Janet de Neefe said. "I was pretty disappointed." 

Citibank withdrew its sponsorship in June, leaving the Ubud festival scrambling 
to align its lofty ambitions for this year's eighth edition, running October 
5-9, with a suddenly barebones budget. The bank abandoned its Ubud sponsorship 
in the wake of two high-profile scandals that came to light almost 
simultaneously in March. Befitting an erstwhile patron of the arts, Citibank's 
troubles range from the comic to tragic. 


 
Banker Barbie
Citibank wealth manager Malinda Dee, one of Jakarta's best known 
forty-somethings, was arrested in March amid allegations she had stolen an 
estimated US$2 million from more than 120 depositors. For 15 years as a senior 
customer relations manager, Dee had persuaded wealthy clients to deposit funds 
with Citibank. She offered "Priority Banking" accounts with a minimum starting 
deposit of $50,000, about 17 times Indonesia's per capita annual GDP. 

According to her attorney, Batara Simbolon, Dee didn't really steal the money, 
she just borrowed it for other investments. Only a fraction of her allegedly 
fleeced clients initially came forward to claim losses, perhaps because they 
didn't want police scrutinizing the origins of their wealth too closely. "For 
Citibank, it's not important where the money comes from but that it stays 
there," Simbolon said. 

In contrast to her days on the fashion and society pages, Dee has taken to 
wearing Islamic attire, including the hijab (headscarf), for court appearances. 
Citibank wouldn't comment on the case since it is still in litigation, but it 
is reportedly cooperating with prosecutors. Dee's case was ready to proceed to 
trial at the South Jakarta District Court, the Jakarta Post reported on 
September 14, citing Attorney General Office spokesman Agung Noor Rahmat. Dee 
will be charged with allegedly violating the 2008 Law on Money Laundering, the 
report said. 

A knowledgeable source said the bank has taken steps to avert future frauds, 
including increasing rotation among relationship managers, so that the 
relationships don't get too cozy. 

Political debt
While the Dee scandal can inspire a chuckle since no one got hurt except rich 
people and their banker, the story of Irzen Okta is strictly tragic. The head 
of the miniscule National Unifying Party, Okta had a Citibank credit card, the 
product many international banks use as a beachhead in overseas markets. Okta 
had run up a bill of 48 million rupiahs ($5,486) that with interest and late 
fees had climbed to over 100 million rupiahs. 

Debt collectors in late March this year came to Okta's house outside Jakarta 
that he shared with his wife and two teenage daughters. He convinced them to 
leave with a promise that he would visit t a Citibank branch in the capital the 
next day to try to settle the debt. At the branch, he went into a room with 
three debt collectors and underwent "harsh interrogation", according to a 
police spokesman. Witnesses heard banging on tables, chairs kicked, and Okta 
taunted and intimidated. Citibank denies reports that Okta was beaten, even 
though his blood was found in the room. What's not in dispute is that 
50-year-old Okta never left the room alive, collapsing on the floor dead of a 
brain hemorrhage. 

Police have charged five Citibank contract debt collectors in connection with 
Okta's death. "We found no evidence of physical violence from our own internal 
investigations," Citibank regional spokesman James Griffiths said. According to 
the bank, all debt collectors - employees or contractors - are held to a code 
of conduct that prohibits violence. 

Citibank chief country officer Tigor Siahaan, appointed in June to try to 
repair the bank's image, said Okta's deadly

[proletar] Islamic healing is on the rise in Southeast Asia

2011-09-26 Thread holy uncle
Islamic healing is on the rise in Southeast Asia
. 
* Del.icio.us
* Facebook
* Stumbleupon
* Newsvine
* Yahoo bookmarks
* Mixx
* Digg
* Reddit
* Google Bookmarks
* Twitter
* LinkedIn
(AP)  JAKARTA, Indonesia — A 47-year-old housewife who recently started using 
Islamic alternative cures emerged tearfully from an exorcism, speaking of 
newfound tranquility after a turbulent time in her life. Also, her abdominal 
pains are finally easing.

Suratmi, who suffers from an ovarian cyst, has been taking a mix of herbal 
treatments harking back to the dawn of Islam, as well as undergoing exorcisms 
at a clinic in Jakarta.

She is among a growing number of Muslims in Southeast Asia turning away from 
Western medical care in favor of al-Tibb al-Nawabi, or Medicine of the Prophet, 
a loosely defined discipline based on the Quran and other Islamic texts and 
traditional remedies.

"I heard that so many people have been healed, so I hope Allah can help me. I 
followed His path here," said Suratmi, who like many Indonesians goes by one 
name.

The trend in Islamic treatments, cosmetics and toiletries is often associated 
with fundamentalists who charge that Western, chemically laced prescriptions 
aim to poison Muslims or defile them with insulin and other medicines made from 
pigs. Members of terrorist groups have been involved in Islamic remedies as 
healers and sellers, while some clinics are used as recruiting grounds for 
Islamist causes.

But the bulk of those seeking out Islamic clinics, hospitals and pharmacies 
appear to be moderate Muslims, reflecting a rise in Islamic consciousness 
worldwide.

"Islamic medicine carries a cachet that, by taking it, you are reinforcing your 
faith — and the profits go to Muslims," says Sidney Jones, an expert on Islam 
in Southeast Asia with the International Crisis Group.

These Islamic products have become a big business with a customer base in 
Southeast Asia alone of roughly 250 million Muslims.

The industry's advertising is as gimmicky as any in the West.

Capitalizing on the popularity of U.S. President Barack Obama, who spent four 
of his childhood years in Indonesia, one company produces a popular anti-stress 
concoction called Obahama — in a corruption of an Indonesian phrase for herbal 
medicine.

Siwak-F, also exported to the Middle East, is hailed as "toothpaste just like 
the Prophet used to use."

The industry also is going high-tech.

Malaysia's Petronas University of Technology is developing an application for 
mobile devices to query what Islamic remedies are recommended for anything from 
toothaches to depression, says Hanita Daud, one of the developers.

Like much of Islamic medicine, it's grounded on the saying that "Allah did not 
create a disease for which he did not also create a cure." This is taken from 
Prophet Mohammed's teachings known as hadiths, which along with the Quran make 
frequent references to diseases, remedies and healthy living.

What is termed classical Islamic medicine developed in medieval times when it 
far outshone that in Christian Europe, and exerted a significant influence on 
it.

Practitioners say many ingredients in today's treatments were used in 
Mohammed's time, including honey, olive oil, bee pollen, dates and black 
caraway — which one ad claims is "a cure for every disease but death."

In Indonesia, Islamic alternative healing really took off after a government 
promotional campaign in 2009, says Brury Machendra, owner of the Insani Herbal 
Clinic in suburban Jakarta where Suratmi and up to 400 other patients per month 
seek treatment.

Only one such clinic existed in the Depok suburb two years ago, but now there 
are 20, with 70 others waiting for government permits.

Machendra, who also is secretary-general of the Traditional Herbal Medicine 
Association of Indonesia, says most Indonesian Muslims don't doubt conventional 
medicine. But he says Indonesia's health services are so poor and expensive 
that many people seek out alternatives.

His clinic offers herbal medicine, a bloodletting treatment known as bekam and 
exorcisms in which a white-gloved therapist places a hand on a patient's head 
while chanting verses from the Quran.

An exorcism costs about $12, while Machendra's government-certified herbal 
products such as the purportedly anti-cancer BioCarnoma and anti-diabetes 
BioGlukol go for no more than $5 for 60 capsules.

He acknowledges that clinics such as his benefit from traditional Muslim rules 
forbidding certain ingredients and that many fundamentalists "tell people not 
to go to infidel doctors and say that buying Western medicine is forbidden."

Jemaah Islamiyah, an al-Qaida-linked militant network that is essentially 
banned in Indonesia, is believed to have links to some herbal manufacturers and 
operate many of the country's Islamic medicine clinics, International Crisis 
Group says.

But Jones says the clinics a

[proletar] Laut untuk Kesejahteraan Rakyat

2011-09-26 Thread Sunny
http://www.ambonekspres.com/index.php?option=read&cat=42&id=34482
SENIN, 26 September 2011 | 


Catatan Pelaksanaan PIT dan Kongres VIII ISOI 2011


Laut untuk Kesejahteraan Rakyat


Bertepatan dengan 15 tahun Deklarasi Pembangunan Benua Maritim Indonesia yang 
telah diselenggarakan pada tahun 1996 lalu di Makassar, dengan menggusung tema 
“Laut untuk kesejahteraan rakyat”, Ikatan Sarjana Oseanologi Indonesia (ISOI) 
akan melaksanakan Pertemuan Ilmiah Nasional Tahunan (PIT) VIII dan Kongres VIII 
tanggal 25-27 September mendatang di Makassar. 

ISOI yang didirikan sejak 1973 dan turut mendorong konsep pembangunan Benua 
Maritim Indonesia, dalam acara tersebut akan mengangkat beberapa agenda 
diataranya intraksi daratan, lautan dan atmosfir, Geosains kelautan dan 
hidro-oseanografi, mitigasi bencana kelautan dan perubahan iklim, pengelolaan 
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta kebijakan kelautan (ocean policy).


Secara filosofis, kekayaan alam pesisir dan laut beserta sumberdaya yang ada di 
dalamnya dikuasakan kepada negara oleh rakyat, untuk dikelola bagi 
sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ini tertuang dalam aturan dasar negara (state 
fundamental norm) yaitu Pasal 33 Ayat (3) UUD RI 1945. Pasal ini memberikan 
mandat negara untuk menguasai sumber daya alam dengan tujuan kemakmuran bagi 
rakyat. Dengan demikian, pasal ini harus ditafsirkan bahwa bagaimana negara 
harus mengelola sumber daya alam laut dan pesisir sebagai sumber daya publik 
secara baik. 

Menjadikan laut dan kelautan secara bijak sebagai salah satu resources-based 
economy bangsa yang merupakan salah satu komponen yg diamanahkan oleh deklarasi 
Benua Maritim cukup beralasan. Berbagai potensi besar sumberdaya yang tersimpan 
di dalamnya mengandung nilai ekonomi yang sangatnyata dan dapat dikembangkan 
bagi pembangunan nasional. 

Laut dan wilayah pesisir memiliki nilai strategis dengan berbagai keunggulan 
komparatif dan kompetitif sehingga berpotensi menjadi prime mover pengembangan 
wilayah nasional. Bahkan secara historis menunjukan bahwa wilayah pesisir ini 
telah berfungsi sebagai pusat kegiatan masyarakat karena berbagai keunggulan 
fisik dan geografis yang dimilikinya. 

Keberadaan Indonesia secara gografis yang strategis, terletak di antara dua 
Samudera, Pasifik dan Atlantik serta diapit oleh dua benua Asia dan Afrika 
menjadikannya memiliki arti penting secara geopolitik dan geostrategik bagi 
kepentingan Nasional. Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok menempatkan 
negeri ini berada pada posisi penting dalam perdagangan, keamanan global dan 
mempunyai posisi kekuasaan yang kuat dalam hubungan internasional terhadap 
Negara-negara khususnya yang berhubungan dengan laut. 

Posisi geografi tersebut menjadikan Indonesia sebagai persimpangan lintas 
pelayaran niaga utama atau “across of the commercial shipping line” tentunya 
sangat berpengaruh pada politik dan ekonomi dunia. 

Sebagaimana sejarah membuktikannya bahwa Who command the sea, command the 
world, penguasaan laut sangat menentukan kekuatan dan ketahanan suatu Negara. 
Namun terdapat persoalan mendasar yang belum tuntas yang menyebabkan sampai 
saat ini posisi tawar sektor kelautan masih sangat lemah dibandingkan dengan 
sektor lain. Persolan tersebut tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi kita semu.

Wilayah pesisir dan laut beserta sumberdaya alamnya bagi pembangunan ekonomi 
bangsa Indonesia paling tidak dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu secara 
biofisik, wilayah pesisir dan laut Indonesia yang memiliki garis pantai 
terpanjang kedua setelah Kanada, sekitar 75% dari wilayah Indonesia merupakan 
wilayah perairan (58 juta km2 termasuk ZEEI). 

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang berdasarkan hasil survey toponimi 
pulau tahun 2007 hingga tahun 2010 dan verifikasi terakhir Kementerian Kelautan 
dan Perikanan (KKP) diketahui bahwa Indonesia memiliki jumlah pulau 13.466 yang 
menyebar dari Sabang hingga Merauke. Selain dari itu, Indonesia juga memiliki 
jumlah keanekaragaman hayati terbesar kedua setelah Brasil. Bahkan, dalam hal 
keanekaragaman hayati laut menurut IUCN (1995), Indonesia merupakan center of 
biodiversity dan menempati posisi terbesar di dunia, mulai dari mangrove, 
padang lamun hingga terumbu karang.

Menghadapi tantangan era globalisasi persaingan bebas (Asian Free Trade Area - 
AFTA), sektor kelautan menjadi begitu penting artinya bagi pembangunan suatu 
Negara kepulauan terbesar di dunia seperti Indonesia (the largest archipelagic 
nation in the world). Dengan potensi sumberdaya alam laut yang luar biasa 
besarnya, idealnya harus membuktikan bahwa ia merupakan Negara terbaik dalam 
pemanfaatan dan pengelolaan potensi kepulauan yang dimilikinya.

Sektor kelautan Indonesia membutuhkan perhatian kelembagaan yang serius dengan 
peningkatan kapasitas development actor yang professional dan memahami masalah 
kelautan di Indonesia yang tentunya dikawal dengan strategi penanganan 
komprehensif, sinergis, dan produktif yang melibatkan kerjasa

[proletar] Penganguran

2011-09-26 Thread kim
Sewaktu mudik tempo hari...

Alumnian hampir dilakukan setahun sekali. Setelah sapa sini,
ngadu bako, percakapan menjurus pada hal yang lebih serius,
yakni soal pekerjaan.

Dengan bekerja, dapur akan selalu mengepul, itu motto yang
tak akan pudar.

Lalu si Pulan bilang, setelah dia keluar dari SMU, dia tak
pernah beruntung utk mendapat pekerjaan. Baik itu di Pemda
ataupun dikantoran yg membutuhkan tenaga kerja. Si Pulan
bilang kalau tidak ada uang utk menyogok, bagaimana akan
dapat pekerjaan ?

Si Pulan merasa ketinggalan kereta "hidup". Tak usah ngomong
sama dia soal gengsi, apalagi mau nyantolin cewe buat calon
bini. Sedangkan si Pulan, sbg manusia yang normal, butuh ngen-
tot selain makan nasi dan alakadarnya perhari.

Ayam betina dipekarangan tetangga boleh be'kotek, tapi masa
iya itu sebgai pelepasan saluran kebutuh jasmani dia heh ?
Kita-kita yang lahir di Indonesia, cerita gituan spt diatas
adalah sejenis cerita cingcai, cerita tak berarti, cerita yg
sudah usang, cerita yang sudah diketahui oleh semua orang.

Okeh, okeh, okeh...

Kalau begitu bagemana sekarang kalau cerita tentang pengang-
guran di Amrik, setelah kejadian subprime dsb yg mengekal itu ?

Orang bilang dapet pekerjaan di amrik mah mudah, asal pengen
gulung lengan baju saja. Iya, itu dulu. Sekarang mah orang
cari pekerjaan itu pada nyamos.

Masih ingat, karyawan bank yang di PHK ? 
Si Sheila, sebulan sebelumnya masih dapet gajian 5 rebu dol
yang masuk ke account dia. Hari ini dia cuman dapet satu am-
plop surat yg katain dia udah di PHK. Dan boss nyuruh dia
untuk hengkang secepatnya. 

"Hengkang ? Euhh...bentar, saya cari kardus. Repot, ada foto
ada pot bunga yg nangkring dimeja ".

Sheila mikir, pgimana musti bayar angsuran rumah, angsuran
mobil bulan berikutnya heh ?

Keadaan si Pulan tidak terbelit kesusahan spt Sheila. Pulan
punya badan kurus, pipi cemong, mata belo sepertinya nunggu
kematian, walopun begitu dia bertahan hidup dengan se-adanya.

Sheila kebanyakan kalori yg nempel ditubuh, biasa...hari
senin makan bigmac, selasa makan daging 1 kilo, rebo makan
pizza hut dan seterusnya. Badan membengkak, hingga beberapa
kali musti ganti ukuran celana panjang. Soal hubungan seks
sia tak pedduli amat selama ada dildo. Tapi itu mah has been

Untuk masa yang kedepan, Sheila musti belajar hidup seseder-
hana si Pulan.
















Post message: prole...@egroups.com
Subscribe   :  proletar-subscr...@egroups.com
Unsubscribe :  proletar-unsubscr...@egroups.com
List owner  :  proletar-ow...@egroups.com
Homepage:  http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/

<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
proletar-dig...@yahoogroups.com 
proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
proletar-unsubscr...@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/



[proletar] Spotlight on Blair peace envoy role over Gaddafi and JPMorgan link

2011-09-26 Thread Sunny
http://www.smh.com.au/world/spotlight-on-blair-peace-envoy-role-over-gaddafi-and-jpmorgan-link-20110926-1ktkw.html
Spotlight on Blair peace envoy role over Gaddafi and JPMorgan link 
Robert Booth
September 27, 2011 
 
Business ... Blair and Gaddafi in Tripoli in 2004. Photo: AP

TONY BLAIR is facing calls for greater transparency in his role as Middle East 
peace envoy after it has emerged he visited Muammar Gaddafi in 2009 while 
JPMorgan, the investment bank that employs Blair as a £2 million-a-year ($3.2 
million) adviser, sought to negotiate a multibillion-pound loan from Libya.

Blair also championed two large business deals in the West Bank and Gaza 
involving telecoms and gas extraction which stood to benefit corporate clients 
of JPMorgan, an investigation by the UK Channel 4 TV station's Dispatches 
program reveals.

Blair, who represents the diplomatic Quartet on the Middle East - the US, 
European Union, Russia and the United Nations - flew to see the former Libyan 
leader in January 2009 as JPMorgan tried to finalise a deal for the Libyan 
Investment Authority to lend a multibillion-pound sum to Rusal, the aluminium 
company run by Russian billionaire Oleg Deripaska.

The LIA was set up by Gaddafi to manage the country's wealth and was estimated 
to be worth $64 billion last September.

Emails obtained by anti-corruption campaign group Global Witness and seen by 
the Guardian reveal JPMorgan's vice-chairman, Lord Renwick, invited the then 
vice-chairman of LIA, Mustafa Zarti, to ''finalise the terms of the mandate 
concerning Rusal before Mr Blair's visit to Tripoli which is scheduled to take 
place on around 22 January''.

The meeting went ahead, but a spokesman for Mr Blair denied the former British 
prime minister had been involved in the proposed Rusal deal. A spokesman for 
JPMorgan said Blair had no knowledge of the proposal but could not explain why 
Blair's visit to Gaddafi was raised in the email.

''Neither Tony Blair nor any of his staff raised any issue to do with a Russian 
aluminium company,'' Blair's spokesman said. A Rusal presentation obtained by 
Global Witness showed the aluminium company had been seeking a $4.5 billion 
loan in the form of a convertible bond, but the deal never happened.

In the Palestinian territories as the quartet envoy, Blair persuaded the 
Israeli government to open radio frequencies so mobile phone company Wataniya 
could operate in the West Bank. The company's owner, Qtel, a Qatari telecoms 
company, is a client of JPMorgan and bought Wataniya with a $2 billion loan the 
bank helped arrange.

The second deal saw Mr Blair champion the development of a gas field off the 
coast of Gaza. The owner of the rights to operate the field is BG Group, a 
client of JPMorgan.

A spokesman for Mr Blair said: ''In neither case was Mr Blair even aware 
JPMorgan had a connection with the company.''

Guardian News and Media


Read more: 
http://www.smh.com.au/world/spotlight-on-blair-peace-envoy-role-over-gaddafi-and-jpmorgan-link-20110926-1ktkw.html#ixzz1ZAgaIKBB


[Non-text portions of this message have been removed]





Post message: prole...@egroups.com
Subscribe   :  proletar-subscr...@egroups.com
Unsubscribe :  proletar-unsubscr...@egroups.com
List owner  :  proletar-ow...@egroups.com
Homepage:  http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/

<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
proletar-dig...@yahoogroups.com 
proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
proletar-unsubscr...@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/



[proletar] Kereta Api

2011-09-26 Thread cha6966
Bruaaak.

Terdengar suara yang amat keras 

Dan di ikuti kobaran api yang amat hebat

Ternyata telah terjadi kecelakaan hebat dalam sebuah terowongan kereta api, 
semua penumpang yang selamat berjumlah puluhan orang terjebak ditengah 
terowongan, karena pada dua sisi terowongan tersebut terhalang gerbong kereta 
yang terbakar dengan hebatnya.

Saat itu semuanya panik, banyak penumpang yang berteriak kita tidak bisa 
keluar, kita terjebak, kita akan mati dan lain-lain.

Tiba-tiba ada seorang bapak Tua yang berteriak dengan lantangnya: 

"Tenang-tenang kita semua pasti akan keluar, saya berani menjamin." 

Kemudian suasana menjadi lebih tenang dari sebelumnya.

Lalu seorang penumpang bertanya : 
"Bagaimana caranya kita keluar? Karena semua jalan keluar tertutup oleh gerbong 
yang terbakar."

Dengan tenang bapak tua itu menjawab :

"Kita pasti keluar di halaman utama koran besok..."

:D
  
   =D=D♓â♓â♓â=D=D◦


.. •°°°•.¸¸. HUąąaa ~
   \=))__•°°°•.¸¸.Hąą ~ 
   (( •°°°•.¸¸. Hąą ~
«<,'\/ •°°°•.¸¸.Hąą ~
  °•.¸¸¸. Hąąaa.
Powered by Telkomsel BlackBerry®



Post message: prole...@egroups.com
Subscribe   :  proletar-subscr...@egroups.com
Unsubscribe :  proletar-unsubscr...@egroups.com
List owner  :  proletar-ow...@egroups.com
Homepage:  http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/

<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
proletar-dig...@yahoogroups.com 
proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
proletar-unsubscr...@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/



[proletar] 10 CeRiTa

2011-09-26 Thread cha6966
Sepuluh cerita XXX tapi OK punya A" ;) enjoy it

1. Kuputar tubuhnya menghadap belakang. Lalu kutusuk lubang kecil nan sempit 
itu, tiba-tiba tubuhnya bergetar hebat..
Lagi mau nge-charge BB, eh ada bbm masuk...!


2. Linda mengambil tisu, lalu mengelap lendir bening pacarnya itu.
"Gara2 kamuuu..., sampe keluar gini" kata sang pacar.
"Maaf Say.., kamu jadinya ketularan flu" ujar Linda.

3. Benda bulat itu dipegang tante Susi, digerakkan naik-turun dengan penuh 
semangat, otot-otot pun menjadi tegang 'Õoooº°˚ ˚°º... ºoº hh ... Capek 
juga.angkat barbel di gym.

4. A: "Uuuuh Mas..., kamu kok lama banget sih keluarnya? Aku pegel 
nih..capk.. "
B: "Maaf sayank, tadi dosennya ngasih tugas dulu. Udah lama nungguin yaa..?"

5. Para tante mengerubungiku, seraya memaksaku mengocoknya lebihcepat, 
akhirnya keluar juga benda putih itu: "Õoooº°˚ ˚°º... ºoº hh ..arisan kali ini 
yg dapet tante Susan..!"

6. Jariku masuk ke dalam lubang yang sempit itu. Kugesek-gesek 
Tiba jariku terasa basah oleh lendir yang bening...
Nikmatnya, ngupil lagi pileknyem nyem.

7. Gadis muda itu berjongkok di depanku tanpa mengenakan celana, ia pun 
menatapku dan berkata:
"Ayaaah,, pipisnya udah..!."

8. Setelah lama tawar menawar
harga disepakati. 
Mawar pun berkata 
"Mau pake KONDOM nggak ??".
Ku jawab cepat: 
"Boleeeh,,biar gak lecet kan casingnya, maklum BB baru nih..:D"

9. "Beb, rada cepet dong genjotannya udah mau nyampe nih..." ujar Reni.
"Huff.. Huff...iya beb, aku udah sekuat tenaga genjotnya nih" ku jawab sambil 
ngos-ngosan. "Eits !!..Awas ada anak kecil nyebrang!"...persis di depan sepeda.

10. Mulut Lina kempot saking nafsu mengenyotnya...& benar saja tak lama 
kemudian cairan manis itu tumpah dalam mulutnya nan basah"Õoooº°˚ ˚°º... 
ºoº hh enaknya permen BLASTER..!

Hehehe jangan-jangan pada pikir joRoK y

┣┫Ū=D┣┫Ū=))┣┫Ū=D :p  

SlaMat MaLaM...

Ch@​​™ 
pin:21EF6D92

Powered by Telkomsel BlackBerry®



Post message: prole...@egroups.com
Subscribe   :  proletar-subscr...@egroups.com
Unsubscribe :  proletar-unsubscr...@egroups.com
List owner  :  proletar-ow...@egroups.com
Homepage:  http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/

<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
proletar-dig...@yahoogroups.com 
proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
proletar-unsubscr...@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/



[proletar] 'Kasus Rawagede, Periode Kolonial Belum Kami Tutup dengan Baik'

2011-09-26 Thread Sunny
http://www.tempo.co/hg/hukum/2011/09/15/brk,20110915-356419,id.html

'Kasus Rawagede, Periode Kolonial Belum Kami Tutup dengan Baik' 
Kamis, 15 September 2011 | 13:48 WIB
Besar Kecil Normal 
 
Liesbeth Zegveld, pengacara korban Rawagede, Karawang, Jawa Barat. (ikonrtv.nl)


a.. 

TEMPO Interaktif, Den Haag - “Ah, sudahlah Liesbeth, ini soal tua, kamu tak 
akan menang,” demikian sebuah sumber anonim mengutip anjuran kalangan hukum di 
Belanda kepada Liesbeth Zegveld, pengacara para janda yang menggugat Kerajaan 
Belanda soal pembantaian massal di Desa Rawagede, Karawang, Jawa Barat, akhir 
1947.



Pesimisme ini masuk akal. Sudah sejak 1969, kasus-kasus kejahatan perang 
tentara kolonial Belanda diangkat ke media menjadi perdebatan publik yang 
ramai, bahkan berkali-kali menjadi tekanan terhadap Pemerintah Belanda. 
Semuanya kandas, tak pernah masuk sidang meja hijau.



Tapi kali ini gol. Para janda itu memenangi gugatan terhadap Staat (Negara 
Kerajaan Belanda). Belanda wajib memberi ganti rugi yang diduga bakal rumit. 
Bagaimana mengukur kerugian materiil dan non-materiil akibat perang yang 
menghilangkan ayah atau suami dari tengah keluarga sejak enam dekade lalu?



“Saya ingin Belanda mengganti tiga ekor kambing ayah saya,” ujar Saih bin Sakam 
bersahaja seperti dikutip wartawan Radio Nederland Junito Drias tahun lalu. 
Tapi pengacara pasti bakal lebih repot ketimbang cuma mencari kambing pengganti.



Tujuh Desember 1947 sebuah satuan Belanda pimpinan Mayor Wijnen memasuki Desa 
Rawagede (kini Balongsari), dekat Kerawang, mencari “bandit-bandit republiken”. 
Ratusan pria, ada yang menyebut 431, ditembak mati. Sakam, saat itu berusia 
20-an, waspada. Melihat ayahnya tewas, dia buru buru berpura-pura mati. Seorang 
prajurit Belanda mendatanginya. Dia tertipu, tapi toh melepas tembakan ke 
kakinya, kemudian meninggalkannya.



Sakam kini telah tiada, tapi kesaksiannya berbuah nyata. Inilah apa yang 
disebut onrechtmatig handelen, suatu eksekusi tanpa proses hukum, sebagai 
kenyataan yang polos dan telanjang.



Stichting Yayasan Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB) mengangkat kasus 
Rawagede itu atas nama Sakam dan delapan janda dari para korban yang lain. 
Jeffrey Pondaag, pemuda asal Sulawesi yang memimpin Komite itu, menangis 
tersedu-sedu saat hakim membaca vonis.



Pemerintah Belanda semula menolak karena mengaggap kasusnya “telah 
kedaluwarsa”, jadi juga menolak pembayaran ganti rugi. Ini untuk pertama 
kalinya negara kalah. Pengacaranya tak banyak bicara, tapi tak menutup 
kemungkinan kasasi. Hakim memberi waktu tiga bulan kepada pemerintah untuk 
merespons. 



KUKB tak tanggung-tanggung memilih kantor advokat Bohler yang beken dan 
menggandeng Prof. Dr. Lisbeth Zegveld, pakar hukum berdisertasi cum-laude, yang 
spesialisasinya kasus korban perang dan pernah menangani kasus antara lain 
Srebrenica (1995), Kenya, dan Palestina.



Aboeprijadi Santoso menemui advokat perempuan 41 tahun ini usai sidang, Rabu, 
14 September 2011. Berikut petikan wawancaranya. 



Mengapa pengadilan ini akhirnya melihat hal-hal yang dahulu diabaikan atau 
tidak pernah dituntaskan oleh para politikus hingga tidak pernah masuk 
pengadilan?



“Begini. Pertama, Pengadilan melihat adanya eksekusi. Jadi ini suatu tindakan 
yang merampas hak hidup karena negara (Hindia-Belanda) menembak warganya 
sendiri. Itu yang terjadi di Indonesia. Kami anggap ini serius. Dulu kami 
anggap serius. Jadi ini suatu tindak penyelewengan (misdrijven). Kedua, di sini 
ada orang orang (maksudnya saksi-saksi) yang mengalaminya sendiri. Nah, kedua 
ihwal itu, eksekusi dan adanya saksi-saksi, merupakan hal penting, serius. Jadi 
negara tidak boleh mengatakan itu sudah verjaard (kedaluwarsa). Tapi ada 
anak-anaknya juga. Bagi pengadilan, hal ini tidak segawat yang dialami 
saksi-saksi. Sebab anak anak ini tidak mengalami(sikon eksekusi)-nya sendiri. 
Jadi kalau menyangkut anak-anak, pengadilan akan menerima alasan kedaluwarsa. 
Tapi ihwal eksekusi tanpa proses hukum bagi pengadilan sangatlah serius. 
Sebegitu serius sampai kami harus meminta (dan pengadilan menerimanya) bahwa 
permohonan negara agar kasus ini dianggap kedaluwarsa tidak usah dipenuhi. 



Jadi akan berimplikasi pula pada kasus kasus serupa lainnya?



(Antusias) Pertanyaan yang bagus! Ya! Ada implikasinya kalau memang ada 
kelompok-kelompok yang memiliki hak (untuk menggugat). Saya kira banyak yang 
memiliki hak seperti itu. Tapi tidak berarti bahwa anak-cucu mereka (para 
penggugat) terus-menerus akan memperoleh hak atas ganti rugi. Ini tidak bisa. 
Tapi saya setuju, pasti ada kasus-kasus dengan warga atau kelompok yang berhak 
menggugat (tentara dan Kerajaan Belanda). Mungkin saja kasus (Kapten Raymond) 
Westerling (Sulawesi Selatan 1949), juga kasus di desa-desa lain. Jadi 
orang-orang yang waktu itu berusia antara 10 hingga 25 tahun mungkin masih 
berhak (menggugat bila mengalaminya).



Lalu, menurut Anda, apa implikasi politiknya bagi Belanda?



“Lihatlah negara (Kerajaa

Re: [proletar] Terbelit Utang, Pejabat Perhutani Nekat Rampas Ternak Warga

2011-09-26 Thread widura
Waduh...kaya jaman wild west aja nih...main rampas ternak...
-Original Message-
From: "Sunny" 
Sender: proletar@yahoogroups.com
Date: Tue, 27 Sep 2011 08:25:12 
To: 
Reply-To: proletar@yahoogroups.com
Subject: [proletar] Terbelit Utang, Pejabat Perhutani Nekat Rampas Ternak Warga

Wah adegan pejabat seperti pada film-film cowboy : “bandit merampas ternak 
dengan naik kuda”, tetapi bandit petinggi NKRI pakai mobil mewah merampas harta 
penduduk.


Ref: 
http://www.mediaindonesia.com/read/2011/09/09/262742/289/101/Terbelit-Utang-Pejabat-Perhutani-Nekat-Rampas-Ternak-Warga


Terbelit Utang, Pejabat Perhutani Nekat Rampas Ternak Warga 
Penulis : Yakub




Senin, 26 September 2011 09:13 WIB TUBAN—MICOM: Pihak Kepolisian Resor (Polres) 
Tuban, Jatim, masih menyelidiki motif perampasan hewan ternak yang dilakukan 
Wakil Administratur (Adm) Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Tuban 
Arie Wahyu Kurniawan. Di sisi lain, tindakan yang dilakukan Arie diduga karena 
terbelit utang. 

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tuban Ajun Komisaris (AK) Budi Santoso 
menyatakan hingga saat ini pihaknya masih menyelidiki peristiwa yang terjadi 
Dusun Mojokopek, Desa Prunggahan Kulon, Semanding, Minggu (25/9) siang. 

Menurutnya, dari pemeriksaan awal diketahui memang Arie berstatus sebagai wakil 
Adm Perhutani Tuban. 

"Dia datang dengan mengendarai mobil mewah dan membawa anjing. Kemudian, 
mengambil 4 ekor sapi milik warga," ungkapnya. 

Terkait motifnya, kata dia, jajarannya masih melakukan pendalaman penyelidikan. 
Hal itu untuk mengetahui aksi itu murni pencurian sapi atau ada lagi lainnya. 

Di sisi lain, kepada petugas polres, Arie yang baru bekerja selama 18 bulan di 
Perum Perhutani Tuban ini mengaku aksi nekat itu dilakukan karena membutuhkan 
banyak uang untuk membayar utang. 

"Untuk bayar utang," ujar Arie kepada sejumlah wartawan, Minggu (25/9) malam. 
(YK/OL-10) 

[Non-text portions of this message have been removed]




[Non-text portions of this message have been removed]





Post message: prole...@egroups.com
Subscribe   :  proletar-subscr...@egroups.com
Unsubscribe :  proletar-unsubscr...@egroups.com
List owner  :  proletar-ow...@egroups.com
Homepage:  http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/

<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
proletar-dig...@yahoogroups.com 
proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
proletar-unsubscr...@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/



[proletar] Rawagede – why now, what next?

2011-09-26 Thread Sunny
http://www.thejakartapost.com/news/2011/09/25/rawagede-%E2%80%93-why-now-what-next.html
Rawagede – why now, what next?
Aboeprijadi Santoso, The Jakarta Post, Amsterdam | Sun, 09/25/2011 4:00 AM 
Rawagede

Justice delayed, (some) justice achieved – is what happened to the Rawagede 
case. On Dec. 9, 1947, a Dutch army unit came to Rawagede, now called 
Balongsari, West Java, collected hundreds of unarmed male civilians and 
executed them. A Dutch civil court decided last week the Netherlands is 
responsible for these unlawful killings and has to compensate the victims’ 
families.

The verdict raises the question on the likelihood of similar cases in 
Dutch-East India to follow suit. But why did such a crime – in today’s 
parlance, a gross human rights violation – come into court only six decades 
later, and what role did the Netherlands and Indonesia play thus far?

The case illustrates the predominance of both Dutch and Indonesia’s state 
interests on their relationship over the fate of their citizens over the 
decades. History’s victims, as usual, are victims of contemporary lack of 
elite’s political will.

On the Dutch side, it represents the crumbling of a decades-long government 
position, even when they did not deny the cases, of avoidance and rejection of 
judicial prosecution. In the case of Rawagede, it started with the “deal” 
between commander Lt. Gen. S.H. Spoor and the prosecutor H.W. Federhof in 
January 1948 not to prosecute Maj. A. Wijnen who led the expedition.

But public debate on Dutch war crimes only came after an ex-Dutch soldier, Joop 
Hueting, in 1969 revealed similar cases that compelled the government to issue 
Excessennota – a report that recognized them only as “excessive acts” of the 
military. A prosecution would thus only create “confusion”.

Soon another ex-colonial soldiers J.A.A. Doorn and W.J. Hendrix, followed, 
whose book Ontsporing van Geweld (Derailment of Violence), describing similar 
cases, capturing public interest.

Indeed, there has been continuing state negligence of such cases “in 1948, 1969 
and 1995”, which the Rawagede plaintiff advocate, Prof. Liesbeth Zegveld, saw 
as “a continuity of illegitimate acts of the [Dutch] State”.

Neither these nor critical reports and documentaries led to court proceedings, 
but public interest on recent past lingered on.

In 1987 a Dutch ex-cavalry officer, Col. (ret) C.A. Heshuhius, sparked 
controversy. He opposed historian Prof. L. de Jong, who was assigned to write 
an official history of the Netherlands during the WW-II, because De Jong, in 
his chapters on Indonesia, described cases such as Rawagede as 
“oorlogsmisdaden” (war crimes) – a sensitive concept in the Netherlands that 
reminded too much of Nazi war crimes.

Indie-veterans like Heshuhius were furious and succeeded to force De Jong to 
drop the term. His “victory” reflected the considerable influence of the 
Indie-veterans, whose interests were represented by the conservative political 
party VVD and protected by Prince Bernhard of Orange.

De Jong’s works became standard, but by saving the Indie-veterans’ prestige 
from fatal association with the Nazis, it helped the Dutch government avoid 
demanding investigations and eventually bringing the 76 cases (according to the 
Excessennota) to the court.

The 1990s were years of growing critical awareness of the Dutch colonial past. 
Among them: Graa Boomsma, a writer, son of an ex-soldier, demanded critical 
investigation and Jan Pronk, a minister and Dutch enfant terrible, insisted on 
the need to re-appreciate Sukarno and Indonesia’s independence proclamation of 
Aug. 17, 1945.

However, thanks to the Indie lobby, the Dutch cabinets succeeded to overcome 
attempts of reappraisal and avoided controversial issues that could lead to 
prosecution. They even prevented the Queen from expressing “excuse” on the 
colonial past when visiting Indonesia in 1995.

It took another decade before a Dutch Foreign Minister, Ben Bot, – himself, 
like most Indie-veterans, a former prisoner under Japanese rule in Batavia – 
deplored the fact that “the Dutch were on the wrong side of history” and 
pronounced a statement that sounded like a recognition of Aug. 17, 1945 as 
Indonesia’s independence date. In fact, it was a political, moral “aanvaarding” 
or acceptance, not de jure recognition.

Now, another decade yet again, a new generation has come with courage to reject 
state’s “verjaring” (expiry) argument and won the case.

Meanwhile, not only the Dutch, but we, Indonesians, as well had long ignored 
the importance of colonial and our own war crimes. We, too, need a serious 
reappraisal for the sake of our nation’s history, but also to honor victims.

The Soeharto government, the first to normalize full diplomatic relations with 
the Netherlands, had as paramount interest establishing economic aid. Neither 
side were interested in investigating the nation’s recent past. Decades on, 
despite critical voices at home and elsewhere, th

[proletar] Motif Bom Solo Dipastikan Jihad

2011-09-26 Thread Sunny
http://www.sinarharapan.co.id/content/read/motif-bom-solo-dipastikan-jihad/

26.09.2011 14:25

Motif Bom Solo Dipastikan Jihad
Penulis : Deytri Aritonang/M Bachtiar Nur/Lili Sunardi/Retno Manuhoro 

 (foto:SH/Edy Wahyudi)
JAKARTA – Polri memastikan serangan bom bunuh diri di Gereja Bethel Injil 
Sepenuh (GBIS) Kepunton, Solo, Jawa Tengah, pada Minggu (25/9) pagi bermotif 
jihad. 

Pelaku diduga kuat adalah Ahmad Yosepa Hayat alias Hayat alias Ahmad Abu Daud 
alias Raharjo. Pria ini telah masuk daftar buron terkait serangan bom bunuh 
diri di Masjid Az-Zikro, Polresta Cirebon, April lalu.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Boy Rafli Amar 
menyatakan hal itu melalui pesan singkat kepada SH, Senin (26/9) pagi ini.

Tetapi, Polri kini tengah mengonfirmasi identitas yang bersangkutan, termasuk 
dengan melakukan uji deoxyribonucleic acid (DNA).

"Pelaku bom bunuh diri diduga kuat terkait bom Cirebon. Kepastiannya menunggu 
hasil pemeriksaan tim forensik dan DNA, serta hasil pemeriksaan saksi-saksi," 
kata Boy.

Dia mengatakan, Senin ini tim masih memeriksa jenazah terduga pelaku bom bunuh 
diri, di Rumah Sakit Polri Soekamto, Kramat Jati, Jakarta Timur. Dia berharap, 
pemeriksaan dapat diselesaikan Selasa (27/9). "Semoga besok selesai dan 
hasilnya bisa diumumkan," tambahnya.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Anton Bachrul Alam mengatakan, penyidik menduga 
pelaku adalah Hayat yang merupakan DPO (daftar pencarian orang) kasus Bom 
Cirebon.

"Sementara namanya sih memang dia (Hayat- red). Tapi kami cek dulu ke 
keluarganya. Masih dilakukan tes DNA. Kita tunggu saja hasil dari tim forensik 
dan Inafis (Divisi Indonesia Automatic Fingerprints Identification System 
Polri-red)," kata Anton saat dihubungi SH secara terpisah pagi ini.

Jenazah lelaki yang diduga sebagai pelaku pemboman bunuh diri di GBIS Kepunton, 
Solo, Jawa Tengah, Senin pagi sekitar pukul 07.05 WIB tiba di Rumah Sakit Polri 
Kramat Jati, Jakarta Timur. Tim uji forensik langsung mengidentifikasi jenazah. 
Pengujian diperkirakan memakan waktu sekitar dua minggu.

Kapolri Jenderal Timur Pradopo seusai penanaman pohon di Sentul, Jawa Barat, 
bersama Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Senin pagi ini mengatakan, 
pihaknya baru akan menyampaikan soal identitas pelaku bom bunuh diri dan siapa 
yang dicurigai terlibat pada Selasa. 

Sementara Agus mengatakan, sebagai tindak lanjut instruksi internal intelijen 
yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Minggu (25/9), ia 
telah mengintrusksikan aparat kewilayahan untuk lebih berperan aktif, khususnya 
di daerah dan di desa untuk menjadi alat deteksi dini. 

Panglima menerangkan, hingga kini kegiatan terorisme di Indonesia, seperti 
peristiwa di Solo, masih belum menyentuh masalah pertahanan. Ditanya mengenai 
adanya penambahan pasukan mengantisipasi kekhawatiran Ibu Kota sebagai target 
teroris berikutnya, panglima secara tegas mengatakan, tidak. 

Jakarta, menurut dia, masih dalam kondisi aman. 
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal 
Ketut Untung Yoga di Jakarta, Senin, mengatakan, penyidik Mabes Polri 
mengonfirmasi ada empat saksi yang melihat seseorang tidak dikenal sempat 
menanyakan lokasi gereja dan warung internet (warnet) di sekitar lokasi 
kejadian. 

"Orang itu mondar-mandir, kemudian bertanya lokasi gereja dan warnet terdekat," 
katanya. Dia mengatakan, keempat saksi menyebutkan orang tidak dikenal itu 
berada di sekitar lokasi kejadian pada Sabtu (24/9) atau sehari sebelum 
kejadian bom di Solo.

Penyidik mendapatkan informasi, orang tidak dikenal itu berlogat Sunda dan 
diduga menumpang kereta api menuju Solo dari arah Jawa Barat. "Ada ciri fisik 
yang mudah dikenal," ujarnya. Korban luka akibat bom bunuh diri dilarikan ke RS 
dr Oen, Solo.

Korban yang menjalani rawat inap adalah Novia (27), Septy Rodik (22), Restiono, 
Yulianti (78), dan Delfiana (18). Selain itu yang juga dirawat inap adalah 
Hariyoko (78), Fabe (57), Gangsihan, Setafanus Surianto (73), dan Febriana. 
Sementara korban yang menjalani rawat jalan, yaitu Ferdianta (14), Belarmin 
Boris (22), Sugianto (48), dan Anggrayani (15).

Jejak Pelaku

Pelaku bom bunuh diri di GBIS Kepunton menyisakan jejak yang mulai terlacak. 
Sebelum beraksi, pemuda itu mengunjungi warnet dan membuka situs tertentu yang 
berisikan artikel tentang mati syahid.

Pemilik warung internet Solonet, Sunu Prasetya, mengatakan, sebelum kejadian 
bom itu, seorang pria masuk ke warnetnya dan langsung menuju kamar mandi. 
“Sebelumnya baju yang dipakainya bukan itu, jadi ia ganti baju di dalam kamar 
mandi,” kata Sunu.

Dengan penampilan baru, pemuda itu lalu masuk ke bilik lantas log in dua kali 
dengan dua nama, Oki dan Eko. Jarak antara nama log in pertama dan log in 
berikutnya hanya selisih sedikit.

“Pukul 10.15 ia log out lalu log in lagi dengan nama Eko dan searching ke satu 
situs,” lanjutnya.

Pelaku juga sempat menitipkan tas besar kepada penjaga warnet, namun oleh 
penjag