Re: [wanita-muslimah] Re: Hosen: Reformasi Syariat Birokrasi
Saya internetan dari jaman ISP cuma ada satu (Indonet) dan pake fasilitas bokap di Telkom plus pulsa telpon gratis :-D Kasus-kasus yang saya kasih itu sebenarnya cuma sebagian kecil.Masalah utamanya adalah Isnet pada awalnya menganut mazhab non partisan dan non sektarian , tapi kemudian tahun 1999 an seorang pengurus parpol macam Muaz Junaedy malahan dikasih jabatan penting buat mengendalikan lalu lintas diskusi pantas saja para simpatisan atau pengurus parpol lain diperlakukan tidak adil olehnya.Mengapa penganut mazhab garis keras macam Tutun Nugraha (wahaby) dikasih jabatan yang sama dimana ia menyalahgunakan jabatannya untuk menindas penganut mazhab lain . Jangan harapkan ada keadilan bila orang fanatik berkuasa, mengharapkan orang macam fanatik dan sektarian macam Muaz dan Tutun bersikap adil pada warga NU , MD , HMI dll sama aja dengan mengharapkan Sharon bagi-bagi permen ke anak-anak Palestina. Dan itu semua terjadi di depan hidungnya Nadir itu dimana ia sebenarnya punya kekuasaan untuk menghentikannya dan mengembalikan Isnet ke khittahnya.Tapi ia lebih tertarik menyelamatkan muka dan posisinya, cuma cari amannya sendiri.Ketika ada protes-protes atas kebijakan yang tidak adil dia berusaha cuma lobby-lobby aja supaya mereka tidak protes lagi , bukan berusaha menyelesaikannya secara transparan. - Original Message - From: Ari Condro [EMAIL PROTECTED] To: wanita-muslimah@yahoogroups.com Sent: Thursday, April 27, 2006 8:14 AM Subject: Re: [wanita-muslimah] Re: Hosen: Reformasi Syariat Birokrasi hmmm, berat juga kalau kayak gini. tapi memang ini biasanya sikap para intelektual kita, mereka yg bukan orang lapangan biasanya dibilang penakut, soal ada benernya juga hwahahahah :P jaman dulu ketika apakabar masih di bawah om doglas dan isnet masih jaya, aku masih buta intenetan sih, jadi yah, hu hu hu, gak begitu jelas alasannya. thx udah menginformasikan. mas zaki hussein sendiri sekarang ini kemana yah ? aku masih ingat dia du lu lumayan aktif waktu aku awal awal di wm. ada deh setahunan kita menikmati tulisannya di wm. udah kelar kan s2 politik ui nya ? salam, Ari Condro Milis Wanita Muslimah Membangun citra wanita muslimah dalam diri, keluarga, maupun masyarakat. Situs Web: http://www.wanita-muslimah.com ARSIP DISKUSI : http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/messages Kirim Posting mailto:wanita-muslimah@yahoogroups.com Berhenti mailto:[EMAIL PROTECTED] Milis Keluarga Sejahtera mailto:keluarga-sejahtera@yahoogroups.com Milis Anak Muda Islam mailto:majelismuda@yahoogroups.com This mailing list has a special spell casted to reject any attachment YAHOO! GROUPS LINKS Visit your group "wanita-muslimah" on the web. To unsubscribe from this group, send an email to:[EMAIL PROTECTED] Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
Re: [wanita-muslimah] Re: Hosen: Reformasi Syariat Birokrasi
Mas Ari Condo dan Mas Dwi Soegardi, Saya hendak menggunakan hak jawab saya atas email He-Man di milis WM yang menceritakan masalah kami berdua hanya dari versi dia sendiri. Mohon hak jawab saya ini dikirimkan ke milis WM karena saya bukan anggota milis tsb. 1. Masalah pengusiran warga NU dari milis isnet Gus John dari FKDIA sudah memberikan klarifikasi which sounds loud and clear. I don't need to say more :-) Kalau He-Man lupa, maka klarifikasi FKDIA bisa dibaca di sini: http://groups.yahoo.com/group/kmnu2000/message/4951 Jadi adegannya seperti ini: He-Man selalu mengulang-ngulang ceritanya bahwa FKDIA (anak-anak muda NU itu) ditendang dari milis isnet. Gus John dari FKDIA (yang jadi aktor utama dalam drama ini) malah membantah dengan menyatakan: a. FKDIA tidak punya masalah secara kelembagaan dengan Isnet b. Gus John dkk unsubscribe sendiri [He-Man memang story-teller saat dia bilang kawan-kawan FKDIA tiba-tiba terdepak dari milis isnet dan tidak bisa subscribe lagi. Lha wong mereka mundur sendiri dan memang nggak mau subscribe lagi kok :-)] Klarifikasi dari Gus John itu dengan telak membongkar siapa yang telah dan sedang berdusta dalam kasus ini. Jangan-jangan kebenaran itu memang kebohongan yang diucapkan seribu kali. Di berbagai milis, setiap ada kesempatan, He-Man selalu konsisten meluapkan dendam dan amarah (serta dustanya) terhadap Isnet. Anehnya, yang dianggap bukan masalah oleh warga NU namun selalu dipersoalkan oleh He-Man. Laipula bagaimana mungkin saat saya menjadi Ketua MSI (Majelis Syura Isnet) terdapat policy mengusir warga NU di Isnet??!!! Lha wong saya sendiri warga NU kok. Saat ini saya adalah Rais Syuriyah Pengurus Cabang Istimewa NU Australia-Selandia Baru. Kepengurusan kami dilantik secara resmi oleh KH. Hasyim Muzadi di Canberra. 2. Masalah Zaki. Ini email dari Zaki yang mengakui kesalahannya dan meminta He-Man tidak lagi menyeret-nyeret kasusnya: http://groups.yahoo.com/group/emansipatoris/message/453 3. Kita tahu He-Man benci dengan PKS. Dan di milis Isnet banyak warga PKS yg ribut sama He-Man. Di kepengurusan Isnet, saya orang yang paling membela hak-hak He-Man. Namun hasilnya saya justru dimaki-maki oleh He-Man dan diserang dg berbagai fitnah dan tuduhan (semua fitnah He-Man tsb akan saya ajukan kepada Sang Maha Hakim di padang mahsyar nanti!). Kebencian He-Man thd PKS dan isnet membuat dia menggenaralisir dan membuat dia menyerang saya yg merupakan pimpinan Isnet saat itu. Isnet sendiri tidak punya hubungan kelembagaan dengn PKS. Warga Isnet itu beragam. Pelajaran penting buat kita: seringkali kebencian kita thd suatu kaum membuat kita gelap mata :-) Demikian hak jawab saya thd statement He-Man alias Hery Permana). salam sejahtera dengan penuh kehangatan. =nadir= Dr. Nadirsyah Hosen Tc. Beirne School of Law University of Queensland Australia On 4/28/06, He-Man [EMAIL PROTECTED] wrote: Saya internetan dari jaman ISP cuma ada satu (Indonet) dan pake fasilitas bokap di Telkom plus pulsa telpon gratis :-D Kasus-kasus yang saya kasih itu sebenarnya cuma sebagian kecil.Masalah utamanya adalah Isnet pada awalnya menganut mazhab non partisan dan non sektarian , tapi kemudian tahun 1999 an seorang pengurus parpol macam Muaz Junaedy malahan dikasih jabatan penting buat mengendalikan lalu lintas diskusi pantas saja para simpatisan atau pengurus parpol lain diperlakukan tidak adil olehnya.Mengapa penganut mazhab garis keras macam Tutun Nugraha (wahaby) dikasih jabatan yang sama dimana ia menyalahgunakan jabatannya untuk menindas penganut mazhab lain . Jangan harapkan ada keadilan bila orang fanatik berkuasa, mengharapkan orang macam fanatik dan sektarian macam Muaz dan Tutun bersikap adil pada warga NU , MD , HMI dll sama aja dengan mengharapkan Sharon bagi-bagi permen ke anak-anak Palestina. Dan itu semua terjadi di depan hidungnya Nadir itu dimana ia sebenarnya punya kekuasaan untuk menghentikannya dan mengembalikan Isnet ke khittahnya.Tapi ia lebih tertarik menyelamatkan muka dan posisinya, cuma cari amannya sendiri.Ketika ada protes-protes atas kebijakan yang tidak adil dia berusaha cuma lobby-lobby aja supaya mereka tidak protes lagi , bukan berusaha menyelesaikannya secara transparan. - Original Message - From: Ari Condro [EMAIL PROTECTED] To: wanita-muslimah@yahoogroups.com Sent: Thursday, April 27, 2006 8:14 AM Subject: Re: [wanita-muslimah] Re: Hosen: Reformasi Syariat Birokrasi hmmm, berat juga kalau kayak gini. tapi memang ini biasanya sikap para intelektual kita, mereka yg bukan orang lapangan biasanya dibilang penakut, soal ada benernya juga hwahahahah :P jaman dulu ketika apakabar masih di bawah om doglas dan isnet masih jaya, aku masih buta intenetan sih, jadi yah, hu hu hu, gak begitu jelas alasannya. thx udah menginformasikan. mas zaki hussein sendiri sekarang ini kemana yah ? aku masih ingat dia du lu lumayan aktif waktu aku awal awal di wm. ada deh setahunan kita menikmati
Re: [wanita-muslimah] Re: Hosen: Reformasi Syariat Birokrasi
Saya sarankan topik ini disudahi saja. Sudah diposting versi He said, Man said. He-Man sebaiknya menahan diri, sedang Nadir tidak ikutan milis ini. Akibatnya, kita ngga jadi membahas isi tulisannya :-( salam, DWS Milis Wanita Muslimah Membangun citra wanita muslimah dalam diri, keluarga, maupun masyarakat. Situs Web: http://www.wanita-muslimah.com ARSIP DISKUSI : http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/messages Kirim Posting mailto:wanita-muslimah@yahoogroups.com Berhenti mailto:[EMAIL PROTECTED] Milis Keluarga Sejahtera mailto:keluarga-sejahtera@yahoogroups.com Milis Anak Muda Islam mailto:majelismuda@yahoogroups.com This mailing list has a special spell casted to reject any attachment SPONSORED LINKS Women Islam Muslimah YAHOO! GROUPS LINKS Visit your group "wanita-muslimah" on the web. To unsubscribe from this group, send an email to:[EMAIL PROTECTED] Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
[wanita-muslimah] Re: Hosen: Reformasi Syariat Birokrasi
setuju mas DWS, lebih baik disudahi saja. topik ini kan muncul karena saya melontarkan ide agar pak Nadir diajak bergabung ke WM, tak tahunya malah berkembang menyeret kenangan masa lalu. Yo wis disudahi saja. Lagi pula masih ada yang setia jadi tukang pos tulisan2 beliau kok hehehe..:) salam, -ariel --- In wanita-muslimah@yahoogroups.com, Dwi W. Soegardi [EMAIL PROTECTED] wrote: Saya sarankan topik ini disudahi saja. Sudah diposting versi He said, Man said. He-Man sebaiknya menahan diri, sedang Nadir tidak ikutan milis ini. Akibatnya, kita ngga jadi membahas isi tulisannya :-( salam, DWS Milis Wanita Muslimah Membangun citra wanita muslimah dalam diri, keluarga, maupun masyarakat. Situs Web: http://www.wanita-muslimah.com ARSIP DISKUSI : http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/messages Kirim Posting mailto:wanita-muslimah@yahoogroups.com Berhenti mailto:[EMAIL PROTECTED] Milis Keluarga Sejahtera mailto:keluarga-sejahtera@yahoogroups.com Milis Anak Muda Islam mailto:majelismuda@yahoogroups.com This mailing list has a special spell casted to reject any attachment SPONSORED LINKS Women Islam Muslimah YAHOO! GROUPS LINKS Visit your group "wanita-muslimah" on the web. To unsubscribe from this group, send an email to:[EMAIL PROTECTED] Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
Re: [wanita-muslimah] Re: Hosen: Reformasi Syariat Birokrasi
Saya tidak pernah bilang dia fundies , saya hanya permasalahkan anak-anak NU yang ditendangin dari Isnet waktu dia menjabat jadi Ketua MSI (majlis Syuro Isnet) , orang Isnet bersikukuh itu karena e-mail mereka bouncing menurut gw cuma alasan yang dibuat-buat karena mereka menggunakan ISP yang berbeda-beda , mana mungkin bouncing massal kayak gitu dimana yang ditendangin cuma orang-orang NU . Saya juga masalahin diberi tentang Zaki yang diberi sanksi karena kirim posting 3 kali , sementara si Agung Prima kirim 7 nggak diapa-apain , jadi jelas banget standar ganda , mentang-mentang yang satu anak HMI yang satu anak pro PKS jadi perlakuannya beda.. Dan saya muak dengan ular kepala dua kayak gitu - Original Message - From: Ari Condro [EMAIL PROTECTED] To: wanita-muslimah@yahoogroups.com Sent: Wednesday, April 26, 2006 9:28 AM Subject: Re: [wanita-muslimah] Re: Hosen: Reformasi Syariat Birokrasi udah saya undang pas belio main ke milis al - ikhwan, ama pak nadir ditolak, gara gara dulu clash ama oom he-man. oom he-man bilang boss nadir ini fundamentalis, makanya dia mutung huehehhe padahal di milis al-ikhwan dan beberapa milis lain (ppi austalia) doi dianggap jil. di quensland pun doi ngajarnya mata kuliah spesial topik ttg anti terorisme. beberapa tulisan terakhir justru kritik terhadap pola marketing jil yg langsung ke grassroot dan bikin resistensi umat jadi sangat kuat - di tempo kalo gak salah. tulisan mas nadir ini, meski dia gak mau ikutan di wm, tapi dikirim langsung secara privat ke email saya, kayaknya ke mas dwi juga, dan karena mas dwi buka internet di amerika (pas di indon malam hari, dan paginya saya baru buka). jadi mas dwi yg posting duluan di milis wm dan ks. jadi heiraaan, ama mas dwi, pak nadir ini di jamoni apaan yah hueheheheh jadi lulut :p inget kucing piaraan dulu huehehehe salam, ari condro On 4/26/06, ariel [EMAIL PROTECTED] wrote: imo, tulisan kritikan Nadirsyah Hoesen ini tepat sekali. Seingat sya dulu pernah membaca tulisannya mengenai khilafah. Sekedar usul bagaiman jika pak Nadirsyah diundang ke WM :)~ salam, -ariel --- In wanita-muslimah@yahoogroups.com, Dwi W. Soegardi [EMAIL PROTECTED] wrote: Gatra Edisi 24 Beredar Senin, 24 April 2006 Reformasi Syariat Birokrasi Nadirsyah Hosen Rais Syuriyah Nahdlatul Ulama Australia-Selandia Baru, dan peraih dua gelar PhD dari National University of Singapore dan University of Wollongong. Berakhirnya kekuasaan Orde Baru (1966-1998) ditandai dengan semangat melakukan reformasi. Setelah tuntasnya reformasi personal (tahap pertama) yang dicirikan dengan naiknya para pemain baru di gelanggang politik nasional, reformasi tahap kedua digelar dengan melakukan amandemen UUD 1945. Periode reformasi konstitusional ini kemudian diikuti dengan tahapan berikutnya: reformasi birokrasi. Unsur pelayanan publik dan penataan kembali aparat pemerintah baik di pusat maupun di daerah guna menjadikan birokrasi lebih efisien dan efektif adalah unsur penting dari reformasi birokrasi. Tersendatnya reformasi pada periode ini bukan saja mempersulit amanat gerakan mahasiswa 1998 untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), tapi juga membuat masyarakat luas tidak merasakan dampak positif gerakan reformasi paska Orde Baru. Dalam konteks ini menarik dicermati respon sejumlah kelompok Islam untuk turut serta dalam proses reformasi. Mereka memaknai reformasi sebagai cara agar syariat Islam dapat diterapkan di Indonesia. Setelah gagal mendesakkan usulannya untuk mengamandemen pasal 29 UUD 1945 dengan memasukkan kembali tujuh kata dari Piagam Jakarta, sejumlah elemen di tubuh umat mempromosikan ide penerapan syariat Islam di beberapa daerah. Bukannya turut serta menggagas dan mengisi program reformasi birokrasi, sesuai prinsip negara hukum dan pemerintahan yang baik, mereka malah asyik mempromosikan syariat versi mereka melalui tangan-tangan birokrasi. Ini yang saya sebut dengan syariat birokrasi. Topik yang diatur mulai dari masalah aturan berpakaian, pembuatan papan nama Arab Melayu, pemberlakuan jam malam bagi perempuan sampai dengan diadakannya program baca tulis al-Qur'an bagi calon pengantin. Bentuk perangkat hukum yang digunakan mulai dari Surat Edaran Bupati, Instruksi Walikota, Surat Gubernur sampai dengan Peraturan Daerah (Perda). Syariat birokrasi semacam ini paling tidak mengandung tiga persoalan. Pertama, syariah Islam direduksi menjadi sekedar masalah kulit semata yang tidak menyentuh kebutuhan nyata masyarakat. Mereka gagal mempromosikan susbtansi ajaran Islam (maqashid al-syariah) dalam konteks pelayanan publik. Bagi masyarakat, syariat Islam dianggap berhasil diterapkan apabila pegawai di kantor bupati melayani publik dengan baik, efektif, efisien dan tidak ada unsur KKN. Bukanlah menjadi soal apakah pegawai tersebut
Re: [wanita-muslimah] Re: Hosen: Reformasi Syariat Birokrasi
Sebelum ada milis gratisan e-Groups lalu YahooGroups , milis Islam satu-satunya cuma Isnet.Awalnya sih bagus , sebagai wadah silaturahmi muslim , gw inget gw bahkan ikutan nyumbang harddisk buat milis itu. Para selebriti macam Gus Dur , Malarangeng Brother dll ikutan disana. Tapi paska jatuhnya Soeharto mulailah petualang politik berkeliaran apalagi ketika itu KTPDI dipegang kaum fanatik macam Muaz Junaedy (PKS) dan Tutun Nugraha (Salafy). Ketika sebelumnya yang ditendang dari Isnet bisa dihitung dengan jari dan kebanyakan karena memang pantas ditendang macam si Jusfiq Hadjar, pada era itu yang ditendangin justru malahan aktivis-aktivis Islam , bisa karena alirannya beda dengan orang KTPDI , kalah debat , nggak suka dengan organisasi Islam tempat dia bernaung , beda aliran politik dll.Iseng aja coba liat pada era 1999 sampai jatuhnya Gus Dur liat siapa aja yang diusirin dari milis itu. Dan gw karena merasa pernah ikut nyumbang buat diriin tuh milis yah gak terima saya protes dan ditendang dengan tuduhan Syi'ah tuduhan yang betul-betul konyol...Orang salafy kan benci 100 % kepada syi'ah makanya semua musuhnya langsung di cap syi'ah persis kayak PKS v.s JIL. Posisi Nadir waktu itu jadi ketua MSI secara struktur diatas KTPDI seluruh pengusiran member harus sepersetujuan dia, dan di masa dia terjadi rekor pengusiran member.Dan saya muak melihat ketidak adilan semacam itu.Di depan dia bersikap seperti orang bijaksana tapi di belakang malah nikam. Saya sudah kasih contoh mengenai sterilisasi milis Isnet dari orang NU , Nadir waktu itu berkilah e-mail mereka bouncing tapi kenapa pada hari yang sama member itu bisa aktif di milis lain plus kenapa keanggotaan mereka tidak dipulihkan bahkan sampai sekarang.Dan yang lebih aneh lagi semuanya orang NU, bukankah aneh tiba-tiba semua orang NU hilang dalam satu hari. Saya juga protes keras dalam masalah Zaki Hussein kenapa dia ditendang dengan dalih pelanggaran kuota posting padahal pada hari yang sama si Agung Prima ngirim sampai 7 posting tapi tidak mendapat sanksi apa-apa.Jadi keliatan banget salah satu kubu pengen mendominasi arena diskusi dengan mencari-cari celah untuk mengusir kubu yang bersebrangan. Itu masalah gw dengan Nadirsyah , dia gak mau terima protes gw gw juga gak mau terima ketidakadilan yang dia terapin.. - Original Message - From: Ari Condro [EMAIL PROTECTED] To: wanita-muslimah@yahoogroups.com Sent: Wednesday, April 26, 2006 11:32 AM Subject: Re: [wanita-muslimah] Re: Hosen: Reformasi Syariat Birokrasi waduh, pas 9/11 aku masih lontang latung di jakarta, baru resign dari sby dan lagi cari penghidupan di jakarta. punya email yg dipake milisan aja baru taon 2002, dan baru ikutan wm pertengahan 2002. Milis Wanita Muslimah Membangun citra wanita muslimah dalam diri, keluarga, maupun masyarakat. Situs Web: http://www.wanita-muslimah.com ARSIP DISKUSI : http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/messages Kirim Posting mailto:wanita-muslimah@yahoogroups.com Berhenti mailto:[EMAIL PROTECTED] Milis Keluarga Sejahtera mailto:keluarga-sejahtera@yahoogroups.com Milis Anak Muda Islam mailto:majelismuda@yahoogroups.com This mailing list has a special spell casted to reject any attachment YAHOO! GROUPS LINKS Visit your group "wanita-muslimah" on the web. To unsubscribe from this group, send an email to:[EMAIL PROTECTED] Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
[wanita-muslimah] Re: Hosen: Reformasi Syariat Birokrasi
imo, tulisan kritikan Nadirsyah Hoesen ini tepat sekali. Seingat sya dulu pernah membaca tulisannya mengenai khilafah. Sekedar usul bagaiman jika pak Nadirsyah diundang ke WM :)~ salam, -ariel --- In wanita-muslimah@yahoogroups.com, Dwi W. Soegardi [EMAIL PROTECTED] wrote: Gatra Edisi 24 Beredar Senin, 24 April 2006 Reformasi Syariat Birokrasi Nadirsyah Hosen Rais Syuriyah Nahdlatul Ulama Australia-Selandia Baru, dan peraih dua gelar PhD dari National University of Singapore dan University of Wollongong. Berakhirnya kekuasaan Orde Baru (1966-1998) ditandai dengan semangat melakukan reformasi. Setelah tuntasnya reformasi personal (tahap pertama) yang dicirikan dengan naiknya para pemain baru di gelanggang politik nasional, reformasi tahap kedua digelar dengan melakukan amandemen UUD 1945. Periode reformasi konstitusional ini kemudian diikuti dengan tahapan berikutnya: reformasi birokrasi. Unsur pelayanan publik dan penataan kembali aparat pemerintah baik di pusat maupun di daerah guna menjadikan birokrasi lebih efisien dan efektif adalah unsur penting dari reformasi birokrasi. Tersendatnya reformasi pada periode ini bukan saja mempersulit amanat gerakan mahasiswa 1998 untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), tapi juga membuat masyarakat luas tidak merasakan dampak positif gerakan reformasi paska Orde Baru. Dalam konteks ini menarik dicermati respon sejumlah kelompok Islam untuk turut serta dalam proses reformasi. Mereka memaknai reformasi sebagai cara agar syariat Islam dapat diterapkan di Indonesia. Setelah gagal mendesakkan usulannya untuk mengamandemen pasal 29 UUD 1945 dengan memasukkan kembali tujuh kata dari Piagam Jakarta, sejumlah elemen di tubuh umat mempromosikan ide penerapan syariat Islam di beberapa daerah. Bukannya turut serta menggagas dan mengisi program reformasi birokrasi, sesuai prinsip negara hukum dan pemerintahan yang baik, mereka malah asyik mempromosikan syariat versi mereka melalui tangan-tangan birokrasi. Ini yang saya sebut dengan syariat birokrasi. Topik yang diatur mulai dari masalah aturan berpakaian, pembuatan papan nama Arab Melayu, pemberlakuan jam malam bagi perempuan sampai dengan diadakannya program baca tulis al-Qur'an bagi calon pengantin. Bentuk perangkat hukum yang digunakan mulai dari Surat Edaran Bupati, Instruksi Walikota, Surat Gubernur sampai dengan Peraturan Daerah (Perda). Syariat birokrasi semacam ini paling tidak mengandung tiga persoalan. Pertama, syariah Islam direduksi menjadi sekedar masalah kulit semata yang tidak menyentuh kebutuhan nyata masyarakat. Mereka gagal mempromosikan susbtansi ajaran Islam (maqashid al-syariah) dalam konteks pelayanan publik. Bagi masyarakat, syariat Islam dianggap berhasil diterapkan apabila pegawai di kantor bupati melayani publik dengan baik, efektif, efisien dan tidak ada unsur KKN. Bukanlah menjadi soal apakah pegawai tersebut berjilbab dan apakah papan nama kantor bertuliskan huruf Arab Melayu atau tidak. Contoh lain adalah bagaimana para penggagas penerapan syariat Islam itu memberikan kontribusi pemikiran agar birokrasi kita di daerah lebih ramping dan tepat sasaran serta membenahi sistem penggajian dan insentif yang adil sesuai dengan merit system. Indikator berikutnya adalah fasilitas publik seperti toilet umum, jalan raya, air bersih, lampu penerangan, angkutan umum, dan gedung sekolah terpelihara dengan baik dan dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat. Ini semua termasuk inti atau substansi dari syariat Islam. Dan celakanya, ini pula yang sulit kita dapati di daerah yang menerapkan atau tidak menerapkan syariat birokrasi. Lalu apa bedanya bagi masyarakat antara menerapkan syariat atau tidak? Kedua, sebagian topik yang diatur dalam syariat birokrasi sebenarnya sudah kebablasan. Tidak ada aturan fiqh yang mengatur pasangan calon pengantin untuk pandai baca-tulis al-Qur'an. Fiqh juga tidak memberikan sanksi duniawi baik administratif ataupun pidana, bagi perempuan yang tidak menutup rambutnya. Kalaupun pemakaian jilbab dianggap kewajiban syar'i, maka ini merupakan urusan individu dengan sang Khalik. Syariat birokrasi telah mencampuradukkan mana yang tuntunan moral, mana yang berupa anjuran dan mana yang berupa kewajiban agama. Ketiga, syariat birokrasi di sejumlah dareah juga tidak memenuhi paradigma birokrasi modern: catalytic government dan community-owned government (David Osborne dan Ted Gaebler, 1993). Birokrasi pemerintahan seharusnya lebih berfungsi sebagai katalis, yang melepaskan bidang-bidang yang seharusnya dapat dikerjakan sendiri oleh masyarakat. Masalah berpakaian dan kemampuan memahami huruf Arab sejatinya merupakan urusan masyarakat bukan urusan birokrasi. Birokrasi seharusnya memberdayakan masyarakat agar tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah. Yang kita saksikan beban birokrasi kita malah menjadi semakin bertambah. Kegairahan sejumlah daerah menerapkan syariat
Re: [wanita-muslimah] Re: Hosen: Reformasi Syariat Birokrasi
udah saya undang pas belio main ke milis al - ikhwan, ama pak nadir ditolak, gara gara dulu clash ama oom he-man. oom he-man bilang boss nadir ini fundamentalis, makanya dia mutung huehehhe padahal di milis al-ikhwan dan beberapa milis lain (ppi austalia) doi dianggap jil. di quensland pun doi ngajarnya mata kuliah spesial topik ttg anti terorisme. beberapa tulisan terakhir justru kritik terhadap pola marketing jil yg langsung ke grassroot dan bikin resistensi umat jadi sangat kuat - di tempo kalo gak salah. tulisan mas nadir ini, meski dia gak mau ikutan di wm, tapi dikirim langsung secara privat ke email saya, kayaknya ke mas dwi juga, dan karena mas dwi buka internet di amerika (pas di indon malam hari, dan paginya saya baru buka). jadi mas dwi yg posting duluan di milis wm dan ks. jadi heiraaan, ama mas dwi, pak nadir ini di jamoni apaan yah hueheheheh jadi lulut :p inget kucing piaraan dulu huehehehe salam, ari condro On 4/26/06, ariel [EMAIL PROTECTED] wrote: imo, tulisan kritikan Nadirsyah Hoesen ini tepat sekali. Seingat sya dulu pernah membaca tulisannya mengenai khilafah. Sekedar usul bagaiman jika pak Nadirsyah diundang ke WM :)~ salam, -ariel --- In wanita-muslimah@yahoogroups.com, Dwi W. Soegardi [EMAIL PROTECTED] wrote: Gatra Edisi 24 Beredar Senin, 24 April 2006 Reformasi Syariat Birokrasi Nadirsyah Hosen Rais Syuriyah Nahdlatul Ulama Australia-Selandia Baru, dan peraih dua gelar PhD dari National University of Singapore dan University of Wollongong. Berakhirnya kekuasaan Orde Baru (1966-1998) ditandai dengan semangat melakukan reformasi. Setelah tuntasnya reformasi personal (tahap pertama) yang dicirikan dengan naiknya para pemain baru di gelanggang politik nasional, reformasi tahap kedua digelar dengan melakukan amandemen UUD 1945. Periode reformasi konstitusional ini kemudian diikuti dengan tahapan berikutnya: reformasi birokrasi. Unsur pelayanan publik dan penataan kembali aparat pemerintah baik di pusat maupun di daerah guna menjadikan birokrasi lebih efisien dan efektif adalah unsur penting dari reformasi birokrasi. Tersendatnya reformasi pada periode ini bukan saja mempersulit amanat gerakan mahasiswa 1998 untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), tapi juga membuat masyarakat luas tidak merasakan dampak positif gerakan reformasi paska Orde Baru. Dalam konteks ini menarik dicermati respon sejumlah kelompok Islam untuk turut serta dalam proses reformasi. Mereka memaknai reformasi sebagai cara agar syariat Islam dapat diterapkan di Indonesia. Setelah gagal mendesakkan usulannya untuk mengamandemen pasal 29 UUD 1945 dengan memasukkan kembali tujuh kata dari Piagam Jakarta, sejumlah elemen di tubuh umat mempromosikan ide penerapan syariat Islam di beberapa daerah. Bukannya turut serta menggagas dan mengisi program reformasi birokrasi, sesuai prinsip negara hukum dan pemerintahan yang baik, mereka malah asyik mempromosikan syariat versi mereka melalui tangan-tangan birokrasi. Ini yang saya sebut dengan syariat birokrasi. Topik yang diatur mulai dari masalah aturan berpakaian, pembuatan papan nama Arab Melayu, pemberlakuan jam malam bagi perempuan sampai dengan diadakannya program baca tulis al-Qur'an bagi calon pengantin. Bentuk perangkat hukum yang digunakan mulai dari Surat Edaran Bupati, Instruksi Walikota, Surat Gubernur sampai dengan Peraturan Daerah (Perda). Syariat birokrasi semacam ini paling tidak mengandung tiga persoalan. Pertama, syariah Islam direduksi menjadi sekedar masalah kulit semata yang tidak menyentuh kebutuhan nyata masyarakat. Mereka gagal mempromosikan susbtansi ajaran Islam (maqashid al-syariah) dalam konteks pelayanan publik. Bagi masyarakat, syariat Islam dianggap berhasil diterapkan apabila pegawai di kantor bupati melayani publik dengan baik, efektif, efisien dan tidak ada unsur KKN. Bukanlah menjadi soal apakah pegawai tersebut berjilbab dan apakah papan nama kantor bertuliskan huruf Arab Melayu atau tidak. Contoh lain adalah bagaimana para penggagas penerapan syariat Islam itu memberikan kontribusi pemikiran agar birokrasi kita di daerah lebih ramping dan tepat sasaran serta membenahi sistem penggajian dan insentif yang adil sesuai dengan merit system. Indikator berikutnya adalah fasilitas publik seperti toilet umum, jalan raya, air bersih, lampu penerangan, angkutan umum, dan gedung sekolah terpelihara dengan baik dan dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat. Ini semua termasuk inti atau substansi dari syariat Islam. Dan celakanya, ini pula yang sulit kita dapati di daerah yang menerapkan atau tidak menerapkan syariat birokrasi. Lalu apa bedanya bagi masyarakat antara menerapkan syariat atau tidak? Kedua, sebagian topik yang diatur dalam syariat birokrasi sebenarnya sudah kebablasan. Tidak ada aturan fiqh yang mengatur pasangan calon pengantin untuk pandai baca-tulis
[wanita-muslimah] Re: Hosen: Reformasi Syariat Birokrasi
Mas Ari, People grows..:) (ini kalo mo ngambil hikmah dari ngebaca debat heboh Kang Heman dan Pak Nadir jaman jebot dulu) Semoga kita juga demikian, amien..:) --- In wanita-muslimah@yahoogroups.com, Ari Condro [EMAIL PROTECTED] wrote: udah saya undang pas belio main ke milis al - ikhwan, ama pak nadir ditolak, gara gara dulu clash ama oom he-man. oom he-man bilang boss nadir ini fundamentalis, makanya dia mutung huehehhe padahal di milis al-ikhwan dan beberapa milis lain (ppi austalia) doi dianggap jil. di quensland pun doi ngajarnya mata kuliah spesial topik ttg anti terorisme. beberapa tulisan terakhir justru kritik terhadap pola marketing jil yg langsung ke grassroot dan bikin resistensi umat jadi sangat kuat - di tempo kalo gak salah. tulisan mas nadir ini, meski dia gak mau ikutan di wm, tapi dikirim langsung secara privat ke email saya, kayaknya ke mas dwi juga, dan karena mas dwi buka internet di amerika (pas di indon malam hari, dan paginya saya baru buka). jadi mas dwi yg posting duluan di milis wm dan ks. jadi heiraaan, ama mas dwi, pak nadir ini di jamoni apaan yah hueheheheh jadi lulut :p inget kucing piaraan dulu huehehehe salam, ari condro On 4/26/06, ariel [EMAIL PROTECTED] wrote: imo, tulisan kritikan Nadirsyah Hoesen ini tepat sekali. Seingat sya dulu pernah membaca tulisannya mengenai khilafah. Sekedar usul bagaiman jika pak Nadirsyah diundang ke WM :)~ salam, -ariel --- In wanita-muslimah@yahoogroups.com, Dwi W. Soegardi soegardi@ wrote: Gatra Edisi 24 Beredar Senin, 24 April 2006 Reformasi Syariat Birokrasi Nadirsyah Hosen Rais Syuriyah Nahdlatul Ulama Australia-Selandia Baru, dan peraih dua gelar PhD dari National University of Singapore dan University of Wollongong. Berakhirnya kekuasaan Orde Baru (1966-1998) ditandai dengan semangat melakukan reformasi. Setelah tuntasnya reformasi personal (tahap pertama) yang dicirikan dengan naiknya para pemain baru di gelanggang politik nasional, reformasi tahap kedua digelar dengan melakukan amandemen UUD 1945. Periode reformasi konstitusional ini kemudian diikuti dengan tahapan berikutnya: reformasi birokrasi. Unsur pelayanan publik dan penataan kembali aparat pemerintah baik di pusat maupun di daerah guna menjadikan birokrasi lebih efisien dan efektif adalah unsur penting dari reformasi birokrasi. Tersendatnya reformasi pada periode ini bukan saja mempersulit amanat gerakan mahasiswa 1998 untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), tapi juga membuat masyarakat luas tidak merasakan dampak positif gerakan reformasi paska Orde Baru. Dalam konteks ini menarik dicermati respon sejumlah kelompok Islam untuk turut serta dalam proses reformasi. Mereka memaknai reformasi sebagai cara agar syariat Islam dapat diterapkan di Indonesia. Setelah gagal mendesakkan usulannya untuk mengamandemen pasal 29 UUD 1945 dengan memasukkan kembali tujuh kata dari Piagam Jakarta, sejumlah elemen di tubuh umat mempromosikan ide penerapan syariat Islam di beberapa daerah. Bukannya turut serta menggagas dan mengisi program reformasi birokrasi, sesuai prinsip negara hukum dan pemerintahan yang baik, mereka malah asyik mempromosikan syariat versi mereka melalui tangan-tangan birokrasi. Ini yang saya sebut dengan syariat birokrasi. Topik yang diatur mulai dari masalah aturan berpakaian, pembuatan papan nama Arab Melayu, pemberlakuan jam malam bagi perempuan sampai dengan diadakannya program baca tulis al-Qur'an bagi calon pengantin. Bentuk perangkat hukum yang digunakan mulai dari Surat Edaran Bupati, Instruksi Walikota, Surat Gubernur sampai dengan Peraturan Daerah (Perda). Syariat birokrasi semacam ini paling tidak mengandung tiga persoalan. Pertama, syariah Islam direduksi menjadi sekedar masalah kulit semata yang tidak menyentuh kebutuhan nyata masyarakat. Mereka gagal mempromosikan susbtansi ajaran Islam (maqashid al-syariah) dalam konteks pelayanan publik. Bagi masyarakat, syariat Islam dianggap berhasil diterapkan apabila pegawai di kantor bupati melayani publik dengan baik, efektif, efisien dan tidak ada unsur KKN. Bukanlah menjadi soal apakah pegawai tersebut berjilbab dan apakah papan nama kantor bertuliskan huruf Arab Melayu atau tidak. Contoh lain adalah bagaimana para penggagas penerapan syariat Islam itu memberikan kontribusi pemikiran agar birokrasi kita di daerah lebih ramping dan tepat sasaran serta membenahi sistem penggajian dan insentif yang adil sesuai dengan merit system. Indikator berikutnya adalah fasilitas publik seperti toilet umum, jalan raya, air bersih, lampu penerangan, angkutan umum, dan gedung sekolah terpelihara dengan baik dan dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat. Ini semua termasuk inti atau substansi dari syariat
Re: [wanita-muslimah] Re: Hosen: Reformasi Syariat Birokrasi
nah ini dia nih yg ku nggak tahu. heman dulu debatan sama mas nadir kapan dan dimana yah ? milis kmnu2000 ??? atau justru di milis wm ini ? fyi, nadirsyah hosen adalah anak mantan ketua MUI, ibrahim hosen, dan sekarang pemegang dua gelas doktor dari NUS dan Quenslaand. gile bener. On 4/26/06, ritajkt [EMAIL PROTECTED] wrote: Mas Ari, People grows..:) (ini kalo mo ngambil hikmah dari ngebaca debat heboh Kang Heman dan Pak Nadir jaman jebot dulu) Semoga kita juga demikian, amien..:) --- In wanita-muslimah@yahoogroups.com, Ari Condro [EMAIL PROTECTED] wrote: udah saya undang pas belio main ke milis al - ikhwan, ama pak nadir ditolak, gara gara dulu clash ama oom he-man. oom he-man bilang boss nadir ini fundamentalis, makanya dia mutung huehehhe padahal di milis al-ikhwan dan beberapa milis lain (ppi austalia) doi dianggap jil. di quensland pun doi ngajarnya mata kuliah spesial topik ttg anti terorisme. beberapa tulisan terakhir justru kritik terhadap pola marketing jil yg langsung ke grassroot dan bikin resistensi umat jadi sangat kuat - di tempo kalo gak salah. tulisan mas nadir ini, meski dia gak mau ikutan di wm, tapi dikirim langsung secara privat ke email saya, kayaknya ke mas dwi juga, dan karena mas dwi buka internet di amerika (pas di indon malam hari, dan paginya saya baru buka). jadi mas dwi yg posting duluan di milis wm dan ks. jadi heiraaan, ama mas dwi, pak nadir ini di jamoni apaan yah hueheheheh jadi lulut :p inget kucing piaraan dulu huehehehe salam, ari condro On 4/26/06, ariel [EMAIL PROTECTED] wrote: imo, tulisan kritikan Nadirsyah Hoesen ini tepat sekali. Seingat sya dulu pernah membaca tulisannya mengenai khilafah. Sekedar usul bagaiman jika pak Nadirsyah diundang ke WM :)~ salam, -ariel --- In wanita-muslimah@yahoogroups.com, Dwi W. Soegardi soegardi@ wrote: Gatra Edisi 24 Beredar Senin, 24 April 2006 Reformasi Syariat Birokrasi Nadirsyah Hosen Rais Syuriyah Nahdlatul Ulama Australia-Selandia Baru, dan peraih dua gelar PhD dari National University of Singapore dan University of Wollongong. Berakhirnya kekuasaan Orde Baru (1966-1998) ditandai dengan semangat melakukan reformasi. Setelah tuntasnya reformasi personal (tahap pertama) yang dicirikan dengan naiknya para pemain baru di gelanggang politik nasional, reformasi tahap kedua digelar dengan melakukan amandemen UUD 1945. Periode reformasi konstitusional ini kemudian diikuti dengan tahapan berikutnya: reformasi birokrasi. Unsur pelayanan publik dan penataan kembali aparat pemerintah baik di pusat maupun di daerah guna menjadikan birokrasi lebih efisien dan efektif adalah unsur penting dari reformasi birokrasi. Tersendatnya reformasi pada periode ini bukan saja mempersulit amanat gerakan mahasiswa 1998 untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), tapi juga membuat masyarakat luas tidak merasakan dampak positif gerakan reformasi paska Orde Baru. Dalam konteks ini menarik dicermati respon sejumlah kelompok Islam untuk turut serta dalam proses reformasi. Mereka memaknai reformasi sebagai cara agar syariat Islam dapat diterapkan di Indonesia. Setelah gagal mendesakkan usulannya untuk mengamandemen pasal 29 UUD 1945 dengan memasukkan kembali tujuh kata dari Piagam Jakarta, sejumlah elemen di tubuh umat mempromosikan ide penerapan syariat Islam di beberapa daerah. Bukannya turut serta menggagas dan mengisi program reformasi birokrasi, sesuai prinsip negara hukum dan pemerintahan yang baik, mereka malah asyik mempromosikan syariat versi mereka melalui tangan-tangan birokrasi. Ini yang saya sebut dengan syariat birokrasi. Topik yang diatur mulai dari masalah aturan berpakaian, pembuatan papan nama Arab Melayu, pemberlakuan jam malam bagi perempuan sampai dengan diadakannya program baca tulis al-Qur'an bagi calon pengantin. Bentuk perangkat hukum yang digunakan mulai dari Surat Edaran Bupati, Instruksi Walikota, Surat Gubernur sampai dengan Peraturan Daerah (Perda). Syariat birokrasi semacam ini paling tidak mengandung tiga persoalan. Pertama, syariah Islam direduksi menjadi sekedar masalah kulit semata yang tidak menyentuh kebutuhan nyata masyarakat. Mereka gagal mempromosikan susbtansi ajaran Islam (maqashid al-syariah) dalam konteks pelayanan publik. Bagi masyarakat, syariat Islam dianggap berhasil diterapkan apabila pegawai di kantor bupati melayani publik dengan baik, efektif, efisien dan tidak ada unsur KKN. Bukanlah menjadi soal apakah pegawai tersebut berjilbab dan apakah papan nama kantor bertuliskan huruf Arab Melayu atau tidak. Contoh lain adalah bagaimana para penggagas penerapan syariat Islam itu memberikan kontribusi pemikiran agar birokrasi
[wanita-muslimah] Re: Hosen: Reformasi Syariat Birokrasi
It's been a long time , Mas Ari Seingat saya debat itu di milis tetangga..:) Waktu itu Pak Nadhir sudah di Oz tapi blum doktor, masih mengedepankan ID sbg dosen IAIN, dan blum ada peristiwa 911. pcmiiw. Meski sepakat utk gak sepakat, saya kira itu gak bikin Kang He Man antipati, dan sebaliknya Pak Nadhir juga gak keberatan postingnya di FWD di WM yang ownernya adalah kang He Man..:) --- In wanita-muslimah@yahoogroups.com, Ari Condro [EMAIL PROTECTED] wrote: nah ini dia nih yg ku nggak tahu. heman dulu debatan sama mas nadir kapan dan dimana yah ? milis kmnu2000 ??? atau justru di milis wm ini ? fyi, nadirsyah hosen adalah anak mantan ketua MUI, ibrahim hosen, dan sekarang pemegang dua gelas doktor dari NUS dan Quenslaand. gile bener. On 4/26/06, ritajkt [EMAIL PROTECTED] wrote: Mas Ari, People grows..:) (ini kalo mo ngambil hikmah dari ngebaca debat heboh Kang Heman dan Pak Nadir jaman jebot dulu) Semoga kita juga demikian, amien..:) --- In wanita-muslimah@yahoogroups.com, Ari Condro masarcon@ wrote: udah saya undang pas belio main ke milis al - ikhwan, ama pak nadir ditolak, gara gara dulu clash ama oom he-man. oom he-man bilang boss nadir ini fundamentalis, makanya dia mutung huehehhe padahal di milis al-ikhwan dan beberapa milis lain (ppi austalia) doi dianggap jil. di quensland pun doi ngajarnya mata kuliah spesial topik ttg anti terorisme. beberapa tulisan terakhir justru kritik terhadap pola marketing jil yg langsung ke grassroot dan bikin resistensi umat jadi sangat kuat - di tempo kalo gak salah. tulisan mas nadir ini, meski dia gak mau ikutan di wm, tapi dikirim langsung secara privat ke email saya, kayaknya ke mas dwi juga, dan karena mas dwi buka internet di amerika (pas di indon malam hari, dan paginya saya baru buka). jadi mas dwi yg posting duluan di milis wm dan ks. jadi heiraaan, ama mas dwi, pak nadir ini di jamoni apaan yah hueheheheh jadi lulut :p inget kucing piaraan dulu huehehehe salam, ari condro On 4/26/06, ariel ariela4ever@ wrote: imo, tulisan kritikan Nadirsyah Hoesen ini tepat sekali. Seingat sya dulu pernah membaca tulisannya mengenai khilafah. Sekedar usul bagaiman jika pak Nadirsyah diundang ke WM :)~ salam, -ariel --- In wanita-muslimah@yahoogroups.com, Dwi W. Soegardi soegardi@ wrote: Gatra Edisi 24 Beredar Senin, 24 April 2006 Reformasi Syariat Birokrasi Nadirsyah Hosen Rais Syuriyah Nahdlatul Ulama Australia-Selandia Baru, dan peraih dua gelar PhD dari National University of Singapore dan University of Wollongong. Berakhirnya kekuasaan Orde Baru (1966-1998) ditandai dengan semangat melakukan reformasi. Setelah tuntasnya reformasi personal (tahap pertama) yang dicirikan dengan naiknya para pemain baru di gelanggang politik nasional, reformasi tahap kedua digelar dengan melakukan amandemen UUD 1945. Periode reformasi konstitusional ini kemudian diikuti dengan tahapan berikutnya: reformasi birokrasi. Unsur pelayanan publik dan penataan kembali aparat pemerintah baik di pusat maupun di daerah guna menjadikan birokrasi lebih efisien dan efektif adalah unsur penting dari reformasi birokrasi. Tersendatnya reformasi pada periode ini bukan saja mempersulit amanat gerakan mahasiswa 1998 untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), tapi juga membuat masyarakat luas tidak merasakan dampak positif gerakan reformasi paska Orde Baru. Dalam konteks ini menarik dicermati respon sejumlah kelompok Islam untuk turut serta dalam proses reformasi. Mereka memaknai reformasi sebagai cara agar syariat Islam dapat diterapkan di Indonesia. Setelah gagal mendesakkan usulannya untuk mengamandemen pasal 29 UUD 1945 dengan memasukkan kembali tujuh kata dari Piagam Jakarta, sejumlah elemen di tubuh umat mempromosikan ide penerapan syariat Islam di beberapa daerah. Bukannya turut serta menggagas dan mengisi program reformasi birokrasi, sesuai prinsip negara hukum dan pemerintahan yang baik, mereka malah asyik mempromosikan syariat versi mereka melalui tangan-tangan birokrasi. Ini yang saya sebut dengan syariat birokrasi. Topik yang diatur mulai dari masalah aturan berpakaian, pembuatan papan nama Arab Melayu, pemberlakuan jam malam bagi perempuan sampai dengan diadakannya program baca tulis al-Qur'an bagi calon pengantin. Bentuk perangkat hukum yang digunakan mulai dari Surat Edaran Bupati, Instruksi Walikota, Surat Gubernur sampai dengan Peraturan Daerah (Perda). Syariat birokrasi semacam ini paling tidak mengandung tiga persoalan. Pertama, syariah Islam direduksi menjadi sekedar
Re: [wanita-muslimah] Re: Hosen: Reformasi Syariat Birokrasi
waduh, pas 9/11 aku masih lontang latung di jakarta, baru resign dari sby dan lagi cari penghidupan di jakarta. punya email yg dipake milisan aja baru taon 2002, dan baru ikutan wm pertengahan 2002. On 4/26/06, ritajkt [EMAIL PROTECTED] wrote: It's been a long time , Mas Ari Seingat saya debat itu di milis tetangga..:) Waktu itu Pak Nadhir sudah di Oz tapi blum doktor, masih mengedepankan ID sbg dosen IAIN, dan blum ada peristiwa 911. pcmiiw. Meski sepakat utk gak sepakat, saya kira itu gak bikin Kang He Man antipati, dan sebaliknya Pak Nadhir juga gak keberatan postingnya di FWD di WM yang ownernya adalah kang He Man..:) --- In wanita-muslimah@yahoogroups.com, Ari Condro [EMAIL PROTECTED] wrote: nah ini dia nih yg ku nggak tahu. heman dulu debatan sama mas nadir kapan dan dimana yah ? milis kmnu2000 ??? atau justru di milis wm ini ? fyi, nadirsyah hosen adalah anak mantan ketua MUI, ibrahim hosen, dan sekarang pemegang dua gelas doktor dari NUS dan Quenslaand. gile bener. On 4/26/06, ritajkt [EMAIL PROTECTED] wrote: Mas Ari, People grows..:) (ini kalo mo ngambil hikmah dari ngebaca debat heboh Kang Heman dan Pak Nadir jaman jebot dulu) Semoga kita juga demikian, amien..:) --- In wanita-muslimah@yahoogroups.com, Ari Condro masarcon@ wrote: udah saya undang pas belio main ke milis al - ikhwan, ama pak nadir ditolak, gara gara dulu clash ama oom he-man. oom he-man bilang boss nadir ini fundamentalis, makanya dia mutung huehehhe padahal di milis al-ikhwan dan beberapa milis lain (ppi austalia) doi dianggap jil. di quensland pun doi ngajarnya mata kuliah spesial topik ttg anti terorisme. beberapa tulisan terakhir justru kritik terhadap pola marketing jil yg langsung ke grassroot dan bikin resistensi umat jadi sangat kuat - di tempo kalo gak salah. tulisan mas nadir ini, meski dia gak mau ikutan di wm, tapi dikirim langsung secara privat ke email saya, kayaknya ke mas dwi juga, dan karena mas dwi buka internet di amerika (pas di indon malam hari, dan paginya saya baru buka). jadi mas dwi yg posting duluan di milis wm dan ks. jadi heiraaan, ama mas dwi, pak nadir ini di jamoni apaan yah hueheheheh jadi lulut :p inget kucing piaraan dulu huehehehe salam, ari condro On 4/26/06, ariel ariela4ever@ wrote: imo, tulisan kritikan Nadirsyah Hoesen ini tepat sekali. Seingat sya dulu pernah membaca tulisannya mengenai khilafah. Sekedar usul bagaiman jika pak Nadirsyah diundang ke WM :)~ salam, -ariel --- In wanita-muslimah@yahoogroups.com, Dwi W. Soegardi soegardi@ wrote: Gatra Edisi 24 Beredar Senin, 24 April 2006 Reformasi Syariat Birokrasi Nadirsyah Hosen Rais Syuriyah Nahdlatul Ulama Australia-Selandia Baru, dan peraih dua gelar PhD dari National University of Singapore dan University of Wollongong. Berakhirnya kekuasaan Orde Baru (1966-1998) ditandai dengan semangat melakukan reformasi. Setelah tuntasnya reformasi personal (tahap pertama) yang dicirikan dengan naiknya para pemain baru di gelanggang politik nasional, reformasi tahap kedua digelar dengan melakukan amandemen UUD 1945. Periode reformasi konstitusional ini kemudian diikuti dengan tahapan berikutnya: reformasi birokrasi. Unsur pelayanan publik dan penataan kembali aparat pemerintah baik di pusat maupun di daerah guna menjadikan birokrasi lebih efisien dan efektif adalah unsur penting dari reformasi birokrasi. Tersendatnya reformasi pada periode ini bukan saja mempersulit amanat gerakan mahasiswa 1998 untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), tapi juga membuat masyarakat luas tidak merasakan dampak positif gerakan reformasi paska Orde Baru. Dalam konteks ini menarik dicermati respon sejumlah kelompok Islam untuk turut serta dalam proses reformasi. Mereka memaknai reformasi sebagai cara agar syariat Islam dapat diterapkan di Indonesia. Setelah gagal mendesakkan usulannya untuk mengamandemen pasal 29 UUD 1945 dengan memasukkan kembali tujuh kata dari Piagam Jakarta, sejumlah elemen di tubuh umat mempromosikan ide penerapan syariat Islam di beberapa daerah. Bukannya turut serta menggagas dan mengisi program reformasi birokrasi, sesuai prinsip negara hukum dan pemerintahan yang baik, mereka malah asyik mempromosikan syariat versi mereka melalui tangan-tangan birokrasi. Ini yang saya sebut dengan syariat birokrasi. Topik yang diatur mulai dari masalah aturan berpakaian, pembuatan papan nama Arab Melayu, pemberlakuan jam malam bagi perempuan sampai
